Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya meningkatkan Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR telah mengatur Kebijakan Keselamatan Konstruksi diantaranya dengan Menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Kewajiban penyedia jasa untuk memasukkan Biaya Keselamatan Konstruksi (K2) mencakup paling sedikit 9 (Sembilan) Komponen, diantaranya K3 Umum paling sedikit meliputi pengadaan APD/APK, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan, dan rambu keselamatan sesuai kebutuhan. Pada tahun 2018-2020 telah tercatat sebanyak 30 kecelakaan konstruksi terjadi di periode tersebut. Sekitar 80% dari proyek yang mengalami kecelakaan tersebut melibatkan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya dalam SE 10/2018 disebutkan persentase biaya Keselamatan Konstruksi (K2) ditentukan 1-2,5 % atau sesuai kebutuhan,namun karena banyak yang memukul rata pada Permen PUPR No.10/2021 presentase sudah tidak diatur lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor Komponen Biaya yang dominan dari komponen Biaya K2 Gedung bertingkat berbasis Permen PUPR No.10 Tahun 2021, serta menganalisa besar probabilitas biaya K2 yang dari simulasi dengan mengembangkan model hubungan biaya rencana dengan akurasi biaya pelaksanaan. Metode yang digunakan pada penelitian adalah Analisa statistik dan simulasi Monte Carlo dengan Software Crystal Ball. Hasil dari penelitian ini adalah suatu model persentase biaya K2 yang disiapkan tidak kurang dari 65% dari total biaya rencana. Untuk mencapai probabilitas tertinggi dengan tingkat kepercayaan 95%. Dimana Faktor komponen biaya yang paling dominan adalah Alat Pelindung Diri (APD).

---

In an effort to improve Construction Safety, the Ministry of PUPR has regulated Construction Safety Policies, including by issuing the including by issuing the Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 concerning Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). The service provider's obligation to include Construction Safety Costs (K2) includes at least 9 (Nine) Components, including General K3 at least covering the procurement of PPE/APK, health facilities and infrastructure related to health protocols, and safety signs as needed. In 2018-2020, as many as 30 construction accidents have occurred in that period. Around 80% of the projects that had accidents involved Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) and Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Previously, in SE 10/2018, it was stated that the percentage of Construction Safety (K2) costs was determined to be 1-2.5% or as needed, but because many were hit flat, so the Permen PUPR No. 10/2021 the percentage was no longer regulated.. The purpose of this study is to determine the dominant cost component of the K2 cost component of multi-storey buildings based on the Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, and to analyze the probability of K2 costs from the simulation by developing a model of the relationship between the cost of the plan and the accuracy of the implementation costs. The method used in this research is statistical analysis and Monte Carlo simulation. The result of this research is a model of the percentage of K2 costs that are prepared not less than 65% of the total cost of the plan. To achieve the highest probability with a 95% confidence level. Where the most dominant cost component factors are Personal Protective Equipment (PPE)."

"Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia menurut laporan worldometers pada Desember 2020. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pokok manusia berupa rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Dikutip dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tahun 2021, backlog perumahan mencapai 8,2 juta dengan kenaikan backlog sekitar 500 ribu/tahun. Selain itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020, dikatakan bahwa Backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan program yaitu “Proyek 1000 Menara” dengan membangun hunian vertikal berupa rumah susun jenis rusunawa atau rusunami. Dalam pelaksanaan pembangunannya, ditemukan beberapa kecelakaan konstruksi salah satunya pada proyek Rumah Susun Pasar Rumput. Salah satu pekerjaan yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup banyak yaitu pekerjaan arsitektur sehingga diperlukan analisis lebih lanjut guna memitigasi kecelakaan konstruksi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat 258 uraian aktivitas pekerjaan arsitektur proyek Rusunawa/Rusunami, serta 17 potensi bahaya faktor risiko sehingga dapat tersusun 70 sasaran dan program. Mengacu pada faktor risiko, terdapat 30 sub komponen sumber daya K2 yang secara umum digunakan untuk memitigasi kecelakaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan arsitektur. Oleh karena itu, dapat juga tersusun perhitungan estimasi biaya K2 berdasarkan kuantitas/jumlah kebutuhan masing-masing sub komponen sumber daya K2.

