Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini penulis membahas factor yang membuat Qatar keluar dari OPEC. Tujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imenganalisa idinamika ikeanggotaan iQatar iKetika imasih iberada idalam ianggota iOPEC; imenganalisa ipenyebab iQatar ikeluar idari iOPEC idan imenganalisa idampak iyang iakan idialami iQatar isehingga iia imemilih iuntuk ikeluar idari ianggota iOPEC. iMetode ipenelitian iyang idigunakan iadalah imetode ikualitatif ikarena imampu imemberikan imakna idari iTindakan isocial iterutama iyang iberkaitan idengan ihal iyang imelatarbelakangi ikeputusan iQatar imenarik idiri idari iorganisasi iOPEC. iDengan iteori irealisme idan istabilitas ihegemon idalam ipenelitian iini iterdapat ifakta-fakta ibahwa ipenarikan idiri iQatar idari ikeanggotaan iOPEC imerupakan idampak idari ikonfrontansi ipolitik iQatar idengan isejumlah inegara iArab. iSebagaimana ipada itahun i2017 ihingga isaat iQatar ikeluar idari iOPEC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Qatar imemutuskan iuntuk imengambil ikebijakan iluar inegeri iberdasarkan icounterdependent iforeign ipolicy iterhadap ikeanggotaannya idi idalam iOPEC. Kondisi imbalance dalam internal OPEC juga merupakan salah satu Qatar keluar dari organisasi tersebut. Tidak ada dampak signifikan yang dialami Qatar ketika negara itu keluar dari OPEC. Dalam kacamata teori realisme dimana sebuah negara tetap membutuhkan negara lain untuk tetap bertahan, tetapi dibalik itu semua terdapat sebuah kepentingan yang harus terpenuhi. Dalam mempertahankan negara agar tetap survive, negara akan berusaha untuk mencapai national security-nya.

---

In this study, the author discusses the factors that made Qatar leave OPEC. The purpose of this study is to analyze the dynamics of Qatar's membership when it was still a member of OPEC; analyze the causes of Qatar leaving OPEC and analyze the impact that will be experienced by Qatar so that it chooses to leave OPEC members. The research method used is a qualitative method because it is able to provide meaning from social actions, especially those related to the reasons behind Qatar's decision to withdraw from the OPEC organization. With the theory of realism and hegemonic stability in this study, there are facts that Qatar's withdrawal from OPEC membership is the impact of Qatar's political confrontation with a number of Arab countries. As in 2017 until when Qatar left OPEC. The conclusion of this research is that Qatar decided to take a foreign policy based on a counterdependent foreign policy towards its membership in OPEC. OPEC's internal balance condition is also one of Qatar leaving the organization. There was no significant impact on Qatar when it left OPEC. In the eyes of realism theory, a country still needs another country to survive, but behind it all there is an interest that must be fulfilled. In maintaining the country in order to survive, the state will try to achieve its national security."

"Qatar adalah negara Timur Tengah yang menginvestasikan hasil pendapatan negaranya pada sektor pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga masyarakat Qatar mampu bersaing di dunia internasional. Penelitian ini membahas implementasi National Development Strategy 1 dan 2 pada bidang pendidikan di Qatar. Masalah penelitiannya adalah Bagaimana implementasi bidang pendidikan pada NDS-1? Bagaimana implementasi bidang pendidikan pada NDS-2? Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Jekins. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi pendidikan pada NDS-1 adalah merencanakan pengembangan pendidikan dan pengajar pada sistem K-12 dan implementasi pada NDS-2 adalah meningkatkan partisipasi siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan berstandar tinggi.

---

Qatar is a Middle Eastern country that invests its revenue in the education sector which aims to improve the quality of education so that Qatari people can compete globally. This study discusses the implementation of National Development Strategy 1 and 2 in the education sector in Qatar. The research aims to find out how the implementation of education in NDS-1 and NDS-2 is. The theory used is the public policy theory proposed by Jekins. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques in the form of literature study. The results of this study show that the implementation of education in NDS-1 is planning the development of education and teachers in the K-12 system and implementation in NDS-2 is increasing student participation and improving the quality of high-standard education."

"Qatar adalah negara Timur Tengah yang menginvestasikan hasil pendapatan negaranya pada sektor pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga masyarakat Qatar mampu bersaing di dunia internasional. Penelitian ini membahas implementasi National Development Strategy 1 dan 2 pada bidang pendidikan di Qatar. Masalah penelitiannya adalah Bagaimana implementasi bidang pendidikan pada NDS-1? Bagaimana implementasi bidang pendidikan pada NDS-2? Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Jekins. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi pendidikan pada NDS-1 adalah merencanakan pengembangan pendidikan dan pengajar pada sistem K-12 dan implementasi pada NDS-2 adalah meningkatkan partisipasi siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan berstandar tinggi.

---

Qatar is a Middle Eastern country that invests its revenue in the education sector which aims to improve the quality of education so that Qatari people can compete globally. This study discusses the implementation of National Development Strategy 1 and 2 in the education sector in Qatar. The research aims to find out how the implementation of education in NDS-1 and NDS-2 is. The theory used is the public policy theory proposed by Jekins. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques in the form of literature study. The results of this study show that the implementation of education in NDS-1 is planning the development of education and teachers in the K-12 system and implementation in NDS-2 is increasing student participation and improving the quality of high-standard education."

"Penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah Qatar dalam reformasi pendidikan di Qatar dan juga dampak dari reformasi pendidikan. Negara Qatar tercatat sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di kawasan Timur Tengah. Penelitian ini membahas regulasi dan administrasi pendidikan di Qatar, peningkatan kualitas pendidikan di Qatar, dan dampak reformasi pendidikan di Qatar. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan teori Peran Pemerintah oleh Gede Diva (2009) diharapkan dapat menjelaskan peran pemerintah serta dampaknya dalam reformasi pendidikan di Qatar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam reformasi pendidikan adalah penetapan regulasi dan administrasi pendidikan di Qatar, penerapan Education for New Era (EFNE) sebagai strategi reformasi, penerapan sistem sekolah Independent school, penyediaan akses dan perlengkapan pendidikan, penyediaan pelatihan profesional guru, dan penerapan English as Medium of Instruction (EMI). Adapun dampak dari reformasi pendidikan adalah peningkatan nilai dalam ujian Internasional PISA, guru mengalami banyak kamajuan dalam hal pengajaran dan kinerja, adanya standar kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan reformasi pendidikan, fasilitas sekolah-sekolah di Qatar menjadi perhatian Pemerintah dengan dilakukannya perbaikan gedung sekolah, adanya fasilitas seperti laboratorim sains dan juga komputer yang dilengkapi dengan akses internet.

---

This research reveals the Qatari government's role in education reform in Qatar and the impact of education reform. Qatar is listed as one of the countries with the best education system in the Middle East region. By using literature study and the role of government’s theory by Gede Diva's (2009) is expected to explain the role of government and impact education reform in Qatar. The results show that the role of the government in education reform is the establishment of education regulations and administration in Qatar, the application of the Education for New Era (EFNE) as a reform strategy, the implementation of the Independent school system, the provision of access and educational equipment, the provision of professional teacher training, and the application of English as Medium of Instruction (EMI). The impact of educational reform is the increase of PISA International exams' scores, teacher's progress in terms of teaching and performance. There are also curriculum standards that are adjusted to educational reform goals; school facilities in Qatar are the government's attention by repairing school buildings, the existence of facilities such as a science laboratory, and a computer equipped with internet access."

"Krisis Qatar merupakan krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan negara-negara Arab Teluk sejak tahun 2002. Krisis Qatar mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Arab Teluk terhadap Qatar. Sebagai sekutu terdekat bagi Qatar dan Arab Saudi, Amerika Serikat selama ini tidak pernah ikut campur dalam perselisihan yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Namun, dalam menyikapi krisis Qatar kali ini Amerika Serikat mengubah sikapnya menjadi ikut terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Ketidakjelasan posisi Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam krisis Qatar tentu menjadi sorotan bagi masyarakat internasional. Amerika Serikat yang seharusnya bersikap netral ketika menengahi sekutunya yang sedang berselisih tetapi di dalam krisis Qatar justru sebaliknya. Adanya indikasi keberpihakan Amerika Serikat terhadap salah satu negara yang berselisih membuat posisi Amerika Serikat dipertanyakan dalam krisis ini. Dengan menggunakan konsep negosiasi Two-Level Games Theory dari Robert Putnam sebagai model analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa penyebab Amerika Serikat melakukan moderasi dalam krisis Qatar pada tahun 2017-2018.

