Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia membuat kebijakan restorasi DAS Citarum yang melibatkan multi-aktor dalam memperbaiki DAS, dengan satu aktor yang tak lazim, yakni militer. Anomali ini menciptakan pola dan dinamika baru dalam restorasi. Studi sebelumnya di Amerika Serikat, India, dan Botswana menunjukkan adanya hubungan positif antara sipil-militer pada restorasi, sehingga meningkatkan dampak positif kebijakan lingkungan. Riset ini bertujuan mengkaji bagaimana pengaruh militer dalam restorasi DAS secara lingkungan dan sosial; serta mengonsepsi bagaimana optimalisasi dapat dilakukan dalam kerangka militer terlibat pada restorasi. Studi dilakukan dalam program Citarum Harum menggunakan wawancara mendalam, pemetaan pengaruh pemangku kepentingan multi-level, dan soft system methodology; pada beberapa informan pada program restorasi. Penulis menemukan pergeseran dalam hubungan aktor yang menciptakan perbaikan dalam restorasi. Namun, beberapa masalah turut muncul, seperti kewenangan yang tumpang tindih, perbedaan persepsi dalam teknis restorasi, dan disinkronisasi antara sipil-militer. Permasalahan tersebut memerlukan penyesuaian peran baik sipil maupun militer dalam program restorasi, untuk mengoptimalkan restorasi.

---

In 2018, the Indonesian government made a policy for the restoration of the Citarum watershed that involved multiple actors in improving the watershed, with one peculiar actor in restoration, the military. This anomaly creates new patterns and dynamics in restoration. Previous studies in the United States, India, and Botswana have shown a positive relationship between the military and civilian actors, thereby increasing the positive impact of environmental policies. This research aims to examine how the military's influence on watershed restoration is environmental and social; as well as conceptualizing how optimization can be carried out within the framework of the military involved in restoration. The study was conducted in the Citarum Harum program using in-depth interviews, multi-level stakeholders influence mapping, and soft system methodology on several informants in the restoration program. The author finds shifts in actor relationships that create improvements in restoration. However, several problems also emerged, such as overlapping authorities, differences in perceptions of restoration techniques, and desynchronization between civil-military program. These problems require adjustments to the roles of both civilian and military in the restoration program, to optimize restoration."

"Militer di Indonesia memiliki sejarah panjang terlibat dalam berbagai urusan sipil. Namun kali ini keterlibatan militer berbeda yakni pada sungai Citarum yang merupakan sungai terkotor di dunia. Keterlibatan tersebut merupakan sebuah bentuk anomali dari tugas tradisional militer yang umum sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dibalik terlibatnya militer dalam program pemulihan lingkungan Citarum Harum pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif secara naratif deskriptif dan diharapkan dapat menjelaskan fenomena keterlibatan militer serta bentuk pemulihan lingkungan di Citarum. Temuan dari penelitian ini menunjukkan, terlibatnya militer dalam Citarum dikarenakan konkordansi antara pemerintah, masyarakat dan militer melihat permasalahan Citarum. Kesepakatan terlibatnya militer ini didasari dari inisiatif Pangdam III Siliwangi, yang sejalan dengan faktor lain yakni kondisi ancaman lingkungan Citarum, program-program sebelumnya yang tidak berhasil, dan kebutuhan mendesak permasalahan Citarum sesegera mungkin. Kemudian dari terlibatnya militer dalam urusan Citarum terdapat dua pengaruh yang signifikan kerjasama antar militer dengan sipil dan membaiknya kondisi lingkungan DAS.

---

Indonesia has a long history of military involvement in various civil affairs. However this time it is different, specifically in the environmental affairs of the dirtiest river in the world, Citarum. This involvement strays from the traditional military tasks that are commonly known, which therefore renders it a fascinating study. This research aims to uncover the truth behind military involvement in the Citarum Harum environmental recovery program in 2018. This research was conducted using qualitative descriptive narrative methods and was expected to explain the phenomenon of military involvement and the forms of environmental recovery in Citarum. Findings of this research indicate that military involvement is due to a concordance between the government, local people and the military in lieu of the Citarum issue. The agreement on military involvement was based on the initiative of the Siliwangi Military Commander, which is in line with other factors, namely the threat condition of the Citarum environment, unsuccessful previous civilian programs, and the need to resolve Citarum's problems as soon as possible. From the involvement of the military in Citarum there are two significant influences, namely the cooperation between the military and civilians and the improving environmental conditions of the watershed."

"Pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Di berbagai belahan dunia, perkembangan transportasi publik yang berkelanjutan mulai menjadi perhatian. Sayangnya, pembangunan di Kota Depok belum mendapat perhatian yang serius, terutama dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Studi ini membahas ketidakmampuan Pemkot Depok dalam menjalankan proses politik yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat membuat pengelolaan transportasi berbasis jalan di Kota Depok tidak berjalan baik. Proyek BRT dan JRC diambil sebagai studi kasus, karena menjadi salah satu upaya Pemkot Depok mengatasi masalah transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di wilayahnya. Riset ini bertujuan menilai kondisi transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di Kota Depok, mengevaluasi proses politik lingkungan implementasi konsep Green City dalam proyek BRT dan JRC di Kota Depok, dan mengevaluasi stretegi dalam kebijakan BRT dan JRC menurut konsep Green City di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, berupa analisis deskriptif studi kebijakan dan analisis deskriptif studi tematik. Hasil riset menunjukkan bahwa Kota Depok saat ini sudah memiliki angkot, BRT, dan JRC sebagai moda transportasi publik berbasis jalan, tetapi ketiganya belum memenuhi indikator sebagai transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan. Proses politik perumusan proyek BRT dan JRC juga belum terjadi sesuai dengan konsep Green City dan politik lingkungan, yaitu melakukan promosi penggunaan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Kebijakan BRT dan JRC yang dilakukan Pemkot Depok sebagai strategi dalam mewujudkan transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok. Pemkot Depok gagal dalam melakukan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan sesuai dengan tahapan menjalin partnership agar masalah dapat dipetakan dengan lebih fokus dan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan dapat tepat sasaran.

---

The development of sustainable public transportation is important to overcome environmental problems. In various parts of the world, the development of sustainable public transportation has begun to become a concern. Unfortunately, the development in Depok City has not received serious attention, especially from the government as a policy maker. This study discusses the inability of the Depok City Government to carry out a political process that is in favor of the environment and people's welfare, which has resulted in the management of road-based transportation in Depok City not working well. The BRT and JRC projects were taken as case study, because they are one of the Depok City Government's efforts to address the problem of road-based sustainable public transportation in the region. This research aims to assess the condition of road-based sustainable public transportation in Depok City, evaluate the environmental political process of implementing the Green City concept in the BRT and JRC projects in Depok City, and evaluate strategies in BRT and JRC policies according to the Green City concept in Depok City. The method used is a qualitative method, in the form of descriptive learning policy analysis and thematic descriptive learning analysis. The results of the study show that the City of Depok currently has public transportation, BRT, and JRC as road-based public transportation modes, but these three do not meet the indicators of road-based sustainable public transportation. The political process of formulating BRT and JRC projects has also not been carried out in accordance with the concept of Green City and environmental politics, namely promoting the use of road-based sustainable transportation. The benefits of the BRT and JRC policies implemented by the Depok City Government as a strategy in realizing road-based public transportation have not been felt by the people of Depok City. The Depok City Government failed to collaborate in formulating a road-based sustainable transportation policy. Therefore, strategic policies are needed that are in accordance with the stages of building partnerships so that problems can be mapped with more focus and road-based sustainable transportation policies can be right on target."

