Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Kematian adalah siklus kehidupan yang mengakibatkan hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum. Kematian akan dilaporkan secara tertulis pada surat keterangan kematian mencangkup semua informasi tentang kematian dan keterangan dokter secara terperinci termasuk didalamnya keterangan penyebab kematian. Surat keterangan penyebab kematian menjadi sangat penting karena berkaitan dengan hilangnya semua hak dan kewajiban yang dalam hal ini diatur oleh negara. Untuk itulah, penulisan surat keterangan penyebab kematian harus memenuhi unsur medis dan hukum.Tujuan: Mengetahui perbedaan tujuan dan alur pikir penulisan sebab kematian dalam sudut pandang hukum dan medis serta untuk mengetahui strategi pemenuhan tujuan hukum dan medis penulisan sebab kematian.Metode: Penelitian ini merupakan tipe kualitatif grounded theory, dan menggunakan teknik snowballing dalam menganalisa data. Penulisan sebab kematian dari segi hukum akan dilakukan grounded theory dari teori adekuasi yang akan menilai sufficiency dan relevancy, sedangkan penulisan sebab kematian dari segi medis akan dilakukan grounded theory terhadap teori patofisiologi.Hasil: Berdasarkan hasil analisa, perbedaan tujuan penulisan sebab kematian didasarak pada dua standart yang berbeda; secara medis penulisan penyebab kematian didasarkan pada formulir merujuk ICD-10, sedangkan tujuan penulisan secara hukum adalah penulisan yang mencangkup sebab akibat dari proses kematian itu sesuai disiplin ilmu terkait. Penulisan sebab kematian menggunakan konsep urutan logic yang disesuaikan dengan teori patofisiologi untuk menentukan penyebab langsung kematian. Urutan yang digunakan pun seragam, dimana antar urutan satu dengan lainnya memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Sedangkan untuk hukum yang melihat dari segi teori pembuktian, dimana segala poin-poin yang ada di dalam sertifikat penyebab kematian adalah relevan, namun untuk seluruhnya menjadi sebuah sebab, harus memenuhi unsur sufficient berdasarkan bobotnya masing-masing. Adapun strategi untuk memenuhi tujuan hukum dan medis dalam penulisan sebab kematian adalah tercapainya unsur sufficienty, yakni unsur waktu dan urutan logik yang akurat sehingga pada akhirnya surat keterangan kematian yang ada dapat memenuhi kecukupan hukum dan medis secara utuh.Kesimpulan: Perbedaan tujuan penulisan sebab kematian dari segi medis adalah berdasarkan aturan ICD-10, sedangkan dari hukum adalah kepastian hukum bahwa seseorang subyek hukum meninggal dan pembuktian penyebab kematian terkait dengan hak-hak hukumnya. Alur pikir medis menggunakan konsep urutan logik, sedangkan alur pikir hukum melihat dari segi teori pembuktian yang relevan namun untuk menjadi sebuah sebab memerlukan unsur sufficiency berdasarkan bobotnya masing-masing, sedangkan strategi pemenuhan tujuan hukum dan medis dalam penulisan sebab kematian adalah pemenuhan unsur sufficiency yakni unsur waktu dan urutan logik yang akurat.

---

Background: Death is the end of a life cycle in which different social and legal rights and duties are lost. It will be reported in writing on a death certificate which includes all information about death and a detailed doctor's statement, including a statement of the cause of death. The certificate of the cause of death is crucial since it pertains to the loss of all rights and duties, which in this case are regulated by the state. For this reason, writing a certificate of cause of death must meet medical and legal elements.

Aims: Knowing the contrasts between the legal and medical aims and trains of thought when writing a cause of death, as well as the strategies for achieving the legal and medical goals when writing a cause of death.

Method: This research was a qualitative-grounded theory study and used the snowballing technique in analyzing the data. Grounded theory from adequacy theory was applied to writing the cause of death from a legal perspective which will assess sufficiency and relevance while writing the cause of death from a medical perspective will receive grounded theory treatment for pathophysiological theory.

Result: The different purposes for writing the causes of death were based on two different standards, according to the results of the analysis: in the view of medical, the writing of the cause of death was based on the form referring to the ICD-10, while legally, the writing of the cause of death was based on writing that includes the cause and effect of the death process according to the related discipline. To discover the direct cause of death, the cause of death was written using the notion of a logical sequence that was applied to pathophysiological theory. The sequence used was also uniform, where between sequences, one another has a clear causal relationship. According to the proof theory, all of the points in the certificate of cause of death were significant, but for each of them to be a cause, they must fulfill sufficient elements based on their relative weights. The strategy for writing the cause of death that meets legal and medical objectives was to achieve adequate aspects, such as elements of time and exact logical order, so that the current death certificates may meet legal and medical adequacy as a whole.

