Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Pemaparan ini pada akhirnya akan mengkritisi fungsi pers. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye. Oligarki media dalam penelitian ini adalah Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Hary Tanoe berubah, pada Pilpres 2014 Hary Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011, 2013) dan Mietzner (2014) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi faktor oligark dalam politik dan mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Faktor pendorong keberpihakan oligarki media pada kandidat saat Pilpres 2019 didominasi oleh faktor ekonomi politik, tidak semata-mata karena kasus hukum. Cara oligark merealisasikan dukungannya melalui sumber pendapatan dan sumber materialnya (bisnis media).

---

This research discusses media oligarch politics in presidential election 2019. Focus of the research is oligarch support factors to Joko Widodo and Ma’ruf Amin as President and Vice President candidate. Importance of this research is to explain the motivating factors of oligarchs in supporting candidates, as well as realizing the support. The explanation seeks to criticize the function of press. This research is expected to be referred in election policy making, especially during the campaigning phase. Media oligarch in this research is Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and Indonesia United Party (Partai Persatuan Indonesia/Perindo). Support of Hary Tanoesoedibjo shifted support from Prabowo Subianto-Hatta Rajasa in 2014 Presidential Election to Jokowi-Maruf in 2019 Presidential Election. Analysis in this research employs Jeffrey Winters (2011; 2013) and Mietzner's (2014) Oligarchy Theory which stated that oligarch need to enter to political structure to defend their wealth and the variation of factors that oligarch enter political structure and consider supporting a certain candidate. This research using a qualitative method, this research offers following arguments: Factors of the media oligarch to support candidate in 2019 Presidential Election are dominated by economic factor and not only due to legal problems. The oligarch uses their source of income and their material resources (media business) to realize the support. "

"Tesis ini membahas praktik pengemasan media sebagai suatu bentuk dialektika terhadap arena politik Indonesia pasca-Orde Baru, khususnya arena pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus Harian Kompas, tesis ini menunjukkan bahwa praktik pengemasan itu tidak dapat dilepaskan dari posisi dan peran pemilik sekaligus pendiri Harian Kompas melalui nilai dan gaya pemberitaan yang dibangunnya sebagai pedoman dalam melakukan praktik pengemasan di arena Pilpres 2014. Hal itu tidak lain untuk mempertahankan posisi dominan Harian Kompas di arena jurnalistik pasca-Orde Baru yang semakin kompetitif dan padat modal ekonomi sekaligus untuk membentuk opini publik mengenai kontestan Pilpres 2014 yang layak menjadi presiden Indonesia. Akan tetapi, kondisi demikian membuat dukungan terhadap Jokowi-JK yang dianggap sebagai figur yang humanis dan sejalan dengan nilai humanisme sebagai nilai pemberitaan Harian Kompas dilakukan secara implisit melalui strategi pengenaan simbolik yang memperkuat opini publik terhadap figur tersebut sebagai kandidat yang layak menjadi presiden dan wakil presiden.

---

This thesis describes the packaging practice of media as a dialectical form to the political field of post-New Order in Indonesia, particularly in the Presidential Election 2014's Field. Using the qualitative method, through a case study of Kompas Daily, this thesis show that the packaging practice of Kompas Daily cannot be separated from the position and role of both the owner and the founder through his news value and news style that he build up as a news guidance for packaging practice in Presidential Election 2014?s Field. The purpose was to maintain Kompas dominant position in the journalism industry in post-New Order era which was very competitive and capital-intensive, and also to shape public opinion about candidates of presidential election 2014 who deserves to be the next president of Indonesia. However, these conditions make support for Jokowi-JK which was regarded as a humanist figure and in line with the Kompas?s news value implicitly declared by the symbolic strategies that strengthening public opinion about these figures as appropriate president and vice president canditates. "

