Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas metode valuasi Revalued Net Asset Value (RNAV) pada salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, yakni Mega Manunggal Property Tbk. Adanya karakteristik unik setiap industry dan emiten membuat metode valuasi lebih inovatif dan analis melakukan pengembangan metode valuasi untuk mencari nilai intrinsik sebuah emiten saham. Karena bisnis property yang sangat bergantung pada keberadaan lahan atau tanah, maka dikembangkanlah metode Revalued Net Asset Value (RNAV) dan menjadi metode valuasi yang cukup baru untuk mencari nilai intrinsik dari emiten Mega Manunggal Property Tbk (MMLP). Laporan magang ini akan mengevaluasi apakah metode valuasi RNAV yang diterapkan tim Research dari Untung Indonesia sudah sesuai dengan Langkah pra ktikal yang dilakukan para analis ekuitas di sekuritas. Berdasarkan evaluasi tersebut, valuasi MMLP menggunakan RNAV telah sesuai dengan Langkah praktikal yang dilakukan oleh para analis ekuitas di sekurita

---

This internship report aims to evaluate the Revalued Net Asset Value (RNAV) valuation method at one of the issuers on the Indonesia Stock Exchange, namely Mega Manunggal Property Tbk. The unique characteristics of each industry and companies make the valuation method more innovative and thus analysts decide to develop a valuation method to find the intrinsic value of a stock. Because the property business is very dependent on the existence of land, the Revalued Net Asset Value (RNAV) method was developed and is a fairly new valuation method to find the intrinsic value of the Mega Manunggal Property Tbk (MMLP). This internship report will evaluate whether the RNAV valuation method applied by the Re search team from Untung Indonesia is in accordance with the practical steps taken by equity analysts in securities. Based on this evaluation, the MMLP valuation using RNAV is in accordance with the practical steps taken by equity analysts in securities"

"Pulau Sumatera merupakan lokomotif perkembangan perekonomian Indonesia pada wilayah barat, sehingga berkembangnya perekonomian di Pulau Sumatera menjadi salah satu syarat keberlanjutan perekonomian di Indonesia bagian barat dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, bila pembangunan di Pulau Sumatera mengalami stagnasi, maka perkembangan daerah-daerah di sekitarnya pun akan terhambat. Guna_meningkatkan kelancaran pergerakan barang dan orang serta distribusi di Pulau Sumatera, pemerintah pusat mendorong pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Dalam pelaksanaannya, pengusahaan JTTS ini ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) melalui Peraturan Presiden. Namun secara finansial JTTS belum layak, sehingga beroperasinya 5 (lima) ruas JTTS berdampak pada menurunnya kinerja HK dikarenakan besarnya beban bunga yang harus ditanggung perseroan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dilakukan asset recycle atau pelepasan aset (divestasi) atas JTTS yang telah beroperasi. Valuasi dengan metode real option memperhatikan fleksibilitas arus kas atas volatility bisnis jalan tol dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam binomial step nodes. Dengan batasan bahwa nilai divestasi minimal 1 (satu) kali dibandingkan dengan nilai yang telah diinvestasikan oleh perseroan (par value), option to wait dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan divestasi ruas operasi secara bersamaan pada kurun waktu tertentu hingga mencapai minimal par value.

---

The Sumatra island is a locomotive for the development of the Indonesian economy in the western region, so that economic development on the Sumatra island is one of the conditions for economic sustainability in western Indonesia and the Indonesian economy in general. Therefore, if development on the Sumatra stagnates, the development of the surrounding areas will also be hampered. In order to improve the smooth movement of goods and people as well as distribution on the Sumatra island, Indonesia government is initiate for the construction of the Trans Sumatra Toll Road ("JTTS"). In practice, this JTTS concession was assigned to PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) through a Presidential Regulation. However, financially JTTS is not yet feasible, so the operation of 5 (five) JTTS segments has an impact on the decline in HK's performance due to the large interest expense that must be borne by the company. One solution that can be done is to do asset recycling or divestment of JTTS assets that are already operating. Valuation using the real option method takes into account the flexibility of cash flows over the volatility of the toll road business within a certain period of time expressed in binomial step nodes. With the limitation that the divestment value is at least 1 (one) time compared to the value that has been invested by the company (par value), the option to wait can assist management in making decisions on divestment of operating segments simultaneously in a certain period of time until it reaches a minimum par value. "

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis value relevance dari penurunan nilai aset pada perusahaan setelah penerapan PSAK 48 (revisi 2009). Penelitian ini menggunakan model yang dikenal sebagai model valuasi akuntansi yang awalnya diusulkan oleh Ohlson (1995). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 140 sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa penurunan nilai aset perusahaan tidak memiliki asosiasi yang signifikan dengan nilai pasar ekuitas. Artinya investor dan analis investasi tidak menggunakan informasi nilai penurunan aset untuk mengevaluasi nilai perusahaan atau mengambil keputusan bisnis. Hal ini dapat disebabkan karena nilai penurunan aset yang dicatat perusahaan pada tahun 2012 tidak bersifat material yang hanya bernilai 0,89% dari nilai total aset.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the value relevance of asset impairment after the implementation of PSAK 48 (revised 2009). This study uses accounting valuation model originally proposed by Ohlson (1995). Using 140 samples of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange after the implementation of PSAK 48 (revised 2009), the results showed that impairment has no significant association with market value of equity. It means that investors and investment analysts do not use asset impairment information in company valuation or in making business decisions. This finding might result from the insignificance of asset impairment during research period which was only 0,89 % of total assets."

