Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk pertambangan bersifat tidak terbarukan dan industri pertambangan memiliki risiko dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan kegiatan industri lainnya. Industri pertambangan akan tetap ada selama masih ada perkembangan peradaban kehidupan manusia. Kesenjangan dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) pada kegiatan pertambangan menjadi akar permasalahan penyebab dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis SWOT, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sudah memiliki dokumen kebijakan lingkungan. Upaya untuk mencapai target kebijakan tersebut dengan melakukan program pengelolaan risiko lingkungan berdasarkan dokumen Amdal yang dipadukan dengan RKAB, yang merupakan program kerja tahunan yang disetujui KESDM. Perusahaan melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Meskipun hasil Proper memperlihatkan hasil yang baik dengan kategori Biru, namun masih ada yang harus ditingkatkan dalam hal kebijakan lingkungan dan strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan, dengan membuat kebijakan lingkungan yang melibatkan manajemen puncak, melakukan rekrutment tenaga ahli lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai, dan membuat rencana kerja pengelolaan lingkungan tahunan.

---

Mining products are non-renewable and a mining industry has relatively higher risk and a greater environmental impact than carrying out other industry. However, mining will continue to exist as long as there is the development of human civilization. The gap in the application of Good Mining Practice (GMP) to mining activities is the main root cause of the magnitude and complexity of the impact on the environment. The method used in this research is descriptive analysis, SWOT analysis and AHP analysis. The results of the study indicate that the company already has an environmental policy. Efforts to achieve this policy target are carried out by carrying out an environmental management program based on the EIA document combined with the RKAB, which is an annual work program approved by the MEMR. The company evaluates environmental management programs by participating in the Proper program implemented by the Ministry of Environment and Forestry. Even though the Proper results show good results in the Blue category, there is still something that needs to be improved regarding environmental policies and company strategies to achieve the set targets. The conclusion of this study is that companies have strengths and opportunities to improve environmental risk management by developing environmental policies that involve top management, recruiting environmental experts with appropriate educational backgrounds and competencies, and making annual environmental management work plans."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh aset Eksplorasi dan Evaluasi serta Cadangan Mineral terhadap valuasi investor yang diukur menggunakan harga saham 90 hari setelah tanggal pelaporan. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 159 dari 4 negara diantaranya Kanada, Australia, Norwegia, dan Afrika Selatan pada tahun 2013 s.d 2015. Pengujian secara terpisah menunjukkan bahwa baik aset Eksplorasi dan Evaluasi serta cadangan mineral masing ndash; masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Pengujian lanjutan menunjukkan bahwa aset Eksplorasi dan Evaluasi menjadi tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham setelah dikontrol oleh nilai cadangan mineral.

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence on the influence of Exploration and Evaluation Assets and mineral reserves on investor preferences as measured by using stock prices 90 days after the reporting date. The research method uses panel data with 159 observations from 4 countries such as Canada, Australia, Norway and South Africa in 2013 until 2015. Separate testing shows that both Exploration and Evaluation assets and mineral reserves have a positive and significant influence on stock prices. Further tests show that Exploration and Evaluation assets have no effect on stock prices after being controlled by value of mineral reserves."

"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

---

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."

"Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 13 September 2017, dan Konvensi ini mulai berlaku sejak 16 Agustus 2017. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) cukup massif dan memprihatinkan, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang merupakan DAS tebesar kedua di Indonesia. Merkuri dalam kegiatan penambangan emas digunakan sebagai pengikat dan dapat menjadi polutan di lingkungan karena bersifat toxic. Masalah yang muncul pada kegiatan PESK ini adalah limbah merkuri yang di buang langsung ke lingkungan bersifat toxic dan dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat sekitar PESK. Riset ini bertujuan untuk memprakirakan risiko kesehatan non karsinogenik pada masyarakaat yang disebabkan oleh pajanan merkuri.di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Riset ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil merupakan sampel lingkungan, meliputi: sampel air sungai, tanah, ikan dan sayuran. Hasil laboratorium diperoleh kadar rata-rata merkuri pada air sungai Batang Hari, air bersih, sayuran, ikan, dan tanah masing-masing sebesar 0,00831 ppm; 0,00005 ppm; 0,00089 ppm; 0,00013 ppm; dan 0,00600 ppm. Pengukuran antropometri dilakukan pada 77 responden melalui kuesioner. Hasil perhitungan risiko kesehatan diperoleh nilai Risk Quotients lebih dari satu (RQ > 1) pada air minum (RQ = 3,1151) dan pada ikan (RQ = 3,4245). Dengan demikian konsumsi air sungai dan ikan, berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat disekitar pertambangan emas skala kecil. Nilai RQ sayuran lebih kecil dari 1 (RQ = 0,015), dengan demikian sayuran masih aman untuk dikonsumsi.

