Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis proses mobilitas sosial vertikal intragenerasi pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam era digital di Taman Jajan BSD City, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Studi sebelumnya lebih berfokus pada peranan pendidikan, kesempatan, gender, dan kebijakan pemerintah sebagai aspek yang mendorong mobilitas sosial vertikal intragenerasi. Penelitian - penelitian tersebut belum banyak menelusuri peranan kemampuan literasi digital terhadap mobilitas vertikal. Maka, studi ini mengkaji kemampuan literasi digital pada pelaku UMKM. Peneliti berargumen bahwa kemampuan literasi digital berperan penting dalam terjadinya mobilitas sosial vertikal intragenerasi pada pelaku UMKM. Konsep yang digunakan adalah mobilitas vertikal intragenerasi dari Castellani, kategori kelas hasil pemikiran Goldthorpe, dan literasi digital dari Gilster. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap tujuh pelaku UMKM dan observasi di Taman Jajan BSD City, Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan kemampuan literasi digital antar pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang menguasai literasi digital mengalami mobilitas vertikal intragenerasi naik, sedangkan yang tidak memiliki kemampuan digital menghadapi mobilitas intragenerasi turun. Di era digital, pelaku UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan penguasaan literasi digital untuk keberlanjutan usaha. Tuntutan ini semakin diperkuat oleh pandemi Covid-19. Pelaku UMKM yang usianya lebih muda bisa lebih adaptif dengan digital.

---

This study aims to analyze the process of intragenerational vertical social mobility among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era in Taman Snack BSD City, Serpong District, South Tangerang City. Previous studies have focused more on the role of education, opportunity, gender, and government policies as aspects that encourage intragenerational vertical social mobility. Those studies have not explored the role of digital literacy skills on vertical mobility. Therefore, this study examines the digital literacy skills of MSME actors. This research argue that digital literacy skills play an important role in the occurrence of intragenerational vertical social mobility in MSME actors. The concepts used are intragenerational vertical mobility from Castellani, class categories created by Goldthorpe, and digital literacy from Gilster. This research approach is qualitative with data collection in the form of in-depth interviews with seven MSME actors and observations in Taman Snack BSD City, South Tangerang. The results of the study show that there is a gap in digital literacy skills between MSME actors. MSME actors who master digital literacy experience increased intragenerational vertical mobility, while those who do not have digital capabilities face decreased intragenerational mobility. In the digital era, MSME actors are required to adapt to mastering digital literacy for business sustainability. This demand is further strengthened by the Covid-19 pandemic. Younger MSME actors can be more adaptive to digital."

"ABSTRAKThesis ini membahas tentang pilihan pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. Penelitian ini akan menguji hubungan kemampuan akademik, pendidikan orang tua, ketersediaan sarana pendidikan, dan jenis sekolah menengah atas yang dipilih setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. Pilihan jenis sekolah menengah atas dibagi menjadi sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Selanjutnya penelitian ini juga akan meneliti pilihan pendidikan lulusan sekolah menengah atas setelah. Penelitian ini dimotivasi oleh rencana pengembangan pendidikan kejuruan oleh Kementerian Pendidikan. Penelitian ini menggunakan data Indonesia Family Life Survey IFLS tahun 2007 dan 2014 serta Potensi Desa PODES tahun 2002, 2005, dan 2008 sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode yaitu, Multinomial-Logit, Logit, serta Probit. Multinomial-Logit digunakan untuk meneliti pilihan pendidikan setelah siswa lulus sekolah menengah pertama, sedangkan logit dan probit digunakan untuk meneliti pilihan pendidikan setelah siswa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Kesimpulan yang didapat adalah 1 semakin tinggi pendidikan orang tua, semakin kecil kemungkinan siswa memilih sekolah menengah kejuruan, 2 ketersediaan prasarana sekolah berpengaruh signifikan terhadap pilihan jenis sekolah menengah, 3 pendidikan orang tua juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan anak melanjutkan ke perguruan tinggi, 4 lulusan sekolah kejuruan memiliki kemungkinan lebih kecil dalam melanjutkan ke perguruan tinggi dibanding lulusan sekolah menengah umum.

