Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi covid-19 yang melanda Dunia, khususnya Indonesia membuat ekonomi terkontraksi menjadi -2,07% pada tahun 2020. Hal ini berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, salah satunya pada upah pekerja. Terjadi penurunan upah pada seluruh sektor ekonomi dan jenis pekerjaan baik pekerja laki-laki maupun perempuan. Dari tahun ke tahun upah pekerja laki-laki selalu lebih tinggi dari perempuan dan perbedaan upahnya cenderung meningkat, namun perbedaan upah ini menurun pada saat pandemi melanda Indonesia. Perbedaan upah tertinggi terjadi pada pekerja kerah putih, padahal proporsi pekerja antar jenis kelamin cenderung seimbang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesenjangan upah antar gender pekerja kerah putih pada saat pandemi covid-19 (tahun 2020) dibanding sebelum pandemi (tahun 2019), kemudian menganalisisnya secara upah rata-rata maupun level distribusi upah. Data yang digunakan bersumber dari Sakernas Agustus tahun 2019 dan 2020 menggunakan dekomposisi Oaxaca-Blinder dan Recentered Influence Functions (RIF). Penelitian ini menunjukan bahwa terjadi penurunan kesenjangan upah pekerja kerah putih pada tahun pandemi melanda Indonesia dibanding sebelum pandemi yang disebabkan oleh penurunan pekerja kerah putih dan penurunan upah yang lebih tinggi pada pekerja laki-laki serta disebabkan oleh perbedaan karakteristik individu dan pekerjaan antara pekerja kerah putih laki-laki dan perempuan. Terjadi fenomena sticky floor namun berkurang pada saat pandemi.

---

The covid-19 pandemic that hit the world, especially in Indonesia, caused the economy to contract to -2.07% in 2020. This had an impact on labor conditions, one of which was the wages of workers. There was a decrease in wages in all economic sectors and types of work for both male and female workers. From year to year the wages of male workers are always higher than women's and the difference in wages tends to increase, but this difference in wages decreased when the pandemic hit Indonesia. The highest wage difference occurs in white-collar workers, even though the proportion of workers between the sexes tends to be balanced. Therefore, this study aims to compare the gender wage gap of white-collar workers during the covid-19 pandemic (in 2020) compared to before the pandemic (in 2019), then analyze it in terms of average wages and the level of wage distribution. The data used is sourced from Sakernas August 2019 and 2020 using the Oaxaca-Blinder decomposition and Recentered Influence Functions (RIF). This study shows that there was a decrease in the wage gap for white-collar workers in the year the pandemic hit Indonesia compared to before the pandemic, which was caused by a decrease in white-collar workers and a higher decline in wages for male workers and caused by differences in individual and occupational characteristics between male and female white-collar workers. There was a sticky floor phenomenon but it decreased during the pandemic."

"Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, Indonesia telah mengalami kesenjangan upah antar gender. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki potensi untuk memperdalam jurang kesenjangan akibat adanya dampak yang tidak proporsional antar gender. Studi sebelumnya menemukan bahwa kesenjangan upah antar gender di Indonesia tidak dapat dijelaskan dengan perbedaan karaketristik yang dapat diobservasi, baik dari sisi karakteristik modal manusia ataupun jenis pekerjaan, melainkan terdapat kontribusi yang lebih besar dari faktor yang tidak dapat diobservasi terhadap kesenjangan upah antar gender yang terjadi. Dengan menggunakan data pooled cross-section dari SAKERNAS bulan Agustus tahun 2019 dan 2020, studi ini menganalisis seberapa besar pengaruh dari faktor unexplained gap, dimana terdapat indikasi diskriminasi, terhadap besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan metode dekomposisi Oaxaca-Blinder untuk melakukan dekomposisi besar efek dari explained gap dan unexplained gap terhadap kesenjangan upah antar gender. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi, terjadi peningkatan kesenjangan upah antar gender dengan unexplained gap masih berperan besar dalam menentukan kesenjangan upah antar gender di Indonesia. Berdasarkan sektor pekerjaan, studi ini menemukan bahwa pandemi yang terjadi di tahun 2020 memiliki dampak berupa penurunan upah pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Lebih lanjut, fenomena sticky floor masih secara konsisten terjadi di masa pandemi tahun 2020.

