Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telemedicine merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Salah satu bentuk telemedicine yakni konsultasi online semakin banyak ditemukan dalam praktik kedokteran, dibuktikan dengan maraknya aplikasi kesehatan online yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun demikian, perkembangan tersebut belum dibarengi dengan regulasi yang memadai. Dalam penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen jasa kesehatan telemedicine, bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha telemedicine, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen telemedicine apabila mengalami sengketa dengan merujuk kepada peraturan yang ada saat ini seperti UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen serta peraturan sektoral di bidang kesehatan belum cukup dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen telemedicine. Atas kerugian yang diderita, konsumen telemedicine dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga BPSK, MKDKI, maupun pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah berupa ganti kerugian.

---

Telemedicine is the byproduct of the recent development of information technology and communication in health. One of the forms of the development manifests as online consultation, which has become more common in health practice – proven by the growing number of health-based applications that provide a service of long-distance consultation between doctors and patients. However, this development has not been aided with sufficient regulations. In this research, the writer aims to analyze the forms of consumer protections towards practices of telemedicine, the forms of legal responsibility and accountability of telemedicine providers, and legal path consumers can pursue shall a dispute arise – in which the dispute refers to currently applicable laws such as Law Number 8, 1999, on Consumer Protections; Law Number 36, 2009, on Health; Law Number 29, 2004, on Medical Practices; and Law Number 11, 2008, on Information and Electronic Transactions. The writer used normative juridical research method with a descriptive-analytical research type. The results showed that regulations contained within the Law on Consumer Protections and other sectoral health laws have not been sufficient in providing legal protection towards telemedicine consumers. To address losses telemedicine consumers possibly suffer from, they may legally pursue the providers through Consumer Dispute Settlement Board (BPSK – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Indonesia Medical Disciplinary Board (MKDKI – Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), and the Court. The provider’s responsibility is shown through compensations."

"ABSTRAKSebagai salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi, Mahkamah Konstitusi terus berusaha menciptakan pelayanan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka dan modern bagi masyarakat para pencari keadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai upaya modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabillitas layanan Mahkamah Konstitusi. Salah satu terobosan dilakukan dengan membuat kebijakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference yaitu sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dukungan bagi persidangan di MK sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan persidangan tanpa harus hadir di ruang sidang Gedung MK. Namun sejak diresmikan penggunaannya pada tahun 2008 hingga saat ini pemanfaatannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan, respon serta perilaku pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan aspek eksternal apa saja yang berpotensi menghambat maupun mendorong pemanfaatannya. Dengan menggunakan pendekatan post positivis dan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan dipengaruhi oleh aspek budaya dan kepercayaan (trustworthiness) masyarakat.

---

ABSTRAKAs one of the state institutions that were born in the era of reform, the Constitutional Court keep trying to create a professional service that is friendly, open and modern for those whom seeking justice. In line with the developmental progressof information and communication technology, modernization efforts are carried out with the aim of improving the efficiency, effectiveness, transparency and accountability services. One of the answer is by making a policy that allows witnesses to give evidence without the need to attend court using video conferencing facilities. Video conference is an information and communication technology which provides support for the trial to provide easy access to the public to be able to conduct the trial without the need to attend in the courtroom.But since inaugurated in 2008 to the present utilization is still relatively low. This study aims to analyze the utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings, and the response behavior of the parties litigant in the Constitutional Court and the external aspects that could potentially inhibit or encourage it. By using a post-positivist approach and qualitative descriptive design, this research suggests that the low level of utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings is influenced by cultural aspects and beliefs (trustworthiness) community."

"Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik.

---

Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice."

"Penelitian ini berfokus terhadap perlindungan konsumen dalam hal layanan pesan singkat (Short Message Services/SMS) yang mengganggu (spamming). Mengirimkan SMS spamming ini dapat dikatakan melanggar hak privasi pengguna layanan sebagai konsumen apabila penyedia jasa telekomunikasi tidak meminta izin terlebih dahulu dari pengguna. Kewenangan untuk memberikan aturan seputar pengiriman SMS saat ini berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan peraturan pengiriman SMS tentu diharapkan lebih ketat guna melindungi kepentingan pengguna selaku konsumen. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Peraturan pengiriman SMS diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo 14/2021) dinilai belum memenuhi harapan perlindungan pengguna. Dalam penelitian ini muncul pertanyaan mengenai pengaturan pengiriman SMS spamming guna melindungi kepentingan pengguna dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila terdapat hak yang dilanggar ketika menerima SMS spamming. Aturan dan upaya ini penting sebagai bentuk upaya prefentif dan represif terhadap tindakan penyedia jasa telekomunikasi yang mengirimkan SMS spamming kepada pengguna.