Conclusion: From a medical standpoint, the goal of writing the cause of death is based on ICD-10 standards, however from a legal one, it is legal certainty that a legal subject dies, and demonstrating the reason for death is connected to his legal rights. The medical line of thought employs the concept of logical sequence, whereas the legal line of thought examines the relevant theory of evidence. However, to become a cause, each requires an element of sufficiency based on their respective weights, and the strategy for achieving legal and medical objectives in writing the cause of death is to satisfy the element of sufficiency, namely the element of time and accurate logical sequence."

"JakSehat adalah aplikasi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah dan nyaman. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta menggunakan aplikasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas aplikasi JakSehat dari sudut pandang pengguna. Analisis dalam skripsi ini menggunakan empat dimensi kualitas e-government dari teori E-Government Quality (E-GovQual) yang dikemukakan oleh Papadomichelaki & Mentzas (2012). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data secara kuantitatif, yakni melalui survei, dan tenik pengumpulan data secara kualitatif, yakni melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Survei dilaksanakan secara online melalui platform Google Form dengan menjaring 140 responden. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, akademisi, dan masyarakat selaku pengguna aplikasi JakSehat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi yang tersedia di jurnal, buku, media sosial, serta laporan suatu lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 75,7 persen memandang kualitas aplikasi JakSehat berada pada kategori baik dan hasil tersebut selaras dengan temuan peneliti di level dimensi yang menyatakan keempat dimensi penelitian juga dipandang pengguna berada pada kategori baik. Penelitian ini juga memuat beberapa saran berupa upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi.

---

JakSehat is an application belonging to Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta as a medium for public to get health services access easily and comfortably. In order to develop health services in DKI Jakarta using this application, this research aims to describe the quality of JakSehat application from user’s point of view. In carrying out this study, researchers used four dimensions of e-government quality from the E-Government Quality (E-GovQual) theory proposed by Papadomichelaki & Mentzas (2012). There are two data collection techniques used in this research, namely quantitative data collection techniques, through surveys, and qualitative data collection techniques, through in-depth interviews and literature studies. The survey was carried out online via Google Form and collecting 140 respondents. In-depth interviews were conducted with several parties, namely Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, academics, and citizens as users of JakSehat application. Literature research is carried out by exploring information available in journals, books, social media, and reports from an institution. The research results show that most of respondents, namely 75.7 percent, view the quality of JakSehat application as being in the good category and these results are in line with researchers' findings at the dimension level which states that the four research dimensions are also seen by users as being in the good category. This research also contains several suggestions in order to improve the quality of the application."

"Skripsi ini membahas mengenai fenomena peniruan yang dilakukan terhadap suatu permainan video sehingga menghasilkan permainan video lainnya yang serupa dengan permainan video tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai bagaimana hak cipta terkhususnya hak cipta Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memandang fenomena ini, mencakup bagaimana suatu permainan video dapat dilindungi oleh hak cipta dan sejauh mana perlindungan hak cipta yang dapat diberikan, serta lebih lanjut menelaah apakah tindakan peniruan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan peninjauan maupun penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat dilindungi oleh hak cipta, permainan video tersebut haruslah berupa ekspresi yang orisinal, yaitu seluruh unsur penyusunnya dibuat berdasarkan pemikiran masing-masing dari si pencipta unsur penyusun tersebut. Selanjutnya, peniruan pada dasarnya merupakan pelanggaran hak cipta. Namun jika hanya didasarkan kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, peniruan harus dilakukan dengan mengambil dan/atau menggunakan ekspresi permainan video lain yang mencakup seluruh atau hampir seluruh unsur penyusun yang dapat dilindungi hak cipta dan termasuk juga serangkaian pengkombinasian unsur-unsur penyusun tersebut, secara seluruh atau sebagian yang substansial tanpa izin sehingga terdapat persamaan substansial antara karya orisinal dengan karya yang diduga meniru.