"Demokrasi yang mempromosikan nilai kesetaraan, keadilan, rasionalitas dan imparsialitas menghadapi tantangan yang bersumber dari praktik penggunaan kesalehan agama. Aktor politik yang bersaing dalam kontestasi politik melakukan komodifikasi dengan cara mengekstensifkan kesalehan mereka dalam praktik penggunaan bahasa. Media sosial salah satunya Twitter menjadi kanal ekstensi kesalehan mereka. Praktik komodifikasi ini menjadikan agama/kesalehan sebagai alat memenangkan kontestasi politik, termasuk kontestasi presiden dan wakil presiden 2019. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik komodifikasi ekstensi kesalehan aktor politik dalam kontestasi pemilihan 2019. Tujuan detail penelitian ini adalah: (1) Menemukan bentuk-bentuk komodifikasi ekstensi kesalehan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan Islam selama kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (2) Menggambarkan aspek-aspek kesalehan Islam yang dikomodifikasi oleh calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (3) Menggambarkan orientasi calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka. Penelitian ini menggunakan konsep Komodifikasi Mosco. Konsep ini menjadi pintu masuk dalam kajian ekonomi politik kritikal. Dengan pendekatan kualitatif dan metode Analisis Multimodalitas terhadap pesan kandidat calon presiden dan wakil presiden 2019, penelitian ini menemukan bahwa aktor politik melakukan komodifikasi ekstensi kesalehan dalam bentuk: Komodifikasi Developmentalisme Berbasis-Kesalehan, Komodifikasi ekstensi kesalehan personal-berorientasi sosial, komodifikasi ultra-nasionalisme Berbasis Islamisme, komodifikasi Negara-Sejahtera berdasarkan Islamisme. Penelitian menyimpulkan bahwa komodifikasi ini dengan komodifikasi kesalehan instrumental dalam politik Indonesia. Komodifikasi ini tidak menempatkan kesalehan sebagai tujuan. Sebaliknya, kesalehan sebagai alat untuk tujuan sebenarnya. Dalam kontestasi politik, komodifikasi ini memproduksi nilai tukar elektoral melalui ekstensi komoditas imaterial kesalehan yang berpotensi meningkatkan elektoral. Aktor politik melakukan Komodifikasi kesalehan instrumental melalui peneguhan kapital mereka dan mengasosiasikannya dengan komoditas imaterial kesalehan. Kapital mereka sebagai kandidat politik ber-interplay dengan kesalehan

---

Democracy that promotes the values of equality, justice, rationality, and impartiality faces challenges stemming from the practice of using religious piety. Political actors who compete in political contestations carry out commodification by extending their piety in the practice of language usage. Social media (in this case Twitter) transmit their piety extensions. This commodification practice makes religion/piety a tool to win political contestations, including the 2019 presidential and vice-presidential contests. This study aims to evaluate the practice of commodifying the piety extension of political actors in the 2019 election contestation. There are four objectives in this research. They are (1) to Find forms of commodification of the piety extensions of the 2019 president and vicepresident candidates in their messages containing the commodification of Islamic piety extensions during the 2019-presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (2) to describe aspects of Islamic piety commodified by the 2019 president and vice-president candidates during the 2019 presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (3) to describe the orientation of the 2019 president and vice-president candidates in their messages containing the commodification of piety extensions during the 2019 presidential election contestation period through the use of language on their Twitter accounts. This study uses the concept of Commodification introduced by Vincent Mosco. This concept becomes an entry point in the study of critical political economy, including the political economy of communication). By using a qualitative approach and the Multimodality Analysis method toward political candidate's postings, this study find that political actors commodify Islamic piety extensions which are categorized into four models. They are commodification of piety-based developmentalism, commodification of socialoriented personal piety, commodification of Islamism-based Ultranationalism, commodification of Islamism-based Welfare State. The study concludes that this commodification with the commodification of instrumental piety in Indonesian politics. This commodification does not place piety as a goal but as an instrument to their political goals. In a political contest, this commodification produces an electoral exchange rate through the extension of the immaterial commodity of piety that has the potential to increase electoral power. Political actors carry out the commodification of instrumental piety through strengthening their capital and associating it with the immaterial commodity of piety. Their capitals as political candidate interplay with piety"

"Tesis ini membahas kontruksi identitas aktor politik melalui iklan kampanye politik dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Objek penelitian adalah video iklan kampanye politik pasangan calon 01, Joko Widodo dan Maruf Amin yang diunggah oleh akun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan multimodalitas buah pemikiran Kress dan van Leuween (2001) sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Joko Widodo selaku kandidat Presiden di Pilpres 2019 menampilkan identitas keagamaan dan sosial yang kuat pada video iklan kampanye politiknya. Selain itu iklan kampanye politik berkontribusi pada upaya aktor politik mempersuasi khalayak menggunakan emotional appeal daripada rational appeal.

