Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menganalisa ketetapan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan perwalian anak luar kawin yang masih berstatus di bawah umur sebagai ahli waris pada penetapan tersebut di atas, yang permohonan penetapannya dilakukan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa apabila salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka harta peninggalan mereka harus tetap diberikan melalui prosedur yang tertera pada Ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan hukum terkait lainnya. Pengakuan dan perwalian terhadap anak luar kawin tersebut wajib dilaksanakan dan ditetapkan oleh pengadilan supaya memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara khususnya dalam hak mewaris.

---

This study was carried out with the aim of describing and analyzing the decisions of the Panel of Judges in determining the application for guardianship of illegitimate children who are still underage as heirs in the determination above, whose application for stipulation is carried out to provide legal protection for children. The research method used in this study is a normative juridical type. The results of the study explain that if one of the parents has died and left a child out of wedlock who has been legally recognized, then their inheritance must still be given through the procedures stated in the provisions of the Civil Code and other related laws. Recognition and guardianship of the child out of wedlock must be implemented and determined by the court in order to obtain strong legal protection from the state, especially in the right of inheritance."

"Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK merevisi pasal tersebut dengan menambahkan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Perubahan ini memberikan hak yang lebih luas bagi anak luar kawin, termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peraturan hukum tertulis dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tetap menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam pembuktian hubungan darah melalui tes DNA yang sering kali memerlukan kesediaan dari pihak ayah biologis. Selain itu, status hukum anak luar kawin masih berada dalam ketidakpastian karena hukum Indonesia belum mengatur secara rinci mekanisme administratif untuk pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/ 2010 membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, dengan memperkuat hak-hak perdata anak luar kawin dan mengurangi diskriminasi hukum terhadap mereka. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi pengakuan anak luar kawin dan memastikan perlindungan hukum yang setara dengan anak sah. Kesimpulannya, meskipun terdapat perkembangan positif, tantangan hukum dan sosial masih menjadi hambatan dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin di Indonesia.

---

This research examines the legal protection and inheritance rights of unmarried children in the Indonesian civil law system, especially after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Prior to this decision, unmarried children only had a civil relationship with their mother and mother's family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. The Constitutional Court's decision revised the article by adding that unmarried children also have a civil relationship with their biological father, provided that it can be proven through technology and/or other valid evidence. This change provides broader rights for extra-marital children, including inheritance rights from their biological father. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to analyze written legal regulations and court decisions. This study identifies that the legal protection of unmarried children still faces challenges in implementation, especially in proving blood relations through DNA tests which often require the willingness of the biological father. In addition, the legal status of unmarried children is still in uncertainty because Indonesian law has not yet regulated in detail the administrative mechanisms for recognition and legalization of unmarried children. The results showed that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought significant changes in family law in Indonesia, by strengthening the civil rights of unmarried children and the legal status of extra-marital children. "

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. "

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang samadengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan.

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other

heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this

paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized equal as a legitimate child supported by development of values living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance."

"Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri sehingga sebaiknya semua pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil supaya mendapat bukti otentik berupa catatan pinggir yang dibuat pada Akta Kelahiran agar anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dari orang tua angkatnya dan kedudukannya menjadi anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Seperti halnya terhadap hak mewaris anak angkat keturunan Tionghoa dalam pembuatan SKW mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 akan mengikuti hukum waris orang tua angkatnya dan mereka menerima hak yang sama dengan anak kandung dalam arti memiliki hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Untuk perlindungan hak waris anak angkat (anak adopsi) maka sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diwajibkan meminta keterangan pengecekan wasiat berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Adoption is an ever-elvolving needs from year to year for married couples who have difficulities in having children. Preparation of the thesis is organized with normative research methods to obtain the results of research is descriptiveanalytical by using primary data types through informant interviews and secondary data from the library study.

My interest in the topic for this because of the many illegal adoptions and ingnorance of the adoptive parents to adopt legally in the District Court so that all adoptions should be done through the District Court to obtain a determination which is then taken to the Civil Registry Office in order to obtain authentic evidence in the form of notes edge that made the birth certificate so that the child can get the right heir of the adoptive parents and the position of a legitimate child marriage adoptive parents.

Just as the right heir adopted children of Chinese descendant in making Certificate of Inheritance refers to the provisions of Articles 12 Paragraph (1) Gazette 1917 No. 129, will follow the law of inheritance, and their adoptive parents receive the same rights biological children in the sense of having the right to absolute section (legitime portie) set forth in Civil Code Article 913. In order to protect the inheritance rights of adopted children before making Certificate of Inheritance, a Notary will be required to do will checkings by requesting information from the competent authority that is currently the Director of Directorate General of Civil Administrative General, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbandingan kedudukan pengaturan anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dan tanggung jawab orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China, yang mana juga berbeda pula aturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.

---

Abstract

This thesis discusses on the comparison of the regulation of children born out of wedlock according to the family law in Indonesia, singapore and Peoples Republic of China. The core issues in this research that the writer raised are on the legal station of children born out of wedlock in its correlation with their kinship with their parents and the responsibility of parents toward their children born out of wedlock andthe civil rights of the children born out of wedlock according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and SingaporeThe legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. This research concluded that there are distinctions on the ruling of the legal position of children born out of wedlock and the responsibilities of their parents according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and Singapore."

"ABSTRAKKedudukan anak luar kawin tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga di dalam praktik peradilan menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dalam putusan badan peradilan terhadap kedudukan anak luar kawin, sehingga diketahui sejauhmana keadilan yang diperoleh anak luar kawin selama ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam putusan badan peradilan bersifat terbatas pada biaya hidup, selanjutnya keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya terhadap ibunya tetapi juga terhadap ayah biologis dan keluarga ayahnya. Putusan ini kemudian dijadikan dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan hak asuh dari ayah biologis dari hubungan tanpa perkawinan.

