Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan, tetapi mempertahankan keluarga yang tidak mudah. Penulis tertarik untuk menuliskan karya ilmiah ini supaya para pembaca, masyarakat, terutama pasangan suami-istri dapat meminimalisasi terjadinya perceraian. Rumusan masalah dalam perjanjian ini adalah bagaimana pengaturan Hukum Perkawinan dan Perceraian menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Bagaimana dampak talak satu yang dijatuhkan suami kepada istrinya menurut hukum Islam? Bagaimana penerapan hukum Islam dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor: 2469/Pdt.G/2019/PA.JT?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan kajian hukum dan metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif. Pengaturan perkawinan dan talak yang telah dilakukan oleh pemohon sudah sah secara agama dan hukum, pemohon hanya membayar mut’ah senilai dan nafkah selama masa ‘iddah sesuai dengan keteapan Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan adanya pemberian mut’ah dari Pemohon kepada Termohon untuk memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon dengan sengaja ingin mengajukan permohonan talak dan mengucapkan talak kepada Termohon di sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

---

Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman as husband and wife, aiming to form a happy and eternal family based on divinity, but maintaining a family that is not easy so that divorce arises. The main question in this agreement is whether the contents of Amar's decision regarding the divorce between the Petitioner and the Respondent, PA Jakarta Timur Number: 2469/Pdt.G/2019/PA.JT Dated June 24, 2019 — Plaintiff against the Defendant, are consistent with the editorial rules. Impact of Islamic Law and the Decision of the Religious Courts PA Jakarta Timur Number 2469/Pdt.G/2019/PA.JT Dated June 24, 2019 — Plaintiff versus Defendant Against the Marriage Situation of the Petitioner and the Respondent. To answer the main question, a study of regulatory law was carried out and the nature of the study used was descriptive analysis, the data used were secondary data, qualitative data analysis, and drawing conclusions. The conclusion from the analysis is that the Panel of Judges should allow the Petitioner to impose a divorce one ba'insugra which is the type of divorce that will be handed down later at the trial of pronouncing the divorce vows held at the East Jakarta Religious Court in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation. This, according to the author, is to provide clear certainty to the Petitioner who wishes to return with the Respondent, this can be done by means of a new marriage contract."

"Skripsi ini membahas tentang putusnya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) di wilayah hukum Indonesia yang dilakukan di muka Pengadilan Agama. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis, untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan mengenai perkawinan campuran dan perceraiannya dalam sudut pandang HPI Indonesia serta pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama dalam menerapkan prinsip-prinsip HPI pada putusan perkawinan campuran. Hasil dari penelitian ini ialah perkawinan campuran dapat ditinjau dari dua sudut pandangan yaitu menurut GHR dan Pasal 57 UU Perkawinan 1974 serta hakim Pengadilan Agama di Indonesia masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya.

---

This thesis examines the divorce between Indonesian citizen and Foreigner before Religious Court. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description, in order to answer the issues regarding the regulations of mixed marriage and divorce in the perspective of Indonesian Private International Law as well as the considerations of the Judges of Religious Court in applying the principles of Indonesian Private International Law in their decisions. The outcome of this study shows that mixed marriage can be reviewd based on two perspectives, namely GHR and Article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, and that the Judges of Religious Court had not yet applied the principles of Indonesian Private International Law in their decisions."

"Penelitian ini mengkaji kedudukan itsbat nikah dalam perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan pertama. Perkawinan sirri yang apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaanya, maka terhadap perkawinan tersebut adalah telah sah menurut hukum agama. Namun demikian perkawinan sirri belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum Negara. Untuk memperoleh pengakuan dari Negara, harus memenuhi persyaratan lanjutan yaitu berupa pencatatan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Terhadap perkawinan sirri tersebut dapat terlebih dahulu mengajukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum bahwa saat pengajuan istbat nikah di Pengadilan Agama, para pemohon itsbat nikah tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, hakim dengan suara terbanyak kemudian menolak itsbat nikah para pemohon. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum atas penolakan itsbat nikah atas perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan pertama; dan upaya hukum perkawinan sirri tersebut agar dapat dicatatkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif yakni melakukan pengkajian berdasarkan norma dan kaidan hukum positif di Indonesia. Analisa data dilakukan secara preskriptif yang bertujuan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama dan upaya hukum yang dapat dilakukan agar perkawinan sirri tersebut dapat dicatatkan. Hasil analisis akibat hukum dari penolakan itsbat nikah setelah perceraian perkawinan pertama berdampak pada status perkawinan, anak dan harta perkawinan. Status perkawinan tetap sebagai perkawinan sirri yaitu tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai pemberian nafkah dan antara suami istri tidak dapat saling mewaris; terhadap status anak walaupun dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya namun tetap dianggap sebagai anak luar kawin; dan tidak dapat dibentuknya harta bersama selama perkawinan sirri berlangsung. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perkawinan sirri setelah penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa upaya Peninjauan Kembali agar perkawinannya dapat diitsbatkan atau kawin ulang di Kantor Urusan Agama atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

