Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan data center adalah hal yang perlu dilakukan demi mendukung perkembangan data dan informasi yang semakin luas dan terus bertambah. Namun dalam pembuatan dan operasionalnya, data center memiliki berbagai hal yang harus dipikirkan untuk dapat menghindari berbagai gangguan keamanan dan kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan dan ancaman bagi integritas data yang ada. Salah satu serangan yang sangat berbahaya dan umum menyerang data center adalah DDOS atau Distributed Denial Of Service menurut data dari Akamai, bahwa selama tahun 2020 ini DDOS memiliki peningkatan dalam volume serangan dan variasi serangan. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan mekanisme yang akurat dan terautomasi dalam meningkatkan efektivitas terutama pada keamanan data center dengan suatu sistem yang memantau alur/flow dalam jaringan dan memungkinkan dilakukannya pemantauan firewall, port, dan konfigurasi keamanan lainnya, untuk meningkatkan jaringan data center yang ada dengan keamanan yang lebih baik. Percobaan komunikasi dengan protocol ICMP menunjukan hasil rata-rata latensi dari tiga percobaan dengan jumlah paket yang berbeda sebesar 0.127 ms pada arsitektur Three Tier dan 0.079 ms pada arsitektur Spine Leaf. Implementasi sistematika controller untuk dapat melakukan port blocking setelah dilakukannya deteksi serangan memiliki akurasi deteksi sebesar 99.72% pada arsitektur Three Tier dan 99.45% pada arsitektur Spine Leaf. Pemanfaatan lapisan aplikasi untuk sistem pemantauan dan konfigurasi keamanan berbasis firewall secara efektif berhasil menunjang arsitektur jaringan Three Tier dan Spine Leaf, di mana penggunaan satu buah controller deteksi yang juga menjalankan fungsi API untuk lapisan aplikasi akan memiliki rata-rata delay sebesar 5.3 detik pada arsitektur Three Tier dan 5.6 detik pada arsitektur Spine Leaf, sedangkan penggunaan dua controller terpisah untuk proses deteksi dan menjalankan API akan mengurangi delay pada arsitektur Three Tier menjadi 0.8 detik dan pada arsitektur Spine Leaf menjadi 1.1 detik

---

The use of data centers is something that needs to be done to support the development of data and information that is increasingly broad and continues to grow. However, in its structure and operation, data centers have various things that must be considered to avoid various security issues and errors that can cause damage and threats to the integrity of existing data. One of the most dangerous and common attacks attacking data centers is DDOS or the Distributed Denial Of Service, according to data from Akamai, during 2020, DDOS had an increase in the volume of attacks and the variety of attacks. This is the reason why it is important to improve network security with an accurate and automated mechanism to increase effectiveness, especially in data center security with a system that monitors the flow in the network and allows monitoring of firewalls, ports, and other security configurations, to improve the existing data center network with better security. The communication experiment with the ICMP protocol shows the average latency of the three experiments with different packet numbers with 0.127 ms on the Three Tier architecture and 0.079 ms on the Spine Leaf architecture. The implementation to applicate controller systematics to perform port blocking after attack detection has a detection accuracy of 99.72% on Three-Tier architecture and 99.45% on Spine Leaf architecture. Utilization of the application layer for monitoring systems and firewall- based security configurations has effectively succeeded in supporting the Three-Tier and Spine Leaf network architectures, where the use of one detection controller that also performs the API function for the application layer will have an average delay of 5.3 seconds on the Three Tier architecture. and 5.6 seconds on the Spine Leaf architecture, whilst the use of two separate controllers for the detection process and running the API will reduce the delay on the Three Tier architecture to 0.8 seconds and on the Spine Leaf architecture to 1.1 seconds. "

