Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mengatur bahwa notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. Pada kenyataannya, terdapat notaris pengganti yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang notaris pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang melanggar mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan tersebut dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa akibat dari kelalaian notaris NA dan ER, maka Akta pernyataan keputusan rapat beserta turunannya tersebut menurut putusan pengadilan tidak berkekuatan hukum. Artinya, akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun pertanggungjawaban notaris secara perdata adalah ganti kerugian atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, secara pidana dengan dasar pelanggaran atas Pasal 264 kitab undang-undang hukum pidana, dan secara administrasi adalah berupa teguran dan pemberhentian sebagaimana terdapat pada Pasal 16 ayat (11) undang-undang jabatan notaris.

---

The provisions in Article 1 point 3 of law number 2 of 2014 concerning the position of a notary stipulate that a notary is to be appointed as a notary to appoint a notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a notary. Article 16 paragraph (1) of the notary position law states that notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of parties in legal actions. In fact, there are notaries who are not in accordance with their obligations as regulated in the notary position law. One such example is found in the East Jakarta District Court number 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, which is a lawsuit against the law against a substitute notary who made a statement on the decision of the foundation builder meeting which violated the implementation of the meeting as stipulated in the articles of association. the foundation and resulted in the deed being null and void. The research method used is a normative juridical approach with the application of laws and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that as a result of the negligence of notaries NA and ER, the deed of decision statement and its derivatives according to the court's decision has no legal force. That is, the action is considered never existed. Non-civil liability is compensation for lawsuits against the law, criminally based on violation of Article 264 of the criminal code of law, and administratively in the form of warnings and restrictions as contained in Article 16 paragraph (11) of the law on the position of a notary."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara di bawah tangan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan. Metode penelitian dengan bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dengan eksplanatoris, dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya.

---

The cancellation of the Statement of Meeting Resolutions by the Court because of false information inputted by the appellants/claimant in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) at the hands of committed without the knowledge of the Notary, which is contained in Court Decisions Number 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk. The problem raised in this research are about the analysis of the validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions and the Notary's responsibility for the Deed which was declared null and void by the Court. The method of this research is normative juridical research. This research is explanatory, with a qualitative approach method. The results of this research are, that the validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions is declared legally invalid and has no binding legal force and is void with all legal consequences and the responsibility of the Notary for the Deed of Statement of Meeting Resolution made by him."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris L Pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data adalah metode pendekatan kualitatif, Hasil Penelitian adalah Dengan Putusan Pengadilan Negeri Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPSLB batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT seperti ahli waris yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) melakukan RUPS LB. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas berdampak pada Para Ahli Waris saham mereka hanya mendapat harta warisan saham dari si pewaris sebesar jumlah saham yang nilainya sesuai Modal Dasar Perusahaan yang tercatat dalam DPS atas nama si pewaris, sehinnga jumlah saham yang mereka dapat terdelusi akibat Pelepasan saham Portopel oleh Perseroan.

---

This Thesis discusses about the Decision of Meeting Resolutions Deed (PKR) made by Notary L based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) held by the heirs of shareholders, in which the PKR Deed was considered as null and void by the District Court decision. The problems examined in this Thesis are the legal implication of the Decision of Meeting Resolutions Deed made by Notary L after the District Court decision and the impact of the District Court decision towards the heirs of shareholders. The form of research in this paper is normative juridical research with document study data collection method. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing the data is a qualitative approach. The results of the study are with the District Court decision, the Decision of Meeting Resolutions Deed based on Extraordinary General Meeting of Shareholders is considered as null and void because it does not fulfill the provisions in the Company Law such as the heirs who does not registered in the Register of Shareholders (DPS) to conduct the RUPS LB. And the decision of the West Jakarta District Court above affects the heirs in which they only obtain the shares inheritance from the testator in the amount of shares whose value is in accordance with the Companys Authorized Capital recorded in the DPS on behalf of the testator, therefore the amount of shares that they get can be deluted due to the release of portopel shares by the Company. "

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuatkan akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