---

Indonesia is ranked fourth with the largest population in the world according to the worldometers report in December 2020. As the population in Indonesia increases, the basic human needs in the form of housing also increase. Quoted from the Association of Indonesian Housing and Settlement Developers (Apersi) in 2021, the housing backlog reaches 8.2 million with an increase in the backlog of around 500 thousand / year. In addition, according to the Ministry of Public Works and Public Housing at the end of 2020, it is said that the housing backlog reached 7.64 million units as of early 2020. Therefore, the government is working with the Ministry of PUPR to implement the program, namely the "1000 Tower Project" by building vertical housing in the form of rental apartment of the type of Rusunawa or Rusunami. In the implementation of its construction, several construction accidents were found, one of which was in the Proyek Rumah Susun Pasar Rumput. One of the jobs that has quite a lot of work activities is architectural work so that further analysis is needed to mitigate construction accidents. Based on the results of data collection and analysis, it was found that there are 258 descriptions of architectural work activities for the Rusunawa/Rusunami project, as well as 17 potential hazard risk factors so that 70 targets and programs can be arranged. Referring to the risk factors, there are 30 sub-components of construction safety resources that are generally used to mitigate construction accidents, especially in architectural work. Therefore, it can also be arranged to calculate the estimated safety cost based on the quantity/number of needs of each sub-component of construction safety resources."

"Universitas merupakan tempat dimana berbagai interaksi dan aktivitas terjadi antara dosen, mahasiswa, karyawan, kontraktor, dan pengunjung di berbagai tempat di kawasan kampus. Semakin meningkatnya pembangunan gedung bertingkat di Universitas Indonesia maka kecelakaan kerja akan semakin tinggi akibat adanya kegiatan konstruksi di kawasan Universitas Indonesia. Selain itu, kegiatan konstruksi yang berlangsung di kawasan Universitas memiliki risiko yang tinggi terhadap orang – orang yang beraktivitas disekitarnya. Sehingga diperlukan sebuah perencanaan Keselamatan Konstruksi (K2) pada area di kawasan UI Depok. Salah satu pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi yang sangat berisiko adalah pada pekerjaan struktur atas gedung bertingkat tinggi sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini berpedoman pada Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dengan tujuan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya K2 pada pekerjaan struktur atas gedung bertingkat tinggi untuk mengurangi kecelakaan kerja. Objek dari penelitian ini adalah Gedung Perkuliahan FTUI. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, wawancara, dan validasi pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan sumber daya K2 yang harus dipenuhi untuk memastikan keselamatan konstruksi. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan penerapan manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dapat membantu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

---

Universities are places where various interactions and activities occur between lecturers, students, employees, contractors, and visitors in various places in the campus area. The increasing construction of high-rise buildings at the University of Indonesia will increase work accidents due to construction activities in the University of Indonesia area. In addition, construction activities that take place in the University area have a high risk to people who are active around it. Therefore, Construction Safety planning is needed in the area in the UI Depok area. One of the jobs in the implementation of construction that is very risky is the work of the upper structure of a high-rise buildings so it needs to be analyzed to reduce the occurrence of work accidents. This research is guided by Permen PUPR No.10 of 2021 to analyze the need for construction safety resources in the work of the upper structure of high-rise buildings to reduce work accidents. The object of this research is the FTUI Lecture Building. The research methods used are literature studies, interviews, and expert validation. The results showed that there are several construction safety resource requirements that must be met to ensure construction safety. Based on this research, it can be concluded that the implementation of construction safety management based on Permen PUPR No.10 of 2021 can help reduce the occurrence of work accidents."

"Pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menimbulkan kontroversi yang cukup besar terkait dampak pemindahan tersebut terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Proyek konstruksi itu kemungkinan besar memperparah isu dominan di wilayah yang bersangkutan yaitu laju deforestasi dan polusi. Tujuan dari penelitian ini ada 3 (tiga) yang meliputi: (1) Menentukan subvariabel dan indikator yang dapat mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); (2) Menetapkan hambatan dan komponen dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang sesuai dengan pedoman Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli dan survei responden sebanyak 50 responden. Analisis benchmarking dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen RKPPL dengan regulasi yang menentukan strategi, dan analisis Relative Importance Index (RII) unduk menentukan indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini meliputi 7 (tujuh) sub variabel penyusun dokumen RKPPL yaitu: (1) pendahuluan; (2) badan; (3) penggunaan air; (4) pengelolaan sampah; (5) efisiensi energi; (6) perlindungan ekosistem; dan (7) pengelolaan benda purbakala yang memuat 16 indikator yang perlu termasuk dalam dokumen RKPPL. Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RKPPL ditentukan dengan menganalisis ketidaksesuaian dokumen RKPPL terhadap peraturan. Indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi adalah: (1) Data Teknis; (2) Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Sampah Padat; dan (6) Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif.