"Amerika adalah salah satu negara yang fokus memberikan bantuan kepada negara lain. Salah satu bantuan yang diberikan Amerika adalah melalui Millennium Challenge Corporation (MCC). Bantuan MCC di Indonesia dikelola oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) yang salah satu programnya adalah Kemakmuran Hijau. Program Kemakmuran Hijau merupakan program MCC pertama yang berfokus pada upaya mitigasi perubahan iklim. Melalui program Kemakmuran Hijau, dapat dilihat bagaimana politik lingkungan yang dimainkan oleh Amerika melalui MCC di Indonesia, serta apa kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika di Indonesia. Penelitian ini mengambil contoh program yang dikelola oleh Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kolaka. Penelitian ini menggunakan teori politik ekologi dari Raymond L. Bryant dan teori kepentingan nasional dengan pendekatan lingkungan dari Simon Dalby. Hasil penelitian antara lain: Pertama, politik lingkungan yang dimainkan oleh Amerika melalui MCC sangat erat kaitannya dengan konsep scientific forestry. Melalui konsep scientific forestry, Amerika ingin menekankan bahwa upaya pengelolaan lingkungan yang paling tepat adalah dengan pendekatan ilmiah dan teknologi. Hal inilah yag kemudian diajarkan oleh MCC kepada para partner dan masyarakat di Indonesia. Kedua, kepentingan MCC di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu ekonomi dan keamanan nasional. Melalui kepentingan ekonomi, MCC berusaha membantu masyarakat Indonesia agar memperoleh peningkatan pendapatan dengan cara pemberdayaan lingkungan. Sedangkan kepentingan dalam bidang keamanan dilandasi pada masalah lingkungan yang tidak mengenal batas wilayah sehingga dampaknya bisa menyebar ke negara lain. Selain itu, keamanan nasional juga erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi, yaitu untuk mencegah munculnya kelompok teroris atau separatis. Amerika percaya bahwa upaya pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan mensejahterakan kehidupan ekonomi dari masyarakat di suatu negara. Sayangnya, pelaksanaan program MCAI Kemakmuran Hijau belum diiringi dengan kesiapan pihak MCC dan MCAI dalam mengawal pelaksanaan programnya. Sehingga hasil program Kemakmuran Hijau bisa dikatakan menjadi kurang maksimal dalam membantu pemberdayaan lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.  

---

America is one of the countries that focus on providing assistances to other countries. One of the assistance provided by America is through the Millennium Challenge Corporation (MCC). In Indonesia, MCC is managed by the Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI), and one of its programs is Green Prosperity. The Green Prosperity Program is the first MCC program to focus on climate change mitigation effort. Through the Green Prosperity program, it can be seen how environmental politics is played by America through the MCC in Indonesia, and what national interests America wants to achieve in Indonesia. This study takes the example of a program managed by a Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) in North Lombok, East Lombok, and Kolaka. This research uses the theory of political ecology from Raymond L. Bryant and the theory of national interests with the environmental approach of Simon Dalby. The results of the study include: First, environmental politics played by America through the MCC is very closely related to the concept of scientific forestry. Through the concept of scientific forestry, America wants to emphasize that the most appropriate environmental management efforts are through scientific and technological approaches. MCC then taught this system to the partners and communities in Indonesia. Second, the interests of MCC in Indonesia can be divided into two main categories, which are the economic and national security. Through economic interests, MCC seeks to help the people of Indonesia to increase their income by improving the environment. On the other hand, the interests in the security sector are based on the idea that the environmental issues that know no boundaries may spread and affect national security of other countries. In addition, national security is also closely related to economic interests, which is to prevent the emergence of terrorist or separatist groups. America believes that counter-terrorism act can be done by prospering the economic life of the people in a country. Unfortunately, the implementation of the MCAI Green Prosperity program is not accompanied by the readiness of the MCC and MCAI in overseeing their programs. As a result, the Green Prosperity program is less than optimal in helping environmental and community empowerment."

