Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Caritas Bogor yang ditujukan kepada warga Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil dari pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Cigorondong. Penelitian ini dilakukan dari Bulan September tahun 2021 sampai Bulan Desember tahun 2021. Alasan penelitian ini adalah karena pentingnya program Destana ini jika bisa dilaksanakan dengan baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Cigorondong, mengingat tiga tahun yang lalu mereka mengalami bencana alam tsunami. Tujuan program ini secara umum adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa dalam melakukan pengurangan risiko bencana tsunami. Penelitian ini merupakan penitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Destana telah berjalan dengan baik dan cukup optimal. Hal itu dikarenakan enam dari tujuh kegiatan Destana berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain pengkajian risiko desa, rencana penanggulangan bencana, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB), peningkatan kapasitas aparat dan warga dalam penanggulangan bencana, dan pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa. Namun, masih ada sedikit kekurangan dari hasil pelaksanaan program ini, yaitu masih kurangnya dukungan dari pihak luar dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Destana belum merata. Selain itu, program ini belum melaksanakan kegiatan evaluasi.

---

This study discusses Desa Tangguh Bencana (Destana) program organized by Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) together with Caritas Bogor aimed at residents of Cigorondong Village, Sumur District, Pandeglang Regency, Banten. The purpose of this study was to determine the results of the implementation of Desa Tangguh Bencana Program in Cigorondong Village. This research was conducted from September 2021 to December 2021. The reason for choosing to do this research is because of the importance of this Destana program if it can be implemented properly for the survival of the people of Cigorondong Village, considering that three years ago they experienced a tsunami natural disaster. The general objective of this program is to increase the capacity of the community and village officials in reducing the risk of a tsunami disaster. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Destana program has been running well and is quite optimal. This is because six of the seven Destana activities based on Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 have been implemented. These activities include village risk assessments, disaster management plans, establishment of a Disaster Risk Reduction Forum or called Forum PRB, capacity building of officials and residents in disaster management, and the integration of Disaster Risk Reduction (DRR) into village development plans. However, there are still some shortcomings from the results of the implementation of this program, namely the lack of support from outside parties and the participation of those involved in Destana activities has not been evenly distributed. In addition, this program has not carried out any evaluation activities."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang rawan bencana tsunami, BPBDProvinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fasilitasidesa tangguh bencana di Desa Pangandaran dan Desa Panajung. Penelitian inimenganalisis lima aspek dari Twigg (2007) mengenai masyarakat tangguhbencana, yaitu: pemerintah, asesmen resiko, pendidikan dan pengetahuan,manajemen resiko dan pengurangan kerentanan, serta kesiapsiagaan dan responbencana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lima aspek tersebut tidaksepenuhnya terlaksana karena adanya kesenjangan antara dokumen-dokumenperencanaan dan kebijakan desa. Selain itu, FKDM bentukan dari hasil fasilitasitersebut intensitas kegiatannya semakin berkurang, sehingga upaya pemberdayaanmasyarakat dalam mengurangi resiko bencana tidak dapat terlaksana.

---

Ciamis regency belongs to the riskiest tsunamy area so that BPBD of West Java

and Ciamis organize to facilitate disaster resilient villages in Pangandaran and

Pananjung. This research is trying to analyze Twigg's (2007) five aspects of

disaster resilient community i.e., governance, risk assessment, knowledge and

education, risk management and vulnerability reduction, disaster preparedness and

response. The research found that not all of the five aspect implement due to the

gap between document planning and local government policy. Additionally, the

activity of FKDM which was formed through facilitating process is decreasing so

that the community empowering can not be accomplished."

"Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5 Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada instansi pemerintah terkait satgas dibidang ketersediaan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN . Saran 1 segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada kebijakan top-down.

---

Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen as a case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6 Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekasi Regency has not been establish is lacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2 Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board Bekasi Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and administrative support to the relevant government agencies task force in the field of the availability of a program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National Narcotics Board Regency of Bekasi 2 change of policy from self renewal to top down policy."

"ABSTRAKPengkajian terhadap kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana yang tepat merupakan hal penting bagi pemerintah untuk dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Desa Banyubiru secara holistik, yaitu berdasarkan aspek biologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Desain penelitian ini merupakan deskriptif analitik. Penelitian dilakukan pada 80 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling di Desa Banyubiru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa distribusi data tidak normal, sehingga nilai median dijadikan sebagai cut-off point dengan hasil kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi sebesar 52.5% atau lebih dari separuh masyarakat terpenuhi. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi perawat, pemerintah, maupun sektor lainnya yang terlibat agar lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana sesuai dengan karakteristiknya dalam rehabilitasi paska bencana.