---

In 2019, the Indonesian president, Joko Widodo, announced the relocation of the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan which made quite a big controversy regarding the effects of the relocation to the environment in the region. The construction project is most likely exacerbating the dominant issue in the region which is the deforestation rate and pollution. There are 3 (three) objectives of this research which includes: (1) To determine the sub-variables and indicators that could influence the creation of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL); (2) To determine the barriers and components of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) document that corelate to the Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 guidelines; and (3) To determine the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. The methodology used for this research is expert validation and a respondent survey with 50 respondents. Benchmarking analysis is conducted to determine whether the RKPPL document complies with the regulations, which determines the strategies, and a Relative Importance Index (RII) analysis which determines the indicators of the RKPPL document that is a major influence to the construction safety performance. The results of this study involve the 7 (seven) sub-variables that makes up the RKPPL document which are the: (1) introduction; (2) body; (3) water usage; (4) waste management; (5) energy efficiency; (6) ecosystem protection; and (7) archaeological items management which contain the 16 indicators that is needed to be included in the RKPPL document. The strategies in order to improve the quality of the RKPPL document is determined by analysing the non-compliance of the RKPPL document to the regulations. The indicators of the RKPPL document that have a major influence to the construction safety performance are the: (1) Data Teknis; (2)Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Limbah Padat; and (6) Perlindungan Eksosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif."

"Di Indonesia, sektor konstruksi menempati urutan pertama dengan angka kecelakaan kerja yang tinggi. Konstruksi dan manufaktur menjadi sektor dengan tingkat kecelakaan tertinggi, yakni 32 persen. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan ada banyak konstruksi yang terjadi di IKN. Di Indonesia, semua proyek konstruksi harus merencanakan keselamatan konstruksinya yang sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022 dan salah satunya adalah pembuatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan atau RMLLP sebagai bagian dari Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Ada tiga tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP); (2) Mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No.10 Tahun 2022, dan (3) Mengidentifikasi indikator dari Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) yang mempunyai pengaruh besar terhadap performa keselamatan konstruksi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 8 subvariabel sebagai komponen penyusun dokumen RMLLP yaitu Informasi Proyek, Analisis Arus Lalu Lintas, Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Kerja, Laporan Kegiatan, Kendaraan ODOL, Hambatan Samping Jalan, Kompetensi Pengemudi Kendaraan Angkutan, dan Kepemilikan Sertifikasi Laik Fungsi Peralatan. Strategi juga disusun dalam penelitian ini didasarkan pada ketidakpatuhannya terhadap indikator perbaikan dokumen RMLLP. Indikator terpenting dalam pembuatan dokumen RMLP untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi menggunakan metode Relative Importance Index atau RII dengan urutan sebagai berikut: (1) Petugas Bendera, (2) Rencana Koordinasi dengan Instansi Terkait, (3) Rambu Lalu Lintas dan Alat Persinyalan Lalu Lintas, (4) Analisis Arus Lalu Lintas, dan (5) Material dan Peralatan.

---

In Indonesia, the construction sector ranks first with a high number of work accidents. Construction and manufacturing are the sectors with the highest accident rate, which is 32 percent. The Government of the Republic of Indonesia has decided to move the Capital of the Republic of Indonesia from the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) to Ibu Kota Nusantara (IKN) in the East Kalimantan region specifically at North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency. There will be a lot of construction going on in the IKN. In Indonesia, all the construction project must plan their construction safety that comply with the Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2022 and one of them is the creation of the Rencana Manajemen Lalu Lintas or RMLLP as part of the Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) document. There are three objectives in this research which are: (1) To identify the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP); (2) To identify barriers and strategies used to improve Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) based on the non-compliance of the Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) with the Permen PUPR No. 10 tahun 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022, and (3) To identify the indicators from Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) that could have major influence on the construction safety performance. The results of this research are found that there are 8 sub-variables as the components in composing RMLLP document which are Project Introduction, Traffic Flow Analysis, Implementation of Work Traffic Management, Activity Report, ODOL Vehicle, Side Road Barriers, Transport Vehicle Driver Competency, and Possession of Equipment’s Function Eligible Certification. The strategies also composed in this research based on its non- compliance of the indicators to improve the RMLLP document. The most important indicators in creating the RMLLP document to improve the construction safety performance using Relative Importance Index or RII method in the following order: (1) Flagmen, (2) Coordination Plan with Relevant Institutions, (3) Traffic Signs and Traffic Signaling Devices, (4) Traffic Flow Analysis, and (5) Materials and Equipment."