---

Qatar crisis is a diplomatic dispute that occurred between Qatar and Arab countries since 2002. The Qatar crisis reached its peak in 2017 when Arab countries severed diplomatic ties against Qatar. As the closest ally for Qatar and Saudi Arabia, the United States has never interfered disputes between those countries. However, in the Qatar crisis, the United States changed its attitude to involved in resolving the crisis. The uncertainty position of the United States involved in the Qatar crisis becomes the main spotlight for the international community. The United States is supposed to be neutral when moderating its disputing allies but in the Qatari crisis, the United States shows the opposite. There are indications that the United States alignments with one of the disputing countries. With that reason this thesis questioning position of the United States in solving this crisis. Using the negotiation concept of Two-Level Games Theory from Robert Putnam as an analytical model. This thesis aims to examine what causes the United States to moderate on the Qatar crisis in 2017-2018. The results of the analysis found that there are variables at the domestic level as the main consideration for the United States to get involved in solving the Qatar crisis."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang diversifikasi ekonomi di Qatar sebagai upaya mempertahankan kekuasaan kerajaan Al Thani. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana negara menggunakan diversifikasi ekonomi sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan melalui alat kapitalisme negara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Rentier state Theory,teori elite dan konsep diversifikasi ekonomi serta kapitalisme negara oleh Ian Bremmer digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Qatar berhasil mengurangi ketergantungan negara atas pemasukan dari minyak dan gas serta meningkatkan PDB Qatar dan melalui kapitalisme negara. Qatar berhasil menjaga pengaruhnya dalam politik dalam negeri Qatar. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang saling melengkapi antara keluarga kerajaan Al Thani dan keluarga pedagang di Qatar. Dari peran yang dilakukan, keberadaan keluarga Al Thani di berbagai perusahaan terkemuka dan juga jabatan pemerintahan di Qatar selain menjadi aktor utama ekonomi Qatar juga sebagai distribusi kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan keluarga pedagang di Qatar berfungsi sebagai partner bisnis dengan pemerintah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa diversifikasi ekonomi berhasil menjaga dan mempertahankan kekuasaan pemerintah Hamad Khalifa Al Thani.

---

ABSTRACTThis research examines the economic diversification in Qatar as an effort to defend the power of the Qatari kingdom Al Thani. The problem in this research is how the state using the economic diversification as an instrument to defend the power through state capitalism tools. This research is an explanatory research with qualitative approach. Rentier state theory, elite theory and also state capitalism concept from Ian Bremmer are used in this research. The result of this research isthe economic diversification that Qatari government do has succeed in reducing state dependency on oil and gas income, and also increasing Qatar GDP. Besides that, Qatar also succeed in conserving it's influence on Qatar domestic politics.This research also shows that there's a mutual complementary role between the royal family of Al Thani and merchants family in Qatar. Based on its role, the existence of Al Thani on several Qatar's top company and position in Qatar's government, besides becoming lead actor of Qatar's economy, but also to distribute power and wealth to distribute wealth and power. On the other side, merchants family in Qatar functioned as business partner with the government. This research concluded that economic diversification is succeed in protecting and defending the power of Hamad Khalifa Al Thani government., This research examines the economic diversification in Qatar as an effort to defend the power of the Qatari kingdom Al Thani. The problem in this research is how the state using the economic diversification as an instrument to defend the power through state capitalism tools. This research is an explanatory research with qualitative approach. Rentier state theory, elite theory and also state capitalism concept from Ian Bremmer are used in this research. The result of this research isthe economic diversification that Qatari government do has succeed in reducing state dependency on oil and gas income, and also increasing Qatar GDP. Besides that, Qatar also succeed in conserving it's influence on Qatar domestic politics.This research also shows that there's a mutual complementary role between the royal family of Al Thani and merchants family in Qatar. Based on its role, the existence of Al Thani on several Qatar's top company and position in Qatar's government, besides becoming lead actor of Qatar's economy, but also to distribute power and wealth to distribute wealth and power. On the other side, merchants family in Qatar functioned as business partner with the government.This research concluded that economic diversification is succeed in protecting and defending the power of Hamad Khalifa Al Thani government.]"

"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

---

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."

"ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik ini. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Arab Saudi. Umumnya negara kecil akan patuh terhadap negara besar terutama di kawasan. Akan tetapi Qatar sebagai negara kecil di wilayah Timur Tengah berani untuk menolak dan tunduk pada Arab Saudi. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar tampaknya menjadi faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini menggunakan konsep coercive diplomacy dari Alexander L. George melalui pendekatan kualitatif. Dalam konsep tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif, yaitu legitimasi tuntutan, tuntutan di masa depan, kredibilitas ancaman, kredibilitas tenggat waktu, dan motivasi pelaku. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menemukan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi kriteria kesuksesan diplomasi koersif berdasarkan konsep George tersebut, sehingga membuat blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi sia-sia.

---

ABSTRACT

 

---

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Generally small countries will obey large countries, especially in the region. However, Qatar as a small country in the Middle East region dares to reject and comply to Saudi Arabia. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. The purpose of writing this research is to present an elaboration of studies regarding the factors that influence the failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar. Qatar`s military and economic capacity were the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia. This paper will examine the concept of coercive diplomacy by Alexander L. George with a qualitative approach. There are five factors that influence the success of coercive diplomacy: legitimacy of the demands, future demands, credibility of the threats, credibility of time pressures, and motivation of the coercer. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy towards Qatar. The author found that Saudi Arabia failed to meet the criteria of success of coercive diplomacy from George, so that the Saudi Arabia`s blockade made against Qatar was in vain.

 

"