---

Prior to the COVID-19 pandemic in 2020, Indonesia had experienced a gender gap in earnings. However, the COVID-19 pandemic that occurred in 2020 has the potential to deepen the gap due to disproportionate impact between genders. Previous studies found that the gender wage gap in Indonesia cannot be explained by observable characteristics, both in terms of human capital characteristics or types of work, but that there is a greater contribution from unobservable factors to the gender wage gap that occurs. Using pooled cross-sectional data from SAKERNAS August 2019 and 2020, this study analyses the influence of unobservable factors, where there are indications of discrimination, on the gender wage gap during COVID-19 pandemic. This study uses Oaxaca-Blinder decomposition method to perform a large decomposition of the effects of the explained and unexplained gaps on the gender wage gap. The results show that during the pandemic, there is a slight increase in gender wage gap and the unexplained gap still plays a major role in determining the gender wage gap in Indonesia. Based on the employment sector, this study found that the pandemic that occurred in 2020 had an impact in the form of a decrease in the wages of workers, both in the formal and informal sectors. Furthermore, the sticky floor phenomenon has consistently occurred during the pandemic."

"Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah.

---

Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap."

"Mekanisme persidangan in absentia dalam hukum acara pidana di Indonesia dirancanguntuk menjamin keberlangsungan proses hukum meskipun terdakwa tidak hadir dipersidangan. Skripsi ini mengkaji penerapan mekanisme in absentia terhadap tindakpidana white collar crime dengan fokus pada tiga kasus, yakni Sherny Kojongian,Hartawan Aluwi, dan Djoko Tjandra. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tigarumusan masalah: bagaimana pengaturan hukum terkait in absentia, bagaimanapenerapan mekanisme ini pada kasus-kasus white collar crime, serta apa saja kendalayang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan in absentia terhadap terdakwa yangberstatus Interpol Red Notice. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melaluistudi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen kasus, danliteratur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasipengaturan normatif, praktik penerapan, serta kendala dan solusi terkait mekanisme inabsentia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara pidana diIndonesia telah mengakomodasi mekanisme in absentia untuk memberikan kepastianhukum dalam penanganan kasus white collar crime. Mekanisme ini memungkinkanpengadilan untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa, namun efektivitasnyasangat bergantung pada koordinasi lintas negara melalui instrumen seperti Interpol RedNotice. Kendala utama dalam eksekusi putusan meliputi kurangnya harmonisasi hukuminternasional, lemahnya penegakan Red Notice di negara pelarian terdakwa, sertaprosedur ekstradisi yang lambat. Sebagai simpulan, mekanisme in absentia dan RedNotice memiliki peran strategis dalam penanganan white collar crime, namunmemerlukan penguatan koordinasi antarnegara. Rekomendasi penelitian ini mencakupharmonisasi pengaturan in absentia dalam KUHAP dengan peraturan pelaksana,optimalisasi perjanjian ekstradisi, penerapan Mutual Legal Assistance secara efektif, danpeningkatan sinergi antara sistem hukum domestik dan internasional untuk meningkatkanefektivitas eksekusi putusan.

---

The in absentia mechanism in the Indonesian legal system is designed to ensure the continuity of legal proceedings against absent defendants, particularly in white collar crime cases such as corruption and money laundering. This study analyses the application of in absentia in three cases-Sherny Kojongian, Hartawan Aluwi, and Djoko Tjandra-with a focus on its correlation with the issuance of Red Notice and its effect on the execution of verdicts and asset recovery. In all three cases, in absentia provides legal certainty to continue the judicial process without the presence of the defendant, while the Red Notice serves as an instrument to designate the defendant as an international fugitive. However, the correlation between the two suggests that the successful application of in absentia relies heavily on the effectiveness of the Red Notice in ensuring the defendant can be apprehended and extradited. Obstacles arise when the defendant's country of flight does not act on the Red Notice, as in the Sherny and Djoko cases, or when cross-border legal procedures slow down the extradition process, as in the Sherny and Djoko cases, or when cross-border legal procedures slow down the extradition process, as in the Hartawan case. In addition, delays in the implementation of in absentia or Red Notice also worsen the handling of cases because they prolong the escape of the accused and hinder the recovery of assets. This research confirms that although in absentia and Red Notice are important elements in international law enforcement, weaknesses in cross-border coordination and legal harmonisation remain key challenges. Therefore, strengthening extradition treaties, optimising Mutual Legal Assistance, and synergy between domestic and international systems are needed to support the effectiveness of both mechanisms. "