"Industri konstruksi merupakan kontributor utama kecelakaan kerja di Indonesia, terhitung sekitar 32% dari seluruh insiden. Dan, karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membangun ibu kota baru untuk meminimalkan beban terhadap Jakarta sekaligus mendorong pemerataan perkembangan, proyek besar ini akan mencakup sejumlah besar kegiatan konstruksi. Akibatnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) sangat penting dalam membangun tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tiga tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) Mengidentifikasi kendala dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No.10 Tahun 2022 ; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Penelitian ini menghasilkan lima subvariabel, yaitu sebagai berikut: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; dan (5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi. Dalam studi ini, juga dikembangkan strategi berdasarkan hambatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Indikator yang dominan dalam penyusunan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi dengan menggunakan metode Relative Importance Index (RII) adalah sesuai urutan sebagai berikut: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Aksi; (4) Kesiapsiagaan dan Tanggap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; dan (6) Evaluasi.

---

The construction industry was the leading contributor to occupational accidents in Indonesia, accounting for around 32% of all incidents. And, because the Indonesian government has decided to build a new capital city in order to minimize the pressure on Jakarta while also promoting equitable growth, this major project will include a huge number of construction activities. As a result, the occupational health and safety management system (OHSMS) is critical in establishing a safe, efficient, and productive workplace. The three main objectives of this study are as follows: (1) To identify the subvariables and indicators that could influence the creation of Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) To identify the barriers and strategies used to improve Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) based on the non-compliance of the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) with Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No.10 of 2022; and (3) To identify the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. This study produced five sub-variables, which are as follows: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; and (5) Evaluasi Kinerja Keselamaan Konstruksi. In this study, strategies are also developed based on the barriers caused by the non-compliance in order to improve the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) document. The dominant indicators in creating the RKK document to improve the construction safety performance using the Relative Importance Index (RII) method are according to the following order: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Tindakan; (4) Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; and (6) Evaluasi."

"Sektor konstruksi menempati urutan tertinggi untuk kecelakaan kerja sebesar 30%, dianggap sebagai penyumbang kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia. Penyebab kecelakaan kerja di industri konstruksi berasal dari 67,69% kontraktor yang tidak menaati peraturan. Pada tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Karena pemindahan ibu kota Indonesia akan menghasilkan banyak proyek konstruksi, maka penting untuk merencanakan dokumen yang mencegah risiko dan memastikan bahwa kontraktor mematuhi peraturan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu: (1) menganalisis sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dengan Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No. 10 Tahun 2022; (3) mengidentifikasi indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi dari 3 orang pakar dan survei terhadap 50 responden dengan menggunakan metode Relative Importance Index. Hasil dari penelitian ini diperoleh 8 sub-variabel dengan 24 indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Dokumen RMPK yaitu: (1) informasi proyek; (2) struktur organisasi; (3) jadwal kerja; (4) gambar dan spesifikasi; (5) tahapan kerja; (6) work method statement; (7) inspeksi dan pengujian; (8) pengendalian sub-kontraktor/vendor. Strategi tersebut didasarkan pada ketidakpatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Dokumen RMPK. Indikator terpenting yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi terdiri dari: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa dan tahapan pekerjaan.

