Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tergolong pekerja sektor kritikal bagian pelayanan masyarakat. Adanya kondisi pandemi COVID-19, tidak membuat mereka dapat bekerja di rumah karena tanggung jawab dalam pelayanan fasilitas publik sehingga hal ini berdampak terhadap pengeluaran belanja rumah tangga. Untuk itu banyak keluarga termasuk pekerja PPSU perlu adaptasi guna memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Skripsi ini mendeskripsikan strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Skripsi ini merupakan laporan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2020 hingga November 2021 melalui wawancara mendalam secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Wawancara melibatkan lima informan pekerja PPSU dan dua informan dari pihak kelurahan yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja PPSU mendapatkan fasilitas berupa upah, tunjangan hari raya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atribut kerja, dan hak cuti; juga mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk tunai seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta bentuk non tunai seperti sembako, kuota belajar gratis untuk anak pekerja PPSU, dan penunjang protokol kesehatan. Namun, pemberian bantuan ini tidak diberikan secara rutin sedangkan akibat pandemic ini ada peningkatan kebutuhan keluarga seperti pemasangan WiFi, membeli suplemen makanan, dan adanya persiapan untuk biaya tak terduga. Oleh karena itu terungkap adanya strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU agar tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu pertama, strategi adaptasi aktif berupa mengkomunikasikan masalah ekonomi dengan pasangan. Kedua, strategi adaptasi pasif yaitu menunda kebutuhan yang tidak mendesak, menabung, dan menyikapi keadaan dengan sabar. Ketiga, strategi adaptasi jaringan berupa meminjam uang. Selain ada strategi itu, terungkap pula adanya dukungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi dalam bentuk seperti anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mencari pekerjaan sampingan, dan mendapatkan bantuan dari keluarga besar. Terungkap pula adanya kendala-kendala adaptasi yang dialami oleh pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu (1) bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, (2) memberikan bantuan kepada kerabat, (3) kesulitan mencari pekerjaan sampingan, (4) kesulitan untuk hidup lebih hemat, (5) kesulitan mencari pinjaman uang, (6) kesulitan untuk membuka bisnis, (7) adanya pengeluaran tambahan untuk menjaga kesehatan.

---

Public infrastructure and facilities workers (PPSU) workers have a job to be done as soon as possible to accelerate functionality of public facilities/infrastructure because if postponed it can be financial loss, dangers, even disrupt public interest. PPSU workers can be referred as “blue collar workers” which include in critical sector workers as a part of public services and cannot work from home because PPSU workers responsibility in the service of public facilities. The thing has impacts to their household needs expenditure, so that many families including PPSU workers must adapt to fulfill their needs during the COVID-19 pandemic and this research shows the welfare of PPSU workers carrying out adaptation strategies that provide academic benefits to social welfare science that provide academic benefits to social welfare science. This undergraduate thesis describes adaptation strategy have done by PPSU workers to fulfill their household needs during COVID-19 pandemic. This thesis is descriptive qualitative research. Data collection start from September 2020 to November 2021 with online deep interview because of this research is made during COVID-19 pandemic. The informant involved five PPSU worker informants and 2 informants from the urban village workers with selection purposive sampling. The result show there are an increase in needs such as Wi-Fi installation and its monthly bill, buying food supplement, and preparing for unforeseen expenses. Despite an increase in needs, PPSU workers get facilities such as salary, religious holiday allowance, Social Health Insurance Administration Body, work attributes, and leave rights. Moreover, there are assistance from the government in the form of cash such as Cash Social Assistance (BST), Direct Cash Assistance (BLT), and the Family Hope Program (PKH), as well as in non-cash forms such as necessities, mobile data package for their kids, and healthcare equipment to support their health protocol. However, this financial assistance is not provided routinely. So that adaptation strategy adjusting with Suharto’s concept which divide adaptation strategies in three ways, first, active adaptation strategy consisting of communicating about finances with their partners. Second, passive adaptation strategy consisting of postponing non-urgent needs, saving money, and responding the condition patiently. And the last, network adaptation strategy consisting of made loans. Other than that, the financial support they have gained are family members who work to support financial condition, find other side jobs, and financial support from their relatives. This research it is revealed that there are various adaptation barriers experienced by PPSU workers to fulfill their household needs during the COVID-19 pandemic. (1) Government assistance doesn’t fulfill their household needs, (2) They give assistance to their relatives, (3) difficulty of finding side job, (4) difficulty of live frugally, (5) difficulty to find loans, (6) difficulty to start their own business, (7) There are additional expenses to keep their life healthy."

"Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum.

---

Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities."