---

ABSTRACTPosition of children born out of wedlock had been judged in Laws on Marriage lately, nevertheless in judicial practice it had resulted in any controversy. This research studies legal protection in any decision of judicature hence it will be known the extent to which the justice obtained by children born out of wedlock to the present. This research uses normative juridical method as described analytically. This research had drawn conclusion that legal protection in any decision of judicature to the present is restricted to life cost, subsequently the decision of Constitution Court Number: 46/PUU-VIII/2010 had amended the civil relationship of children born out of wedlock solely, it is not only for mother but also against biological father and his family. Hence, this decision had became award bases of South Jakarta District Court to allow costudy right application as biological father from their unmarried relationship."

"Pemberian hibah wasiat yang dilakukan oleh pewaris seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Namun dalam kenyataannya hak ahli waris tetap saja terlanggar, sebagaimana yang ditemukan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Oleh karena itu permasalahan pokok dari penelitian yang dituliskan ke dalam tesis ini adalah mengenai pemberian hibah wasiat yang mengakibatkan adanya hak yang terlanggar terhadap ahli waris golongan satu yaitu istri dan anak luar kawin. Rumusan masalah yang disusun untuk menjawab permasalahan pokok tersebut adalah tentang akibat hukum dari pemberian hibah wasiat kepada ahli waris golongan dua terhadap ahli waris golongan satu (istri dan anak luar kawin) dalam kewarisan dan kedudukan anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapat pengakuan namun dalam kenyataannya merupakan anak dari anak dari pewaris. Metode penelitian hukum doktrinal dipergunakan untuk meneliti kedua objek hukum yang distudi yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Melalui studi dokumen, bahan- bahan hukum relevan yang diinventarisasi selanjutnya dianalisis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa akibat hukum dari pemberian hibah wasiat kepada ahli waris golongan dua terhadap istri dan anak luar kawin adalah adanya bagian waris yang terlanggar sebagai ahli waris golongan satu. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan hakim mengenai kejelasan hukum anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan pengakuan namun pada kenyataannya merupakan anak dari pewaris yang pada dasarnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

---

The granting of a will carried out by the heir should be carried out with due observance of the provisions regarding the legitimacy portion (legitieme portie) of the legitimacy of the heirs. However, in reality the rights of heirs are still being violated, as found in the case in the Decision of the Kutai Barat District Court Number (PN Kutai Barat) 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Therefore, the main problem of the research written in this thesis is regarding the granting of a will which results in the violation of the rights of class one heirs, namely wives and children out of wedlock. The formulation of the problem compiled to answer the main problem is about the legal consequences of granting a will to class two heirs to class one heirs (wife and children out of wedlock) in inheritance and the position of children out of wedlock who legally do not receive recognition but in reality is the child of the heir. The doctrinal legal research method is used to examine the two legal objects studied, namely statutory regulations and court decisions. Through a document study, the relevant legal materials that were inventoried were then analyzed. The results of this study reveal that the legal consequence of granting a will to class two heirs to wives and children out of wedlock is that there is a portion of the inheritance that is violated as class one heirs. In addition, it was found that there was no discussion and consideration of judges regarding the legal clarity of illegitimate children who legally do not receive recognition but in fact are children of heirs which basically can be proven by science and technology in accordance with what is stipulated Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU-VIII/2010. "

"Tesis ini membahas mengenai pewarisan saat terdapat anak luar kawin sebagai ahliwaris berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Jepang. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahliwaris hanya anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya selaku pewaris, sesuai dengan cara pengakuan yang diatur oleh masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang. Namun saat ini di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak luar kawin, tanpa pengakuan dimungkinkan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ada hubungan darah antara mereka, dan tidak melanggar Pasal 283 dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sedangkan dengan ibunya, baik berdasarkan hukum perdata Indonesia maupun Jepang, seorang anak luar kawin sudah memiliki hubungan perdata sejak ia dilahirkan. Sehingga, dalam hal ibu dari anak luar kawin yang diakui sah menjadi pewaris, anak luar kawin yang dilahirkannya meskipun tanpa pengakuan akan menjadi ahli waris. Besarnya bagian seorang anak luar kawin juga ditentukan secara tersendiri oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang, serta dibedakan dengan bagian yang didapat oleh anak sah. Pembedaan terhadap anak luar kawin, terutama yang diakui sah semakin dipandang sebagai diskriminasi terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum waris yang sekarang berlaku, agar dapat mengejar dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

---

The focus of this study is Inheritance in the event where there is a child out of wedlock according to the civil law of Indonesia and Japan. This study uses normative juridical research method with qualitative approach to provide analytic prescriptive data. Based on the study result, can be concluded that a child born out of wedlock which can be heir is only the ones affiliated by their father as decedent, in accordance to affiliation manner provided by the law applicable in Indonesia and Japan. However these days, based on Mahkamah Konstitusi's verdict number 46/PUU-VIII/2010, a child born out of wedlock, even without affiliation, could have a legal relation with his/her father, with the provision that they are indeed affiliated by blood, and doesn't infringe article 283 and 285 of Indonesia's Civil Code. While with his/her mother, either by Indonesia or Japan's Civil Code, a child out of wedlock has had a legal relation since he/she was born. So that in the event where the mother is the decedent, her child out of wedlock even without affiliation will be heir. The amount of inheritance is determined by laws applicable in Indonesia and Japan, and is distinguished from a child in wedlock's. This distinction against a child out of wedlock, especially the affiliated one, is increasingly seen as discrimination against children out of wedlock's rights. Therefore, there should be reassessment of laws which are now in effect, so that those laws can catch up and be adjusted to today's society."