Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Asset Life Cycle Management (Schumann and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap ; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

---

This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schumann and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) coordination meeting about asset management beetween regional financial and asset management agencies (BPKAD) and Regional Apparatus Organizations (OPD); v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko, kemungkinan terjadinya dan dampaknya, serta respon dan rencana pengendalian pada pengelolaan aset tetap di Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko pada fungsi yang terkait perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan termasuk kategori risiko sedang. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan memiliki 8 risiko, pengadaan memiliki 41, sedangkan penatausahaan memiliki 11 risiko. Respon yang dipilih untuk mengurangi risiko pada perencanaan adalah dengan mengurangi dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya, pada pengadaan adalah dengan mengurangi dampak, sedangkan pada penatausahaan adalah dengan mengurangi dampak serta mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.Kata kunci: Manajemen risiko; pengelolaan aset tetap; rencana pengendalian risiko; risiko; Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to analyze the risk, the probability of occurrence and its impact, also response and control plan in fixed asset management in Local Government Asset Management Agency of DKI Jakarta Provincial Government. This study used a qualitative method with case study approach. Data collection is done through in depth interview and questionnaires to the risk owner in association with plan, procurement, and administration function. The results showed that planning, procurement, and administration included in medium risk category. The results identified that planning has 8 risks, procurement has 41 risks, while administration has 11 risks. Selected responses to reduce the risk in planning are reducing the likelihood level and reducing the consequences level, in procurement is reducing the consequences level, while in administration are reducing the consequences level and the combination of both responses."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan perundang-undangan namun memiliki kekurangan dalam melaksanakan fungsi, time management,sistem pencatatan dan pengawasan. Sistem pengadaan sudah berkembang mengikuti perkembangan teknologi dengan proses e-procurement.Penyajian aset tetap masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah.

---

This thesis aims to analyze the planning, procurement, utilization and presentation of fixed asssets in the financial statements in Bogor City Government. This thesis elaborates the suitability of the planning, procurement, utilization and presentation of fixed assets Bogor City Government on regulation. Results of this research concluded that planning of fixed assets Bogor City Government in accordance with the legislation but has shortcomings in carrying out the functions, time management, recording and monitoring system. Procurement system has been developed following the development of technology to process e- procurement.Presentation of fixed assets is still far from applicable accounting standards in local government."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"ABSTRAKPengelolaan aset kereta api merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal. Namun, pengelolaan aset yang diterapkan di Indonesia belum dapat disamaratakan dengan pengelolaan aset yang ada di luar negeri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap teori pengelolaan aset yang berlaku dengan manajemen aset yang diterapkan oleh DAOP 1 Jakarta demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Metodologi dalam penelitian ini adalah analisis arsip yang diberikan oleh pihak pengelola, wawancara, survei kuesioner, dan analisis data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan aset kereta api lokal di Jakarta, antara lain pengelolaan aset yang dilakukan di Indonesia dan di negara luar sebenarnya memiliki metode yang sama, namun yang berbeda hanyalah kondisi iklim dan cuaca serta kemajuan teknologi yang berpengaruh pada negara tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa metode pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan DAOP 1 Jakarta telah membuat penumpang merasa puas dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik kereta api lokal.

---

ABSTRACTManagement of rail assets is important to do so that public services can be optimally achieved. However, asset management implemented in Indonesia has not been able to be generalized to the management of existing assets abroad. T he objective of this thesis is to determine differences between the prevailing theories of asset management and asset management applied by DAOP 1 Jakarta for achieving optimal public services. Analysis of documents provided by the manager, interview, survey passenger satisfaction questionnaires, and secondary data analysis are implied as the metodology. Based on the research that has been done, some conclusions can be found regarding the management of local rail assets in Jakarta, such as asset management that implied in Indonesia and in foreign countries actually have the same method, but we have some differences in climate and weather conditions and technological advances that affect to the culture of the country. In addition, it is known also that the method of asset management and services applied DAOP 1 Jakarta has made passengers feel satisfied and comfortable in using public transport facilities of local train."

"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

---

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."