Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mencoba memahami bagaimana logika dominan dinamis dirangsang dan mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengupayakan kesesuaian strategis dinamis. Beberapa ahli percaya bahwa internasionalisasi dapat meningkatkan daya saing dan prospek kelangsungan hidup Usaha Kecil Menengah (UKM) (Zhou dan Wu 2014; Lee et al. 2012) . Sarjana lain telah mengidentifikasi tiga (3) faktor kunci yang mempengaruhi internasionalisasi UKM, yaitu (a) konteks institusional (Li, 2013), (b) kapabilitas dinamis spesifik pemilik (Chittoor, et al., 2017), dan (3) kapabilitas dinamis organisasi (Mudalige et al, 2018). Namun, penelitian yang mengkaji interaksi dinamis antara ketiga faktor tersebut terhadap kinerja internasionalisasi UKM masih terbatas, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk mengisi gap penelitian tersebut dengan mengukur pengaruh konteks institusional, kapabilitas dinamis spesifik pemilik, dan kapabilitas dinamis organisasi terhadap kinerja ekspor UKM Indonesia. Hasil empiris dari 88 usaha kecil pengekspor di Indonesia menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis organisasi sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, terutama regulasi pemerintah dan dukungan budaya. Sementara itu, kapabilitas dinamis spesifik pemilik secara empiris terbukti tidak dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan perlu dimediasi oleh kapabilitas dinamis organisasi untuk mempengaruhi kinerja. Terakhir, kinerja UKM pengekspor terbukti secara langsung dipengaruhi secara signifikan oleh konteks kelembagaan dan kapabilitas dinamis organisasi.

---

This study attempts to understand the impact of institutional context and dynamic capabilities to the performance of Indonesia SMES International Business. Some scholars believed that internationalization could enhance Small Medium Enterprises (SME) competitiveness and survival prospects (Zhou and Wu 2014; Lee et al. 2012). Other scholars have identified three (3) key factors affecting internationalization of SMEs, which are (a) institutional context (Li, 2013), (b) the owner specific dynamic capabilities (Chittoor, et al., 2017), and (3) the organization dynamic capabilities (Mudalige et al, 2018). However, there are limited research that study the dynamic interaction between these three factors to SME internationalization performance, especially with the context of emerging economies like Indonesia. This study intended to fill the research gap by measuring the interaction of institutional context, owner specific dynamic capabilities, and organization dynamic capabilities to the export performance of Indonesian SMEs. Empirical results from 88 exporting small business in Indonesia showed that organization dynamic capabilities are significantly influenced by institutional context, mainly government regulations and cultural support. Meanwhile, owner specific dynamic capabilities are empirically proven not influenced by institutional context and needs to be mediated by organization dynamic capabilities to influence performance. Finally, the performance of the exporting SMEs is proven to be significantly influenced directly by institutional context and organization dynamic capabilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perilaku konsumsi rumah tangga di Indonesia terhadap pangan pokok sumber karbohidrat pada tahun 1987 dan tahun 2009 serta menganalisis komoditas apa saja yang dapat mensubstitusi beras sebagai makanan pokok sumber karbohidrat pada rumah tangga di Indonesia.Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan data cross section Susenas 1987 dan 2009 untuk mengestimasi sistem permintaan (demand system) dengan model LA/AIDS yang diestimasi dengan Seemingly Unrelated Regression (SUR). Dalam penelitian ini penulis melakukan two step Heckman procedure untuk mengatasi selectivity bias dan menggunakan instrument variable harga untuk mengatasi simultaneity bias, quality effect dan quantity premium. Untuk memenuhi properti fungsi permintaan dilakukan restriksi simetri dan homogenitas. Sementara itu properti adding up dipenuhi melalui definisinya dengan tidak mengestimasi persamaan pangan lainnya.Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi rumahtangga Indonesia berbeda antara tahun 1987 dan 2009 dilihat melalui statistik deskriptif proporsi pengeluaran dimana kelompok beras, terigu, kentang serta talas, sagu dan umbi lainnya mengalami peningkatan, sedangkan ubi jalar, ubi kayu dan jagung mengalami penurunan. Melalui analisis ekonometrika menunjukkan bahwa pada tahun 1987 kelompok ubi kayu, terigu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lain merupakan substitusi dari beras serta jagung komplementer dari beras. Pada tahun 2009 terjadi perubahan dimana kelompok ubi kayu, terigu, dan ubi jalar menjadi barang komplementer dari beras. Akan tetapi pengujian terhadap elastisitas silang antar dua tahun tersebut dengan tingkat signifikansi 10% menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua tahun tersebut.

---

This research aimed to analyze the differences consumption behavior of households in Indonesia against the carbohydrate staple foods in 1987 and 2009 and analyze commodity that could substitute rice as a staple food source of carbohydrates for households in Indonesia.