"Untuk mengatasi kondisi lingkungan yang kini kian memburuk, dibutuhkan tindakan kolektif seperti aktivisme lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa identitas lingkungan dan identitas terpolitisasi secara terpisah dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam aktivisme lingkungan. Namun, masih terdapat kontradiksi dalam literatur sebelumnya terkait identitas mana yang lebih efektif dalam memprediksi aktivisme lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran identitas lingkungan dan identitas terpolitisasi secara bersamaan terhadap keterlibatan dalam aktivisme lingkungan normatif dan nonnormatif. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan noneksperimental dan desain penelitian korelasional ini diikuti oleh 232 partisipan yang merupakan dewasa muda di Indonesia. Hasil analisis multiple hierarchical regression menunjukkan bahwa aktivisme lingkungan yang bersifat normatif dapat diprediksi oleh identitas lingkungan (B = 0.351, p < 0.01) dan identitas terpolitisasi (B = 0.555, p < 0.01), sedangkan aktivisme lingkungan yang bersifat nonnormatif tidak dapat diprediksi oleh identitas lingkungan (B = 0.072, p > 0.05) dan identitas terpolitisasi (B = 0.124, p > 0.05). Penemuan ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki rasa keterhubungan dengan lingkungan dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok/gerakan lingkungan lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivisme lingkungan normatif dibandingkan aktivisme lingkungan nonnormatif.

---

Environmental activism is needed to deal with the currently heightened environmental issues and damages. Previous research has shown that environmental identity and politicized identity respectively can encourage someone to participate in environmental activism. However, previous studies show contradicting results regarding which identity is a better predictor for environmental activism. This current study aims to understand the role of environmental identity and politicized identity in both normative and nonnormative environmental activism involvement. This study uses a nonexperimental approach with a correlational design. With 232 Indonesian young adults participating in the study, analysis using multiple hierarchical regression shows that normative environmental activism is predicted by both environmental identity (B = 0.351, p < 0.01) and politicized identity (B = 0.555, p < 0.01). On the other hand, nonnormative environmental activism is not predicted by environmental identity (B = 0.072, p > 0.05) and politicized identity (B = 0.124, p > 0.05). This result indicates that people who have a sense of connection with the environment and identify themselves with environmental movements are more willing to act on behalf of the environment using peaceful methods rather than radical ones."

"ABSTRAKKondisi keberlanjutan Daerah Aliran Sungai dapat dicapai apabila nilai Tingkat Bahaya Erosi Minimum TBEM le; 1. Permasalahan penelitian ini adalah kondisi nilai Tingkat Bahaya Erosi Minimum DAS Ciliwung Hulu menunjukkan angka yang masih jauh dari angka yang diharapkan, karena nilainya masih lebih besar daripada satu. Keberlanjutan fungsi DAS dipengaruhi oleh nilai Tingkat Bahaya Erosi Minimum, Pendapatan Petani, dan angka Produksi Tanaman Pangan. Beberapa luas jenis tutupan lahan diupayakan agar dapat mengoptimalkan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberlanjutan fungsi DAS antara lain Luas Hutan, Luas Pertanian Lahan Kering, Luas Sawah dan Luas Permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun metode perhitungan Indeks Keberlanjutan Daerah Aliran Sungai IKFD Ciliwung Hulu dan mengetahui kondisi keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu.. Metode penelitian ini adalah mix method yaitu mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif dengan analisis data menggunakan AHP. Hasil penelitian ini adalah rumus IKFD. Berdasarkan rumus yang dibangun peneliti, yaitu:IKFD = ITBEM x 72,8 IPPet x 15,3 IPTPa x 11,9 , perhitungan akhir IKFD Ciliwung Hulu dilakukan melalui penjumlahan dari hasil perkalian nilai AHP setiap indikator dengan nilai kondisi real setiap indikator. Setelah Indeks Keberlanjutan DAS diperoleh, kemudian dikategorikan ke dalam kelas kategori yang didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Keberlanjutan Fungsi DAS Ciliwung Hulu pada saat ini adalah 30,7 termasuk ke dalam kategori sangat kurang .

---

ABSTRACTThe condition of the Upstream Ciliwung Watershed rsquo s Minimum Erosion Hazard value is still far from expected, since the value is still greater than one. The sustainability of watershed functions is influenced by the value of Minimum Erosion Hazard Rate, Farmer 39 s Revenue, and Food Crop Production Results. The purpose of this research is to build calculation method of Sustainability Index of Watershed Function IKFD of Upstream Ciliwung and to know the condition of Upstream Ciliwung Watershed sustainability. The method of this research is mix method that combine quantitative and qualitative data. Data analysis was done by using Analytical Hierarchy Process AHP . Based on the method used in this study, the authors build the calculation formula IKFD as follows IKFD ITBEM x 72.8 IPPet x 15.3 IPTPa x 11.9 . The final calculation of IKFD Upstream Ciliwung is done through the sum of the multiplication of the AHP value of each indicator with the real condition value of each indicator. After the Upstream Ciliwung Watershed Index is obtained, then it is categorized into category classes based on the distribution of figures in the index calculation. The Sustainability Index Value of Upstream Ciliwung Watershed Function at present is 30.7 and goes into very less level."

