Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Indonesia dalam beberapa tahun terakhir intensif melakukan negosiasi perjanjian perdagangan yang tergolong komprehensif yang terlihat dari masuknya kesepakatan terkait investasi, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja, dan kompetisi. Beberapa studi menyatakan bahwa kedalaman perjanjian perdagangan dapat meningkatkan partisipasi negara dalam rantai nilai global (GVC). Sepanjang tahun 1995-2020, Indonesia memiliki 12 perjanjian aktif yang seiring berjalannya waktu berkembang lebih komprehensif. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap partisipasi GVC yang justru cenderung melemah sepanjang periode tersebut. Melemahnya GVC berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia untuk bisa meningkatkan kontribusi industri manufaktur dalam PDB serta meningkatkan nilai ekspor melalui produksi barang dengan nilai tambah yang tinggi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara kedalaman perjanjian perdagangan dengan partisipasi GVC bilateral Indonesia dengan negara partner perjanjian menggunakan model gravitasi dan PPML sebagai estimator. Secara umum, temuan menunjukkan jika pendalaman perjanjian perdagangan berkorelasi positif dengan naiknya nilai partisipasi GVC Indonesia. Manfaat positif tersebut dihasilkan dari pendalaman area kebijakan yang relevan dengan aktivitas perekonomian dibandingkan area lain kurang berkaitan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC guna mendorong perkembangan industri berbasis nilai tambah di Indonesia yang bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita

---

Indonesia in recent years has been intensively negotiating trade agreements that are classified as comprehensive, as evidenced by the inclusion of provisions related to investment, intellectual property rights, labor, and competition. Some studies suggest that the depth of trade agreements can increase a country's participation in global value chains (GVCs). During 1995-2020, Indonesia had 12 active agreements that over time became more comprehensive. However, this raises questions about its impact on GVC participation, which has tended to weaken over the period. The weakening of GVCs has the potential to reduce Indonesia's opportunity to increase the contribution of the manufacturing industry in GDP and increase the value of exports through the production of goods with high added value. Based on these issues, this study analyzes the relationship between the depth of trade agreements and Indonesia's bilateral GVC participation with agreement partner countries using gravity models and PPML as estimators. In general, the findings show that the deepening of trade agreements is positively correlated with an increase in the value of Indonesia's GVC participation. The positive benefits result from deepening policy areas that are relevant to economic activity compared to other areas that are less relevant. Based on these findings, the government can utilize trade agreements to increase participation in GVCs to encourage the development of value-added industries in Indonesia that can contribute to increased productivity and per capita income."

"Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan, bidang hukum perikatan pun mengalami pertumbuhan, salah satu diantaranya adalah adanya perjanjian distributor dalam bisnis perdagangan dengan sistem penjualan langsung atau lebih dikenal dengan istilah MLM (Multi level Marketing), oleh karenanya dalam tesis ini penulis mengambil judul "Perjanjian Distributor Dalam Sistem Penjualan Langsung Di PT Citra Nusa Insancemerlang".Perjanjian distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (Innominat) serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme sehingga secara tidak langsung berlaku pasal 1338 (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan yang muncul adalah (1) Bagamaimana bentuk perjanjian distributor tersebut dan (2) Dapatkah salah satu pihak melakukan pemutusan hubungan secara sepihak.Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian evaluatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan mengadakan wawancara secara terarah yang terbuka.Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan pendekatan secara kualitatif dan disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analisis. Dari hasil permasalahan tersebut diatas setelah dilakukan analisa dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam membuat perjanjian distributor dengan anggotanya, PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) tidak membuat dalam bentuk akta khusus, namun berupa satu formulir permohonan keanggotaan yang isinya selain identitas pemohon juga surat pernyataan yang merupakan hal hal yang seharusnya dilakukan oleh distributor selama menjalankan aktivitasnya sebagai distributor CNI, (2) PT CNI dapat melakukan pemutusan keanggotaan secara sepihak manakala ada distributor yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan peraturan distributor tersebut. Pemutusan secara sepihak ini dilakukan oleh CNI semata mata untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dari gangguan anggotanya yang tidak bertanggungjawab."