---

ABSTRACTThis paper is about the students rsquo choice after finishing a nine year primary education in Indonesia. The study will examine the relationship between children rsquo s ability, parents rsquo educational attainment, school availability, and senior high school types attended classified into three categories general academic, vocational, religious MA . Later, we will examine the consequences of different senior secondary types attended to tertiary education entry. This study is motivated by vocational education expansion planning in senior secondary and tertiary education which is initiated by the Government of Indonesia in Ministry of Education 39 s Educational Strategic Planning.The paper uses cross section data from Indonesia Family Life Survey IFLS 2007 and 2014 as primary data and Potensi Desa PODES 2002, 2005, and 2008 as supporting data. Multinomial Logit model is used to examine the senior high school types, Logit and Probit are used to examine the decision on pursuing tertiary education. The main conclusions are 1 parents with high education prefer academic senior high school than vocational high school for their children, 2 the educational facilities availability has a significant impact to the school choice, children who live in a district with vocational school share higher than general school share tend to attend vocational senior high school than academic senior high school, 3 parents rsquo education also has a positive and significant impact to the probability a child attending tertiary education, parents rsquo with higher year of schooling higher possibility to send their children to tertiary education, 4 children who attended vocational senior high school have a lower probability to enrol in tertiary education compared to those who attended general senior high school or MA."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada proses mobilitas sosial vertikal intragenerasi penduduk migran di Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat aspek-aspek yang menentukan dalam proses mobilitas sosial vertikal intra generasi yang dialami pendatang, yaitu pekerjaan, pendidikan, keahlian, modal sosial, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, mobilitas sosial vertikal intra-generasi dialami oleh para pendatang. Peneliti berpendapat bahwa dalam proses mobilitas sosial intra generasi pendatang tidak hanya terdapat aspek-aspek tersebut, tetapi juga aspek tambahan yaitu teknologi dan modal material. Kedua aspek tersebut terjadi karena perkembangan zaman telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru dan modal baru sehingga membuka lapangan kerja baru. Mobilitas sosial vertikal antargenerasi meningkat, tetap, atau menurun pada migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mobilitas sosial vertikal intra generasi yang dialami pendatang berbeda. Dalam proses ini terdapat aspek pendefinisian yaitu pekerjaan, pendidikan, keahlian, modal sosial, kebijakan pemerintah, teknologi, modal material, semangat dan ketekunan dalam bekerja, keberanian mengambil resiko, kreativitas, disiplin, serta kinerja, prestasi dan masa kerja. . Mobilitas sosial vertikal antargenerasi meningkat, tetap, dan jatuh pada para migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara mendalam dan observasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah pendatang, sedangkan informan pendukung adalah petugas lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kramat Jati.

---

ABSTRACTThis research focuses on the vertical social mobility process of intrageneration of migrant populations in Kramat Jati, East Jakarta. Previous research states that there are defining aspects in the intra-generational vertical social mobility process experienced by migrants, namely employment, education, expertise, social capital, and government policies. Furthermore, intra-generational vertical social mobility is experienced by migrants. Researchers argue that in the process of intra-generation social mobility of migrants, there are not only these aspects, but also additional aspects, namely technology and material capital. These two aspects occur because the times have given birth to various types of new jobs and new capital, thus opening up new jobs. Vertical social mobility between generations increases, remains, or decreases in migrants. The results showed that the intra-generational vertical social mobility process experienced by newcomers was different. In this process, there are defining aspects, namely work, education, expertise, social capital, government policies, technology, material capital, enthusiasm and persistence in work, courage to take risks, creativity, discipline, as well as performance, achievement and tenure. . Vertical social mobility between generations increases, remains, and falls on the migrants. This study used a qualitative approach, namely in-depth interviews and observations. The main informants in this study were newcomers, while the supporting informants were environmental officers. This research was conducted in Kramat Jati."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."