"Badan Pusat Statistik BPS adalah lembaga pemerintah non kementrian yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei. Tindak lanjut dari kegiatan statistik ini harus didukung oleh sistem informasi pengolahan data yang memadai. Subdit Integrasi Pengolahan Data IPD sebagai pengembang sistem informasi di BPS harus dapat melayani pengembangan sistem informasi pengolahan data, namun saat ini layanan tersebut masih belum berkualitas.Agar dapat melakukan peningkatan kualitas layanan maka kualitas layanan saat ini harus dievaluasi. Pengukuran kualitas layanan ini dengan menggunakan dimensi kualitas metode SERVQUAL yang dimodifikasi. Dimensi tersebut meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan geographics, selanjutnya diintegrasikan dengan model Kano.Hasil dari evaluasi tersebut, dimensi Reliability dan Responsiveness mempunyai nilai gap yang paling besar. Selain itu dari 24 atribut layanan yang diukur hanya 19 atribut kualitas yang mempunyai dampak terhadap kepuasan pengguna, dimana diantaranya 15 atribut mempunyai kategori Attractive. Selanjutnya dari 19 atribut tersebut ditentukan atribut yang menjadi prioritas utama sampai dengan prioritas terakhir dalam usaha peningkatan kualitas layanan.

---

BPS Statistics Indonesia is a non ministerial government agency which has the authority to conduct statistical activities like census and survey. The follow up of these statistical activities should be supported by an adequate data processing information system. Sub Directorate of Data Processing Integration IPD as developer of information system at BPS must be able to serve development of information system of data processing, but now the service still not qualified.

In order to improve the quality of service, the current quality of service must be evaluated. Measuring the quality of this service using the quality dimension of the modified SERVQUAL method. These dimensions include tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy and geographics, then integrated into Kano model.

The results of the evaluation, the dimensions of Reliability and Responsiveness have the greatest gap value. In addition, based on the measurement results of 24 attributes, only 19 attributes that impact on user satisfaction, and 15 attributes of them have category Attractive. Furthermore, of the 19 attributes are determined attributes that become the main priority up to the last priority in efforts to improve the quality of service."

"Kebutuhan yang besar terhadap data center sebagai lokasi penyimpanan dan pemrosesan data dalam era digital saat ini telah meningkatkan pentingnya perencanaan green data center yang berkelanjutan. Namun, manajer data center masih kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah yang praktis. Tujuan dari studi ini adalah untuk membantu manajer data center dalam membuat keputusan yang terinformasi selama tahap perencanaan green data center yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi tujuh komponen kunci yang mendefinisikan green data center: tata kelola TI, infrastruktur, energi, siklus hidup peralatan, green technology, benchmarking, dan kontinuitas bisnis. Selanjutnya, studi ini memperluas analisisnya dengan menggunakan Fuzzy Analytic Hierarchy Process untuk mengevaluasi pandangan berbagai ahli berpengalaman dalam industri data center. Ketujuh komponen green data center tersebut dievaluasi satu sama lain dalam kaitannya dengan tiga kriteria keberlanjutan: dampak lingkungan, kelayakan ekonomi, dan tanggung jawab korporasi. Hasilnya, ditemukan beberapa komponen secara konsisten berada di urutan prioritas tertentu dalam beberapa skenario analisis sensitivitas. Dengan demikian, berdasarkan peringkat prioritas, manajer data center dapat mengalokasikan sumber daya dengan memberikan prioritas pada komponen-komponen tersebut sesuai dengan urutannya. Studi ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk pengembangan green data center yang berkelanjutan, dengan implikasi manajerial pada industri dan pembuat kebijakan.

---

The growing demand for data center as a location for storing and processing data in the present digital age has elevated the importance of sustainable green data center planning as a significant issue. Nevertheless, data center managers continue to encounter challenges in implementing practical measures. The objective of this study is to assist data center managers in making informed decisions during the planning phase of sustainable green data centers. Previous research has identified seven key components that define a green data center: ICT governance, infrastructure, energy, equipment lifecycle, green technology, benchmarking, and business continuity. Subsequently, the study expanded its analysis by utilizing the Fuzzy Analytic Hierarchy Process to evaluate the perspectives of various experienced experts in the data center industry.

The seven components of green data centers were evaluated against each other with regards to the three sustainability criteria: environmental impact, economic viability, and corporate responsibility. As a result, several components were consistently found to be in a specific priority order in multiple sensitivity analysis scenarios. Therefore, based on the priority rankings, data center managers can allocate resources by prioritizing those components according to their respective order. This study provides a valuable framework for the development of sustainable green data centers, with implications for both industry and policy makers."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.

The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.

According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.

This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.

This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."