---

The construction sector ranks the highest for work accidents at 30%, considered to be the highest contribution of work accidents in Indonesia. The cause of work accidents in construction industry comes from 67.69% of contractor that are not following the regulations. In 2019, the government decides to relocate Indonesia’s capital city to Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Since the relocation of Indonesia’s capital city will produce a lot of construction project, then it is important to plan documents that prevent risks and making sure that contractors follow the regulations. There are 3 objectives of this research, which are: (1) to analyse the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) to identify barriers and strategies used to improve Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) based on the non-compliance of the Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) with the Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022; (3) to identify the indicators from that have Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) a major influence on the construction safety performance. The method used for this research is validation from 3 experts and a survey towards 50 respondents using Relative Importance Index method. The results of this research are obtaining 8 sub-variables with 24 indicators that can influence the creation of RMPK Documents which are: (1) project information; (2) organizational structure; (3) work schedule; (4) drawings and specification; (5) work stages; (6) work method statement; (7) inspection and tests; (8) control of sub-contractor/vendor. The strategies based on the non-compliance in order to increase the quality of RMPK Document. The most important indicators that have major influence towards the performance of construction safety consisting of: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa and tahapan pekerjaan."

"

Pembangunan Ibu Kota Negara yang terletak di Kalimantan Timur mengusung konsep Future Smart Forest City. Untuk mendukung pembangunan konsep kota ini diperlukan integrasi antara konstruksi dengan digitalisasi seperti teknologi Digital Twin. Namun konsep Digital Twin ini masih dalam tahapan pengembangan di seluruh dunia dan belum banyak diketahui efek dan manfaatnya pada tahapan konstruksi terutama pekerjaan monitoring. Oleh karena ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apa saja perbedaan yang terdapat pada monitoring konvensional dengan monitoring digital untuk kemudian dilihat seberapa besar efektivitas waktu dan efisiensi biaya yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis studi literatur dari penelitian yang telah ada dan penyesuaiannya dengan pembangunan IKN yang kemudian didiskusikan dan validasi oleh pakar/ahli melalui wawancara. Diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa perbedaan yang terdapat antara kedua jenis monitoring ditinjau dari tahapan Construction Progess Monitoring. Dari perbedaan tersebut juga diperoleh daftar tenaga ahli atau SDM yang digunakan serta peralatannya. Tenaga ahli dan peralatan yang digunakan pada kedua jenis monitoring kemudian di analisis dengan hasil yaitu efektivitas waktu sebesar 68.97-78.57% serta efisiensi biaya sebesar 58.55-71.60%.

---

The development of the Ibukota Negara which is located in East Kalimantan carries the concept of the Future Smart Forest City. To support the development of this city concept, integration between construction and digitalization is needed, such as Digital Twin technology. However, the Digital Twin concept is still under development throughout the world and not much is known about its effects and benefits at the construction stage, especially monitoring work. Because of this, this research was conducted with the aim of finding out what are the differences between conventional monitoring and digital monitoring and then seeing how much time effectiveness and cost efficiency are used. This research was carried out using the method of analysis of literature studies from existing research and its adjustments to the development of IKN which were then discussed and validated by experts through interviews. The results show that there are several differences between the two types of monitoring in terms of the Construction Progress Monitoring stage.. From these differences also obtained a list of experts or human resources used and the equipment. The experts and equipment used in both types of monitoring were then analyzed with the results of time effectiveness of 68.97-78.57% and cost efficiency of 58.55-71.60%.

"

"Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi langkah bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju 2045. Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek skala besar yang dalam pembangunannya ditanamkan 8 prinsip yang berisi nilai-nilai dan visi yang harus dijalankan. Proyek pembangunan skala besar masih memiliki masalah terhadap kelebihan waktu dan biaya proyek yang dapat memengaruhi kesuksesan proyek. Masalah kinerja waktu dan kinerja biaya pada proyek pembangunan sebagian besar terjadi pada tahap pelaksanaan proyek. Keterlambatan pengambilan keputusan dan buruknya pemantauan pelaksanaan proyek merupakan faktor yang cukup signifikan terhadap masalah kinerja waktu dan biaya dalam proyek. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan pada umumnya masih belum efisiensi melalui teknologi. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengembangkan real-time dashboard untuk pemantauan kinerja waktu dan biaya pelaksanaan pembangunan di IKN. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis studi literatur dan benchmarking, serta dilakukan validasi pakar melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa indikator-indikator kinerja penting dalam metode Earned Value Management (EVM) dapat dan layak digunakan sebagai indikator untuk melakukan pemantauan kinerja waktu dan biaya yang dapat ditampilkan dalam dashboard. Kerangka kerja real-time dashboard dikembangkan yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu tahap penginderaan dan pengumpulan data, tahap penyimpanan dan transmisi data, tahap pemrosesan data, dan tahap visualisasi data. Selain itu, dihasilkan model real-time dashboard untuk pemantauan kinerja waktu dan biaya pelaksanaan pembangunan di IKN. Hasil dari kerangka kerja yang dihasilkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja waktu dan biaya proyek serta bisa untuk diterapkan secara nyata. Meskipun demikian, hasil kerangka kerja masih belum bisa sepenuhnya otomatis dan secara real-time karena pada tahap pemrosesan data masih terdapat langkah-langkah yang dilakukan secara manual. Sehingga, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap sistem atau teknologi yang dapat mendukung otomatisasi dapat terjadi sepenuhnya.