---

This study examines the position of itsbat nikah in sirri marriages after the divorce of the first marriage. Sirri marriage, which if it has fulfilled the pillars and conditions according to religion and belief, then the marriage is legal according to religious law. However, according to state law, sirri unions do not yet have legal force. To obtain recognition from the State, it must meet further requirements, namely marriage registration by the Marriage Registrar. Against sirri marriages, they can first apply for a marriage itsbat through the Religious Courts. Legal considerations are that when submitting a marriage certificate at the Religious Courts, the applicants for itsbat marriage did not obtain a polygamy permit from the Religious Court. The judge with the most votes then rejected the applicants' marriage certificate. The problems raised in this study are the legal consequences of refusing itsbat marriage for sirri marriages after the divorce of the first marriage; and legal efforts for the sirri marriage to be registered. To answer these problems, a research method is used in a normative juridical, namely, conducting an assessment based on the norms and rules of positive law in Indonesia. Data analysis was carried out prescriptively to find a solution to the problem of itsbat marriage, which was rejected by the Religious Courts and legal remedies that could be taken so that the sirri marriage could be registered. The results of the analysis of the legal consequences of refusing itsbat marriage after the first marriage divorce impact marital status, children and marital property. The marriage status remains as a sirri marriage, i.e. there is no explicit regulation regarding the provision of a living and between husband and wife cannot inherit each other; on the status of the child even though he may have a civil relationship with his mother and father but is still considered a child out of wedlock, and joint property cannot be formed during a sirri marriage. Legal remedies that can be taken against the perpetrators of unregistered marriages after the refusal of the marriage certificate by the Religious Courts based on a decision that has permanent legal force can be in the form of a judicial review so that the marriage can be legalized or remarried at the Office of Religious Affairs or in the presence of a Marriage Registrar."

"Skripsi ini membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan lebih khususnya bagi umat Islam dalam KHI. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan antara umat Islam di Indonesia agar terdata secara hukum dan dapat dibuktikan.Hal ini dikarenakan sebagian umat Islam memilih mematuhi Hukum Islam dibanding Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Hukum Islam menyatakan bahwa selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan adalah sah walaupun tidak dicatatkan.Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat kedudukan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan secara hukum agama dan kedudukan pencatatan bukanlah syarat sah namun syarat administrasi/formil. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara penetapan pengadilan agama terdapat perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 Undang Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2 KHI.

---

This thesis discusses about Marriage Registration in Islamic Marriage in Indonesia. Marriage Registration has been regulated in Law Number 1 Year 1974 and specifically for moslems in Islamic Marriage Compilation. In reality, there are many people who haven’t registered their marriage yet. On the other side, Marriage Registration is important to record Islamic Marriages as a legal proof. This was caused by most moslems preference to obey Islamic Law rather than the Marriage Law in Indonesia. Islamic Law states a marriage is legal as long as it fulfills Islamic Marriage Law pillars and requirements. In reference to those issues, this thesis concerns about Marriage Registration position in Indonesia Islamic Marriage Law and it's application in reality. Those problems are analyzed by juridical-normative legal research methods. The conclusions are a marriage is legal if it’s comply to the Religious Law. Furthermore, Marriage Registration is only as a formal requirement and not a legal requirement. The comparative study discovers that between Religious Court Orders has different interpretation on Article 2 Law Number 1 Year 1974 and on Article 6 verses 2 Islamic Compilation Law."