"ABSTRAKSistem Call Center adalah bentuk penerapan Customer Relationship Management yang dapat meningkatkan hubungan Perusahaan dengan Pelanggan. Namun untuk membangun Sistem ini diperlukan biaya yang tinggi. Sistem Call Numbering menggunakan Platform Cloud merupakan bentuk penerapan Cloud Computing yang berfungsi menyerupai Call Center dan memerlukan biaya yang terjangkau. Dengan dibangunnya Sistem Call Numbering menggunakan Platform Cloud untuk Perusahaan Menengah Kebawah, maka hubungan dengan Pelanggan akan semakin terbina dengan baik. Karya ilmiah ini mengusulkan Pengembangan Aplikasi dan Analisis Bisnis Call Numbering berbasis Cloud. Pembangunan Sistem dilakukan menggunakan platform Web Hosting, Database Mangement System, dan Interactive Voice Response didalam Cloud dengan output berupa Aplikasi Web. Sedangkan Analisis Sistem menggunakan Tools Strategi “Samudra Biru”. Sistem Call Numbering menggunakan Platform Cloud yang telah dibangun memenuhi syarat kelayakan setelah diuji kualitasnya dengan menggunakan metode Pengambilan Data melalui Angket. Kemudian Sistem dianalisis mengunakan Tools Strategi “Samudra Biru” yang terdiri Analisis Kerangka Kerja Empat Langkah, Analisis Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan, Analisis Strategi Kanvas, Analisis Pemetaan Pioneer-Migrator-Setler, Analisis Rangkaian Strategi “Samudra Biru”, dan Analisis Tiga Tingkatan Konsumen. Hasil analisis menggunakan Tools Strategi “Samudra Biru” menyimpulkan bahwa Sistem Call Numbering menggunakan Platform Cloud memiliki keunggulan efisiensi biaya, peningkatan mobilitas, dan jaminan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan Sistem Call Center, Sistem ini juga dapat bertransformasi menjadi Call Numbering Mobile dan siap untuk dikomersialkan.

---

ABSTRACTCall Center System is a Customer Relationship Management application form which can increase the Company's relationship with the customer. However, this system is necessary to build a high cost. Call Numbering system using Platform Cloud Cloud Computing is a form of application that functions like a call center and an affordable cost. By Call Numbering System built using Cloud Platform for Midsize Company Move Down, then the relationship with the customer will be nurtured well. This paper proposes Application Development and Business Analysis Cloud based Call Numbering. System development is done using the platform Web Hosting, Database Mangement System, and Interactive Voice Response in the Cloud with output in the form of Web Applications. While the use of System Analysis Tools Strategy "Blue Ocean". Call Numbering system using Cloud platform that has been built to meet eligibility requirements after quality tested using the method of data collection through questionnaire. Then analyzed using the System Tools Strategy "Blue Ocean" which consisted Four Steps Framework Analysis, Analysis Eliminate-Reduce-Raise-Create, Canvas Strategy Analysis, Analysis Mapping Pioneer-Migrator-Setler, Analysis of Strategies series "Blue Ocean", and Analysis of Three Consumer level. The analysis using the Tools Strategy "Blue Ocean" concluded that the Call Numbering System using Cloud Platform has the advantage of cost efficiency, improved mobility, and security better than the Call Center System, this system can also be transformed into Call Mobile Numbering and ready for commercialization."

"Karya akhir ini membahas mengenai analisis kebutuhan petugas pada Chevron IBU IT Service Desk dengan menggunakan simulasi event diskrit. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi di IT Service Desk saat ini dan memberikan usulan alternatif pengelolaan layanan IT Service Desk agar mampu menangani panggilan yang masuk minimal sebanyak 90%. Metodologi dalam melakukan penelitian ini adalah simulasi event diskrit dengan menggunakan aplikasi Arena Simulation. Terdapat tiga skenario usulan dengan menambah jumlah petugas pada waktu pelayanan yang berbeda. Dari ketiga skenario yang diusulkan, skenario ketiga (menambah dua petugas pada pukul 07.00 - 16.00 dan dua petugas pada pukul 08.00 - 17.00) memberikan kinerja yang terbaik yaitu 92.81% panggilan yang masuk dapat dilayani. "

