Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.

---

The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses persiapan pelaporan SPT untuk WNI yang bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh KKP TAG. Proses persiapan pelaporan ini dilakukan dari pengumpulan data-data yang diperlukan, melakukan perhitungan yang perlu dilakukan, hingga pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan proses persiapan pelaporan SPT dan refleksi diri atas pengalaman magang. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi proses pelaporan yang dilakukan oleh KKP TAG dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KKP TAG dalam proses persiapan pelaporan SPT yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report discusses the entire process of preparing tax return reporting for Indonesian citizen working aboard carried out KKP TAG. The preparation process for this report is carried out from collecting the necessary data, doing the necessary calculations, to preparing the tax return. The purpose of this internship report is to evaluate the entire process of preparing the SPT reporting as well as self-reflection on the internship experience. This is accomplished by comparing the KKP TAG's reporting process to the Indonesian tax regulations.Based on the evaluation that has been carried out, it is concluded that the process of tax return preparation by KKP TAG is in accordance with the applicable tax regulation in Indonesia"

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.

---

To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."

"Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti rendahnya rasio pajak, jumlah penduduk yang ber-NPWP dan kecilnya angka pengembalian SPT Tahunan tak Iepas dari rendahnya kualitas administrasi pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak. Silvani (1992:290) tidak maksimalnya kinerja adminisirasi pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan tersebut diantaranya ditandai dengan gejala kurangnya penggunaan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai langkah preventif dan amtisipasi. Informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan memudahkan administrasi pajak untuk menetapkan perbedaan perlakuan baik bagi kelompok yang patuh atau belum patuh. Informasi yang memadai juga akan membantu proses formulasi strategi peningkatan kepatuhan. Osbome (2000:170) memandang bahwa wajib pajak adalah juga sebagai pelanggannya kantor pajak, hanya saja pelanggan disini bersifat unik karena berperan juga sebagai subyek kepatuhan. Bila administrasi pajak ingin mengetahui apa yang kurang dari kinerja Iayanan kepada pelanggannya maka wajib pajak menjadi sumber informasi umpan baliknya. Tujuan utama dan administrasi pajak adalah meraih kepatuhan sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oieh pemerintah diantaranya dengan merubah Strategi pelayanan dan pengawasan berdasarkan tipe wajib pajak melaiui pembentukan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Smaff Tax Offce (STO). STO menerapkan sistem administrasi modem yang ciri utamanya di bandingkan dengan model sebelumnya adalah adanya Account Representative (AR). Satu wajib pajak akan dilayani dan diawasi oleh seorang Account Representative untuk seluruh jenis pajak Namun pada kenyataannya setelah dilakukan modernisasi, dari indikator pencapaian target penerimaan STO Jakarta Sawah besar. Dua untuk tahun 2005 hanya meraih 61%, kendati demikian disisi lain tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya cukup menggembirakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Iebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1.75% dan SPT PPh Badan turun relatif kecil sebesar 7%. Dari kedua indikator tersebut tetap memicu adanya kesan bahwa administrasi perpajakan modern di STO Jakarta Sawah Besar Dua tidak membawa dampak perubahan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Kondisi tersebut sekaligus menurut Silvani menandakan bahwa seluruh faktor pendorong kepatuhan yang diaplikasikan melalui program pelayanan dan pengawasan oleh petugas pajak (Account Representadve) tidak penting (tidak memiliki arti) bagi wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat masalah hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang efektif harus mampu melihat faktor mana yang menjadi hambatan (burden) dan kemudahan (oppurtunity) bagi wajib pajak. Banyak faktor pendorong kepatuhan wajib pajak namun tidak semua dalam kendali administrasi pajak. Memahami hambatan dan kemudahan kemudian menilai mana yang paling dominan akan meningkatkan fokus strategi selanjutnya (effort to increase and effort to increase effectiveness). Penelitian ini bersifat kuantitif dengan menggunakan data variabel terikat yaitu kepatuhan waib pajak (ketetapan waktu Iapor dan bayar) dan variabel bebas yaitu pola sikap wajib pajak terhadap program yang telah dijalankan oleh Account Representadve. Penelitian ini mencoba menjelaskan adanya hubungan penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di kelurahan Pasar Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan mengetahui faktor-faktor penentu pendorong kepatuhan yang paling penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan penerapan administrasi modern dengan tingkat kepatuhan dan program pemberian instruksi yang jelas (clear instruction), mengingatkan batas waktu akhir pelaporan atau pembayaran (remind) dan pemberian informasi peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan wajib pajak (informing) merupakan faktor yang paling penting dan membedakan antara kelompok wajib pajak yang telah patuh, menjadi patuh dan belum patuh. Mengetahui sikap wajib terhadap program memudahkan administrasi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyusun usaha peningkatan efektifitas pelayanan dan pengawasan.