"ABSTRAKNama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: Serah Terima, Hak Atas Tanah, Peralihan.

---

ABSTRACTName MIRANTO RAHMA PUTRAMajor MASTER OF NOTARYTitle KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analysis of Supreme Court Judgment Number 256 K TUN 2016 In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut.

---

This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility."

"Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh pada mahasiswa merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19 pada aspek pendidikan sehingga dapat mempengaruhi aktivitas dan kebutuhan tidur. Mahasiswa termasuk dalam usia dewasa muda yang lebih rentan mengalami kekurangan jam tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kuantitas pola tidur sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada mahasiswa keperawatan. Penelitian ini merupakan studi cross-sectional dan deskriptif kategorik pada 211 responden mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sleep Timing Questionnaire (STQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, sebanyak 64,5% mahasiswa FIK UI memiliki kuantitas pola tidur tidak baik, sedangkan saat pandemi Covid-19sebanyak 76,3% mahasiswa FIK UI memiliki kuantitas pola tidur yang tidak baik. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk memperbaiki pola tidur yakni konsisten dengan jadwal tidur serta memenuhi rekomendasi durasi tidur yakni 7 hingga 9 jam.

---

The Covid-19 pandemic has affected the education aspect through the distance learning implementation which also impacted the student’s activities and sleep needs. Students who are young adults are more vulnerable to sleep deprivation. Therefore, this study aims to describe the quantity of sleep patterns before and during the Covid-19 pandemic in nursing students. This study is cross-sectional and descriptive categorical to 211 respondents from the Faculty of Nursing Universitas Indonesia (FIK UI). The instrument used in this research is the Sleep Timing Questionnaire (STQ). The results illustrate before the COVID-19 pandemic 64.5% of FIK UI students had a poor quantity of sleep patterns, while during the Covid-19 pandemic 76.3% of FIK UI students had a poor quantity of sleep patterns. The recommendation of this study is to improve sleep patterns that are consistent with the sleep schedule and sleep within 7 to 9 hours duration.

"

"Dalam menghadapi pandemi COVID-19, penggunaan masker menjadi salah satu langkah preventif yang direkomendasikan oleh WHO dan terbukti efektif dalam mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Namun terdapat perbedaan implementasi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kebijakan penggunaan masker di berbagai negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan kebijakan di berbagai negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan menggunakan empat online database yaitu PubMed, ProQuest, ScienceDirect dan Scopus. Kriteria insklusi yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: tersedia dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa inggris, merupakan literatur yang dipublikasi tahun 2020 sampai 2022, artikel tersedia dalam bentuk full-text dan fokus membahas perbedaan kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan 10 studi literatur terpilih yang menunjukkan bahwa terdapat 5 kategori kebijakan penggunaan masker di berbagai negara yaitu; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, dan required outside-the-home at all time. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara antara lain: perbedaan instrumen epidemiologi COVID-19, politik, policy demands, budaya, dan angka capaian vaksinasi. Ditemukan juga bahwa kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 bersifat time dependent.

---

In the face of the COVID-19 pandemic, the use of face masks is one of the preventive measures recommended by WHO and has proven effective in preventing the spread of COVID-19 infection. However, there are differences in the implementation of policies on the use of masks in various countries. Therefore, this study was conducted to determine the description of face masks policy in various countries and the factors that influence the differences in policies in these countries. The method used in this research is a literature review using four online databases, namely PubMed, ProQuest, ScienceDirect and Scopus. The inclusion criteria applied in this study include: available in both Indonesian and English, literature published from 2020 to 2022, articles available in full-text form and focus on discussing differences in policies on the use of masks during the COVID-19 pandemic in various countries. This study uses 10 selected literature studies which show that there are 5 categories of face mask policies in various countries, namely; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, and required outdoors at all times. This study also found that the factors that influence the policy on the use of masks in various countries include COVID-19 epidemiological instruments differences, politics, policy demands, culture, and the level of vaccination achievement. In addition, it was also found that the policy on the use of masks during the COVID-19 pandemic is time dependent."