"Properti investasi merupakan properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua - duanya, dan bukan untuk dijual dan digunakan dalam kegiatan produksi. walaupun yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan PSAK, namun ada beberapa perusahaan properti yang menerapkannya sebagai aset tetap. Skripsi ini akan menganalisis penerapannya pada salah satu perusahaan properti di Indonesia, yakni PT IPM. PT IPM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti yanitu menyewakan perkantoran.

---

Investment properties are properties held by the owner or tenant finance lease to earn rentals or for capotal appreciation or both, rather than for sale and use in production activities. although it should be applied in Indonesia under GAAP, but there are several properties that apply as a corporate asset. this research will analyze the application to one of the property companies in indonesia, namely PT IPM. PT IPM is a company engaged in the field os property that is rented office space."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."

"Situasi persaingan usaha yang semakin ketat menyebabkan posisi PT Pos Indonesia (Persero) menjadi semakin sulit. Hal ini juga diperparah dengan dampak dari pesaing tidak langsung yakni dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi (surat elektronik dan teknologi SMS) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan tingkat pengiriman surat melalui Pos. Hal ini tentu saja berdampak besar pada pencapaian kinerja perusahaan yang, dalam lima tahun ke. belakang mengalami penurunan secara berturut-turut Karena itu PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan berbagai upaya dalam rangka tetap mempertahankan bisnisnya dan berusaha meningkatkan pencapaian kinerja perusahaan. Tujuan dari karya akhir ini adalah melakukan analisis efektivitas revaluasi aset tetap terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2007 sebagai salah satu upaya pihak manajemen memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa upaya manajemen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memperbaiki kinerja keuangan dengan melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2007 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara revaluasi aset tetap terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam rangka perbaikan kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero) seharusnya diambil langkah-langkah-strategis nyata yang berdampak terhadap perbaikan operasional dan manajerial sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan pemsahaan.

---

Competitive situation of the business has caused the position of PT Pos Indonesia (Persero) is becoming increasinglv difficult. It is also worsened by the impact of competitors from the development of information and communication technology. The development of communication technology (electronic mail and SMS technology) has a sigmficant impact on the decreasing level of mailing via the post ojfice. This of course gives an impact on the performance of the company that in the past five years has been decreasing, respectively. Therefore, PT Pos Indonesia (Persero) has undertaken various efforts in order to maintain the business and tried to ingorove the achievement of company's performance. The goal of this study is to analyze the effectiveness of the fixed assets revaluation on the performance of P T Pos Indonesia (Persero) in 2007 as one of the management effort to improve the company?s financial performance.

Based on this study, it is concluded that the effort of management of PT Pos Indonesia (Persero) in improving the financial guzrformance with fixed assets revaluation in the year 2007 has not provided a signyicant impact. This is because that there is no direct relationship between fixed assets revaluation on the compariy?s performance. In order to improve companys performance, PT Pos Indonesia (Persero) should be taken strategic movement step by step that give real impact on the operational and -managerial improvements that will improve the performance of financial companies."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang sistem pengendalian internal terhadappenerimaan dan pencatatan aset pada Perusahaan ABC. Sistem pengendalianinternal dilakukan untuk membantu perusahaan memperoleh keyakinan yangmemadai tentang efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporankeuangan serta tunduk terhadap hukum dan peraturan yang ada. Berdasarkananalisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa proses penerimaan danpencatatan aset tetap telah dijalankan sesuai dengan Buku Ketiga PTK nomor:007-Revisi-1/PTK/IX/2009 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KontrakKerjasama, dan pengendalian internal telah dilakukan sesuai dengan InternalControl Framework yang diterbitkan oleh COSO.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about internal control system of the acceptanceand recording of fixed assets on PT ABC. Internal control system done in order tohelp the company get a reasonable assurance about operational efficiency andeffectiveness, the reliability of financial statements, and for compliance with thelaw and regulation applied. Based on the analysis, the writer concludes that theacceptance and recording of fixed assets on PT ABC are in accordance with 3rdedition book of PTK No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 about Assets ManagementGuidelines for Cooperation Contract, therefore the internal control are inaccordance with Internal Control Framework published by COSO."

"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

---

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.

Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implikasi dari peraturan revaluasi aset tetap yang dikeluarkan pada tahun 2015 yaitu PMK 233/PMK.03/2015.Penelitian ini membahas penyajian dan pengungkapan revaluasi aset tetap dalam laporan keuangan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan merevaluasi aset.Penelitian ini menggunakan 325 laporan keuangan perusahaan teraudit yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2015.Hasil penelitian menunjukkan 128 perusahaan tercatat melakukan revaluasi dan mayoritas revaluasi yang dilakukan berupa aset tetap tanah dan bangunan. 37.5% dari perusahaan yang melakukan revaluasi memilih melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi. Penelitian ini membuktikan bahwa fixed asset intensity dan firm size mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi.

---

ABSTRACTThis study analyzes the implications of regulatory revaluation issued in 2015, PMK 233/PMK.03/2015. This study discusses the presentation and disclosure of revaluation of fixed assets in the financial statements and analyze the factors that affect the company's decision to revalue assets. This study uses 325 companies audited financial statements that have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015. The results showed 128 companies are recorded for doing the asset revaluation and the most of them do the revaluation of fixed assets for land and buildings. Companies do the revaluation for accounting purposes are 37.5%. This study proves that the fixed asset intensity and firm size has a significant influence over company?s decision to do the revaluation."