Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, sertipikat sebagai produk pendaftaran tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah masih dapat dibatalkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah, perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang pencatatan peralihan haknya dibatalkan, dan tanggung jawab kantor pertanahan dan PPAT atas dibatalkannya sertipikat hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis adalah kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah sebagai alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, apabila terdapat bukti sebaliknya maka sertipikat dapat dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang pencatatan peralihan haknya dibatalkan belum didapatkan oleh pemegang sertipikat hak atas tanah, karena berdasarkan sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia sertipikat dapat dibatalkan tanpa tanggung jawab dari pemerintah. Selanjutnya kantor pertanahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang sertipikat hak atas tanah apabila pencatatan peralihan hak atas tanahnya dibatalkan. Pejabat dalam kantor pertanahan hanya dapat diberikan sanksi administratif apabila saat menjalankan jabatannya terbukti melakukan tindakan maladministrasi dan apabila ada gugatan dari pihak ketiga, maka tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi pejabat sebagai individu. Sedangkan PPAT apabila dalam pelaksanaan jabatanya telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila syarat ini tidak dipenuhi PPAT dapat dikenakan sanksi administratif.

---

Land registration aims to provide legal certainty and legal protection to land rights certificate owners. However, even though land registration has been carried out in accordance with the provisions in the regulations, the certificate as a product of land registration obtained by the owner of land rights can still be cancelled. The issues raised in this study are about the legal force of land rights certificates, legal protection for certificate owners whose registration of transfer of rights is cancelled, and the responsibility of the land office and PPAT for the cancellation of land rights certificates. To answer these problems, a normative juridical research method with research type of problem identification is used. The result of the analysis is that the legal force of a certificate of land rights in the land registration system in Indonesia is strong evidence as long as it cannot be proven otherwise, if there is evidence to the contrary, the certificate can be cancelled. Legal protection for certificate owners whose registration of transfer of rights has been cancelled has not yet been obtained by land rights certificate owners, because based on the negative publication system with positive tendencies adopted by Indonesia, certificates can be cancelled without any responsibility from the government. Furthermore, the land office is not responsible for the losses suffered by the land rights certificate owner if the registration of the transfer of land rights is cancelled. Officials in the land office can only be given administrative sanctions if while carrying out their positions it is proven that they have committed acts of maladministration and if there is a lawsuit from a third party, then the responsibility is borne by the official as an individual. Meanwhile, if the PPAT fulfills the material and formal requirements, it cannot be held accountable, but if these conditions are not met, the PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian bahwa penerapan sistem publikasi positif di Indonesia perlu untuk segera dilakukan guna dapat menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, namun tetap harus melalui berbagai macam penyesuaian dan persiapan, seperti halnya sumber daya manusia dan teknologi yang akan diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia ke depannya.

---

The implementation of a negative-positive publication system in Indonesia often leads to legal issues, such as land disputes, overlapping of customary land, land conflicts between the government and private entities, or land conflicts between the government and the community. In contrast, in other countries, such as Australia, land certificates serve as indisputable and absolute proof. This is because Australia follows the Torrens system in its land registration. With this system, changes are not possible unless the resulting certificate is obtained through forgery or fraud. The research used a doctrinal research method with a comparative approach. The findings suggest that the implementation of a positive publication system in Indonesia is necessary to ensure legal certainty for landholders but requires various adjustments and preparations, including human resources and technology."

"

Pendaftaran tanah di Indonesia jika dilihat dalam penerapan sistem publikasinya tidak memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Diberikannya sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya kesempatan untuk diajukan keberatan atau gugatan terhadap terbitnya sertipikat. Tidak adanya jaminan atas kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, menyebabkan data yang disajikan dalam buku tanah bermakna ganda, bisa dipercaya sebagai data yang benar dan bisa sebaliknya. Persoalan tentang penjaminan kebenaran data yang disajikan adalah menjadi lingkup dari sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Dijaminnya kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercatat dalam sertipikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistem publikasi negatif bertendensi positif sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bisa dikatakan sebagai bentuk kontra produktif dari tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan memberikan perlindungan hukum. Adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan dan gugatan terhadap penerbitan sertipikat, menjadi kelemahan yang nyata dari sistem publikasi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu berlakunya sistem publikasi negatif bertendensi positif saat ini, dirasakan perlunya melakukan suatu pergerakan untuk menuju kearah sistem publikasi positif, untuk mewujudkan kepastian hukum serta pemberian perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertipikat. Saran yang dapat disampaikan adalah perlu dibangunnya political will dari pemerintah untuk merubah suatu sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang sudah berlangsung sejak lama. Sepatutnya, Negara sebagai otoritas yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keberlakuan dari sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.