"Vaksinasi merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi angka penyebaran COVID-19. Namun hingga saat ini belum juga mencapai target sasaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang takut dan menolak untuk divaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan dan praktik terhadap Vaksinasi COVID-19 pada penduduk Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Banyumas Jawa Tengah tahun 2022. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa variabel independen yang terkait dengan penerimaan terhadap vaksinasi COVID-19, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan tentang COVID-19, pengetahuan tentang vaksinasi COVID-19 dan lima faktor persepsi dari konstruksi HBM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, desain studi cross sectional dengan besar sampel 211 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik quota sampling pada responden berusia 15 tahun keatas. Data dikumpulkan antara 27 Mei – 10 Juni 2022 dengan mengisi kuesioner online kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar (69%) responden menyatakan menerima vaksinasi COVID-19. Sekitar 79,6% responden telah melakukan vaksinasi COVID-19. Analisis chi-square menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin (p-value: 0,031), pendidikan (p-value: 0,011), pengetahuan tentang COVID-19 (p-value: <0,001), pengetahuan tentang vaksinasi COVID-19 (p-value: <0,001), persepsi keparahan terhadap COVID-19 (p-value: 0,007), persepsi manfaat vaksinasi COVID-19 (p-value: <0,001), dan persepsi efikasi diri terhadap vaksinasi COVID-19 (p-value: <0,001) berhubungan secara signifikan terhadap penerimaan vaksinasi COVID-19. Persepsi efikasi diri terhadap vaksinasi COVID-19 merupakan faktor pendorong terkuat untuk penerimaan (POR: 5,45). Dan terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan vaksinasi COVID-19 dengan praktik vaksinasi COVID-19 (p-value: <0,001). Hal ini mengindikasi bahwa penerimaan terhadap vaksin dapat mempengaruhi praktik vaksinasi COVID-19 sehingga terdapat beberapa saran, seperti meningkatkan pengetahuan penduduk terkait COVID-19 dan vaksin COVID-19, menekankan pada cara penularan COVID-19, risiko terifeksi COVID-19, dampak terinfeksi COVID-19, manfaat vaksinasi COVID-19, keamanan dan efektivitas vaksinasi COVID-19 serta meningkatkan edukasi dan promosi vaksinasi COVID-19 melalui media elektronik terutama televisi.

---

Vaccination is a government policy in order to prevent and reduce the spread of COVID-19. However, up to now this target has not been achieved. This is because many people are still afraid and refuse to be vaccinated. This study aims to determine the acceptance and practice toward COVID-19 vaccination among residents of Tunjung Village, Jatilawang Sub-District, Banyumas, Central Java in 2022. This study identified several independent variabel related to acceptance of COVID-19 vaccination, such as gender, age, education, occupation, income, knowledge of COVID-19, knowledge of COVID-19 vaccination and five factors of perception of the HBM construction. This study uses a quantitative approach, a cross sectional study design with a sample size of 211 people. Sampling was carried out using quota sampling technique on respondents aged 15 years and over. Data was collected between 27 May – 10 June 2022 by filling out an online questionnaire and then analyzed by univariate and bivariate. The results of the study found that the majority (69%) of respondents stated that they accept the COVID-19 vaccination. Approximately 79.6% of respondents have been vaccinated against COVID-19. Chi-square analysis showed that the variables gender (p-value: 0.031), education (p-value: 0.011), knowledge about COVID-19 (p-value: <0.001), knowledge about COVID-19 vaccination (p-value: <0.001), perceived severity of COVID-19 (p-value: 0.007), perceived benefit of COVID-19 vaccination (p-value: <0.001), and perceived self-efficacy against COVID-19 vaccination (p-value: <0.001) was significantly related to the acceptance of COVID-19 vaccination. Perceived self-efficacy against COVID-19 vaccination was the strongest driving factor for acceptance (POR: 5.45). And there is a significant relationship between acceptance of COVID-19 vaccination and the practice of COVID-19 vaccination (p-value: <0.001). This indicates that the acceptance of vaccines can affect the practice of COVID-19 vaccination, so there are several suggestions, such as increasing the population knowledge regarding COVID-19 and COVID-19 vaccine, the mode of transmission of COVID-19, the risk of being infected with COVID-19, the impact of COVID-19 infection, the benefits of COVID-19 vaccination, safety and effectiveness of COVID-19 vaccination, as well as increasing education and promotion of COVID-19 vaccination program through electronic media, especially television."

"Kasus baru COVID-19 terus mengalami perkembangan selama pandemi. Berbagai upaya penanggulangan COVID-19 seperti PSBB, PPKM Darurat, protokol kesehatan dan lainnya dilakukan. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 oleh masyarakat yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat COVID-19 seperti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, makan makanan bergizi, dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara perkembangan kasus baru COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat Depok. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan metode desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Beji yang bersedia menjadi responden, usia 20-44 tahun, dan memiliki akses media sosial/elektronik. Hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik sebanyak 59,8% dan 40,2% masih kurang baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara perkembangan kasus baru COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat Depok dengan p value 0,044. Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada pemerintah Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk lebih mendukung perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dengan menyediakan fasilitas cuci tangan di area publik serta bagi tenaga kesehatan dapat lebih interaktif memanfaatkan media sosial untuk pendidikan kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