---

Indonesia has ratified the Minamata Convention on 13 September 2017, and the Convention came into force on 16 August 2017. Artisanal small-scale gold mining (ASGM) is quite massive and concerning, particularly along the Batang Hari River Basin (DAS) which is the second largest basin in Indonesia. Mercury in gold mining activities is used as a binder and can be a pollutant in the environment because it is toxic. Problems arise from ASGM activity is mercury waste directly disposed to the environment is toxic and can increase public health risk.

This study aims to aims to predict non carcinogenic health risks in the community caused by mercury exposure in Kecamatan Muara Bulian Batanghari Regency of Jambi Province. This research is analytical descriptive method using environmental health risk analysis and using quantitative approach. Samples taken are environmental samples, including: river water samples, soil, fish and vegetables.

Laboratory results obtained average levels of mercury in river water Batang Hari, clean water, vegetables, fish, and soil respectively of 0.00831 ppm; 0,00005 ppm; 0.00089 ppm; 0.00013 ppm; and 0,00600 ppm. Anthropometric measurements were performed on 77 respondents through questionnaires.

Health risk calculation results obtained Risk Quotients value more than one (RQ> 1) in drinking water (RQ = 3.1151) and on fish (RQ = 3.4245). Thus the consumption of river water and fish, has the potential to cause health problems in communities around small-scale gold mining. The value of vegetable RQ is less than 1 (RQ = 0.015), thus vegetables are still safe for consumption."

"Nikel adalah unsur yang paling berlimpah keberadaanya di inti bumi setelah besi. Mineralisasi nikel laterit sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan industri. Daerah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan prospek nikel laterit. Endapan nikel laterit Pomalaa terbentuk dari pelapukan batuan asal ultramafik yang umumnya telah mengalami serpentinisasi dengan tingkat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona nikel laterit menggunakan metode geolistrik induced polarization, resistivitas dan metal factor untuk memperkirakan volume zona nikel laterit dari hasil identifikasi. Metode IP digunakan untuk melihat polarisasi yang terjadi pada medium yang mengandung mineral logam, sedangkan metode resistivitas dilakukan untuk mencari nilai resistivitas batuan. Penelitian ini akan menghasilkan gambaran persebaran endapan nikel berdasarkan nilai chargebilitas dan resistivitas, serta divalidasi oleh nilai metal faktor untuk mengestimasi potensi endapan nikel laterit pada lokasi penelitian berupa persebaran volume cadangan endapan nikel laterit. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode inversi 2-D untuk menampilkan penampang 2-D dan menggunakan metode inversi 3-D untuk menampilkan model 3-D. Untuk penampang IP difokuskan mencari nilai chargeabilitas yang tinggi untuk menunjukkan daerah mineralisasi logam dengan divalidasi oleh penampang metal faktor yang juga tinggi. Sedangkan penampang resistivitas untuk menunjukkan zona dari nikel laterit yang terbagi menjadi tiga, yaitu zona limonit (resistivitas menengah – tinggi), zona saprolit (rendah – menengah), dan zona bedrock (resistivitas tinggi). Dengan perkiraan volume endapan nikel laterit berdasarkan model 3-D sebesar1.270.122,224 ton.

---

Nickel is the most abundant element in the Earth's core after iron. Nickel laterite mineralization has the potential to be utilized in industrial needs. The Pomalaa area, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province is one of the areas with nickel laterite prospects. Nickel laterite deposits of Pomalaa are formed from weathering of rocks of ultramafic origin which generally have been serpentinized to different degrees. This study aims to identify laterite nickel zones using geoelectrical induced polarization, resistivity, and metal factor methods to estimate the volume of laterite nickel zones from the identification results. The IP method is used to see the polarization that occurs in the medium containing metallic minerals, while the resistivity method is used to find the rock resistivity value. This study will produce an overview of the distribution of nickel deposits based on chargeability and resistivity values, and validated by metal factor values to estimate the potential for nickel laterite deposits at the research site in the form of volume distribution of laterite nickel deposits. Data processing is carried out using the 2-D inversion method to display the 2-D cross section and using the 3-D inversion method to display the 3-D model. For the IP cross-section, the focus is on finding high chargeability values to show areas of metal mineralization validated by high metal cross-sections. The resistivity cross section shows the zone of nickel laterite which is divided into three, namely the limonite zone (medium – high resistivity), the saprolite zone (low – medium), and the bedrock zone (high resistivity). With an estimated volume of laterite nickel deposits based on a 3-D model of 1.270.122,224 tons."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendirikan dan mengoperasikan Perusahaan Induk untuk sektor pertambangan. Terdapat perdebatan mengenai bagaimana kebijakan ini akan memberikan dampak kepada semua pemangku kepentingan. Makalah ini mencoba untuk menganalisis dampak kebijakan pembentukan Holding BUMN Tambang terhadap stakeholders dan menyusun strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian BUMN) dalam rangka mengatasi dampak negatif dari terbentuknya Holding BUMN Tambang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode penelitian secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari kebijakan pembentukan holding BUMN Tambang di Indonesia yakni meningkatnya financial asset dan leverage dari induk holding dan anggota holding melalui konsolidasi keuangan perusahaan; realisasi kerjasama antar perusahaan di lingkungan holding; efisiensi biaya produksi perusahaan; penambahan rantai birokrasi terkait aksi korporasi dengan adanya kepemilikan bertingkat; adanya isu melemahnya kontrol masyarakat terhadap anak perusahaan holding; serta iklim investasi di masa depan yang akan sangat dipengaruhi kebijakan pasca pembentukan holding. Peneliti menyarankan, dibutuhkan penyelarasan sinergi di lingkungan holding BUMN tambang, mempertahankan fokus pemerintah sebagai regulator dan mengeliminasi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMN, serta koordinasi di level kementerian dalam mengkaji kebijakan terkait industri tambang yang dapat mendukung pencapaian target kebijakan pembentukan holding BUMN tambang.

