Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pertambangan jika tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Reklamasi adalah upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukanya. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan reklamasi adalah vegetasi, tetapi tidak semua lahan bekas tambang yang direklamasi memiliki tutupan vegetasi yang baik. Riset ini bertujuan untuk menentukan indeks vegetasi NDVI keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang. Metode riset adalah analisis komparatif secara spasial terhadap indeks vegetasi pada peruntukan awal dan setelah direklamasi. Tutupan vegetasi pada kawasan hutan mengalami penurunan karena area ini masih ditambang, sebaliknya tutupan vegetasi pada kawasan APL mengalami peningkatan. Indeks vegetasi pada area reklamasi kawasan hutan menyamai rona awal dalam waktu 3–5 tahun dan indeks vegetasi pada area penggunaan lain menyamai rona awal dalam waktu 5 tahun. Reklamasi kawasan hutan menghasilkan serapan CO2 sebesar 68,86 ton/ha CO2e dengan valuasi ekonomi Rp. 95.964.700,00–1.919.294.500,00. Reklamasi kawasan APL memberikan peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata Rp. 3.139.056/bulan.

---

Mining activities if not managed properly can have a negative impact on the environment. Reclamation is an attempt to restore environmental functions in accordance with its designation. One important indicator in the success of reclamation is vegetation, but not all reclaimed post mine land has good vegetation cover. This research aims to determine the vegetation index, NDVI, of the success of post mine land reclamation. The research methodology is a spatially comparative analysis of the vegetation index at the baseline condition and after reclamation. Vegetation cover in forest areas decreased because it is still mined, while vegetation cover in the non-forest estate has increased. The vegetation index in the reclaimed area of the forest area equals the baseline condition within 3–5 years and the vegetation index in non-forest estate equals the baseline condition within 5 years. Reclamation of forest areas produces CO2 uptake of 68.86 tons/ha of CO2e with an economic valuation of Rp. 95,964,700.00–Rp. 1,919,294,500.00. Reclamation of the non-forest estate provides an increase in the average community income Rp. 3.139.056/month."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Benoa, adalah sebuah proyek yang direncanakan untuk menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang diperlukan dalam rangka penyediaan fasilitas bagi kegiatan pariwisata di Bali. Namun, selayaknya reklamasi lepas pantai lainnya, maka proyek ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui penelitian ini, akan diperoleh analisa biaya manfaat baik secara finansial maupun ekonomi dari proyek reklamasi Teluk Benoa. Berdasarkan Financial Cost and Benefit Analysis CBA maka proyek ini akan menghasilkan Net Present Value NPV yang positif sebesar Rp 21,4 Triliun. Sementara itu dalam Economic CBA proyek ini menghasilkan NPV negatif sebesar Rp. 371 Miliar dalam skenario optimis dan Rp 43,8 Triliun pada skenario pesimis. Selain itu dalam analisa sensitivitas terlihat bahwa efek reklamasi terhadap terumbu karang yang akan mengurangi industri pariwisata di Bali akan menjadi komponen yang berpengaruh besar terhadap nilai negatif dari economic CBA

---

ABSTRACTBenoa Bay Reclamation, is a project planned to be a solution for the limited land, required for the provision of facilities for tourism activities, in Bali. However, like any other coastal reclamation, the project is expected to have a negative impact on the environment. This research will provide financial and economic Cost benefit Analysis CBA for this project. Based on the Financial Cost and Benefit Analysis CBA , this project will generate a positive Net Present Value NPV of Rp 21.4 trillion. Meanwhile in the Economic CBA this project will generate negative NPV of Rp. 371 billion in an optimistic scenario and Rp 43.8 trillion in pessimistic scenario. In addition, sensitivity analysis shows that the destruction of coral reefs, that will reduce tourism industry in Bali, as component that has a large contribution on the negative value of economic CBA"