---

Indonesia is still having face low tax compliance, low of tax ratio, less of citizen who are registered as tax payer and tax payer did not return tax report timely or absence. Tax administration has duties to delivery service quality and to monitor tax payer. Silvani (1992:290) many tax administration did not have well performance because cannot use encourage factors to influence tax payer act under the tax law. The appropriate informations provide significant measurement for tax administration to build preventif and anticipate programme. Tax administration most get suficient segmentation of tax payer in order to aplicate a different treatment for different group (comply or not comply) and become a fundamental fit to strategic process. Osborne (2000:170) has seen tax payer as client and a complier to tax obligations. If tax administration want to know about a degree of the quality service, administrator should ask to the tax payer and receive a feed back.The main objective of tax administration is to foster voluntary compliance. Many actions were created by the government, one of them is to changed the strategy of services and monitor programme by tax payer organization. Small tax office which build as a modern tax office has a significant and strategic contact person for tax paver. He or she was called as Account Representative. One tax payer has an Account Representative to serves and monitors for all tax obligation. In 2005 STO Sawah Besar Dua has just only 61% from the given target, as the bright sight personal income tax payer giving positive movement 1.75% more than last tax year. A positive from individual income tax is not followed by coorporate income tax payer, they are relatively less than last tax year (7%). Two unwanted indicators have build perception that modernization has no relation with tax compliance (Silvani). Without any sign of the positive relation, signal that tax administration (Account Representative) cannot delivery a quality programme has rise at once. Researcher has seen the unexpected situation is an interesting object to declare. The effective tax administration must has information about the burden and opportunity which could be a influence tax payer. Many factors surround a tax payer purpose in fitting a tax law but just a little under control by tax administration. The information of determinant factor is quite correct increasing a sharp strategy (effort to increase compliance and effort to increase effectiveness). The paper use a quantitative measurement, the dependent variable is counted from filling and payment timely, the other side independent variable is represented tax payer perception of quality services from STO Sawah Besar Dua.The research has two main objective, first to describe the significant relation between modern tax administration and the voluntary compliance and second to figure several determinant factors by tax payer categorically grouped in Pasar Baru District in STO Sawah Besar ua. Tax payer group divided into three different kind such as; who was complied, going to comply and perfectly not comply. There are three factors (programmes); clear instruction, remind and informing have strong related with tax payer perception by each group. Knowledge information of tax payer could be used to answer what the tax administration can do better to increase the effectiveness program in order to succeed tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penerapan pajak terhadap layanan Google dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dan dikumpulkan pada penelitian ini dengan menggunakan pencarian, aktivitas inventarisis dan juga kajian terkait legalitas serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha PMSE luar negeri dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pengenaan subjek pajak terhadap pajak penghasilan. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri dalam hal ini adalah Google, walaupun kantor pusatnya berada diluar Indonesia tetap akan dikenakan pajak penghasilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru. Pengenaan pajak terhadap perusahaan Google dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 111 (perubahan pada pasal 2 ayat (4) UU PPh). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pihak Google tidak bisa menolak atau mengemplang pajak kepada Pemerintah Indonesia dan wajib membayar kewajiban sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

---

This research aims to determine the general description of tax implementation on Google services with Permanent Establishment in Indonesia. The research method used is normative law with descriptive type and conceptual approach. The primary legal sources are obtained and gathered in this research by using search, inventory activities as well as studies related to legality and literature study. The research results showed that the foreign e-commerce business actors may be subject to income tax in Indonesia if already fulfilled the applicable requirements on Law No. 2 of 2020, Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation and laws and regulations related to imposition of tax subjects on income tax. The implementation of tax imposition of income tax on foreign e-commerce business actors in this case Google, although the head office is outside Indonesia will still be subjected to income tax based on the new laws and regulations. The tax imposition on Google company can be conducted by the presence of new laws and regulations from inside the Job Creation Law Article 111 (changes on Article 2 paragraph (4) Income Tax Law). With the laws and regulations, Google cannot refuse or evade taxes to Indonesian Government and required to pay the obligation as Overseas Taxpayer as stated in the laws and regulations."

"Pelemahan ekonomi global dan pandemi Covid-19 mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir. Menurunnya skala produksi dan perdagangan, perubahan pola konsumsi, munculnya shadow economy baru, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, tidak efektifnya relaksasi fiskal dan peningkatan insentif pajak, adalah beberapa aspek yang turut berkontribusi. Hingga akhir Juli 2020 penerimaan yang sama tahun lalu.Sementara untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian, dukungan fiskal sangat dibutuhkan. Harus ada upaya strategis yang dilakukan secara hati-hati agar pengamanan fiskal, tidak terlalu menekan dunia usaha yang saat ini sedang rapuh. Kebijakan dan program juga perlu dipersiapkan dengan baik, agar penyesuaian tarif, penguatan wajib pajak potensial, peningkatan basis pajak baru, perluasan penerimaan pajak digital dan transaksi elektronik, maupun optimalisasi kinerja SDM pajak, tidak kontradiktif dengan program pemulihan ekonomi itu sendiri.Ada beberapa upaya optimalisasi dan penguatan perpajakan. Pertama, dengan melakukan perluasan basis pajak melalui cara voluntary compliance maupun enforced compliance. Kedua, melalui peningkatan edukasi, kualitas pelayanan dan kemudahan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban pajak. Ketiga, peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan basis data yang diperkuat, diantaranya melalui pengawasan WP strategis dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik, dan pemanfaatan data internal maupun eksternal, serta pemetaan kepatuhan Wajib Pajak berbasis resiko (Compliance Risk Management). Keempat, penguatan penegakan hukum yang berkeadilan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan enforced compliance. Kelima, modernisasi administrasi pajak dengan menerapkan strategi digital technology for tax administration. Pemanfaatan aplikasi teknologi juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan tax risk management dan governance yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekonomi dan skala usahanya, yang dengan sendirinya juga berkontribusi pada optimalisasi pajak dan penguatan perekonomian"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."