---

The Government of the Republic of Indonesia has implemented a policy to establish and operate a holding company for the mining sector. There is debate about how this policy will have an impact on all stakeholders. This paper attempts to analyze the impact of the policy of forming State-owned Mining Holding`s stakeholders and develop strategies and policies that must be carried out by the Government (Ministry of BUMN) in order to overcome the negative impact of the formation of the State-owned Mining Holding.

This research was conducted by using a post-positivist approach and qualitative research methods. Based on the research conducted, it was concluded that there were positive and negative impacts from the policy of establishing a state-owned mining company in Indonesia, namely increasing financial assets and leverage from the holding and the holding members through corporate financial consolidation; realization of cooperation between companies in the holding business; company production cost efficiency; addition of bureaucratic chains related to corporate actions with multilevel ownership; the issue of weakening public control over the holding company subsidiary; and the investment climate in the future which will be greatly influenced by the policy of the establishment of the holding.

Researcher suggest that synergy is needed in the State-owned mining holding environment, maintain the government`s focus as a regulator and eliminate conflicts of interest in the decision-making process in BUMN management, and coordination at the ministerial level in reviewing policies related to the mining industry that can support the achievement of mining BUMN holding."

"Wilayah Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah. Kegiatan pertambangan hampir di seluruh wilayahnya, membuat rona muka tanah mengalami perubahan dan meninggalkan ratusan kolong atau lobang bekas tambang yang berisi air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran Polri dalam mencegah dan menegakkan hukum dalam kegiatan pertambangan timah tanpa izin, menganalisa kegiatan pertambangan timah tanpa izin di lokasi penelitian, mengetahui kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah, dan mengetahui peran Polri yang tepat dalam menjaga kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan timah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi mix-method. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara, Sistem Informasi Geografis dan pengujian di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan terjadi konflik peran Polri dalam pencegahan dan penegakkan hukum pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Pertambangan tanpa izin di kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah bersifat masif. Kualitas tanah di sekitar wilayah pertambangan timah kurang subur, sedangkan kualitas air termasuk dalam kelas 3. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukan model pemolisian masyarakat berbasis lingkungan untuk Polri di wilayah kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pertambangan tanpa izin tidak akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan perlu dihentikan. Diperlukan reklamasi untuk memperbaiki kualitas tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan.

---

The region of Bangka Belitung Province is well known as tin producer. Mining activities covers almost all of its entire territory, making soil surface texture change and leaving hundreds of ex-mining pits or holes containing water. The purpose of this study is to analyze the role of Polri (Indonesian State Police) in preventing and enforcing law in illegal tin mining activities, analyzing tin mining activities without license at research sites, to know the quality of soil and water around tin mining area, and to know the appropriate role of Polri in securing soil and water quality around the tin mining area. This research used qualitative approach with mix-method methodology. Data collection method being used is literature study, observation, interview, Geographic Information System, and laboratory testing.

Research's result indicate there is role conflict in Polri when preventing and law enforcing law regarding illegal mining in Lubuk Besar District, Central Bangka Regency City. Illegal (Unlicensed) mining in Lubuk Besar District of Central Bangka is massive. Soil quality surrounding the tin mining area is less fertile, while water quality is in the category of class 3. Conclusion of this study that it is necessary to apply community policing baseda on environment for Polri (Indonesian State Police) in Lubuk Besar District of Central Bangka Regency City. Illegal mining will not upgrading community welfare and shoul be stoped. Reclamation needed to improve soil and water quality around mining area."