"Perkembangan kejahatan sebagai hasil daya nalar manusia dalam bentuk pola perilaku merupakan konsekwensi logic dari perkembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Hal ini nampak semakin nyata bahwa kejahatan yang menonjol pada abad keduapuluh ini tidak lagi merupakan dominasi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah melainkan juga merupakan dominasi mereka yang memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan tinggi, termasuk dalam status sosialnya. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kecerdasan dan status sosial ekonomi tinggi sering dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih di Indonesia pada saat ini mulai merebak seperti pencemaran lingkungan, pembajakan hak cipta dan hak milik intelektual, penggelapan pajak, pernalsuan saham, pemutihan uang dan kejahatan perbankan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia namun selama ini jarang ada kasus tindak pidana lingkungan yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap masyarakat sangat besar. Oleh karena itu harus ditanggulangi. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan yang disebut dengan politik kriminal dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana nonpenal. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah kebijakan kriminal yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kerah putih dalam perkara hukum pidana lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan atau pengabaian sebagai tindak pidana lingkungan didasarkan pada garis--garis kebijaksanaan tertentu dan juga didasarkan pada garis-garis kebijaksanaan yang berorientasi pada nilai-nilai masyarakat yang menghendaki perbuatan mencemarkan dan merusak lingkungan dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Kebijaksanaan penggunaan sanksi hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal, selama ini didalarn proses legislatif dianggap sebagai hal yang wajar. Sedang penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal sasarannya adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka mengendalikan dampak lingkungan dapat dilakukan berbagai upaya pengendalian pencemaran antara lain dengan penggunaan teknologi proaktif yang akrab lingkungan (teknologi bersih)."

"Dua tahun pandemi COVID-19, perusahaan mulai kembali memberlakukan WFO dan mulai mempertimbangkan sistem kerja baru yaitu remote working. Perubahan sistem kerja ini berdampak pada perubahan job context (hubungan interpersonal, home-work interface) dan job content (desain ruang kerja, beban kerja, durasi waktu kerja, sistem kerja) yang dapat menyebabkan bahaya psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor psikososial terhadap stres kerja pada pekerja perkantoran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Penelitian dilakukan pada pekerja perkantoran yang bekerja dengan sistem WFH dan hybrid (WFH+WFO) di DKI Jakarta pada bulan Juni sampai Juli 2022 dengan menyebarkan kuesioner secara online (google form) kepada 142 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi-Square dan t-test. Dari hasil analisis Chi-Square terdapat hubungan yang signifikan untuk variabel desain ruang kerja sebelum pandemi (p 0,005), beban kerja sebelum pandemi (p 0,003) dan saat pandemi (p 0,000), serta durasi waktu kerja saat pandemi (p 0,050) terhadap stres kerja. Dari hasil uji t-test terdapat peningkatan yang signifikan antara stres kerja sebelum dan saat pandemi (1,19; Sig.2-tailed 0,005), beban kerja sebelum dan saat pandemi (0,56; Sig.2-tailed 0,001), serta durasi waktu kerja sebelum dan saat pandemi (0.42; Sig.2-tailed 0,000). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel tersebut berpengaruh pada stres kerja yang dialami oleh pekerja perkantoran sebelum dan saat pandemi COVID-19 di DKI Jakarta.

---

Two years the COVID-19 pandemic, companies have started to re-enforce WFO and are starting to consider a new work system, namely remote working. This work system has an impact on changes in job context (interpersonal relations, home-work interface) and job content (workspace design, workload, working time duration, work system) which can cause psychosocial hazards. This study aims to analyze psychosocial factors on work stress in office workers before and during the COVID-19 pandemic. This research is a quantitative study with a cross-sectional study design. The research was conducted on office workers working with the WFH and hybrid systems (WFH+WFO) in DKI Jakarta from June to July 2022 by distributing questionnaires online (google form) to 142 respondents. The analysis used in this study is the Chi-Square and t-test. From the results of the Chi-Square analysis there is a significant relationship for workspace design variables before the pandemic (p 0.005), workload before the pandemic (p 0.003) and during the pandemic (p 0.000), and working time duration during the pandemic (p 0.050) to work stress. From the results of the t-test there was a significant increase between work stress before and during the pandemic (1.19; Sig.2-tailed 0.005), workload before and during the pandemic (0.56; Sig.2-tailed 0.001), and duration of working time before and during the pandemic (0.42; Sig.2-tailed 0.000). The conclusion from this study is that these variables affect the work stress experienced by office workers before and during the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta."