Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang keberadaan permasalahan sosiokultural yang terdapat di film In The Absence of The Sun (2014). Fokus dari riset ini adalah untuk menganalisa berbagai simbolisme yang digunakan untuk mengimplikasikan beberapa isu, salah satunya isu kesenjangan sosial di Jakarta. Riset ini kemudian juga menggarisbawahi usaha film In The Absence of The Sun dalam memperkaya representasi di media, terlihat dari keberadaan karakter-karakter LGBTQ+ di samping setting agamis kota Jakarta. Sebagai riset kualitatif, penelitian ini melakukan analisisnya menggunakan teknik mise-en-scene sembari mengaitkannya dengan Symbolic Interaction Theory. Riset ini menyimpulkan bahwa representasi yang beragam serta penggambaran Jakarta yang sangat jujur dapat mendukung peran media massa dalam menyalurkan berbagai budaya, membangun opini yang bermacam-macam di masyarakat, serta menormalisasi dan memvalidasi keberadaan orang-orang ini di kehidupan nyata. Salah satu rekomendasi untuk riset-riset mendatang adalah untuk melakukan riset comparing-and-contrasting dengan film-film Indonesia lain dengan tema yang serupa.

---

This paper is about the presence of sociocultural commentaries present in the movie In The Absence of The Sun (2014). The focus of the research is mainly to analyse the symbolisms used to imply certain issues--one of which being Jakarta’s prominent social gap--as well as to point out the movie’s efforts in challenging representations in media, taking into account the presence of LGBTQ+ characters alongside the city’s religious undertones. As a qualitative research, this paper chose to conduct its analysis through mise-en-scéne, whilst intertwining it with Symbolic Interaction Theory. This research concluded that blunt representation of diverse individuals and an as-is depiction of Jakarta’s urban society could reinforce mass media’s role in transmitting culture, evoking opinions, and help normalise and validates these individuals’ existence in the real world. One of the recommendations for future research is to conduct a comparing-and-contrasting research alongside other Indonesian movies with similar nuances.

"

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."

"Setiap tahunnya terdapat 4.500.000 wanita melahirkan di Indonesia, 15.000 diantaranya mengalami komplikasi yang menyebabkan kematian. Salah satu komplikasi adalah persalinan dengan seksio sesarea. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, diantaranya karena kurang mendapat informasi tentang pendidikan kesehatan seksio sesarea. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kuasi ekspenmen dengan rancangan Fastest Only Design. Populasi penelitian ini adalah ibu talon operasi seksio sesarea. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang, 40 orang kelompok intervensi dan 40 orang kelompok kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisis efekti fitas pendidikan kesehatan terhadap involusi uterus dilakukan dengan uji t (Independent t- test) dan uji Chi-Square. Hasil uji kesetaraan responden didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol atau homogen ( P > 0.05, alpha = 0.05).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penurunan tinggi fundus uteri (P = 0.01), perbedaan perubahan warna lochea (P = 0.01) dan perbedaan involusi uterus (P = 0.01) antara dua kelompok. Dari basil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian paket pendidikan kesehatan pre operasi seksio sesarea terhadap involusi uterus. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain tentang pentingnya mobilisasi pada post operasi seksio sesarea.

---

There is 4.500.000 women childbirth every year in Indonesian. 15.000 of them caused by complication and ended by death. One of complications is childbirth with sectio Caesarea. It occurs because of many reasons; one of them is caused by lack of information about health education sectio Caesarea. This study used a quasi experiment: Post test Only Design. The populations are mothers who should do operation sectio Caesarea. Total samples in this study are 80 people, 40 person as intervention groups and 40 persons as control groups. Samples are taking by purposive sampling. Analysis is done by using t-test (independent t -test) and Chi-square test.

The results showed that in control groups and intervention groups are equal or hornogen (P > 0.05, alpha = 0.05). This study results; shown there are differences descend of fundal uterine (P = 0.01), differences in lochea changes (P = 0.01) and differences in uterine involution (P = 0.01) between two groups. This study shows that there is influence on health education toward uterine involution in post sectio Caesarea. These results were supported by other researches about the important of mobilization for post operation sectio caesarea."

"Universitas Indonesia memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Akan tetapi pendidikan yang diselenggarakan belum inklusif bagi mahasiswa disabilitas terlihat dari keterbatasan fasilitas ramah disabilitas serta belum terdapatnya sistem pendataan serta pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Kondisi tersebut memicu dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas yang terjadi di Universitas Indonesia dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Brinkerhoff dan Crosby (2011). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Indonesia belum berjalan dengan baik karena kurangnya komitmen dari pimpinan Universitas Indonesia dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas. Hal ini terlihat dari belum adanya kebijakan pada tingkat universitas yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas yang mengakibatkan fakultas dan departemen menjalankan pendidikan inklusif tanpa arahan. Universitas Indonesia pun belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitasserta tidak diperpanjangnya Unit Layanan Mahasiswa Disabilitas Universitas indonesia semenjak masa kerja nya habis pada desember 2019.

---

Universitas Indonesia has a goal to implement inclusive education policy as stipulatedin Government Ordinance Number 68/2013 on Statuta Universitas Indonesia. The reality happening in Universitas Indonesia indicates that inclusive education has not implemented as it should, derived by inadequate disabled-friendly facilities and education system in Universitas Indonesia. Those conditions cause the conduct of this research in order to describe inclusive education for students with disability in Universitas Indonesia using policy implementation concept by Brinkerhoff and Crosby (2011). This research uses post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interview, observation, and literature study. The result of this research shows that inclusive education for student with disability has not been properly implemented due to lack of commitment from rector of Universitas Indonesia, also there has not been any regulation regarding inclusive education. Therefore, faculties and departments autonomously implement inclusive education policy without higher regulation to refer to. Universitas Indonesia also has inadequate resources to properly implement inclusive education policy for students with disability that can be seen from lack of disabled- friendly facilities and the disability unit not being re-established after its contract ended"

"Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui jalur zonasi sudah mulai dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Kota Bogor memiliki konsep dan pola jalur zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dikarenakan Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengacu pada Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-399 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/172 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk desentralisasi dibidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi di Kota Bogor didasarkan dengan pembagian wilayah administratif kecamatan dikarenakan keterbatasan jumlah SMP Negeri dan menggunakan nilai rata-rata rapot. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada SMP negeri di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edwards III (1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB melalui jalur zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dibuat oleh Kota Bogor sudah sudah berlangsung dengan baik dikarenakan terpenuhinya seluruh dimensi implementasi kebijakan dimana pada pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi terjadi pandemi COVID-19 sehingga panitia PPDB dilengkapi dengan APD dan dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Bogor dengan terpenuhinya 10 subdimensi dari 12 dimensi pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak Kemendikbud dapat meningkatkan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pola yang ditetapkan di daerah sesuai dengan permendikbud yang berlaku.

---

Implementation of the new student admission policies at Bogor City in 2020 has used zoning policies aimed for equitable access to services and quality of education, eliminate public stigma of favorite schools and students can go to closer schools from home. The implementation of the PPDB policy through the zoning route has been implemented by the regions since 2018. The implementation of the PPDB policy carried out by the City of Bogor has a different concept and pattern of zoning pathways from the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. This is because in implementing this policy, Bogor City refers to the Decree of the Mayor of Bogor Number 421.45-399 of 2020 and the Decree of the Head of the Bogor City Education Office Number 800/172 of 2020 as a form of decentralization in the education sector. The implementation of PPDB policy through zoning in Bogor City is based on the division of sub-district administrative areas due to the limited number of state junior high schools and using the average grade of report cards. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the new student admission with zoning policies in public junior high schools in Bogor City according to the implementation theory by George Edwards III (1989). The research approach used in this study is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders as primary data and literature studies as secondary data and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that implementation of new students admission policy by zoning policies implemented in a pattern created by Bogor City has been well implemented due to all dimensions of policy implementation has been fulfilled and also during the implementation of the new student admission policies due to COVID-19 the PPDB committee was equipped with PPE and the implementation also has been able to achieve the goal which is examining access to quality service and education for citizen in Bogor City because of it’s success to fulfill 10 of the 12 indicator measured. Recommendations that can be given is the Ministry of Education and Culture can improve the coordination efforts and process wirh local government so the new student admission pattern that implemented in several areas prescribed by the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture"

"Tesis ini membahas dan menganalisis peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan poiitik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh dari melalui wawancara mendalam serta data sekunder berupa dokumen resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait permasalahan yang diteliti. Penulis menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan konsep/teori peran, teori harapan, serta teori pendidikan politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran organisasi kepemudaan selama ini dalam melaksanakan pendidikan poiitik di Indonesia, dari perspektif teori pendidikan politik telah dijalankan dengan relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan mendasar, terutama yang berasal dari harapan stakeholder yang dirasakan belum dilakukan oleh organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan peran tersebut. Catatan tersebut, antara lain terkait dengan tujuan pendidikan politik, frekuensi penyelenggaraan, serta materi yang menjadi konten dalam kegiatan pendidikan politik tersebut. Salah satu catatan yang paling penting, terkait persoalan yang muncul dalam Rencana Stratcgis Kemenpora Tahun 2010-2914, yakni persoalan berupa adanya orientasi yang berlebihan di kalangan pemuda terhadap politik praktis seputar kekuasaan.Terhadap persoalan tersebut perlu dilakukan reorientasi di kalangan pemuda dengan memberikan pemahaman politik yang benar melalui kegiatan pendidikan politik. Rekomendasi Iain yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa pihak Kemenpora yang menjadi leading sector dalam hal penyadaran dan pemberdayaan pemuda agar mengadakan atau meningkatkan frekuensi kegiatan-kegiatan pendidikan politik, yang dapat bekerja sama dengan organiasi kepemudaan yang ada.

