Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Jakarta Property Institute, pada tahun 2021, RTH yang di DKI Jakarta hanya sekitar 6,2 m2 per-kapita. Minimnya RTH di DKI Jakarta pada gilirannya akan menyebabkan berbagai masalah di DKI Jakarta, seperti terjadinya banjir dan meningkatkan polusi udara di DKI Jakarta. Kepuasan masyarakat dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat dan mengevaluasi kehadiran RTH di DKI Jakarta. Kepuasan masyarakat terhadap RTH dapat digunakan dalam mengembangkan keputusan kebijakan masa depan untuk perbaikan RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat atas RTH sebagai ruang publik di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 416 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 6 narasumber dan analisis konten (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas RTH di Provinsi DKI Jakarta periode Januari 2022 dapat diperoleh kesimpulan bahwa responden masyarakat DKI Jakarta berada pada tingkat puas. Temuan tersebut juga diperoleh berdasarkan hasil tiga dimensi, yaitu dimensi resource yang berada pada tingkat cukup puas, serta dimensi situational conditions dan dimensi management yang berada pada tingkat puas. Kendati demikian, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga indikator pada dimensi resource yang tidak terpenuhi dan dua indikator pada dimensi management yang tidak terpenuhi, sisanya sudah terpenuhi. Menariknya, secara kuantitas RTH-RTH di DKI Jakarta masih sangat kurang tetapi secara kualitas RTH-RTH yang ada di DKI Jakarta sudah sangat baik. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga konsisten dengan salah satu indikator dari Mercer (2019) dan berbanding terbalik dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yakni adanya keterbatasan peneliti mengontrol responden yang mengisi kuesioner penelitian ini karena dilakukan secara daring.

---

According to the Jakarta Property Institute, in 2021, the number of green open space in DKI Jakarta is only around 6.2 m2 per capita. The absence of green open space in DKI Jakarta would lead to various of issues, including flooding and increased air pollution. Citizen satisfaction can be used to understand citizen's perceptions and evaluate the presence of green open space in DKI Jakarta. Citizen's satisfaction with green open space can be used in developing future policy decisions for improving green open space. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with green open space as a public space in DKI Jakarta. This study used a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires distributed to 416 respondents (quantitative) and in-depth interviews with 6 informants and content analysis (qualitative). Based on the results of research on the level of citizen satisfaction with green open space in the DKI Jakarta for the period of January 2022, it can be concluded that the respondents of the DKI Jakarta citizen are at a satisfied level with green open space in DKI Jakarta. The findings are also quite obtained based on the results of three dimensions, namely resources dimension which are at the level of satisfaction, as well as situational conditions dimension and management dimension which are at the level of satisfaction. Thus, the researcher found that there were three indicators on the resource dimension that were not fulfilled and two indicators on the management dimension that were not fulfilled, the rest had been fulfilled. Interestingly, the quantity of green open space in DKI Jakarta is still very lacking, but the quality of green open space in DKI Jakarta is already good. Furthermore, the results of this study are also consistent with one of the indicators from Mercer (2019) and inversely with the results of previous study. This study has limitation, namely the limitations of researcher controlling respondents who filled out the research questionnaire because it was conducted online.

"

"Berdasarkan data World Air Quality Report yang dirilis oleh IQAir, Jakarta termasuk ke dalam daftar kota paling berpolusi udara di dunia tahun 2023 dan berada di urutan ke-9 dengan poin 151 yang berarti kondisi udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kualitas udara tersebut adalah dengan menyediakan RTH di Jakarta. Namun, keberhasilan penyediaan RTH di DKI Jakarta tidak lepas dari faktor kepuasan masyarakat Jakarta. Adapun salah satu RTH di Jakarta yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang terletak di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu berada pada kategori tinggi. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil lima dimensi, yaitu dimensi recreation, aesthetic value, social relationship, sense of belonging, dan spiritual value. Hasil analisis kelima dimensi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap dimensi berada pada tingkat kepuasan yang tinggi.