---

This thesis discusses the construction of political actors identity through political campaign advertisements in the 2019 presidential and vice presidential election of Republic of Indonesia . This research analyzing the political campaign video for candidate 01, Joko Widodo and Maruf Amin, uploaded by General Election Commission (KPU) Youtube channel. It is a qualitative study using multimodality by Kress and van Leuween (2001) as a tool analysist. The results of research shows that Joko Widodo in his political campaign advertisements expresses the moral-ethic identity including his beliefs as well as social-self identity. Besides, the identity of political actor also contributes more to public persuasion using the emotional appeal rather than rational appeal."

"Membahas tentang Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variable, yaitu variabel kepentingan, variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, serta variabel sikap.Teori yang digunakan adalah teori Demokrasi (O'Donnell dan Schmitter), teori Perwakilan Politik (Gilbert Abcarian), teori Kebijakan Publik (William N. Dunn), Sistem Pemilu dan Kepartaian (Maurice Duverger), dan Teori Kepentingan (Macridis Brown). Dalam menganalisa permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, yang termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif karena hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai sturktur analistik.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu proses perumusan suatu kebijakan berupa undang-undang tidak terlepas dari siapa yang terlibat/pemeran resmi dalam mekanisme perumusan kebijakan publik tersebut. Fraksi-fraksi di DPR melakukan interaksi politik sehingga terbentuk berbagai macam polarisasi dalam Pansus, terhadap substansi sebagai fokus penelitian, yaitu ketentuan electoral threshold dan persyaratan calon presiden. Sedangkan mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut, proses pengambilan keputusan terhadap substansi/materi RUU dilakukan secara tertutup, dengan forum lobby, setelah menggunakan cara pembahasan dalam rapat-rapat tidak mencapai titik temulsepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobby ditempuh oleh fraksi-fraksi dalam rangka mengakselerasikan kepentingan masing-masing fraksi mereka, yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga.Dari tiga variabel penelitian, menggambarkan bahwa dari variabel kepentingan, masing¬masing fraksi adalah menciptakan suatu UU yang sesuai dengan kepentingan fraksi/partai mereka. Dan variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka Pansus RUU Pilpres telah melakukan pembahasan secara demokratis. Dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil dari proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang disahkan kemudian dengan UU Nomor 23 tahun 2003.

---

This thesis discusses the Discussion Mechanism of Bill Draft on President and Vice President Election to Become a Law based on the perception of political interactions among factions in DPR RI during this discussion. Specifically, this research is about to answer the question on how the political mechanism take place during the special committee of President Election Bill Draft. This political interactions research focused on three variables, namely interest variable, norm and procedure orientation variable and act variable.

This research uses the theory of Democracy (O'Donnell dan Schmitter), Representative Politics Theory (Gilbert Abearian), Public Policy Theory (William N. Dunn), General Election and Party System (Maurice Duverger), dan Interest Theory (Macridis Brown). In order to analyze this issue, the research uses a qualitative research theory. And it categorized as a descriptive qualitative methods since it answered the question on how, using interview and documentation as a technique on collecting data. Inductive data is used to analyze in order to learn more on the influence of the relation of explicit values as an analytic structure_

The result of the research shows that during discussion on law policy, it can 't be seen by who's offically involved on that discussion. Factions in the DPR exercise its political interaction that cuse many polarization on special committee especially on the substance which is the focus of this research namely electoral threshold and requirement of candidates president. While the procedure based on how Special Committee works, the decision process toward the substance of the bill draft was made privately using lobby was taken by factions in order to accelerate each faction interest, which happen to be the policy and interest of each party.

From three research variables, the interest variable shows that each factions draft the bill based on their own faction/party's interest. From the norm and procedure orientation variable, the Special Committee on the Bill Draft of President Election have conducted all the discussion in democratic manners. And from the act variable, the majority of factions accepts the outcome of discussion process as the final draft of President and Vice President general election, which enacted in the future as Law No. 23 year 2003."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi LQ45 yang berbasis di Bursa Efek Indonesia dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus pada dua event nasional politik, yaitu: Hasil Pemilihan Presiden tahun 2009 (Quick Count) dan 2014 (Quick Count). Metode studi peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari setelah kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan dan perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return antara sebelum tanggal acara dan setelah tanggal event selama periode event window. Hasil penelitian menunjukkan berbagai signifikan abnormal return dari setiap peristiwa politik. Dan berdasarkan uji statistik, tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return antara sebelum dan pasca pemilihan presiden pada tahun 2009 dan ada perbedaan yang signifikan rata- rata abnormal return antara sebelum dan pasca pemilihan presiden tahun 2014.