---

In general, this thesis discusses about the phenomenon of video game copying that results in another video games that is similar to the original game. In relation to that, this thesis also discusses how copyright, especially Indonesians copyright based on Law Number 28 Year 2014 views this phenomenon, including how a video game can be protected by copyright and how far copyright protection can be provided, and whether or not the act of copying is included in the copyright infringement. The research method used in this thesis is juridical normative with secondary data type. Based on the review and the research that have been done, for it to be protected by copyright, the video games should be an original expression whereas the whole constituting elements are created based on the individual thoughts of the creators of the constituent elements. Furthermore, copying is basically an act of copyright infringement. However, if it is only based on the Indonesian Law No. 28 Year 2014, for it to be considered as a copyright infringement, copying should be done by taking and or using another video games expressions that includes all or nearly all of the constituent elements which can be protected by copyright which also includes a series of combination of the constituent elements, as a whole or substantially without permission thus the substantial similarities between the original works and the work that is allegedly doing the copying."

"ABSTRAKPermintaan yang lebih tinggi pada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya menyebabkan inflasi yang terjadi di bulan ramadan selalu diwaspadai oleh otoritas pemantau dan pengendali inflasi di Indonesia. Inflasi ramadan merupakan paradoks bagi muslim Indonesia karena seharusnya bulan Ramadan menjadi momen untuk mengurangi konsumsi dimana puasa mengharuskan muslim menahan lapar dan haus selama sebulan penuh. Namun faktanya setiap tahun selalu terjadi lonjakan harga yang tak biasa. Rasionalitas perilaku konsumen muslim Indonesia diuji dalam penelitian ini dengan melihatnya dari sudut pandang inflasi dan rasionalitas tersebut didasarkan pada rasionalitas yang ada pada ajaran agama islam. Metodologi penelitian dalam melihat pengaruh inflasi adalah dengan menggunakan regresi model ARMAX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi ramadan di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap inflasi tahunan dan inflasi ramadan yang terjadi di provinsi-provinsi dengan penduduk mayoritas muslim di Indonesia justru menyumbang pengaruh yang signifikan terhadap inflasi tahunan Indonesia. Sebaliknya, mayoritas provinsi dengan penduduk minoritas muslim tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam inflasi ramadannya terhadap inflasi tahunan Indonesia. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian ini adalah perilaku konsumen muslim Indonesia di bulan Ramadan yang dilihat dari sudut pandang inflasi belum rasional.

---

ABSTRACTHigher demand in the month of Ramadan compared to other months caused inflation in the month of Ramadan to be constantly monitored by the authority of monitoring and controlling of inflation in Indonesia. Ramadan inflation is a paradox for Indonesian Muslims because it should be a moment to reduce consumption where fasting requires Muslims to endure hunger and thirst for a whole month. But the fact is that every year there is always an unusual price jump. The rationality of the behavior of Indonesian Muslim consumers is tested in this study by looking at it from the inflation point of view and the rationality is based on the rationality that exists in Islamic religion. The research methodology in looking at the effect of inflation is by using ARMAX model regression. The results of this study shows that Ramadan inflation in Indonesia has a significant effect on the annual inflation and the ramadan inflation occurring in the provinces with the majority Muslim population in Indonesia actually contribute a significant influence to the annual inflation of Indonesia. In contrast, the majority of provinces with Muslim minority populations do not have a significant influence in their ramadan inflation on Indonesia 39 s annual inflation. In the end, the conclusion of this study is the behavior of Indonesian Muslim consumers in the month of Ramadan seen from the perspective of inflation is not rational."

"Pada masa pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang kesulitan dalam mempertahankan kinerja perusahaannya—tidak terkecuali pada perusahaan rintisan. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja, perubahan cara bekerja, dan tekanan lebih besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mempengaruhi kesejahteraan psikologis karyawan. Sedangkan, kesejahteraan karyawan juga memiliki dampak terhadap kinerja karyawan yang akhirnya berdampak juga pada kinerja perusahaan. Salah satu solusi adalah melalui implementasi praktik manajemen sumber daya manusia (SDM) berdasarkan teori AMO (ability-motivation-opportunity) yang mampu menjadi prediktor kesejahteraan psikologis karyawan. Teori Determinasi Diri digunakan untuk menyediakan penjelasan lebih lanjut atas dinamika internal karyawan pada praktik manajemen SDM serta korelasinya dengan kesejahteraan psikologis karyawan. Dalam mengukur persepsi praktik manajemen SDM, penelitian ini menggunakan adaptasi dari alat ukur Gardner (2011). Sedangkan, adaptasi alat ukur Ryff (1989) untuk mengukur kesejahteraan psikologis karyawan. Responden berupa 200 karyawan perusahaan rintisan di wilayah Jakarta. Desain penelitian ini yaitu kuantitatif dan korelasional yang dianalisis menggunakan Pearson Correlation. Hasil menunjukkan adanya hubungan antara praktik manajemen SDM dan kesejahteraan psikologis karyawan perusahaan rintisan Jakarta. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan melibatkan variabel mediasi atau moderasi serta melakukan penelitian longitudinal untuk menjelaskan lebih lanjut dinamika dalam jangka panjang.