 

---

Registration of land in Indonesia if it is viewed in the implementation of the publication system does not provide a guarantee of certainty and legal protection to the owner of the land rights. The granting of certificate as a proof of land rights, pursuant to Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, provides an opportunity to submit an objection or lawsuit against the issuance of a certifiate. The lack of assurance of the correctness of the data that presented in the certificate, causing the data that presented on the land book are ambigous, untrustworthy as the correct data and vice versa. The main issue of ensuring the truth of the data that presented, is the scope of the publication system in land registration. Ensuring the correctness of the data presented in the certificate can be regarded as a real form of the legal certainty and legal protection granted by the State to the land owners whose names are listed in the certificate. The research method used in this research is normative juridical research, with research typology is explanatory, and the data used in this research is secondary data. This study concluded that, the negative publication system with positive tendency as explained in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, can be regarded as a form of counter-productive from the purpose of the implementation of land registration that is to guarantee the certainty and provide the legal protection. There is still an opportunity to raise objections and a lawsuit against the issuance of a certificate, in fact that become a real weakness of the current publication system. Hence, the enactment of the negative publication system with positive tendency nowadays, it is necessary to make a move towards the positive publication system, to ensure the legal certainty and to provide the legal protection to the owner of land rights whose name is listed in the certificate. Suggestions that can be delivered is the need to build a political will from the government to change the publication system in land registration that has been going on since long. Appropriately, the State as an authority granted by the law to carry out land registration activities, is fully responsible for the truth and the validity of the certificate as a proof of land rights.

"

"Indonesia dan Tasmania sama-sama menggunakan sistem Torrens dalam sistem pendaftaran tanahnya. Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Dengan adanya sertipikat dan buku tanah membuktikan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Tasmania sama-sama menggunakan sistem Torrens. Walaupun Sistem Torrens diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia dan Tasmania, namun dalam pelaksaannya sistem Torrens yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem Torrens yang berlaku di Tasmania. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan sistem Torrens di Indonesia dan Tasmania dan apakah dengan diterbitkan sertipikat dalam pendaftaran tanah pertama kali memberi jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan data sekunder sebagai data hukum. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sistem Torrens yang berlaku di Indonesia dan Tasmania mempunyai beberapa persamaan salah satunya adanya sertipikat dan buku tanah sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Tetapi walaupun sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan tanah hal ini belum tentu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut. Sistem publikasi yang digunakan masing-masing negara sangat mempengaruhi hal ini, dimana Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif sedangkan Tasmania menggunakan sistem publikasi positif. Di Indonesia sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang bersifat kuat sedangkan di Tasmania sertipikat merupakan tanda bukti yang bersifat mutlak hal ini dapat dilihat dalam pengaturan hukum tanah di Indonesia yaitu UUPA, PP 24 Tahun 1997, PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan dalam pengaturan hukum tanah Tasmania yaitu Land Title Act 1980.

---

Indonesia and Tasmania alike use the Torrens system of land registration system. In initial land registration certificate is proof of ownership of their land rights. With the certificate and land book proves that the land registration system in Indonesia and Tasmania alike use the Torrens system. Although the Torrens system of land registration system applied for the first time in Indonesia and Tasmania, but the implementation is applicable Torrens system in Indonesia is different from the Torrens system prevailing in Tasmania. This raises the problem is how to setup the Torrens system in Indonesia and Tasmania and whether the certificate is published in the land registry first give legal certainty for rights holders. This writing method Normative study with secondary data as legal data. The data obtained were analyzed using a qualitative approach.

The results showed that the Torrens system settings that apply in Indonesia and Tasmania has some similarities among them their certificates and land book as proof of land ownership. But even if the certificate is proof of land ownership does not necessarily provide legal certainty for the rights holder. Publishing system used each country greatly affect this case, where the Indonesian system uses positive tendency negative publicity while Tasmania using the system of positive publicity. In Indonesia, the certificate is proof of land rights is strong, while in Tasmania certificate is proof of the absolute nature of this case can be seen in the legal regulation of land in Indonesia, UUPA, PP 24.1997, PMNA / Head of BPN No. 3 of 1997 and in Tasmania is the land law regulation the Land Title Act 1980."