---

This research focus on the consumer protection in terms of spamming Short Message Services (SMS). Sending spamming SMS can be considered a privacy violation as a consumer if the telecommunication service provider does not have permission from the user. The authorities to regulate upon the action of sending SMS is under the Ministry of Communication and Informatics. The developments of regulation on the action of sending SMS surely hope to be more stringent in order to protect the user as a consumer. The writing method used in this research is doctrinal as utilizing the type of normative juridical research by utilizing secondary data. Regulation for sending SMS is regulated in the Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 14 of 2021 regarding Third Amendments of Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 13 of 2019 regarding Implementation on Telecommunication Service (Permenkominfo 14/2021) is considered not to meet the expectation of user protection. In this research a question have been raise concerning the regulation on sending spamming SMS in order to protect user interest and legal remedies that can be taken by users if the their rights is violated when receiving a spamming SMS. These regulation and possible actions are important as a form of preventive and repressive measures against the actions of telecommunication service providers that send spamming SMS to users."

"Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi membawa dampak terhadap perkembangan digital dengan munculnya inovasi Fintech di bidang jasa keuangan salah satunya layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (layanan Peer to Peer (P2P) Lending).Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana perlindungan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan sistem pendanaan bersama melalui layanan P2P Lending menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta akibat hukum yang timbul sebagai upaya perlindungan konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan doktrin doktrin ilmu hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Pengaturan penyelenggaraan layanan P2P Lending sudah bersifat spesifik danmenimbulkan terpusatnya regulasi P2P Lending. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelenggara layanan P2P Lending yang merugikan, terdapat pertanggungjawaban penyelenggara selaku pelaku usaha kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana yang merasa dirugikan dapat berupa perdata maupun pidana. Pemberi Dana dan Penerima Dana diharapkan cermat dalam memilih dan mempergunakan kegiatan layanan P2P Lending agar hak dan kewajiban yang dimiliki dapat terlindun

---

The use of advances in information technology has had an impact on digital development with the emergence of Fintech in the field of financial services, one of which is Information Technology-Based Co-Funding services (Peer to Peer (P2P) Lending). The problem on this research is how to protect the information technology-based financial

services sector and the joint funding system through P2P Lending according to the Indonesian laws and regulations, as well as the legal consequences that arise in order to protect consumers. This research uses normative juridical methods with a statutory and a doctrinal approach to legal science using primary, secondary and tertiary legal materials. Arrangements for the implementation of P2P Lending are specific and have

resulted in the centralization of P2P Lending. The legal consequences arising from the detrimental P2P Lending, there is the responsibility from the organizers as business actors to Pemberi danas and Penerima danas who feel aggrieved can be either civil or criminal. Pemberi danas and Penerima danas are expected to be selective in choosing and using P2P Lending so that their rights and obligations can be protected."

"Catatan medis menjelaskan perjanjian kerahasiaan medis di Indonesia dan Amerika Serikat; Perjanjian Implementasi Telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat; dan menganalisis undang-undang tentang kerahasiaan rekam medis elektronik dalam penerapan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang diakui (1) Kerahasiaan rekam medis di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan seperti Hukum dan Peraturan Menteri sementara di Amerika Serikat, kerahasiaan pasien dalam rekam medis yang didukung oleh peraturan nasional, HIPAA, serta peraturan dan keputusan pengadilan negara; (2) Implementasi telemedicine di Indonesia belum diatur oleh pemerintah Amerika Serikat yang peraturannya telah diatur baik di tingkat nasional maupun negara bagian dan keputusan pengadilan dalam memastikan tata kelola telemedicine yang baik. Rekam medis pada sistem telemedicine, baik di Indonesia dan Amerika Serikat rekam medis dalam pelaksanaan telemedicine dalam bentuk ESDM dan bersama-sama didukung oleh hukum Amerika Serikat selain sanksi untuk kerahasiaan rekam medis elektronik juga memberikan insentif keuangan untuk kerahasiaan rekam medis menurut peraturan masing-masing negara berbeda dalam hal pengecualian terhadap kerahasiaan rekam medis seperti yang ditampilkan di negara bagian Alaska danHawaii. Hasil penelitian tersebut, peneliti mengusulkan Menteri Kesehatan segera membuat pengaturan untuk pedoman terkait telemedis dalam implementasi telemedis tingkat nasional dengan menyediakan pengaturan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam hal catatan medis elektronik seperti standar enkripsi yang digunakan.

---

Medical records explain medical confidentiality agreements in Indonesia and the United States. Telemedicine Implementation Agreement in Indonesia and America Union and analyzing the law on the confidentiality of electronic medical records in the application of telemedicine in Indonesia and the United States using normative juridical research methods. From the results of research that are recognized (1) The confidentiality of medical records in Indonesia is protected by various regulations such as Law and Ministerial Provisions in the United States, the confidentiality of patients in medical records supported by national regulations, HIPAA, and regulations and decisions of state courts; (2) The implementation of telemedicine in Indonesia has not been regulated by the United States government whose regulations have been set at both the national and state levels and court decisions in ensuring good telemedicine governance; Medical records on the telemedicine system, both in Indonesia and the United States. Medical records on the implementation of telemedicine in the form of EMR and together supported by United States law in addition to sanctions for the confidentiality of electronic medical records also provides financial incentives for the confidentiality of medical records according to the regulations of each different country in terms of exceptions to the confidentiality of medical records as displayed in the state of Alaska and Hawaii. The results of the study, researchers proposed the Minister of Health immediately make arrangements for guidelines relating to telemedicine in the implementation of national telemedicine by providing arrangements that can be used as a reference in terms of electronic medical records such as the encryption standards used."