---

Based on data from the World Air Quality Report released by IQAir, Jakarta is included in the list of the most polluted cities in the world in 2023 and was in 9th place with 151 points, which means Jakarta's air conditions fell into the unhealthy category. One of the efforts that have been made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome this air quality problem is to provide green open space in Jakarta. However, the opportunity to provide green open space in DKI Jakarta cannot be separated from the satisfaction factor of the Jakarta people. As for one of the RTH in Jakarta, which is the focus of research, is the Martha Christina Tiahahu Literacy Park which is located in South Jakarta. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with the RTH of Martha Tiahahu Literacy Park. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. The results of the study show that the level of citizen satisfaction with the green open space of the Martha Tiahahu Literacy Park is in the high category. These findings were obtained based on the results of five dimensions, namely the dimensions of recreation, aesthetic value, social relations, sense of belonging, and spiritual values. The results of the analysis of the five dimensions also show that the level of citizen satisfaction with each dimension is at a high level of satisfaction."

"Depok merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang harus dilindungi fungsinya dan merupakan kawasan yang diapit oleh kota Bogor dan kota Jakarta. Kondisi tersebut mengharuskan Depok sebagai kota penyangga hidup kota Jakarta. Namun, akibat arus mobilisasi dan migrasi yang tinggi menjadikan fungsi kota Depok beralih menjadi kota padat pemukiman serta ditandai adanya kompleksitas perkotaan sehingga menyebabkan kota Depok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peneliti menggunakan pendekatan positivis-kualitatif dengan mengacu 4 indikator dari teori Edward III yaitu: 1) Sumber Daya; 2) Disposisi; 3)Komunikasi; 4) Struktur. Berdasarkan analisis pada keempat indikator tersebut, diketahui bahwa implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok terkendala pada sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

---

Depok is one of the national strategic areas that should be protected for its functions. Depok is also an area that is flanked by Bogor and Jakarta. Therefore, Depok becomes a buffer city which supports its neighbourhood areas, such as Jakarta. Due to the current high mobilization and migration, Depok turns into densely populated city and urban area which characterized by its complexity. This makes Depok can not do its functions properly.

By using qualitative-positivist approache, researcher analyzes the case byusing Edward III's four indicators, which are: 1) Resources; 2) Disposition; 3) Communication, 4) Structure. Based on the analysis of four indicators, it is known that the implementation of the Green Open Space Regulation in Depok is hampered on its resources, communication process and birocratic structure."

"ABSTRAKKota Tanjungpinang adalah kota pesisir yang terletak di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami fenomena pertambahan penduduk setiap tahunnya yang memicu peningkatan konversi lahan menjadi kawasan terbangun dan penggunaan transportasi. Peningkatan penggunaan transportasi diduga meningkatkan konsentrasi CO2 di udara dan turut meningkatkan suhu udara. Tingginya konsentrasi CO2 di udara dapat diturunkan melalui penyerapan CO2 oleh tumbuhan agar suhu udara kembali normal. Hanya saja, tidak semua jenis tumbuhan dapat menyerap CO2 yang sama banyaknya sehingga perlu memilih jenis tumbuhan penyerap CO2 terbanyak berdasarkan nilai serapan CO2 oleh masing-masing jenis tumbuhan per satuan waktu tertentu yang diestimasi dari volume pohon yang berkaitan dengan ukuran diameter pohon. Hasil riset menunjukkan bahwa vegetasi Taman Pamedan Ahmad Yani dengan variasi ukuran diameter antara 30-185 cm dapat menyerap CO2 yang lebih banyak (391,9 ton/menit/ha) dibandingkan vegetasi Taman Laman Boenda dengan variasi ukuran diameter antara 20-117 cm (22,47 ton C/menit/ha). Walau begitu, serapan CO2 oleh tumbuhan memberikan pengaruh sangat kecil bagi penyejukan udara. Pengembangan tumbuhan berdaun tipis yang berukuran kecil perlu dilakukan karena kondisi fisik tumbuhan tersebut memiliki kemampuan penyejukan udara yang lebih baik.