"ABSTRAKPerdagangan Rumah Toko (Ruko) yang dikalangan usaha properti digolongkan sebagai bisnis rumah sekunder itu, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan pesat. Dalam bertransaksi jual beli, Perjanjian jual beli sering dibuat sebelum Ruko dibangun. Resiko tinggi diambil pembeli karena harus membayar uang muka cukup besar dan berpotensi kehilangan uangnya apabila kemudian penjual ingkar janji untuk membangun Ruko dan tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum yang timbul dari wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang baru akan dibangun dan Putusan Pengadilan mengenai keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang tanahnya merupakan milik isteri penjual. Metode penelitian kepustakaan yuridis normatif digunakan untuk menghimpun data skunder yang kemudian diteliti melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriftif dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Wanprestasi terhadap PPJB Ruko melahirkan akibat hukum dalam bentuk lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan sehingga dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkar tidak ada satu pun yang dirugikan karena wanprestasi itu. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 121Pdt.G/20011PN.PKP. yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang menyataian PPJB sah demi hukum telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian tetapi mengabaikan ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

ABSTRAK

Shop House which is among effort property classified as the house secunder business, in a few this the last year experience of fast growth. In transacting sales, Sales agreement often made before Shop house its develop, taken high risk for buyer for having give advance a lot of money drawn a potency to loss of money if later the seller break a promise to build Shop house and cannot deliver to buyer as according to agreement. Problems checked here is the legal consequences of arising out from denial to Cordage Agreement of Shop House males would be develop and Decision of Justice hit authenticity of Cordage Agreement of Sales of real property which its ground represent property of seller wife. This Research as bibliography of the normative law used to muster the secunder facts checked by study of document and analysed qualitative then presented by descriptive method. The conclusion having the character of descriptive analytical qualitative. Resalt of research has drawn the conclusion that denial to Cordage Agreement of Sales of Shop house bear legal consequences in the form of delivering the rights for party harmed so that can claim denial one to give indemnation, so that by law expected no one even also harmed for denial. Decision of District Court of Pangkal Pinang Number 12/Pdt.G/ 2001/PN.PKP. and confirmed by High Court of Palembang express valid Cordage Agreement of Sales of Shop house for the shake of law have as according to method of contractual law b zt disregarding rule hit community property in marriage according to Section 36 sentence (1) Code of Marital and rule of levering of land right according to Section 37 sentence (1) Gorvernnent Regulation Number 24 Year 2004 and its application regulation."

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"ABSTRAKWTO berhasil untuk membentuk Committee on Regional Trade Agreement CRTA pada Februari 1996. Fungsi dari CRTA adalah untuk meninjau semua perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke WTO dan mempertimbangkan implikasi dari perjanjian perdagangan regional terhadap sistem perdagangan multilateral dan antara perjanjian itu satu sama lain. Namun CRTA tidak memiliki kewenangan yang kuat. Komite ini hanya memiliki fungsi administratif dan studi kelayakan tanpa bisa memberi keputusan yang mengikat. Usulan untuk memperkuat fungsi dari CRTA coba di bawa dalam perundingan Putaran Doha tahun 2001 yang kemudian gagal untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai peranan dari Committee on Regional Trade Agreement WTO dalam kaitannya dengan pengawasan RTA dan juga bagaimana sejauh ini kepatuhan anggota-anggota WTO dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai persyaratan pembentukan RTA tersebut.

---

ABSTRACTThe WTO succeeded in establishing a Committee on Regional Trade Agreement CRTA in February 1996. The function of CRTA is to review all regional trade agreements registered with the WTO and to consider the implications of regional trade agreements on the multilateral trading system and between agreements to each other. However CRTA has no strong authority. This committee only has administrative functions and feasibility studies without being able to make binding decisions. The proposal to strengthen the function of the CRTA was brought to the Doha Round of 2001 negotiations which then failed to reach agreement. This study examines in depth the role of the Committee on Regional Trade Agreement of the WTO in relation to RTA surveillance as well as how so far the compliance of WTO members in implementing the established provisions on the requirements for the establishment of the RTA."