---

A notary under the authority to make a deed of meeting decision, is obliged to examine whether the information and documents used as the basis for making the deed is already in accordance with the provisions of the law, so that the deed will not cause issues to the parties, the notary itself as well as the third parties. As in the case studied in this thesis, the deed of the decision of foundation trustees meeting made by the notary is declared invalid and has no legal force by a court decision, because the invitation to the meeting of trustees is declared not in accordance with the discussed agenda, and the meeting of trustees has no authority to dismiss the chairman of the trustees from the position. The issues discussed in this thesis are regarding the validity of the foundation trustees meeting which the invitation is not in accordance with the agenda of the meeting, and the legal consequences of the deed of meeting decisions made based on the trustees meeting. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory research type. The result of this research concludes that the meeting invitation is in accordance with the meeting agenda and the foundation trustees meeting held were in accordance with the statutory provisions, which leading to a result of the meeting's decision is valid, so it should not cause legal consequences against the notary deed made based on the meeting. The suggestion in this thesis is that a Notary should be able to provide legal counselling and carefully ensure with the parties related to the content of the decision, before making a deed of meeting decision, so that there are no differences of will that can lead to legal problems that can occur in the future which will have an impact on the parties and the reputation of the Notary itself."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas jabatannya harus mengikuti kaidah tertulis, Peraturan tertulis Notaris ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sedangkan PPAT ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018. Notaris dianggap lalai dalam segala perbuatan melawan hukum, sedangkan lalai diartikan sebagai ketidaksengajaan, padahal tidak semua kasus hukum yang terjadi pada notaris merupakan ketidaksengajaan. Perbuatan melawan hukum juga bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaksan perbedaan terkait ketidaksengajaan dan kesengajaan, sehingga sanksi hukumnya tidak memiliki perbedaan diantara keduanya. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian berfokus pada norma hukum positif berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan Notaris X dan PPAT Y tidak bisa dikatakan lalai, melainkan kesengajaan. Pada kasus terkait Notaris X tidak melaksanakan tugas jabatannya, seharusnya dibuat akta hutang piutang, namun pada akhirnya Notaris X membuat akta PPJB. PPAT Y, dalam membuat AJB tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akibat dari kelalaian Notaris X dan PPAT Y dapat dikenakan sanksi dari segi administrasi ketentuan tertulis, sanksi perdata terbukti memenuhi unsur PMH, dan pidana sebagai pembantu dari tindakan PMH.

---

Notaries and Land Deed Officials are obligated to follow established principles in their official duties, guided by written regulations such as the Notary Job Law, Notary Code of Ethics, Government Regulation Number 24 of 2016, and Ministerial Regulation Number 2 of 2018. Notaries are often accused of negligence, interpreted as unintentional, but not all cases involve unintentional actions; intentional elements can lead to wrongful acts. The lack of differentiation in legal sanctions between unintentionality and intentionality is due to the Civil Code. To address this issue, a doctrinal research method was employed, focusing on positive legal norms from secondary sources. Findings suggest that the actions of Notary X and PPAT Y are intentional rather than negligent. Notary X's failure to fulfill duties resulted in the non-creation of a debt agreement, opting for a PPJB deed. PPAT Y intentionally created an AJB without one party's knowledge. Consequences of their actions may lead to administrative, civil, and criminal sanctions."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby). Permasalahannya mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta perikatan jual beli dan sertifikat yang dihilangkannya, serta tanggung jawab pemegang protokolnya. Bentuk penelitian ini yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 65 UUJN. Apabila terdapat konflik terhadap akta yang dibuatnya, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Kemudian pada saat penyerahan protokol notaris juga harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan protokol notaris agar terhindar dari konflik yang dapat muncul dikemudian hari. 

---

ABSTRACT

---

This thesis discusses the role of Substitute Notaries in the drafting of Land Purchase Agreement Deeds (Study of District Court Decisions Number 0019/Pdt.G/ 2016/PN.Sby). The problem concerns the responsibility of the Substitute Notary to the deed of sale and purchase agreement and the certificate it has lost, as well as the responsibility of the protocol holder. The form of this research is normative juridical, with analytical descriptive type. The results of this study conclude that the Substitute Notary is responsible for every deed he makes based on Article 65 UUJN. If there is a conflict with the deed he made, criminal, civil and administrative liability can be held accountable. Then, when the notary protocol is surrendered, it must also be accompanied by an official report on the submission of the notary protocol to avoid conflicts that may arise in the future.

"