"ABSTRAKData dari konsultan Cushman and Wakefield Indonesia pada triwulan 1-2014 menyatakan bahwa tingkat hunian di shopping center strata hanya 69,1%. Kekosongan kios pada shopping center strata dirasakan akan terus meluas, hal ini menyebabkan kerugian bagi pelaku aktivitas di dalam shopping center strata terutama bagi pemilik kios. Penelitian ini mempertanyakan ?pengelolaan dan desain yang seperti apa yang bisa meminimalisir dampak dari permasalahan kios kosong pada shopping center strata? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, saya melakukan pengamatan terhadap dua bentuk desain yang berbeda pada shopping center strata, untuk lebih memahami kenapa kekosongan kios dapat terjadi dan terus berkembang di shopping center strata. Setelah memahami permasalahan kekosongan kios, tahap selanjutnya saya memakai metode kausal komparatif yaitu analisis sebab-akibat yang digambarkan ke dalam skenario pengembangan shopping center strata terhadap kondisi yang sedang terjadi.Analisis tersebut menghasilkan temuan bahwa pengelolaan sebagian jumlah kios pada shopping center strata masih lebih baik daripada tidak sama sekali, dan untuk mengatasi terbatasnya pengelolaan akibat status kepemilikan strata, maka diperlukan perjanjian serah kelola antara pemilik kios dengan pihak pengelola serta perlu adanya sifat fleksibel pada design shopping center strata, sehingga permasalahan kekosongan kios dapat diminimalisir.

---

ABSTRACT

Consultan Cushman and Wakefield Indonesia has noted that in quarter 1-2014 that the occupancy rate in shopping center strata is only 69.1%. the un-opened shop units that plague the shopping center strata in Indonesia, which gives negative impact to the shop owners and the whole shopping center. So this research have questioned ?management and design as what can minimize the impact of problems in un-opened in shopping center strata?. Early investigation reveals that the strata ownership and the layout design of the property are the reasons, which dis-allow the proper management of the shopping center. Investigation for to answer the research question about the problems are in the forms of situational development scenarios that represent intervention to the condition.

The finding of the research are: the ability to manage some of the strata shop units is better than none, and to overcome the inability to manage the strata shop units in the shopping center, it is neccesary to include the managing aggreement in the strata title and flexibility in design layout of the shopping center that makes possible to manage the shopping center properly."

"Call Center ditugaskan untuk membantu pelanggan untuk menyelesaikan permasalahan, selain itu juga Call Center salah satu cara terbaik dalam berinteraksi dengan pelanggan. Call Center bukan hanya digunakan oleh perusahaan namun juga instansi pemerintah, badan hukum dan berbagai sektor lainnya. Dari tren alokasi kode akses yang didapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 bahwa Call Center mengalami peningkatan penggunaan kode akses pusat panggilan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk melakukan proyeksi terhadap okupansi kode akses layanan Call Center untuk menghindari habisnya okupansi dikarenakan terbatasnya digit kombinasi yang dialokasikan pemerintah. Dalam penelitian ini proyeksi dilakukan untuk menentukan periode habisnya okupansi kode akses layanan Call Center, sehingga dapat melakukan mitigasi dengan melakukan pembuatan regulasi pengaturan digit kombinasi baru bagi Call Center. Hasil yang didapatkan dari perhitungan proyeksi diketahui bahwa tahun 2026 akan mengalami krisis kode akses layanan Call Center dan sepenuhnya habis pada tahun 2027. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kebutuhan pengaturan terkait dengan digit kombinasi.

---

Call Center is responsible for helping customers to solve problems and is the best way to interact with clients. It is widely used by companies, government agencies, legal entities, and other sectors. From the access code allocation trends in 2018 to 2021, the use of access codes for Call Centers has increased. Therefore, we need a way to project the maximum Call Center service access codes to mitigate the running out of occupancy due to the limited combination of digits allocated by the government. This study aims to project when the access code occupancy of the Call Center service runs out for early mitigation in the form of regulations for setting new combination digits for Call Centers. The projection calculation indicated there will be an access code crisis for the Call Center service in 2026 and will be entirely run out in 2027. From the projection of the access code expiration period and analysis carried out, new regulation related to combination digits is needed."