---

During the COVID-19 pandemic, many companies struggled to maintain good performance in their business—including startup companies. The sudden employment termination and change in working arrangement caused bigger pressure to boost the company’s performance that affected employees’ psychological well-being (PWB). Whereas, employees’ PWB affected employees’ performance (and in the long run, the company’s performance). One of the solutions is through the implementation of human resource management practices (HRMP) based on the ability-motivation-opportunity theory which can be a predictor of psychological well-being. The Self-Determination theory used to provide further explanation of employees’ internal correlation between HRMP with employees’ PWB. This study used instruments from Gardner (2011) to measure the perception of HRMP. Meanwhile, Ryff's (1989) instrument was used to measure the employees' PWB. Respondents were 200 Jakarta-based startup companies’ employees. The research design that is used was quantitative and correlational methods analyzed with Pearson Correlation. Results showed there was a correlation between HRMP and startup companies’ employees’ PWB. Further research needs to be done by mediation or moderation variables. Longitudinal research can be considered to describe the dynamics in the long term further."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"ABSTRAKBelanja online (online shopping) telah menjadi kebiasaan belanja masyarakat pada era digital. Kebiasaan belanja online melalui platform e-commerce ini sendiri terus berkembang setiap tahunnya dan dengan semakin berkembangnya industri ini, maka semakin meningkat pula tingkat last mile deliveries pada suatu wilayah perkotaan karena fungsi pengiriman yang paling sering digunakan oleh pelaku industry e-commerce adalah home delivery. Solusi untuk mencegah permasalahan last mile delivery ini adalah dengan sistem parcel locker dimana konsumen diharuskan untuk mengambil barang pesanannya sendiri pada satu loker tertentu yang mereka pilih sebagai lokasi pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas sistem parcel locker di wilayah Jabodetabek berdasarkan sudut pandang pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode service quality. Pada metode ini dilakukan pengukuran mengenai kesenjangan antara tingkat kepuasan dan tingkat ekspektasi dari masing-masing variabel. Tingkat kepuasan dan tingkat ekspektasi didapatkan dengan melakukan survey kuisioner kepada pengguna parcel locker di Jabodetabek dengan menggunakan skala Likert. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem parcel locker masih belum efektif digunakan karena tingkat kepuasan pelanggan masih berada di bawah tingkat ekspektasi pelanggan pada masing-masing wilayah di Jabodetabek.

---

ABSTRACTOnline shopping has become a shopping habit for people in the digital era. The online shopping habit through e-commerce platform itself continues to grow every year and with the development of this industry, the last mile deliveries in an urban area will increase because the shipping function most often used by e-commerce industry players is home delivery. The solution to prevent this last mile delivery problem is a parcel locker system where consumers are required to take their own ordered items at one particular locker they choose as the delivery location. This study aims to measure the effectiveness of the parcel locker system in the Jabodetabek area based on the customers perspective. This research was conducted using the service quality method. In this method a measurement is made regarding the gap between the level of satisfaction and the level of expectations of each variable. The level of satisfaction and level of expectations is obtained by conducting a questionnaire survey to users of parcel lockers in Jabodetabek using a Likert scale. From this study it was found that the parcel locker system was still not effectively used because the level of customer satisfaction was still below the level of customer expectations in each region in Jabodetabek ."

"Korea dikenal sebagai negara paling Konfusianisme di dunia. Konfusianisme mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Korea, termasuk di antaranya keberadaan perempuan. Perempuan dalam ajaran Konfusianisme hidup tanpa memperoleh kebebasan untuk melakukan hal sesuai dengan keinginan mereka. Kedudukan perempuan juga dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan tidak dianggap penting di dalam masyarakat. Kemudian, mereka juga tidak bisa memperoleh pendidikan formal seperti laki-laki. Selain itu, perempuan juga tidak dapat berpartisipasi di dunia kerja karena tidak memiliki kebebasan untuk keluar rumah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, Korea kini mengalami banyak perubahan dan berkembang tidak terkecuali perempuan Korea. Maka, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, penelitian ini ingin menjabarkan bagaimana dinamika perkembangan peran perempuan Korea dari Dinasti Joseon sampai Abad 21 ditinjau dari sudut pandang budaya Konfusianisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan Korea dari Dinasti Joseon sampai Abad 21 ditinjau dari sudut pandang Konfusianisme mengalami dinamika perkembangan yang signifikan.