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus berupa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yakni keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang pertimbangan hukum hakim tentang keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui media telepon sah untuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim pada dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989 sudah tepat. Hasil penelitian ini menyarankan agar pelaksanaan perkawinan metode ini dilaksanakan dalam keadaan mendesak saja dan perlu dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses some problems related to the implementation of marriage through phone which reviewed based on The Law No. 1 Year 1974 about Marriage and The Islamic Law. This research using the case study from South Jakarta Religious Court, The Decision No: 1751/P/1989. This study focuses on two main issues, namely: the validity of marriages performed over the phone based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974 and the consideration from the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 judge about the validity of the marriage conducted by phone. This study focus on juridical normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the implementation of marriage throught phone is legitimate to be done based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974. Moreover that the legal reasoning of the consideration from judge at the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 are correct. The results of this study suggest that the implementation of marriage with this method must beimplemented in a pinch and needed to do repairs in the implementation."

"Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antara lain seperti ketidakcocokan dan dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimana hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI serta analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian dan apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang diperoleh istri qobla al dukhul setelah perceraian yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah hak atas sebagian mahar dan ketiadaan masa ?iddah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Hasil dari analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan diktum putusan yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

---

In Indonesia there are some marriages between a husband and wife that does not mutually fulfill the obligation to provide spiritual sustenance. That happens for various reasons such as incompatibility and can lead to qobla al dukhul divorce (divorce without any prior sexual relations between husband and wife). The problems that arise in this case is how the rights of the qobla al dukhul wife after divorce according to Act Number 1 of 1974 about Marriage and KHI and analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.The purpose of this paper is to determine the rights of qobla al dukhul wife after divorce and whether the court's decision was in accordance with Indonesian laws and regulations. This study uses a normative analytical descriptive with secondary data, and analyzed qualitatively.The result showed that the rights obtained by the qobla al dukhul wife after divorce based on Compilation of Islamic Law are a share of the dowry and the absence of the waiting period, whereas Act Number 1 of 1974 about Marriage does not regulate it. The results of the analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. shows that there are some considerations and dictum of decision which less accurate because it does not suitable with KHI."

"Pembatalan perkawinan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Penyebab pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dan perspektif tujuan hukum Islam dalam putusan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan semata-mata didasarkan pada bukti, saksi dan fakta persidangan yang terungkap dari pihak penggugat, karena pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari orang tua Penggugat yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada dasar cinta dalam perkawinan tersebut. Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di bawah ancaman dan hal itu melanggar hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan membatalkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Putusan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk sesuai dengan perspektif tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) dan sudah tepat atau sesuai karena memberikan maslahat yaitu terlepasnya Penggugat dari penderitaan batin yang dialaminya karena perkawinan di bawah paksaan

---

Marriage annulment is an action taken to obtain a court decision which states that the marriage is null and void. The cause of the annulment of marriage is a marriage that does not meet the pillars and conditions or there are marital obstacles and the second is due to something happening in domestic life that does not allow the household to continue. The problem in this study is regarding the consideration of the Religious Court judges who granted the marriage annulment suit and the perspective of the objectives of Islamic law in the decision of the Religious Court judges who granted the marriage annulment suit in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk. The method used to answer these problems is normative juridical research, using secondary data obtained through library research. The results of the analysis show that the considerations suit was based solely on evidence, witnesses and trial facts revealed by the plaintiff, because the defendant was never present at the trial. The Panel of Judges found facts that the marriage between the plaintiff and the defendant occurred because of coercion and threats from the Plaintiff's parents who matched the Plaintiff with the Defendant, so that there was no basis of love in the marriage. The Panel of Judges considered that in this case the reasons for submitting the application for annulment of marriage were fulfilled as stipulated in Article 72 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, that the marriage that occurred between the Plaintiff and the Defendant was carried out under threat and it violated the law, therefore the Plaintiff's claim could be granted with decides to cancel the Plaintiff's Marriage with the Defendant. The decision of the Religious Court judge who granted the marriage annulment suit in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk in accordance with the perspective of the objectives of Islamic law (maqashid al-syari'ah) and is appropriate or appropriate because it provides benefits namely the release of the Plaintiff from the mental suffering he experienced because of a forced marriage"