"Andil masyarakat dalam isu-isu lingkungan masih lemah dikarenakan kurangnya partisipasi individu di masyarakat. Hal ini akan dapat diatasi melalui aktivisme lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana identitas lingkungan dan pengetahuan lingkungan dapat memprediksi aktivisme lingkungan. Terdapat tiga model yang diuji untuk mengetahui hubungan antara identitas lingkungan, dan pengetahuan lingkungan terhadap aktivisme lingkungan. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasional, analisis jalur, dan analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa tingkat Sarjana/Diploma angkatan 2018-2021 (N = 154). Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara identitas lingkungan dan pengetahuan lingkungan secara simultan dalam memprediksi keterlibatan individu dalam aktivisme lingkungan. Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam upaya meningkatkan partisipasi individu terhadap isu-isu lingkungan melalui peranan identitas lingkungan dan pengetahuan lingkungan dalam meningkatkan aktivisme lingkungan individu.

---

Community’s participation in environmental issues is weak due to the low participation of individuals. This can be overcome through environmental activism. This study aims to examine how environmental identity, and environmental knowledge can predict environmental activism. The author tested three models to determine the relationship between environmental identity, and environmental knowledge on environmental activism. Correlational analysis, path analysis, and multiple linear regression analysis were used on undergraduate/diploma students of 2018-2021 (N = 154). The results showed that there is a simultaneously positive and significant relationship between environmental identity and environmental knowledge in predicting individual involvement in environmental activism. The results shown in this study can be used as a basis in the effort of increasing individual participation in environmental issues through the role of environmental identity and environmental knowledge by increasing individual environmental activism."