---

ABSTRACT

---

This research is aimed to observe reaction of LQ45 based in Indonesian Stock Exchange to the national political events. This research is focusing on two national political events, which are: The Presidential Election Results in 2009 (Quick Count) and 2014 (Quick Count). The event study method is applied in this research, using eleven days length for window event period, five days before and five days after the event. The reaction is approximated by significant abnormal return and significant difference of average abnormal return between before event date and after event date during the event window period. The results show various significant of abnormal returns from each political event. Based on statistical test, there are no significant differences of average abnormal return between pre and post presidential election in 2009 and there are significant differences of average abnormal return between pre and post presidential election in 2014.

"

"Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu dari elit politik ataupun dari pemegang kekuasaan untuk tetap dapat melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, di mana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya.

---

In this study, the publisher wants to discuss about the presidential election as a form of a democracy. As we all have known before, the Indonesia’s Presiden Election was previously done by the representative institution called Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), as the holder of sovereignty in Indonesia. The president election held by the MPR, constitutionally it is democracy. But, as we concern, not every member of the institution was elected by the election mechanism. There are also member which not have been elected by the election. This could cause the president election mechanism to be manipulated by the interest of some members of the institution in order to fulfill their needs, or by the authoritative government to continue their directionary. That’s why we need the direct election of the president as a democratitation effort of the president duty fill up. With the direct election, people could choose their president by their wants."

"Penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan mengenai pengaruh politik Kiai Langitan dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat atau santri pada pemilihan presiden langsung 2004 putaran I dan II, pasangan Wiranto-Wahid dan SBY-JK di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan ini adalah kansep kiai, kepemimpinan, patron-klien dan perilaku memilih.Metode penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner_ 3 informan untuk wawancara mendalam dan 20 informan untuk wawancara biasa. Studi dokumentasi untuk pengumpulan data sekunder. Di samping dua teknik pengumpulan data tersebut, yaitu kuesioner. Jumlah responden sebanyak 72 dari 150 kuesioner yang disebarkan. Kuesioner bertujuan untuk mengungkap pengaruh politik kiai pada pilpres langsung 2004 di Kecamatan Widang. Teknik analisis data adalah teknik reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengamhkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data secara selektif.Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa sebagian masyarakat di tiga desa (Mrutuk, Mlangi dan Widang) menentukan pilihan politiknya didasarkan atas pilihan politik kiai karena yang menjadi prioritas utama adalah faktor kewaro'an, dsamping fakor kharisma dan keilmuan. Sebagian yang tidak mengikuti pilihan kiai, karena tidak didasarkan atas hubungan patron-klien.Implikasi teoritik terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa sifat waro' yang yang dimiliki kiai Langitan menguatkan terhadap pola hubungan patron-client dan sifat kharismatik kepemimpinannya pada pemilihan presiden langsung 2004 di Kecamatan Widang.

---

This research will answer the research questions about political influence of kiai Langitan to influence political influencing of society or santri on direct election of president 2004 of the first and second around, Wiranto-Wahid and SBY-JK in Widang. The theoritical frameworks used to analyse the research question is kiai concept, leadership, patron-client dan voting behavior.

The approach used in this documentary is qualitative and quantitative approach The technic of collecting data is interview, study literature and questioner. Three inforrnan for indepth interview and twenty for structured interview. Study literature is the secondary of collecting data. Besides two technic, that is questioner_ The respondent is seventy two from one hundred an fivety respondent is propagated. The questioner intend to explore the political influence of kiss on direct election of president 2004 in Widang regency. The technic of data analysis is the technic of reduction data, data found will be analysed by organizing, classifying, grouping, throwing and instructing the data selectively.

The findings explain that some of society in three village (Mrutuk, Mlangi dan Widang) decide their political choesing is based on political choesing of kiai because of waro' factors, besaides charisma and knowledge factors. But some other are not based on patron-client relationship between kiai and society in Widang.

The theoritical implication in this research show that waro'factors and his charismatics leader on leadership type and patron-client relationship have been exist for Widang society on direct election of president 2004."