---

ABSTRACTTanjungpinang is a coastal city in Bintan Island, Riau Island Province that experiences population growth phenomenon each year that raises land conversion activity into built areas and the transportation usage among city inhabitant. The raising of transportation usage was assumed to be the driving factor of high air temperature within city area and needs to be tackled by absorbing CO2 to reduce its concentration in the atmosphere and normalize air temperature. Unfortunately, the CO2 absorption capability of each species is varied, so it is necessary to select some species with the capability of absorbing much CO2 per specific time by estimating the trees volume. The findings indicate that vegetation within Pamedan Ahmad Yani Park (30-185 cm dbh) could absorb much CO2 (391,9 ton/minute/ha) than vegetation within Laman Boenda Park (22,47 ton C/minute/ha). Nevertheless, CO2 absorption by plants provides minor effect on cooling effect. Expanding plantation cover with thin-small sized plants leaves is highly recommend to be employed immediately because it has the better capability of cooling down the air temperature."

"Disertasi ini bertujuan menelusuri interaksi dinamis antara fungsi ekologis; estetika dan budaya; serta sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-spasial; dari sudut pandang persepsi pengunjung, kelompok pedagang kaki lima, dan kebijakan pemerintah; melalui pendekatan campuran yang terdiri dari metode kuantitiatif survei dan metode kualitatif studi kasus. Kesetaraan sosial-spasial dalam penelitian ini akan meninjau terlebih dulu faktor aksesibilitas dan ketersediaan RTH, berupa pilot project taman-taman kantung di Jakarta. Penelitian ini kemudian mengeksplorasi fenomena sosial kehadiran RTH sebagai daya tarik ekonomi yang memberi peluang bagi Ruang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui studi kasus di Kawasan Setu Babakan. Penelitian ini menemukan bahwa baik pengunjung maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) menyoroti perlunya akses yang adil terhadap RTH sebagai ruang publik. Studi kasus di Kawasan Setu Babakan ini menjadi spesifik karena kehadiran enam tipe apropriasi warung PKL yang secara spontan muncul di ruang interstisial antara Ruang Terbuka Hijau-Biru dan lahan yang dimiliki masyarakat. Hal ini menggarisbawahi tantangan pemerintah dalam merancang kebijakan yang mencapai aspek sosial-spasial yang legal, inklusif, dan adil. Perpaduan unik antara nilai-nilai budaya, sosial, dan lingkungan tersebut kemudian memosisikan kembali pemahaman bagaimana RTH secara multifungsi dapat memenuhi beragam kebutuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga kota.

---

This dissertation explores the dynamic interactions between ecology; aesthetics and culture, and social and economic aspects in the use of Green Open Space (GOS). This research uses a social-spatial approach; from the perspective of visitors, street vendors, and government policy; through a mixed methods of quantitative survey and qualitative case study. Socio-spatial analysis will review the accessibility and availability of GOS in the form of pilot projects for pocket parks in Jakarta; then explores the social phenomenon of GOS presence as an economic attraction that provides opportunities for Micro, Small and Medium Enterprises through a case study in the Setu Babakan area. This research found that both visitors and street vendors highlighted the need for equal access to GOS. The case study in the Setu Babakan area is specific because of the presence of six types of street vendor’s appropriation spontaneously appear in the interstitial space between the Blue-Green Open Space and private land. This underlines the government's challenge in designing policies that achieve socio-spatial aspects that are legal, inclusive and equal. The combination of cultural, social and environmental values repositions the understanding of how multifunctional GOS can meet various needs while improving the welfare of citizen."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di kota metropolitan, Pemerintah Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta telah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat kondisi dan kawasan yang dimiliki DKI Jakarta maka pembangunan yang dilaksanakan sangatlah kompleks.Pesatnya pertumbuhan penduduk selain menyebabkan kebutuhan akan ruang sangat tinggi juga menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai sumber daya alam yang terbatas menjadi tidak efisien.Hal ini juga terjadi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Jakarta, tercermin dari banyaknya RTH yang berubah fungsi .menjadi kawasan bentuk lain. RTH mempunyai fungsi yang penting baik bagi lingkungan alam maupun lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Pertimbangan dalam penataan dan pengelolaan RTH di kota-kota besar sering kali mempunyai konflik yang tinggi antara upaya pemanfaatan dan kelestarian lingkungannya sehingga diperlukan penataan ruang yang jelas dan terpadu. Dalam pengelolaan RTH sering terjadi tumpang tindih atau konflik antara wewenang dan kepentingan. Konflik wewenang meliputi: perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

---

To support the life sustainability in metropolitan city, regional government (pemda) of DKI Jakarta has conducted the development in various sectors. Considering the condition and the area of DKI Jakarta, the development of this region is very complex.