---

This thesis discusses and analyzes the role of youth organizations in the implementation of political education in Indonesia. This research is a qualitative research in form of analytical descriptive research by utilizing primary data resulted from in depth interview and secondary data in form of official documents from the Ministry of Youth and Sports related to the objects to be researched. The writer analyzes the research results by using role theories/concepts, expectancy theories, and political education theory. The research results revealed that all this time the role of youth organizations in implementing political education in Indonesia, from the perspective of political education theories are relatively well performed. Yet, there are some basic records, especially those that come from stakeholder expectations that have not been implemented by the youth organization in that role implementation. The records are related to the purpose of the political education, implementation frequency and the substances to become the content in the political education activities. One of the most important records, related to the problems occur in Strategic Plans of Kemenpora Tahun 20l0-2914, is the problem in form of youth excessive obsession to practical politic and power.To address that problem, the reorientation is needed to be performed for the youth by providing the correct political understanding through political education. Other recommendation resulted from this research is that Kemenpora as the leading sector in youth empowerment and youth awareness development to set or to increase the frequency of educational education activities, that are able to cooperate with existing youth organizations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peta kognitif pemilih terhadap pembentukan identifikasi partai di kalangan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian mengenai perilaku pemilih di Indonesia sendiri tergolong jarang dilakukan. Fokus dari penelitian ini terletak pada isu politik yang digunakan oleh kandidat PKS di Pilkada Banten. Adapun yang dimaksud dengan isu politik adalah visi, misi dan jargon yang digunakan oleh kandidat PKS. Peta kognitif mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Bone dan Ranney (1963) yang terdiri dari persepsi, konseptualisasi, dan keterlibatan. Sedangkan untuk identifikasi partai adalah kedekatan seseorang dengan partai politik. Penelitian ini dibatasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini didasarkan pada fenomena PKS pada pemilu 2004 yang berhasil mendulang suara cukup tinggi dan memenangkan pemilu legislatif di Jakarta. Selain itu, kemenangan PKS pada beberapa Pilkada juga menjadi alasan pengambilan PKS sebagai batasan penelitian Subjek penelitian ini adalah simpatisan PKS yang berdomisili di Banten. Konsep simpatisan dibatasi dengan menggunakan teori struktur psikologis partisanship yang dikemukakan oleh Greene (1999). Simpatisan dalam hal ini dibatasi dengan afek positif dan negatif yang dimiliki responden terhadap PKS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah berjalan, peneliti menyimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh persepsi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (2) terdapat pengaruh konseptualisasi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (3) tidak terdapat pengaruh keterlibatan isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS. Di antara ketiga variabel bebas, variabel persepsi merupakan variabel yang paling besar mempengaruhi pembentukan identifikasi partai.

---

This research aimed to examine the influence of the voter`s cognitive map to the formation of the identification of the party in the sympathizer's of PKS. The research about the behavior of the voter`s in Indonesia personally was limited. The research focus on political issues that was used by the PKS candidate in Banten governor election. Political issues refer to the point of view, the mission and the slogan that were used by the candidate of PKS. The concept of cognitive map raised by Bone and Ranney (1963) they propose that cognitive map of the perception, conceptualization, and the involvement. Whereas for the party identification refer to emotional attachment to the political party. This research focus to the PKS (Partai Keadilan Sejahtera). As in the 2004 election, PKS succeeded in getting high enough voter`s and won the legislative general election in Jakarta. Moreover, the PKS achievement in several local governor election also became the reason for conducting this research. The participant of this research was the PKS sympathizer`s that was domiciled at Banten. The sympathizer was defined using the theory of the psychological structure partisanship raised by Greene (1999). The sympathizer was restricted to those PKS sympathizer`s who have positive affect and negative affect. Results of the research found that that (1) there is an influence of the perception to political issues on forming party identification between the PKS sympathizer`s, (2) there is an influence of the conceptualization to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s, (3) there is no influence of the involvement to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s. Among of the three independent variables, the perception variable has the highest influence on forming party identification."

"Tesis ini menguraikan dan menganalisis tentang masalah-masalah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilu 2004. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.PAN mempunyai rumusan konseptual mengenai posisi perempuan dalam politik yang dituangkan dalam platformnya. PAN juga merupakan kekuatan politik signifikan di parlemen yang turut berperan aktif mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dengan mendorong pemberian kuota kepada perempuan yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Politik. PAN mengikuti pemilu 2004 dengan mengajukan caleg perempuan lebih dari 30% sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 caleg perempuan yang terpilih sangat jauh dari angka 30%. Caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPR RI berjumlah 53 orang dan hanya ada 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan.Teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak tesis ini adalah teori demokrasi dan keadilan, sistem pemilu dan kuota, patriarki dan jender, dan rekrutmen. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik deskriptif, analisis mengenai masalah peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat diuraikan secara jelas dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang membahas tentang peran politik perempuan, terutama yang menyangkut tentang PAN, hasil-hasil rapat DPP PAN, dan wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri atas 9 perempuan dan 6 laki-laki yang merupakan pengurus dan caleg-caleg perempuan PAN.Temuan penelitian ini adalah bahwa dominasi laki-laki dan budaya patriarki masih kental dalam kepengurusan PAN. Kemauan politik (political will) elite PAN juga sangat lemah untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara semangat yang terdapat dalam konsep PAN dengan prakteknya. Sedangkan masalah yang paling menentukan dalam upaya peningkatan keterwakilan adalah keberpihakan partai kepada perempuan, karena partailah yang mempunyai kewenangan memberikan posisi nomor urut dan daerah pemilihan seorang caleg.Implikasi dari teori-teori yang dikemukakan dalam tesis ini sesuai untuk rnenganalisis dan mendeskripsikan kondisi keterwakilan perempuan dalam PAN. PAN pada prakteknya terlihat sebagai partai yang belum mempunyai komilmen nyata dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

---

This thesis describes and analyzes the problems related to the women representation enhancement in parliament on Partai Amanat Nasional (PAN) during 2004 election as a case study. The main purpose of this research is to know the hindrances of women representation enhancement in the House of People's Representatives (DPR-Rl).

PAN has a conceptual draft on women political position in its platform. PAN is also a significant political power within the parliament which involved in supporting women representation enhancement by granting quota for women through a political law. PAN ran for 2004 election with more than 30% women candidates as stated in the regulation. However, during the 2004 election, the women candidates elected are far less than 30%. PAN's candidates elected as members of people's representatives in 2004 accounted to 53 persons and only 7 of them are women.

Theories used as a foundation for this thesis were theories of democracy and justice, election and quota system, patriarchy and gender, and recruitment. By using qualitative method based on descriptive technique, the analysis on the problem of women representative enhancement in parliament can be describe clearly by studying the literature resources that discuss women's political role, particularly related to PAN, meetings' transcripts of DPP PAN, and in-depth interview with 15 informants comprised of 9 women and 6 men, whom were also PAN's leaders and women candidates.

This result of this research is that the male dominance and patriarchy's culture are still dominating PAN's leadership. The political will of PAN's political elite was also weak in urging women representative enhancement within the parliament. There was also a gap between the spirit of PAN's foundation and the practice. The most crucial problem in the effort to enhance representation is the low support of party for women candidates, which was caused by the position of the party in deciding the position and district of a candidate.

The theories posed in this thesis imply an accordance to be used to analyze and describe the condition of women representation in PAN. PAN has been proven to be not having a real commitment in enhancing women representation within the parliament."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang efektivitas iklan politik Partai Perindo yang ditayangkan di media massa elektronik yaitu stasiun televisi nasional. Iklan Partai Perindo menggunakan elemen musik berjudul ldquo;Mars Perindo rdquo; sebagai salah satu elemen di dalam kontennya. Lagu tersebut dimaksudkan sebagai penggambaran identitas dan ideologi dari Partai Perindo. Penayangannya dengan intensitas yang tinggi menjadikan iklan tersebut lebih mudah diingat sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sebagai khalayaknya. Di dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai konten iklan tersebut serta apakah pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayaknya. Hasil penulisan menyatakan bahwa objektif untuk menyampaikan identitas dan ideologi tidak tercapai.

---

ABSTRACTThis writing discusses about the effectiveness of political advertising of Partai Perindo Perindo Party which was aired on electronic mass media that is national television station. Partai Perindo commercial uses musical element titled ldquo Mars Perindo rdquo as one of elements in its content. Its high intencity airing makes it easier to be memorized and also arising both pro and contra between people as its audience. In this writing, the writer will discuss about contents of that commercial and also if the message that delivered on that commercial was able to be delivered to its audience. The result of this article states that objective to deliver the identity and ideology was not achieved."