"Lahan bekas tambang batubara sering dipandang sebagai lahan yang marginal, namun jika reklamasi dilakukan dengan baik dan didukung dengan perencanaan pemanfaatan lahannya, maka lahan bekas tambang dapat menjadi sumber-sumber ekonomi baru sekaligus untuk tujuan perbaikan kondisi lingkungan dan menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji preferensi para pemangku kepentingan atas komoditas yang dapat dikembangkan pada kawasan budidaya lahan bekas tambang yang berisi ragam penggunaan lahan, (2) merumuskan sustainable development sequential lahan bekas tambang batubara dan rencana tata ruangnya agar menjadi lanskap yang terintegrasi dan multifungsi, (3) mengevaluasi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berisi ragam penggunaan lahan, (4) mengkaji kelayakan usaha dengan menghitung potensi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan kawasan budidaya sampai penutupan kegiatan pertambangan. Metode yang digunakan yaitu: (1) Analytical Hierarchy Process, (2) Geographical Information System, (3) valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (4) kajian kelayakan usaha (NPV, IRR, dan B/C Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perhatian utama stakeholders adalah terhadap kesesuaian lahan dan komoditas yang dipilih sejalan dengan kebiasaan masyarakat, (2) lahan bekas tambang bisa ditransformasi menjadi lahan produktif yang menghasilkan beragam produk ekonomi dan jasa lingkungan tanpa harus menunggu selesainya seluruh kegiatan pertambangan, (3) nilai lingkungan lahan bekas tambang batubara PT Bukit Asam dengan konsep tata ruang yang terintegrasi dan multifungsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep pemulihan lahan untuk tujuan penghijauan lingkungan sesuai standar keberhasilan reklamasi, (4) Berdasarkan kajian kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa pengembangan hutan tanaman industri jenis Jabon Merah, budidaya perikanan, pengembangan tanaman Kayuputih, dan pengembangan peternakan sapi potong layak diusahakan, estimasi pendapatan sebelum pajak sampai dengan penutupan tambang tahun 2043 sebesar Rp. 1.216.073.145.000,00 (untuk area izin pertambangan 15,421 ha). Jika terdapat sumber ekonomi baru setelah pertambangan berakhir, kondisi sosial dan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan.

---

Mined land is often seen as marginal land, but if the reclamation is done well and is supported with land use planning, the mined land can be sources of new economy at the same time serving the purpose of environmental conditions improvement and maintaining social balance. This study aims to: (1) assess the preferences of stakeholders on a commodity that can be developed in the area of mined land that contains a variety of land use; (2) formulate sustainable sequential development of ex-coal mining land and its spatial planning for landscape integration and multifunctional; (3) evaluating the economic value of natural resources and environment that contains a variety of land use; and (4) assess the feasibility to calculate the potential that can be generated from the utilization of cultivated area until the closing of the mining activities. The methods used are: (1) analytical hierarchy process, (2) geographical information system, (3) economic valuation of natural resources and the environment, and (4) study the feasibility (NPV, IRR, and B/C Ratio).

The results found: (1) the main concern of stakeholders is the land suitability and commodities are selected in line with people's habits; (2) mined land can be transformed into productive land that produces various products of economic and environmental services without having to wait for the completion of all activities mining; (3) the value of land environment of mined land PT Bukit Asam with spatial concepts that are integrated and multifunctional is higher than the land recovery concept for the purpose of greening the environment according to the standard of reclamation; and (4) based on the feasibility study it can be concluded that the development of the red Jabon plantation, Aquaculture, Cajuput crop development, and beef cattle farms, the estimated pre-tax income until the closing in 2043 amounted Rp1,216,073,145,000.00 (for the mining permit area 15.421 ha). If there is a source of a new economy after mining ends, the social conditions and environmental sustainability can be maintained."

"Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk DKI Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kenyataannya pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta, khususnya wilayah pantai utara Jakarta tidak hanya semata-mata berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah. Olehkarena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan.Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa depan terkait dengan reklamasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Wilayah DKI Jakarta mempunyai tekanan yang tinggi akan pertumbuhan penduduk. Kedua, Reklamasi yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi belum pempertimbangkan kebijakan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi

---

Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities such as residential, industrial, offices to support the carrying capacity and the development of cities, including Jakarta. Since the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government confirms the regional authority to manage its marine territory. Regional autonomy as set forth in the provisions of the legislation above is a strong foundation for local governments to implement the development of marine areas ranging from aspects of planning, utilization,

monitoring and control In fact reclamation in Jakarta, especially the north coast of Jakarta is not solely based on the authority of the Regional Government. Therefore, it will be seen how far the reclamation law

setting a longstanding and how future prospects. Normative methods used to examine the rules of reclamation with the regulations that will be found overlap and integration into and what should the government of Jakarta in the future related to reclamation.