"Status perkawinan menjadi permasalahan sebelum pasangan suami istrimengajukan isbat nikah dan mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya, permasalahan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT dan Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Oleh karena itu, penulis meneliti isbat nikah dan gugatan perceraian yang didahului isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam, ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait isbat nikah dan perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan pada isbatnikah ditentukan dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT tidak dikabulkan dan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Selanjutnya, isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT dikabulkan dan gugatan cerai dikabulkan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, saran kepada masyarakat untuk memperhatikan rukun dan syarat perkawinan dalam permohonan isbat nikah dan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.Marital status becomes a problem before husband and wifefile a marriage isbat and file a divorce suit. Furthermore, the problems in the judge's consideration in the East Jakarta Religious Court Decision Number: 3082/Pdt.G/2016/PAJT and Number: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Therefore, the author examines the isbat of marriage and divorce claims that are preceded by the isbat of marriage in the Religious Courts. The research was conducted using a juridical-normative method, namely by examining the concept of Islamic law, the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law related to the isbat of marriage and divorce. The results of this study are the marital status of the isbat Marriage is determined from the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, the marriage isbat in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 3082/Pdt.G/2016/PAJT was not granted and the decision was in accordance with the Marriage Law and KHI. Furthermore, the isbat marriage in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 1751/Pdt.G/2017/PAJT was granted and the divorce suit was granted in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Thus, suggestions to the public to pay attention to the pillars and conditions of marriage in the application for marriage isbat and divorce claims to the Religious Courts."

"Ta’aruf, proses perkenalan menuju perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, kembali menjadi trend di masyarakat. Namun ternyata banyak disalahgunakan dengan cara melakukan penipuan. Salah satu contoh adalah tercermin dalam putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Depok. Pada saat ta’aruf, Termohon memberikan janji palsu untuk tidak meminta Pemohon keluar dari pekerjaannya dan tidak akan mengajaknya tinggal di luar pulau Jawa. Termohon juga memberikan keterangan palsu mengenai lokasi pekerjaannya. Hakim mengabulkan gugatan karena Termohon terbukti melakukan penipuan sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 72 ayat (2) KHI, namun penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah suami yang mengaku perjaka sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan dan penipuan identitas diri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan akibat janji dan keterangan palsu pada saat ta’aruf dan bagaimana upaya mencegah pemberian keterangan palsu dan janji palsu saat ta’aruf untuk terjadinya perkawinan. Metode yang digunakan yuridis-normatif. Tipologi penelitian preskriptif. Data yang digunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah putusan hakim mengabulkan gugatan kurang lengkap pertimbangan hukumnya dan membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris adalah cara mencegah pemberian dan keterangan palsu saat ta’aruf.

---

Ta'aruf, the process of introduction to marriage which is carried out in accordance with Islamic law, has again become a trend in society. However, it turns out that many are misused by means of fraud. One example is reflected in the decision to cancel a marriage by the Depok Religious Court. During the ta'aruf, the Respondent made a false promise not to ask the Petitioner to leave his job and would not invite him to live outside the island of Java. The Respondent also provided false information regarding the location of his work. The judge granted the lawsuit because the Respondent was proven to have committed fraud as meant in the elucidation of Article 72 paragraph (2) of the KHI, but the elucidation of this paragraph states that what is meant by fraud is a husband who claims to be a virgin resulting in polygamy without court permission and identity fraud. This research raises the issue of how the judge's legal considerations in granting a lawsuit for annulment of marriage due to false promises and statements at the time of ta'aruf and how to prevent the giving of false statements and false promises during the ta'aruf for the occurrence of marriage. The method used is juridical-normative, prescriptive research typology. The data used are secondary data and primary data in the form of interviews as supporting data. Qualitative data analysis methods. The results of the study are that the judge's decision to grant the lawsuit incomplete legal considerations and make a marriage agreement before a notary is a way to prevent giving and false information when ta'aruf."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya kewenangan melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) serta hambatan pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan ditunjang wawancara. Penelitian ini bersifat diskripsi normatif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sedangkan hambatan dalam kasus ini berupa hambatan yang bersifat yuridis dan administratif. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa perlu amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Juga menyarankan agar fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus segera diubah atau dicabut.

---

ABSTRACT This skripsi discusses the Religious Court authority to examine, decide and resolve the Islamic banking disputes, in particular on execution of the Award of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) as well as obstacle in the implementation. This research using a legal normative methodology, wich explained and analyzed the data on legislation or other legal documents The method supported by the data which are derived from legal literatures on law libraries and doing some interviews. The research concludes that the Religious Court has the authority to execute the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) awards, while the constraints in this case are juridical and administrative nature. The results also suggest that the necessary amendments to the Law No. 30 of 1999 to ensure that the seizure execution of Basyarnas award is the absolute authority of Religious Courts. Also suggested that the fatwas National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the settlement of sharia economic disputes should be modified or revoked."