This Research used descriptive and econometric analysis using cross section data Susenas 1987 and 2009 to estimate the demand system with LA/ AIDS model. This model are estimated by Seemingly Unrelated Regression (SUR). In this study the authors performed a two-step Heckman procedure to overcome the selectivity bias and used the instrument variable to overcome simultaneity bias, quantity premium and quality effects. To make the model consistent with demand function properties, ??restrictions of symmetry and homogeneity are imposed in this model. Meanwhile, adding up properties fulfilled by definition (The equation of other food was dropped).

Result of this study shows that the different behavior of household consumption Indonesia between 1987 and 2009 seen through descriptive statistics, where the budget share on rice, wheat, potatoes, taro, sago and other tuber have increased, while the sweet potato, cassava and maize declined. Through econometric analysis shows that in 1987 the group of cassava, wheat, sweet potatoes, potatoes, taro, sago, and other tuber are substitute of rice and corn is complementary of rice. In 2009 there is a change in which groups of cassava, corn, and sweet potatoes into complementary goods of rice. However, independent sample test of the cross elasticity between the two years with a significance level of 10% showed no difference between the two years."

"In recent months, the global ecnomic downturn has hit hard countries worldwide. The world is now experiencing what may be the first truly global financial mess. The financial meltdown that started in the Wall Street in the last quarter of 2008 has increasingly become a serious crisis that reaches deep not only into the globally integrated trading and financial systems, but also into the real economy, posing serious threats to the global monetery system. This article presents the phenomena of the global financial crisis worldwide and offers possible strategic approaches to local business community on how to address this crisis as an opportunity to reinforce research and development (R&D) to facilitate breakthrough of technological means, which eventually lead to innovation. Various journeys of discovery experienced by Finland and Hong Kong in recent years as role models that may inspire Indonesia in formulating integrated policies of business and research are also discussed. By learning lessons drawn from their past experiences, the Indonesian Government will be able to make positive changes in building up competencies of the nation; not only to inspire local business players on the importance of added value created by technological means, but also to sustain their global competitiveness through innovation, which can flourish only in an oppen and free environment."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh managerial overconfidence terhadap investasi perusahaan dengan menggunakan sampel atas 230 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX antara 2008-2018. Data diperoleh dari Thompson-Reuters dan laporan keuangan perusahaan. Managerial overconfidence memiliki peran dalam pengambilan keputusan perusahaan, khususnya keputusan investasi. Perusahaan menggunakan forecast untuk menilai pengembalian investasi, dimana forecast berkaitan dengan bias. Hal ini menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, manajer yang overconfidence cenderung menilai lebih kemampuan yang dimiliki serta laba atas investasi. Oleh karena itu, perusahaan dengan managerial overconfidence memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi. Managerial overconfidence diukur dengan OC_FIRM4, OC_FIRM5, dan OC_SKALA. Arus kas, peluang pertumbuhan dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Menggunakan regresi panel pada Eviews dan regresi linear dengan SPSS, penelitian ini belum mampu memberikan cukup bukti terkait dengan pengaruh managerial overconfidence terhadap keputusan investasi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the influence of managerial overconfidence on corporate investment using a sample of 230 nonfinancial companies listed in IDX between 2008-2018. Data collected from Thompson-Reuters and company's financial reports. Managerial overconfidence plays a substantial role in corporate decisions, specifically investment decisions. Company uses forecast to asses it's investment's return, where forecast relates to bias. These biases lead to distortions in decision making. Moreover, overconfident managers tend to overestimate their ability and return on investment. Therefore, companies with overconfident managers most likely have higher investment levels. Managerial overconfidence is measured by OC_FIRM4, OC_FIRM 5, and OC_SKALA. Cashflow, opportunity growth and company size are used as control variables. Using panel regression in Eviews and linear regression in SPSS, this research unable to provide sufficient evidence related to the effect of managerial overconfidence on investment in Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan perkembangan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur seakan menjadi suatu daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program pembangunan infrastruktur yang dipercaya dapat mendorong lajunya perkembangan suatu negara secara cepat adalah ketersediaanya infrastruktur di sektor energi. Implikasi adanya program paket kebijakan pemerintah dengan adanya proses percepatan pembangunan infrastruktur adalah munculnya pengusaha baru yang membutuhkan dana besar untuk kegiatan usahanya. Salah satu energi yang dibutuhkan adalah ketersediaanya penyediaan energi untuk pembangkit tenaga listrik uap yaitu batu bara. Perusahaan batu bara tersebut memperoleh dana berupa fasilitas pembiayaan proyek dari perbankan dengan skema sindikasi untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Dalam pemerian kredit tersebut kreditur membutuhkan jaminan. Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia atas piutang perjanjian jual beli batu bara. Tesis ini membahas mengenai objek fidusia berbentuk piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi objek dengan sempurna dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak ketiga di kemudian hari. Penelitian ini adalah metoda kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normative. Hasil penetilitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek pembebanan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia dan akta pengalihan bersyarat antara debitur dan kreditur dan proses penyerahan objek fidusia untuk dieksekusi sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIndonesia as a developing country maximizes the development of the infrastructure sector, the infrastructure seems to be a power that can affect significant economic growth, the infrastructure development program that is believed to push the speed of a country 39 s rapid development is the availability of infrastructure in the energy sector. The implication of government policy package program with the acceleration process of infrastructure development is the emergence of new entrepreneurs who need big fund for their business activities. One of the energy needed is the availability of energy supply for steam power plant that is coal. The coal company obtained funds in the form of a project financing facility from a bank with a syndicated scheme to start and run its business. In the granted project financing the lender needs security. One of these security is fiduciary security over receivable of coal sale and purchase agreement. This thesis discusses the fiduciary objects in the form of accounts receivable. The creditor as a fiduciary grantee requires legal certainty in the event of default, then the creditor can execute the object perfectly and not cause any problems to third parties in the future. This research is literature method which is juridical normative research. The result of this study is to provide an overview of the aspects of charging and execution of fiduciary security execution of receivables, fiduciary and conditional transfer of deeds between the debtor and the creditor and the transfer of fiduciary objects to be executed as the settlement of non performing loans. "