---

In The development of Indonesia’s new national capital city, IKN Nusantara, is a strategic move by the Indonesian government to a to achieve its vision of becoming a develiped country by 2045. The construction of the new national capital city is a large-scale project that incorporates 8 principles encompassing the core values and visions to be upheld. However, large-scale development projects often face challenges related to project delays and cost overruns, which can significantly impact project success. Time and cost performance issues in construction projects mostly arise during the implementation phase. Factors such as delayed decision-making and inadequate project monitoring contribute significantly to these time and cost performance challenges, indicating that the overall implementation of construction projects still lacks efficiency through technology. Therefore, this study 2 Universitas Indonesia aims to address these challenges by developing a real-time dashboard for monitoring the time and cost performance during the implementation of IKN construction. The study adopts a literature analysis method and benchmarking, also incorporates expert validation through interviews. The research findings reveal that key performance indicators in the Earned Value Management (EVM) method can effectively be used as indicators for monitoring time and cost performance, which can be displayed through the dashboard. A framework for the realtime dashboard is developed, consisting of four main stages: data sensing and collection, data storage and transmission, data processing, and data visualization. Additionally, a real-time dashboard model is generated for monitoring the time and cost performance during the IKN construction. The results of the framework have the potential to enhance the achievement of project time and cost performance and can be implemented in practical settings. However, it is important to note that the framework is not yet fully automated and real-time, as there are still manual steps involved in the data processing stage. Therefore, further research is needed to explore systems or technologies that can fully support automation."

"Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah sistem perlindungan bagi pekerja dan jasa konstruksi yang meminimalkan dan menghindari kerugian moral dan material, kehilangan waktu kerja dan keselamatan orang dan lingkungan, yang kemudian dapat didukung secara lebih efektif dan efisien. Petunjuk pengenalan SMK3 di Indonesia diatur dengan nomor urut Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Penelitian ini memberikan sasaran dan program keselamatan konstruksi terkhusus pada pekerjaan struktur atas bangunan Gedung bertingkat tinggi di Kawasan UI Depok.Analisis data dilakukan dengan menyusun dan mendiskusikan hasil wawancara dengan para pakar K3. Kemudian, hasil observasi di lokasi proyek atau observasi langsung dan hasil evaluasi SMK3. Data dan studi literatur yang tersedia sebagai bahan pendukung. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa sasaran dan program keselamatan konstruksi perlu dilakukan dan dirancang sejak masa pra konstruksi agar dapat mengidentfikasi bahaya dan risiko untuk setiap aktivitas pekerjaan. Pelaksanaan sasaran dan program keselamatan konstruksi telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan berdasarkan penelitian terdahulu, sehingga diperlukan adanya sasaran dan program keselamatan konstruksi yang diterapkan pada Kawasan UI Depok.

---

The Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) is a protection system for construction workers and services that minimizes and avoids moral and material losses, lost work time, and the safety of people and the environment, which can then be supported more effectively and efficiently. Instructions for introducing OHSMS in Indonesia are regulated by the serial number of PUPR Ministerial Decree No. 10 of 2021. This research provides targets and construction safety programs specifically for installing superstructures on the UI Depok area high-rise buildings. Data analysis was carried out by compiling and discussing the results of interviews with OHS experts. Then, the results of observations at the project site or direct observation. Furthermore, OHSMS evaluation results -Data and literature studies are available as supporting materials. Based on this research, it was concluded that construction safety goals and programs need to be carried out and designed from pre-construction to identify hazards and risks for each work activity. The implementation of construction safety goals and programs has had a sustainable positive impact based on previous research, so it is necessary to have construction safety goals and programs implemented in the UI Depok area."