---

New cases of COVID-19 continue to develop during the pandemic. Various efforts to overcome COVID-19 such as PSBB, Emergency PPKM, health protocols and others were carried out. One of the efforts to prevent COVID-19 by the community is by living clean and healthy COVID-19 behaviors such as washing hands using running water and soap, eating nutritious food, and doing physical activity every day. The purpose of this study was to determine the relationship between the development of new cases of COVID-19 with clean and healthy living behavior in the people of Depok. This research is quantitative with cross sectional design method. The sample of this research is the people of Beji District who are willing to be respondents, aged 20-44 years, and have access to social/electronic media. The results of the study showed that 59.8% and 40.2% of people who applied clean and healthy living behaviors were not good enough. There is a significant relationship between the development of new cases of COVID-19 with clean and healthy living behavior in the people of Depok with a p value of 0.044. This research recommendation is addressed to the Depok City government and the Depok City Health Office to further support the clean and healthy behavior of the community by providing hand washing facilities in public areas and for health workers to be more interactive using social media for health education related to clean and healthy living behavior.

"

"Tingginya risiko penularan COVID-19 dalam pelaksanaan manajemen jalan napas merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Mahasiswa keperawatan sebagai calon perawat diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang konsep prosedur pertolongan gawat darurat napas di masa pandemik COVID-19. Penelitian bertujuan untuk menilai adanya hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap dalam manajemen jalan napas di masa pandemik COVID-19. Populasi penelitian ini adalah 224 Mahasiswa Program S1 Reguler FIK UI tahun ketiga dan keempat, dengan teknik sampling yang digunakan yaitu total sampling. Berdasarkan uji chi square didapatkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap dengan p-value = 0,000 (α=0,05). Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat secara aktif meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap manajemen jalan napas di masa pandemik.

---

The high risk of COVID-19 transmission in the implementation of airway management is an important matter that must be considered by health workers. Nursing students as prospective nurses are expected to have good knowledge and understand the concepts of emergency respiratory rescue procedures during the COVID-19 pandemic. This study aims to assess the relationship between the knowledge level towards attitudes in airway management during the COVID-19 pandemic. The population of this research is 224 Regular Undergraduate Student Program, Faculty of Nursing, Universitas Indonesia, in the third and fourth years, with total sampling as the sampling technique. There were significant associations between the knowledge level towards attitudes based on the chi-square test with a p-value = 0.000 (α = 0.05). Through this research, students are expected to be able to actively improve their knowledge and attitudes towards airway management during a pandemic."

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 yang merupakan Coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Transmisi penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Berdasarkan data Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 (2021) hampir 70% kasus COVID-19 yang terdata di seluruh Indonesia berada di Pulau Jawa. Mengetahui gambaran karakteristik pada pasien COVID-19 serta kaitannya dengan case fatality rate di di Pulau Jawa, Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah memahami karakteristik demografi dan klinis orang-orang yang mengalami COVID-19 akan dapat memberikan gambaran dan informasi yang dapat menjadi bahan membuat intervensi kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menggunakan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil kajian ini didapatkan bahwa jumlah kasus COVID-19 lebih banyak pada laki-laki begitupun dengan angka kematian lebih banyak pada laki-laki. Gejala klinis yang paling banyak dirasakan adalah batuk, demam dan rasa lemas. Penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien COVID-19 yang paling banyak adalah Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Gejala yang memiliki risiko lebih besar menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 yaitu sesak napas, pneumonia dan demam. Pasien yang yang sudah memasuki usia tua dan memiliki komorbid akan menambah risiko kematian.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by SARS-CoV-2 which is a new type of Coronavirus that has been previously identified in humans. The spread of SARS-CoV-2 from human to human became the main source of transmission so that the spread became more aggressive. Based on data from the COVID-19 Control Task Force of Indonesia (2021), almost 70% of the COVID-19 cases throughout Indonesia were on the Java Island. The purpose of this study to know the clinical characteristic and demographics of COVID-19 patients and associated with case fatality rate on the island of Java, Indonesia. Understanding the characteristics and clinical features of people with COVID-19 will be able to provide an overview and information that can be used as material for public health interventions. This study uses a literature review method by using previous research. The results of this study found that the number of cases of COVID-19 most in men as well as with a higher mortality rate in men. The most common clinical symptoms are cough, fever, and fatigue. The most common comorbidities that COVID-19 patients have are Hypertension and Diabetes Mellitus. Symptoms that have increased risk of death in COVID-19 patients are shortness of breath, pneumonia, and fever. Patients who have old age and comorbidities will increase the risk of death."