"ABSTRAKPekerja rumahan merupakan pekerja borongan yang dilakukan di rumah dan dibayar berdasarkan upah satuan. Kemunculan pekerja rumahan di Indonesia sejalan dengan perkembangan industrialisasi modern. Pada skripsi ini, pekerja rumahan dibahas sebagai subjek utama dengan memfokuskan pada kondisi yang dialami. Dalam rangka kepentingan pembuatan kebijakan pekerja rumahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus pekerja rumahan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi pekerja rumahan dan peran pemerintah dalam menanggapi permasalahan pekerja rumahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis penemuan data dilakukan dengan menggunakan teori sistem dunia dan prisma kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumahan tanpa disadari telah mengalami eksploitasi pekerjaan berkaitan dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan, serta tidak memiliki kontrak kerja. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung mengabaikan kondisi eksploitasi yang dialami oleh pekerja rumahan tersebut. Dengan demikian, pekerja rumahan dapat disebut sebagai korban eksploitasi karena adanya pengabaian oleh pemerintah.

---

ABSTRACT

Home-based workers are subcontracted workers who work at home for employers or their intermediaries, usually on a piece rate basis. The emergence of home-based workers in Indonesia goes along with the growth of modern industrialization. In this thesis, home-based workers are discussed as the main subject by focusing on their conditions as workers. In order to establish home-based workers policy in Indonesia. This study used the issue of home-based workers in Karawaci subdistrict of Tangerang city using a descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and field observation. In addition, the study was analyzed with world system theory and crime prism. The result indicate that home-based workers, unwittingly, have undergone work exploitations related to underpayment, excessive working hours, the lack of social and health security, and the absence of working contract. It also argued that the government, especially the Ministry of Manpower, indirectly overlooked the exploitations experienced by home based workers. Thereby, this research showed that home based workers can be considered as victim of exploitation, due to the governments indifference."

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.

Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.

Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.

Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.

Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"ABSTRAKPermasalahan lingkungan di Kota Pekalongan berupa pencemaran di aliran-aliran sungai yang menjadi sistem drainase kota dan banjir rob menjadi pemantik kemunculan gerakan sosial Komunitas Peduli Kali Loji KPKL . Di tengah permasalahan lingkungan tersebut KPKL bergerak. Mereka berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan ulang konsepsi ruang yang ideal yakni Kota Pekalongan dengan aliran-aliran sungai tanpa limpahan limbah dan kering dari luapan banjir rob. Akan tetapi, keinginan KPKL untuk mewujudkan konsepsi ruang yang ideal berbenturan dengan persepsi warga Kota Pekalongan dalam memanfaatkan ruang kotanya karena keberadaan industri batik disana. Disatu sisi warga Kota Pekalongan sangat bergantung terhadap keberadaan industri batik. Namun, di sisi lain industri ini menjadi salah satu sumber permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pekalongan karena telah membentuk pondasi kuat bagi warga dalam melihat cara pemanfaatan aliran sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini memicu KPKL untuk melakukan serangkaian praktik politik berdasarkan skema pengetahuan mengenai ruang ideal yang diproduksi dalam tubuh gerakan. Penerapan praktik politik ini diharapkan dapat merealisasikan konsepsi ruang seperti yang dibayangkan oleh KPKL hingga pada akhirnya mendorong terjadinya reproduksi ruang di Kota Pekalongan. Menggunakan pendekatan gerakan sosial dan reproduksi ruang, tulisan ini berupaya menjelaskan runutan produksi skema pengetahuan yang dimiliki oleh KPKL, praktik politik yang dilakukan berdasarkan skema pengetahuan tersebut, dan peranan KPKL dalam proses reproduksi ruang di Kota Pekalongan.