"Tren teknologi yang berkembang saat ini menuntut fleksibilitas dalam hal penyediaan infrastruktur, agar aplikasi dapat lebih mudah dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya yang fleksibel dan mudah untuk dikelola. Tesis ini membahas tentang evaluasi dan analisis ujicoba kinerja SDDC Kemenkeu untuk menilai kesesuaian pemanfaatan Data Center menggunakan konsep SDDC, dimana penelitian dilakukan dengan melakukan ujicoba kinerja aplikasi yang memiliki karakteristik dan spesifikasi yang sama dan dapat berjalan baik pada lingkungan virtualisasi DC maupun SDDC Kemenkeu. Perbandingan kinerja aplikasi dilakukan menggunakan indikator yang dijadikan acuan pengukuran, yaitu response time, deployment time, dan number of concurrent users. Ketiga indikator tersebut merupakan parameter yang dapat menunjukkan kualitas kinerja suatu aplikasi, yaitu seberapa baik aplikasi menyediakan layanan kepada pengguna akhir dan seberapa baik suatu aplikasi memanfaatkan infrastruktur yang mendasarinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teknologi SDDC dapat diterapkan dalam penyediaan infrastruktur dengan menggunakan sumberdaya yang fleksibel dan mudah untuk dikelola.

---

The current technological trends demand flexibility in the provision of infrastructure, so that applications can be more easily developed using resources that are flexible and easy to manage. This thesis discusses the evaluation and analysis of Ministry of Finance SDDC performance tests to assess the suitability of Data Center utilization using the SDDC concept, where research is conducted by testing application performance that has the same characteristics and specifications and can run well in the DC and SDDC virtualization environments of the Ministry of Finance. Comparison of application performance is done using indicators that are used as reference measurements, namely response time, deployment time, and number of concurrent userss. These three indicators are parameters that can indicate the quality of an application's performance, namely how well the application provides services to end users and how well an application utilizes the underlying infrastructure. The results of the study indicate that SDDC technology can be applied in infrastructure provision by using resources that are flexible and easy to manage."

"Banyaknya penyalahguna narkotika yang ditempatkan di Lapas menjadi tantangan sendiri bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi bagi mereka. BNN sebagai leading sektor pelaksanaan P4GN dan Kemenkumham sebagai instansi pelaksana perlu bersinergi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar dapat menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinergi yang terjalin antara BNN dan Kemenkumham dalam upaya rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas, dan bagaimana kendala sinergi dan penyelenggaraan layanan rehabilitasi di Lapas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu teori sinergi, konsep pemasyarakatan, dan rehabilitasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sinergi antara BNN dengan Kemenkumham dalam upaya rehabilitasi narkotika di Lapas sudah terjalin sejak lama, namun bersifat dinamis. Adapun faktor yang mempengaruhi sinergi tersebut adalah anggaran, kebijakan pimpinan, dan kebijakan pemerintah. Pada awalnya BNN dan Kemenkumham bekerja sama menginisiasi program rehabilitasi di Lapas namun sejak BNN menghentikan dukungan anggaran ke Lapas, Kemenkumham berinisiatif melanjutkan program tersebut dengan menggunakan anggaran sendiri. Sinergi masih banyak bersifat prosedural dan administratif namun terbatas dalam hal implementasinya sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengakomodasi sinergi tersebut, dukungan anggaran, sarana prasarana, peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi, supervisi, monitor dan evaluasi yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di Lapas.

---

The large number of narcotics abusers placed in prisons is a challenge for the National Narcotics Agency (BNN) and the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in meeting their rehabilitation needs. BNN as the leading sector in the implementation of P4GN and the Ministry of Law and Human Rights as the implementing agency need to synergize in efforts to rehabilitate narcotics abusers in prisons to reduce the prevalence of narcotics abuse nationwide. The purpose of this study was to find out the synergy that exists between BNN and the Ministry of Law and Human Rights in the rehabilitation of narcotics prisoners in prisons, the obstacles to synergy and the implementation of rehabilitation services in prisons. This study uses qualitative methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Researchers used several theories and concepts in this study, namely the theory of synergy, the concept of correctional, and rehabilitation.

The results of this study found that the synergy between BNN and the Ministry of Law and Human Rights in narcotics rehabilitation efforts in prisons has existed for a long time, but the policies are dynamic. The factors that influence the synergy are the budget, leadership policies, and government policies. At first BNN and Kemenkumham worked together to initiate rehabilitation in prisons, but since BNN stopped budget support to prisons, Kemenkumham has taken the initiative to continue the program with its own budget. Synergies are still mostly procedural and administrative in nature but limited in terms of implementation. Policies needed to accommodate these synergies are budget support, infrastructure, capacity building for rehabilitation officers, supervision, monitoring and evaluation that can optimize the implementation of rehabilitation in prisons."