The rapid population growth, besides causing the need of spaces increasing also resulting development of the city is spahaly. So, the land-use as a limited nature resource becomes inefficient.

This is also happened in public space/open space area in Jakarta, which reflected from its functional change which becomes the other form area. The open space area has important functions, for natural environment, urban green space man made environment or cultural environment. Consideration in settlement and management of open space area in big cities frequently has high conflict from the effort of the utility and continuity of the environment. So it is need to have the right and integrated of space management. in management of open space area often happened conflict or overlap between authority and conflict of interest which is caused by the weak of coordination between related institution. Conflict of authority cover: planning, development, and conservancy."

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditahun 1970-an meningkat dratis karena didukung pemerintah melalui Nota Dinas Gubernur DKI Jaya (DKI Jakarta), sehingga banyak taman (ruang terbuka hijau atau RTH) dialihfungsikan menjadi SPBU. Kini untuk memenuhi target RTH (13,94% RTH berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010), kebijakan tersebut berubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 728 tahun 2009 dan Instruksi Gubernur Nomor 75 tahun 2009. Tercatat 27 unit SPBU harus dikembalikan fungsi lahannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alihfungsi SPBU-Taman menjadi RTH berdasarkan pendekatan site and situation. Penelitian dibatasi pada SPBU-SPBU yang belum sepenuhnya menjadi RTH. Metode yang digunakan adalah kombinasi metode AHP dan metode rangking. Site untuk variabel rawan banjir, luas dan status SPBU, status tanah. Situation untuk variabel ruang publik lain, ketersediaan SPBU lain, pelayanan SPBU, segmen jalan, dan proporsi ruang terbangun. Analisa penelitian menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari lima SPBU sesuai dialihfungsikan menjadi taman (RTH).

---

The construction of public refueling stations (gasoline stations) in 1970 increased drastically due to the government support through a Memorandum Office of the Governor of DKI Jaya (DKI Jakarta), which lead to a number of the park (green open space or RTH) converted into a gasoline station. Now, to meet the target of RTH (13.94% RTH based RTRW DKI Jakarta 2010), the policy was replaced by Decree No. 728 of 2009 and Governor Instruction No. 75 of 2009. It was recorded that land function of 27 gasoline stations unit must be returned.

The aim of this study is to determine the suitability of change of function of gasoline stations-Park with green open space using site and situation based approach. The method used is a combination of AHP and ranking method. Site for flood-prone variable, space of the gasoline station, the status of the land. Situation for variables of other public space, the availability of other gasoline stations, service gasoline stations, road segments, and the proportions of the room built. Analysis of the research used quantitative descriptive analysis. The results showed that three of the five gasoline stations were suitably to be converted into a green open space (RTH)."

"Sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sekaligus aman bagi anak-anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dampak pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta terhadap output dan outcome dari layanan yang disediakan di tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sekaligus menganalisis output dan outcome mana yang paling efektif terdampak. Efektivitas dampak pembangunan RPTRA dalam penelitian ini, selain dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta, juga dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan di kota-kota di sekitar DKI Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara sebelas output dan outcome dari layanan RPTRA, pembangunan RPTRA signifikan berdampak dalam meningkatkan probabilitas keberadaan ruang publik terbuka dan taman bacaan masyarakat serta signifikan dalam menurunkan probabilitas terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba di kelurahan-kelurahan yang dibangun RPTRA di DKI Jakarta dalam periode tahun 2015-2018. Diantara ketiga output tersebut, pengaruh terbesar pembangunan RPTRA adalah terhadap output berupa keberadaan ruang publik terbuka, baik jika dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta maupun jika dibandingkan dengan kelurahan-keluarahan di kota-kota sekitarnya.