---

ABSTRACT

Assessment of the basic needs of people affected by disasters is important for the government, as to be able to provide solutions that are appropriate to the needs and conditions in the community. This study aims to determine the level of fulfillment of the basic needs of people affected by disaster in Banyubiru Village holistically, based on biological, psychological, sociocultural, and spiritual aspects. The design of this research is descriptive analytic. The study was conducted on 80 respondents who were selected using simple random sampling technique in Banyubiru Village. The results of this study indicate that the data distribution is not normal, so that the median value is used as a cut-off point, in the end the results of the community's basic needs fulfilled by 52.5% or more than half of the community are fulfilled. Furthermore, this research is expected to be an illustration for the government, nurses, and other sectors that involved as to pay more attention to the needs of affected communities in accordance with their characteristics in post-disaster rehabilitation.

"

"Penelitian ini berfokus pada fenomena sistem keyakinan yang mempengaruhi pengetahuan lokal pada komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di dekat ancaman bencana alam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kasus dua desa di sisi barat Gunung Galunggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat dimensi spiritualitas yang terdapat dalam daur kehidupan masyarakat rawan bencana, yakni dimensi transendensi agama, dimensi adat istiadat, dimensi lingkungan alam dan dimensi akses informasi. Keempat dimensi spiritualitas ini dapat diketahui mana yang lebih dominan dengan menganalisisnya di dalam 6 kombinasi yang terdiri dari 2 dimensi. Dari keenam kombinasi tersebut yang juga didukung oleh data lapangan, dapat diketahui bahwa dimensi lingkungan alam adalah yang paling dominan. Kemudian diikuti dengan dimensi transedensi agama dan dimensi adat-istiadat. Selain itu, keempat dimensi spiritualitas tersebut membentuk apa yang dinamakan pengetahuan-semu yang merupakan bahan baku bagi pengetahuan lokal pada masyarakat rawan bencana. Secara umum, pengetahuan lokal warga masyarakat rawan bencana terwujud dalam arketipe ketidaksadaran kolektif yang bernama Ibu yang Agung.

---

This research focuses on the phenomenon of belief systems that affect local knowledge in the communities living in close proximity to the threat of natural disasters. The research approach used is qualitative research with case study of two villages on the west side of Galunggung Mountain. The results of this study indicate that there are four dimensions of spirituality contained in the life cycle of disaster-prone communities, namely the dimension of religious transcendence, the dimensions of customs, the dimensions of the natural environment and the dimensions of information access. Which one is more dominant of the four dimensions of this spirituality can be known by analyzing it in 6 combinations consisting of 2 dimensions. From the six combinations that are also supported by field data, it can be seen that the dimension of the natural environment is the most dominant. Then followed by the dimension of religious transcendence and the dimension of custom. In addition, these four dimensions of spirituality form what is called pseudo-knowledge which is a raw material for local knowledge in disaster-prone communities. In general, local knowledge of disaster-prone communities manifests in the collective unconscious archetype named Great Mother."

"Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, dari 25.504 desa di Indonesia yang mengalami bencana pada tahun sebelumnya, hanya 49,96% desa yang memiliki mitigasi bencana. Idealnya semakin tinggi tingkat kerawanan bencana desa, semakin tinggi juga kemungkinan suatu desa memiliki fasilitas mitigasi bencana yang memadai. Wilayah rawan bencana perlu memprioritaskan upaya mitigasi bencananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi mitigasi bencana desa pasca bencana terjadi di Indonesia. Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil Survei Perkembangan Desa Tahun 2020 yang diolah menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) pada aplikasi STATA / IC 16.1 dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah kejadian bencana, jumlah jenis kejadian bencana, dan lokasi desa yang mengalami bencana berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mitigasi bencana desa. Hasil regresi semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki tingkat signifikansi pengaruh yang tinggi terhadap upaya mitigasi bencana desa. Pemerintah desa, daerah, atau pusat diharapkan mempertimbangkan kedua variabel yang berkaitan dengan kejadian bencana sebelumnya ketika mempersiapkan mitigasi bencana desa dan rencana kontinjensi.

---

Based on data sourced from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) in 2020, of the 25,504 villages in Indonesia that experienced a disaster in the previous year, only 49.96% of villages had disaster mitigation. Theoretically, the higher the level of village disaster vulnerability, the higher the possibility that a village will have adequate disaster mitigation facilities. Disaster-prone areas need to prioritize their disaster mitigation. The research aims to analyze the variables that influence village disaster mitigation after a disaster occurs in Indonesia. This study uses a quantitative approach. Research data was obtained based on the results of the 2020 Village Development Survey which was processed using Ordinary Least Square (OLS) regression on the STATA / IC 16.1 application and using descriptive analysis. The research results show that the number of disasters, the number of disaster types, and the village location individually have a positive and significant effect on village disaster mitigation. The regression results of all independent variables together have a high level of significance in influencing village disaster mitigation. village, regional, or central governments are expected to consider factors related to previous disaster events when preparing village disaster mitigation and contingency plans."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."