---

ABSTRACTEnvironmental issues in Pekalongan City in the form of pollutions in the river streams that are the city lsquo s drainage system, and tidal flood, are the trigger of the emergence of the social movement that goes with the name Komunitas Peduli Kali Loji or KPKL. Amongst all these environmental issues KPKL played its role. They tried to recreate the conception of ideal space in Pekalongan City, namely, Pekalongan City with the river streams without overflowing waste and water hyacinth, dry from the tidal flood, and free from environmental issues. However, KPKL lsquo s aim to bring their conception of ideal space to reality was clashing with the perception of the people of Pekalongan City in utilizing the city space because of the existance of the batik industry there. On one side, the people of Pekalongan City very dependent on batik industry, yet, on the other side, this industry has became one of the main source of environmental issues in Pekalongan City because it formed a strong foundation for people in seeing how to utilize the river streams as a place to dispose the waste. This has triggered KPKL to do a series of a political practices based on the knowledge scheme about ideal space that is being produced in a form of social movement. The application of this political practice was expected to bring the KPKL lsquo s conception of space to reality, so that eventually it would encourage the reproduction of space in Pekalongan City. Using the social movement approach and the reproduction of space appoach, this thesis tries to explain the trace of the production of knowledge scheme owned by KPKL, the political practices that have been done based on that knowledge scheme, and the KPKL role in the proccess of reproduction of space in Pekalongan City."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk dan perkotaan Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan akan air juga menjadi tinggi. Mayoritas masyarakat merasakan pengurangan debit air akibat tingginya ketergantungan pada air tanah permukaan dan baru 5-9% masyarakat yang mendapat akses air bersih dari PDAM/SPAM. Ancaman defisit air akan terus meningkat, mengingat keberadaan air tanah sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, tutupan lahan, dan aktivitas manusia. Riset ini menganalisis tingkat risiko ketersediaan air di Tangerang Selatan. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan survei di masyarakat. Hasil riset menunjukkan terjadi peningkatan defisit air sejak tahun baseline 1981-2014 dan meningkat pada tahun proyeksi 2015-2045 diikuti dengan peningkatan tingkat bahaya di sebagian wilayah Tangerang Selatan. 3,7% kelurahan diproyeksi mengalami risiko defisit air esktrim tinggi. Sejumlah rencana aksi adaptasi dan mitigasi diusulkan untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman risiko defisit air yang lebih parah di masa mendatang.

---

ABSTRACTThe high population and urban growth in South Tangerang City has caused the high demand for water. The majority of inhabitants have felt the decrease of water flow due to high dependency on surface groundwater as only 5-9% of the inhabitants have access to water supplied by PDAM/SPAM. The threat of water deficit will continue to increase considering that the groundwater supply is highly influenced by climate variability, land cover change and human activities. This research aims to analyse the risk level of water supply in South Tangerang. The research uses quantitative and qualitative methods carried out through observation, interviews and community survey. Research results show that an increase in water deficit has been in place since baseline years 1981-2014 and increasing at the projection years 2015-2045, which will be followed by increasing hazard level in several areas of South Tangerang. As many as 3,7% of wards are projected to be exposed to extremely high risk of water deficit in the future. A number of adaptation and mitigation actions are put forward facing and anticipating the worsened water deficit threat in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan UMKM dalam program KUBE PRSE, yang dikaji berdasarkan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan di Kota Serang, yang merupakan salah satu permasalahan pokok yang membutuhkan penanganan khusus. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Serang berupaya untuk terus menekan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan menanggulangi kemiskinan, melalui program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan pelaksanaan program KUBE PRSE, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari program tersebut. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan program KUBE PRSE, apakah sudah berjalan sesuai dengan proposal program yang sudah diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga Mei 2022 melalui melalui studi pustaka, dan pengamatan lokasi penelitian menggunakan metode wawancara mendalam pada 10 (sepuluh) orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini mendekripsikan pemberdayaan UMKM dalam KUBE PRSE yang dilihat melalui tahapan proses pemberdayaan dan kendala yang terjadi pada tahapan proses pemberdayaan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, menunjukan bahwa program tidak berjalan sesuai dengan proposal yang sudah diajukan, bantuan barang yang seharusnya digunakan untuk membuat sebuah warung usaha sembako yang dikelola oleh anggota KUBE, dibagi rata kepada anggota nya. Hal tersebut terjadi karena program tidak melalui tahapan proses pemberdayaan yang sempurna, selain itu faktor penghambat ditemukan lebih banyak dibandingkan faktor pendorong. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan pada mata kuliah masalah kemiskinan, dasar-dasar pembangunan sosial dan mata kuliah analisis masalah sosial.