---

Korea is a country most known for it?s strong belief of Confucianism. Confucianism has a significant effect in the aspect of living, particularly in Korean society, such as the existence of women. On the principle of Confucianism, women live without freedom to do something as they wished. Their status is considered to be lower than men in the Confucian hierarchy. They have no importance in the society; they cannot pursue the same formal education as men. Furthermore, women are unable to participate in the variety of occupations because they do not have the freedom to go out. However, as the time passes and the developing of technologies, Korea has changed due to the influence of a lot of things, including existence of women. Thus, with the using of descriptive analysis method, this study wants to describe about the dynamics of women?s role in Korea from Joseon Dynasty until the 21st century from the point of view of Confucian culture. The results showed that the role of Korean women of the Joseon Dynasty until the 21st century from the point of view of Confucian culture experienced significant development dynamics."

"Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dan jika masih belum puas, dapat mengajukan banding. Masalah lain yang memberatkan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak merupakan suatu sarana untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini hanya dibahas beberapa kasus mengenai banding untuk mendapatkan kesimpulan. Penulisan ini menganalisis tentang fakta-fakta di persidangan yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak yang diajukan Wajib Pajak. Setelah melakukan ringkasan putusan banding, penulis mengelompokkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu pentingnya persyaratan formal persidangan, kelengkapan alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim, perbedaan interpretasi hukum antara Wajib Pajak dan DJP, serta pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Fakta-fakta tersebut digunakan sebagai dasar penulis untuk membangun manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar fakta-fakta yang melemahkan argumen Wajib Pajak tidak terjadi lagi di masa mendatang.

---

Indonesia adopts self-assessment method in tax collection in which Taxpayer calculates and reports their income taxes while Directorate General of Taxes only performs the monitoring function and examination. The output of that process is a Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter in which Tax payer may not fully agree. Thus Taxpayer may raise an objection and through court, if Tax payer is still not satisfied with the objection's result. Therefore Tax Court is one of a medium to bring justice to society. This research will only examine several appeal cases in court to lead into a conclusion.

This study examines the Court’s facts which become the basis of Judges consideration in making a decision. After resuming some appeal verdicts, writer classified the court’s facts, the importance of formal regulation, completeness of evidences, the difference of Law interpretation between Directorate General of Tax and Tax Payer, and the urgency of comprehending and knowing about the newest Tax rules which are applied.Those facts become the basis forwriter to build tax management system for Tax Payer, so that the same tax dispute will not happen again in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh perilaku budgetary slack terhadap sisaanggaran pada APBD pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Penelitiandilakukan pada APBD seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun2008 s.d. 2012. Berdasarkan hasil penelitian perilaku self interest terhadapanggaran belanja, perilaku myopic, dan perilaku ketergantungan terhadap transferberpengaruh terhadap sisa anggaran. Sedangkan perilaku pemanfaatan danasimpanan untuk kepentingan pribadi berpengaruh tidak signifikan terhadap sisaanggaran. Perilaku-perilaku tersebut didorong oleh motivasi self interest danmenghindari ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam memprediksi anggarandi masa datang. Motif menghindari ketidakpastian dan ketidakmampuanmemprediksi anggaran masa mendatang mengindikasikan bahwa pemerintahprovinsi masih menggunakan metode incremental dalam penganggaran

---

ABSTRACTThis study aims at investigating the influence of behavior of budgetary slackwhich results in budget surplus at every provincial governments budget (APBD)in Indonesia. The study was conducted on the entire provincial APBD during theyears 2008 to 2012. Based on the results of the study, self interest behaviortoward expenditure budget, myopic behavior, and dependence behavior ontransfer have significant effect on budget surplus. While misappropriation of usebehavior on deposits fund do not have significant effect on budget surplus. Thosebehavior are motivated by self interest motive and to avoid uncertainty andinability to predict future budget. Avoiding uncertainty and inability to predictfuture budget indicates that provincial government is still using incrementalbudgeting."