"Disertasi ini membahas interaksi antara bonding social capital dan bridging social capital dan fungsinya dalam program pemulihan pasca bencana. Studi ini merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus di desa Lampulo, kota Banda Aceh yang terkena dampak bencana tsunami. Hasil studi ini menunjukkan interaksi antara bridging social capital (organisasi) dengan bonding social capital (komunitas) menghasilkan kinerja kapital sosial yang bervariasi. Desa Lampulo mempunyai empat dusun atau setingkat Rukun Warga (RW) yang disebut Lorong. Di Lorong Satu dan Lorong Tiga, kapital sosial berfungsi positif sejalan dengan tingkat integrasi sosial yang tinggi dalam kedua kelompok sosial itu. Sebaliknya, di Lorong Dua, Lorong Empat, kapital sosial kurang berfungsi sejalan dengan rendahnya integrasi sosial di kedua Lorong itu. Kapital sosial yang muncul dari hubungan dengan organisasi luar (bridging social capital) dalam program pemulihan pasca bencana di Lampulo terbagi dalam dua kategori. Pertama, organisasi dengan tingkat sinergi tinggi dan integrasi yang tinggi. Kategori kedua, organisasi yang mempunyai tingkat sinergi yang rendah, namun dengan integrasi yang sedang. Relasi dengan organisasi luar menghasilkan kinerja kapital sosial, yang mendukung program dalam pelaksanaannya. Organisasi dengan tingkat sinergi dan integrasi tinggi menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja kapital sosial yang tinggi mempunyai pengaruh positif dalam keberhasilan program pemulihan pasca bencana. Namun demikian kinerja kapital sosial juga didukung oleh kapital fisik dan kapital manusia dalam mencapai keberhasilan program.

---

This dissertation discusses interactions between bonding social capital and bridging social capital in Lampulo village, and their functions in the disaster recovery programs. This dissertation is a descriptive qualitative research using the case study method, with Lampulo village as the case. Lampulo Village has four hamlets (Lorong). The study result shows that interaction between bonding social capital (community) and bridging social capital (organization) produces a varied social capital performance. At Lorong Satu and Tiga, social capital funtions positively in high level of social integration accordingly. While at Lorong Dua and Empat, social capital does not funtion well because of lack of social integration. In Lampulo, social capital that emerges from a relationship with external disaster recovery program organizations consists of two categories. First, organizations with high levels of both synergy and integration. Second, organizations with high levels of synergy but low integration. The performance of relationship between an external organization`s social capital and a local community`s social capital is related to the successful implementation of programs. An organization with high levels of synergy and integration working will support successful disaster recovery programs."

"Forum Pengurangan Resiko Bencana merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal pengurangan resiko bencana salah satunya pada tahap kesiapsiagaan bencana. Selama ini Forum PRB hanya ada sampai tingkat kabupaten/kota, di Kabupaten Garut terdapat Forum PRB sampai tingkat desa yang berada di Desa Pasawahan. Forum PRB Desa Pasawahan merupakan forum yang mewadahi unsur-unsur masyarakat yang berfokus pada pengurangan resiko bencana. Untuk itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai peran forum pengurangan resiko bencana (PRB) Desa Pasawahan Kabupaten Garut dalam upaya meningkatan kesiapsiagaan bencana. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan desain deskriptif, teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum PRB Desa Pasawahan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan untuk menciptakan kesiapsiagaan bencana seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan, membuat kebijakan dan perencanaan untuk merespon keadaan darurat, membuat sistem peringatan bencana dan memobiliasi sumber daya.

---

Disaster Risk Reduction Forum is an organization set up to assist the government in terms of disaster risk reduction at stage one emergency preparedness. During this Forum PRB only until the district / city level, in Garut regency are Forum PRB to the village level in the village Pasawahan. PRB Forum Pasawahan Village is a forum that embodies elements of society that focuses on disaster risk reduction. Therefore in this paper will discuss the role of the forum on disaster risk reduction (DRR) Pasawahan Desa Garut district in an effort to improve disaster preparedness. Qualitative approach is used with a descriptive design and data collection methods are in depth interview, documentation study, and field observation. PRB Forum in Pasawahan Village is an organization formed independently by the community with the purpose of reducing high disaster risk in Pasawahan Village. The presence of PRB forum on a village level became an interesting attention to conduct disaster preparedness in Pasawahan Village, which has a high disaster potential. The result of this research shows is PRB Forum in Pasawahan Village conducted a series of preparedness to create a disaster preparedness."