---

To provide open public space for community and safety for children, DKI Jakarta Provincial Government since 2015 start to build a Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). The purpose of this study was to analyze effectiveness of the impact of RPTRA development in DKI Jakarta Province on the outputs and outcomes from the services provided at the kelurahan level in DKI Jakarta while analyzing which outputs and outcomes were most effective. The effectiveness of the RPTRA development in this study, not only being compared to between kelurahan in DKI Jakarta, but also compared to kelurahan in cities around DKI Jakarta, that is Bekasi City, Depok City, Tangerang City, and South Tangerang City. By using Difference-in-Difference (DiD) method, the results of this study indicate that among eleven outputs and outcomes of services, the development of RPTRA is significant in increasing the probability of the existence of open public spaces and public reading parks and significantly reducing the probability of abuse drugs in kelurahan where RPTRA was built in DKI Jakarta during 2015-2018. Among the three outputs, the biggest influence of the RPTRA development is on the output of the existence of open public spaces, compared to those between kelurahan in DKI Jakarta and compared to kelurahan in the surrounding cities."

"Penelitian mengenai hubungan ruang terbuka hijau dengan prevalensi hipertensidi Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan mengingat ketersediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta kurang dari standar dengan prevalensi hipertensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya urbanisasi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ketersediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta hanya 10% dari total seluruh wilayahnya. Padahal berdasarkan UU. No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang standar minimal RTH di sebuah kota adalah 30% dari total seluruh wilayahnya. Padahal, keberadaan RTH memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah manfaat untuk kesehatan. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa RTH merupakan faktor protektif terhadap hipertensi. Prevalensi hipertensi lebih rendah pada wilayah dengan RTH lebih banyak. Prevalensi hipertensi di DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2013 prevalensinya hanya 20% sedangkan pada tahun 2017 prevalensinya menjadi 34,95%. Desain studi dari penelitian ini adalah studi ekologi dengan uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Kemudian analisis spasial juga dilakukan. Variabel-variabel yang diteliti adalah luas RTH dan prevalensi hipertensi. Terdapat hubungan yang lemah antara luas RTH dengan prevalensi hipertensi di Provinsi DKI Jakarta (R= 0,247). Berdasarkan analisis spasial bahwa persebaran prevalensi hipertensi tinggi dan RTH yang juga tinggi terpusat di pusat Provinsi DKI Jakarta. Hubungan yang lemah antar variabel tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab hipertensi yang tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh adanya RTH yaitu faktor psikososial, faktor gaya hidup dan kebiasaan aktifitas fisik masyarakat. Kemudian, proporsi RTH yang dapat mendukung interaksi sosial dan aktifitas masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dinilai rendah dan didominasi oleh pemakaman dan jalur hijau yang secara fungsinya tidak dapat mendukung kegiatan masyarakat yang menguntungkan dalam segi kesehatan.

---

Study about the relationship between green space with the prevalence of hypertension in DKI Jakarta is necessaryto be done considering of the availability of green spaces that are less than the minimum standard, and the prevalence of hypertension that continues to increase. The increase of urbanization in DKI Jakarta provokes many problems. One of the problems is about the availability of green spaces. The availability of green spaces in DKI Jakarta is only 10% from all the areas. Besides, according to UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, the minimum standard of green space in city is 30% of the total area. Whereas, the existence of green spaces has many benefits, include health benefit. Studies shown that green spaces are protective factor of hypertension. The prevalence of hypertension is lower in areas with more green spaces. The prevalence of hypertension in DKI Jakarta remains to increase. In 2013, the prevalence of hypertension is only 20%, while in 2017 the prevalence mounts up to 34,95%. This study is an ecological study with the statistical test used is a simple linear regression test. Then, spatial analysis is also used to each variable. There is poor relationship between the large of green spaces and the prevalence of hypertension in DKI Jakarta (R=0,247). The poor relationship between those variables are due to several factors that cause hypertension that cannot be directly affected by the existence of green spaces. Those factors are psychosocial factors, lifestyle factors, and the physical activity of community. Besides, the proportion of green spaces that support social interaction and communitys activities is considered low. The green spaces in DKI Jakarta are dominated by funerals and street trees which function in a way cannot support communitys activity that are beneficial for their health."