---

This study discusses the empowerment of MSMEs in the KUBE PRSE program, which is studied based on the discipline of Social Welfare Science. This research is motivated by the condition of poverty in Serang City, which is one of the main problems that require special handling. The Ministry of Social Affairs through the Serang City Social Service seeks to continue to reduce the number of Social Welfare Service Needs (PPKS) and reduce poverty, through the Joint Business Group (KUBE) assistance program. This study aims to describe the implementation of the PRSE KUBE program, as well as to describe the supporting and inhibiting factors of the program. The urgency of doing this research is to see how the implementation of the PRSE KUBE program, whether it has been running in accordance with the program proposals that have been submitted. The approach in this study uses a qualitative approach with a descriptive study. Data collection was carried out from March 2022 to May 2022 through library research, and observation of research locations using in-depth interviews with 10 (ten) informants selected using purposive sampling technique. The results of this study describe the empowerment of MSMEs in KUBE PRSE which are seen through the stages of the empowerment process and the obstacles that occur at the stages of the empowerment process. Based on the results of the research findings, indicating that the program did not run according to the proposals that had been submitted, the aid of goods that should have been used to make a basic food stall managed by KUBE members was divided equally among its members. This happened because the program did not go through the stages of a perfect empowerment process, besides that the inhibiting factors were found to be more than the driving factors. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Study program in the form of enrichment in courses on poverty issues, basics of social development and social problem analysis courses."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan protes masyarakat terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, melalui media sosial khususnya Facebook. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peran warga Desa Cahya Maju dalam menyampaikan aksi protes mereka terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, melalui unggahan yang disampaikan pada media sosial Facebook, dan mengetahui peran teknologi modern, khususnya dalam hal ini yaitu media sosial sebagai sarana ruang demokrasi baru bagi warga Desa Cahya Maju. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan theory of social media empowerment dan connective action. Selain itu, penulis juga menganalisis studi kasus tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka serta penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari berbagai profesi atau bidang yang relevan untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Facebook memudahkan warga Desa Cahya Maju untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aksi protes atau tuntutan mengenai kerusakan jalan, dimana tuntutan tersebut berisi harapan, keluhan bahkan kekecewaan yang disampaikan oleh warga desa. Akan tetapi, aksi protes warga melalui media sosial Facebook dalam kasus kerusakan jalan di Desa Cahya Maju, tidak secara langsung mempengaruhi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena media sosial Facebook hanya sebagai sarana untuk menyampaikan aksi protes warga desa. Hal tersebut diperkuat dengan temuan penulis yang menunjukkan bahwa, terdapat faktor yang mendorong proses perbaikan jalan di Desa Cahya Maju selain melalui media sosial Facebook saja, dimana terdapat cara-cara konvensional yang dilakukan oleh Kepala Desa serta anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengupayakan proses perbaikan jalan.

---

This study discusses community protest movements related to demands for road repairs against the Regional Government, in Cahya Maju Village, Lempuing District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, through social media, especially Facebook. The purpose of this study is to find out the role of the residents of Cahya Maju Village in conveying their protests regarding demands for road repairs against the Regional Government, through uploads submitted on social media Facebook, and to know the role of modern technology, especially in this case, namely social media. as a means of new democratic space for the residents of Cahya Maju Village. In analyzing these problems, the authors use the theory of social media empowerment and connective action. In addition, the authors also analyze the case studies using qualitative research methods, literature studies and the authors also conduct interviews with sources from various professions or fields relevant to this research. The results of this study indicate that Facebook social media makes it easier for Cahya Maju Village residents to be able to participate in conveying protests or demands regarding road damage, where these demands contain hopes, complaints and even disappointment conveyed by villagers. However, residents' protests via Facebook social media in the case of road damage in Cahya Maju Village did not directly affect the Provincial Government of South Sumatra, because Facebook social media was only a means of conveying villagers' protests. This is reinforced by the author's findings which show that, there are factors that encourage the road repair process in Cahya Maju Village apart from just Facebook social media, where there are conventional methods carried out by the Village Head and members of the Ogan Komering Ilir Regency DPRD to seek the repair process road."