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."

"Pelaksanaan telekonsultasi dalam praktik telemedicine seharusnya perlu dikuti dengan adanya payung hukum yang dapat menaungi layanan tersebut. Hal ini disebabkan pelaksanaan layanan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hubungan antara dokter dan pasien. Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia hanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum mengatur secara khusus hubungan antara dokter dan pasien, sedangkan Inggris telah memiliki berbagai pengaturan tentang telemedicine khususnya layanan telekonsultasi yang diterbitkan oleh lembaga dan organisasi kesehatan yang berwenang di Inggris. Hasil dari perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan telekonsultasi pada praktik telemedicine di Indonesia, diharapkan Inggris dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar mengatur secara jelas pelaksanaan layanan tersebut.

---

The implementation of teleconsultation in the practice of telemedicine should be followed by the existence of a legal protection that can cover the service. This is because the implementation of these services can create an uncertainty in the relationship between doctors and patients. This thesis discusses the comparison of teleconsultation service arrangements in telemedicine practice in Indonesia and England. This research was conducted using a qualitative research method with a normative juridical research form. The regulation of teleconsultation services in telemedicine practice in Indonesia is only based on the Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Care Facilities which has not specifically regulated the relationship between doctors and patients, while England already has various regulations regarding telemedicine, especially teleconsultation services issued by England health authorities and organizations. The results of this comparison of teleconsulting service arrangements in telemedicine practice indicate that there are some significant similarities and differences between Indonesia and England. Therefore, so that there is legal certainty in the implementation of teleconsultation services in telemedicine practices in Indonesia, it is hoped that England can become an example for Indonesia to clearly regulate the implementation of these services."

"Pendahuluan: Perkembangan teknologi kedokteran dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan bagian dari bidang kompetensi pengelolaan informasi dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012. Namun, hingga saat ini kompetensi literasi TIK belum memiliki acuan baku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan bidang kompetensi literasi TIK bagi lulusan profesi kedokteran di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan 28 dokter dan 12 mahasiswa klinik melalui Focus Group Discussion dan wawancara mendalam dengan 3 pemangku kepentingan. Data yang diperoleh dianalisis melalui transkrip, pengkodean, pengelolaan, dan interpretasi.Hasil: Hasil yang diperoleh merupakan uraian kebutuhan area kompetensi literasi teknologi dan komunikasi dari aspek teknis; intelektual, analitis, kreatif; serta personal dan profesional yang perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum. Aspek kompetensi teknis meliputi kemampuan untuk mengevaluasi dan memanfaatkan teknologi yang sesuai kebutuhan pasien, kemampuan membangun hubungan dengan pasien menggunakan teknologi, kemampuan menyampaikan edukasi melalui teknologi informasi dan komunikasi serta menjaga keamanan data dan menghindari penyalahgunaannya. Aspek intelektual, analitis, dan kreatif mencakup kemampuan untuk menerapkan ilmu biomedik dan klinik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kedokteran, memanfaatkan teknologi berbasis bukti (evidence-based practice), mengolah dan memanfaatkan data untuk kepentingan pasien. Aspek personal dan profesional mencakup kemampuan menerapkan etika profesi dan kolaborasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, menjaga kerahasiaan pasien, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi.Simpulan: Perlunya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi literasi teknologi dan komunikasi yang telah diuraikan dalam penelitian.

---

Introduction: Medical technology developments are utilized to improve services to patients. The use of health Information and Communication Technology (ICT) is part of the competency area for information management in the 2012 Indonesian Physician Competency Standards. However, until now ICT literacy competencies do not have standard references. The aim of this research was to analyze the need for ICT literacy competency areas for graduates of the medical profession in Indonesia.

Method: This study involved 28 doctors and 12 clinical students through Focus Group Discussions and deep interviews with 3 stakeholders. The data obtained were analyzed through transcribing, coding, managing, and interpreting.

Result: The results obtained are a description of the needs of the competency area of ​​technological literacy and communication from a technical aspect; intellectual, analytical, creative; as well as personal and professional needs to be integrated into the curriculum. Aspects of technical competence include the ability to evaluate and utilize technology according to patient needs, the ability to build relationships with patients using technology, the ability to convey education through information and communication technology and maintain data security and prevent its misuse. Intellectual, analytical and creative aspects include the ability to apply biomedical and clinical sciences in the utilization of medical information and communication technology, utilizing evidence-based technology (evidence-based practice), processing and utilizing data for the benefit of patients. Personal and professional aspects include the ability to apply professional ethics and collaboration in utilizing information and communication technology, maintaining patient confidentiality, and the ability to adapt to technology.

Conclusion: The competency-based curriculum for ICT literacy that has been described in this study needs to be developed."