"Akhir-akhir ini ekonomi hijau disosialisasikan sebagai solusi untuk mengatasi kerusakan bumi yang terjadi sebagai akibat industri yang sangat eksploitatif. Tulisan ini menganalisis ekonomi hijau dari sumber referensi alternatif yang terkenal dengan simbol warna hijaunya yaitu sumber Islam. Islam mengakui aspek ekonomi merupakan aspek paling penting dalam kehidupan, namun tetap nomor dua setelah tujuan keberadaan manusia di muka bumi yaitu beribadah kepada Allah. Selagi setiap manusia memiliki perilaku yang bertanggung jawab, jujur, dan etis di bawah panduan Islam untuk mencapai kemuliaan (falah) maka perilakunya tidak akan mendatangkan kerusakan di bumi atau merusak keseimbangan lingkungan. Konsumen akan mengonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya dan bukan keinginannnya, sedangkan produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang ramah-lingkungan. Kesesuaian dengan gaya hidup Islami akan menjamin keadilan antar-generasi karena hal ini ada dalam ajaran Islam. "

"Tulisan ini mengidentifikasi kendala Indanesia dalam mengatasi masalahpembangunan infrastruktur dan menunjukkan munculnya kepedulian baru dari komunitas internasional terhadap pembangunan intostuktur diIndonesia seperti diperlihatkan oleh forum G-20. KepeduLian G-20 berasaldari keyakinan bahwa hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah kurangnnya pembangunan infrastruktur di beberapa neqaraanqqotanya. Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan forum G-20 untuk mengatasi masalah pembangunan infraruktunya. Penelitien inimenarik dua kesimpulan. Pertama, kapasitas neqara yeng rendah dalammobilisasi pendepatan dan hambatan non-ekonomi menjadi hambatan utama baqi Indonesia untuk mengatdsi masalah pembangunaninfrastruktur. Kedua, hanya Cina, Rusia, Korea Selatan dan Jepanqdapat diharapkan membantu Indonesia."

"Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengatur sumber daya manusia agar dapat mendukung pembangunan. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup signifikan dalam bidang Pendidikan untuk dapat meningkatkan dunia Pendidikan di Indonesia yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat Indonesia di pasar tenaga kerja. Namun, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor informal yang identik dengan pendidikan dan penghasilan yang rendah. Keputusan untuk bekerja di sektor informal ini dipengaruhi berbagai hal baik itu karakteristik individual seperti tingkat pendidikan maupun kondisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat tingkat imbal balik pendidikan secara pribadi khususnya bagi para pekerja informal dengan menggunakan persamaan Mincer serta melihat lebih jauh perbedaan tingkat imbal balik pendidikan antara pria dan wanita dan antara mereka yang berada di kota dan desa. Tulisan ini menunjukkan bahwa pendidikan masih memberikan imbal balik yang positif terhadap pendapatan para pekerja meskipun imbal balik pendidikan pada pekerja yang berada di sektor formal lebih besar daripada pekerja yang ada di sektor informal

---

As developing countries with large population, Indonesia face challenges in managing its human capital to support the development. The government has allocated significant amount of money in educational sector to improve the education in Indonesia that will lead to increase in Indonesian capability and competitiveness in the labour market. However, labour market in Indonesia is still dominated by the informal workers which characterized with low educated and low earning jobs. Despite its characteristics, the decision to be informal workers can be varied and can be influenced by individual’s characteristics like education and/or labour market condition. Therefore, this paper aims to explore whether education bring private return to the informal workers by applying the Mincer human capital earning function and exploring the returns between gender and areas (rural or urban). The results show that education bring positive impact to the worker’s earning although the return is smaller in the informal sector than in the formal one."

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."