The results showed that: first, the Jakarta area have high pressure will population growth. Second, Reclamation is done by decision of the Governor of DKI Jakarta, although adjustable with the distribution of spatial but regardless of policies and laws issued by the central government. Thirdly, the importance of integration in reclaiming the spatial arrangement

between the central government and local governments. Fourth, uniform laws referenced in carrying out the reclamation area."

"Penelitian ini membahas upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan, Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum. Selain itu, perumusan kebijakan Wayan Koster dan Cok Ace terhadap kebijakan Teluk Benoa yang tidak transparan hanya menimbulkan konflik berkelanjutan dengan kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengacu model formuasi kebijakan Thomas R. Dye Gubernur tidak melakukan negosiasi, bargaining, maupun kompromi dengan kelompok penolak sebagaimana dikemukakan Dye. Gubernur justru menghindar terhadap proses resolusi konflik yang dilakukan. Perspektif Miall terhadap pendekatan dalam menghadapi konflik mampu menjawab realitas ini yaitu terdapat indikasi Gubernur Koster memilih untuk menunda atau menghindari respons. Hal ini terlihat dari permasalahan kebijakan reklamasi yang belum selesai, yaitu kelompok penolak yang hingga saat ini masih menuntut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 untuk dicabut.

---

This study examines the efforts of Wayan Koster and Cok Ace as the Governor and Deputy Governor of Bali elected of the 2018 Bali gubernatorial elections, concerning the Benoa Bay reclamation issue, which was very crucial for the government and society in Bali. By using a qualitative approach with a descriptive analysis, this study found some indications that Wayan Koster and Cok Ace have not been able to accommodate the cancellation or revision of the Benoa Bay reclamation policy in Presidential Decree No. 51 of 2014. Even though the Benoa Bay area was finally designated a Maritime Conservation Area by the Minister of Maritime Affairs and Maritime Affairs and set forth in the Regional Regulation RZWP3K Bali Province 2020 -2040, but the regulation is still held by Presidential Regulation 51 of 2014 regarding the status of the Benoa Bay area as a public use area. In addition, the non-transparent formulation of Wayan Koster and Cok Ace's policy on the Benoa Bay policy only led to ongoing conflicts with groups opposed to Benoa Bay reclamation. Referring to Thomas R. Dye's model of policy formulation, actually in the process of a formulation policy, there are many actors who involved in, many interests in terms of power-interplay among actors. But in this case, the Governor did not negotiate, bargain or compromise with opposing groups as stated by Dye. The Governor actually avoided the conflict resolution process that was carried out. Miall's perspective on approaches to dealing with conflict is able to answer this reality, namely that there are indications that Governor Koster has chosen to delay or avoid responding. This can be seen from the unresolved reclamation policy issues, namely the opposing groups who are still demanding that Presidential Decree No. 51 of 2014 be repealed."

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"ABSTRAKReklamasi yang telah dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta telah menimbulkan dampak terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kelurahan kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam menghadapi reklamasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi an waancara mendalam terhadap 11 nelayan kecil yang memiliki kapal (berukuran < 5GT) dan melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal di sekitar Teluk Jakarta. hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak reklamasi yang dirasakan antara lain semakin sulitnya mereka mengakses laut, wilayah tangkap semakin sempit, hasil tangkpan menurun drastis dan munculnya ancaman kepunahan sebagai nelayan. Sementara itu, resiliensi nelayan kecil semakin memburuk dan rentan pada saat aktivitas reklamasi dilakukan secara intensif selama tahun 2014-2015, saat pembangunan Pulau C dan D. "

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."