"Kegiatan pembangunan industri sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dinyatakan bahwa pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian flmgsi lingkungan hidup. Penegakan Hukum Lingkungan Industri yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian baik sebagai individu, sebagai fungsi dan sebagai organ sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik sebagai akibat pembangunan industri maupun akibat limbah dan kegiatan usaha industri, dalam mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan sebagai diatur antara lain dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982, PP No 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri jo PP No 51 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo SK. Menteri Penndustnan No. 291/M/SK/10/1989 Tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri jo SK. Menteri Perindustrian No.l34/M/4/1988 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industro jo KEPPRES No. 77 Tahun 1994 Tentang BAPEDAL jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan jo Undang-Undang Kepolisian RI No. 13 Tahun 1961 jo Undang-Undang HAP No. 8 Tahun 1981. Pencegahan pencemaran yang meliputi antara lain pemilihan lokasi sesuai RUTR, pembuatan AMDAL, pengolahan dan lain-lain serta penanggulangan, seperti penetapan kualitas limbah dan nilai ambang batas bagi lingkungan, penanganan limbah melalui daur ulang dengan mengikuti prosedur Administrasi Pemerintah Daerah setempat. Adanya kemungkinan perusahaan kawasan industri diberikan batas waktu tiga tahun untuk tidak menyusun RKL, RPL setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, sebagaimana dimaksud SK. Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989, dan hanya adanya kewajiban menyusun ANDAL, RKL dan RPL apabila ada dampak penting pada tingkat izin tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 51 Tahun 1993 tentang ANDAL, maka memberi peluang pada tingkat persetujuan prinsip bag! perusahaan industri terjadinya pencemaran dan kerusakan Hngkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan itu dapat terjadi tidak saja setelah usaha industri itu beroperasi, tapi dapat juga pada tahap persiapan dan usaha pembangunan industri. Keadaan ini menjadikan tidak efektifnya peratuaran Izin Usaha Industri dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran industri terhadap lingkungan hidup. Di sinilah diperlukan suatu kebijakan yang merupakan suatu strategi penegak hukum dalam rangka menunjang pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan tingkat kesadaran lingkungan para pengusaha dan masyarakat lingkungan industri. Di samping itu, dengan penelitian ini juga ingin diketahui (1) Perbedaan persepsi antara kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan, dan pandangan Masyarakat Lingkungan Industri mengenai kualitas kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan (penyidikan di lingkungan industri). (2) Perbedaan persepsi antara kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan dan Masyarakat Lingkungan Industri mengenai tingkat kesadaran lingkungannya. (3) Hubungan antara kualitas Kebijakan Penegakkan Hukum Lingkungan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Lingkungan Industri menurut persepsi Kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan, dan Masyarakat Lingkungan Industri itu sendiri. Pelaksanaan penelitian ini di wilayah hukum POLDA JABAR dan khususnya di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sepanjang Sungai Citarum dari mulai Desa Sapan sampai dengan Bandung Selatan dengan memakan waktu selama (enam) bulan (dari mulai April sampai dengan September Tahun 1996). Metode penelitian ini digunakan metode survei dengan besar sampel seluruhnya 100 Responden untuk kelompok Pengelola Lingkungan 37 orang, kelompok Pengusaha 27 orang dan Masyarakat Lingkungan Industri 36 orang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, baik untuk kelompok Pengusaha, kelompok Pengelola Lingkungan, dan kelompok Masyarakat Lingkungan Industri. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 181 butir. Untuk kelompok Pengusaha terdiri atas 80 butir mengenai materi kebijakan manajemen Penegakan Hukum Lingkungan, dan 39 butir untuk tingkat Kesadaran Lingkungan Industri, 62 butir untuk Administrasi Penegakkan Hukum Lingkungan. Sedangkan kelompok Pengelola Lingkungan jumlah butir instrumennya sebanyak 80 butir pernyataan tentang materi Kebijakan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, 39 butir tentang Tingkat Kesadaran Lingkungan. Sementara itu untuk kelompok Masyarakat Lingkungan Industri instrumennya adalah 80 butir tentang materi Kebijakan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan 39 butir materi tentang tingkat Kesadaran Lingkungan Industri. Dari jumlah butir masing-masing instrumen, seluruhnya tidak diujicobakan, tetapi telah diperhitungkan tentang tingkat validitas dan reabilitasnya. Teknik analsis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ANOVA satu jalan dan korelasi sederhana pada taraf signifikansi a = 5%. "

"Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup. Hal ini karena tak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak meletakkan aspek tersebut sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya yang diamanahkan dalam Deklarasi Rio dan Aarhus Convention mengenai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Semenjak terjadi perubahan pengaturan partisipasi publik dalan penyusunan Amdal sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan dikuranginya klasifikasi masyarakat menjadi hanya masyarakat terdampak langsung dan menanggalkan dua klasifikasi lainnya yakni pemerhati lingkungan dan masyarakat terdampak lainnya partisipasi masyarakat menjadi dipertanyakan. Dengan metode yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif analisis, penelitian ini akan membahas perihal studi Ekokrasi dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

Public Participation is concept exists to guarantee the community's right to have an opinion on all activities that affect their environment. However, this right is usually neglected by the government with one of the reasons being that it limits development progress and investment, as seen in this era. The idea of environmental democracy seeks to accommodate people's rights to the environment. This is because it is not enough to just put democracy as a mere solution to problems, it is necessary to have a democracy that cares and has an environmental perspective so that it does not put these aspects as unimportant things. As mandated in the Rio Declaration and the Aarhus Convention regarding environmental-oriented community participation and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian constitution. Since there has been a change in arrangements for public participation in the preparation of the EIA since the enactment of Law No. 11 of 2020 of Job Creation, namely by reducing the classification of the community to only those directly affected and removing the other two classifications, namely non-governmental organization and other affected communities, public participation has become questionable. Using a juridical-normative method which is structured by descriptive analysis, this thesis will discuss the study of Ecocracy and its relationship with community participation in the preparation of the EIA in Law no. 11 of 2020 of Job Creation."