"ABSTRAKSecara global terdapat dua macam sistim publikasi dalam pelaksanaanpendaftaran tanah pertamakali, yaitu pertama sistim publikasi negatif danyang kedua adalah sistim publikasi positif. Indonesia adalah negara yangmemilih sistim publikasi negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya,sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari pasal 19 Undang-Undang Nomer5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenaljuga dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Walupun Indonesiatidak menganut sistim publikasi negatif secara murni, namun demikianprinsip perlindungan terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalahkonsep utama dari sistim publikasi negatif. Sebagaiman sistim publikasinegatif ini dipengaruhi oleh asas nemo plus juris yaitu dimana seseorangtidak dapat mengalihkan sesuatu lebih dari apa yang dimilikinya. DalamUUPA pengaturan lebih detail mengenai pendaftaran tanah diatur dalamPeraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitupenyempurna dari Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalahpenelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Tujuan penelitian inidilakukan adalah untuk melakukan study banding antara PP no 10 tahun1961 tersebut dengan PP no 24 tahun 1997 tersebut. Yang hasilnyamenghubungkan pengujian atas kekonsitensian sistim publikasi negatifdalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertamakali. Dimana ditemukanbahwa ternyata tidak terdapat konsistensi dalam PP no 24 tahun 1997tersebut terhadap sisitim publikasi negatif tersebut yang diberlakukan diIndonesia. Sebagaimana hal ini dapat dilihak dari adanya putusan atas kasussengketa tumpang tindih hak atas tanah Komplek Ex Mabes TNI yangdiangkat dalam penelitian. Dimana hakim dalam pengadilan tidak dapatmenjalankan rumusan Ps.32 ayat (2) PP no 24 tahun 1997 tersebut, namunmembatalkan Sertifikat Hak Pakai yang walaupun sudah dikeluarkan kuranglebih 10 tahun sebelum diajukan gugatan untuk pertama kalinya.PP tersebut selain tidak sejalan dengan UUPA tidak juga sejalan denganPs.1320 ? Ps.1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dimanamerumuskan ketentuan yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya,karena perjanjian atau ikatan adalah batal jika tidak terjalin kesepakatanantara kedua belah pihak atau karena adanya suatu kesalahan atau paksaandidalamnya. Dengen demikian PP ini tidak dapat dilaksanakan secaraeffektif sebagaimana peraturan ini tidak diindahkan oleh hakim dalampraktek peradilan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan kasus tersebut

---

ABSTRACTGlobally, there are two kinds of publication systems in the implementation of the first land registration, which are, negative publication system and positivepublication system. Indonesia is the country that selects negative publicationsystem in the implementation of its land registration, as it can be seen fromArticle 19 of Act Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian or alsoknown as the Agrarian Basic Law (Undang Undang Pokok Agraria /UUPA).Even though Indonesia does not purely practice negative publication system, the protection principle of the actual rights holder is the main concept of thenegative publication system. This negative publication system is influenced bynemo plus juris basis in which a person cannot transfer anything more than what he has. In UUPA, more detail setting concerning land registration is stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that is a complement of the Government Regulation No. 10 of 1961 on LandRegistration. Method used in this research is normative literature research. Theaim of this research is to conduct a comparative study between the Government Regulation No. 10 of 1961 and Government Regulation no 24 of 1997, which result connects the testing on consistency of negative publication system in the implementation of first land registration. It is found that there is no consistency in Government Regulation no 24 of 1997 with negative publication system that is applicable Indonesia. As it can be seen from the decision in disputes case of overlapping land rights in ex Mabes TNI Complex raised in the research. Judgein court cannot run formulation of Article 32 clause (2) of the GovernmentRegulation no 24 of 1997, surprisingly, he cancels Use Rights Certificate whichis although it had already issued approximately more than for 10 years before itis filed a lawsuit for the first time. in addition to The Government Regulationthat does not in line with UUPA, it also does not in line with Article1321 ?Article 1337 of Indonesian Civil Code to formulate the provisions protecting theactual right holders, it is because agreement or bonding shall be canceled if there is no agreement exists between the parties or because the existence of a fault or force therein. Therefore, this Government Regulation cannot be implemented effectively as this rule was ignored by the judge in the judicial practice, it can be seen in the decision of the case"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut. Dalam kasus yang diteliti, akta jual beli tidak dihadiri dan ditandatangani oleh pemilik. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif terhadap pihak yang beritikad baik dan tanggung jawab PPAT atas jual beli yang memuat unsur pemalsuan.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil analisis adalah sistem publikasi negatif yang bertendesi positif pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1356 K/Pdt/2021 telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak beritikad baik yakni pemilik sah melalui perlindungan hukum represif dengan dihapuskannya sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena AJB yang mendasari penerbitan sertipikat tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh majelis hakim. Dengan demikian terbukti bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif telah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pemilik sebenarnya. PPAT yang membuat AJB tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi, karena telah menimbulkan kerugian bagi pemilik dan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan verifikasi para pihak sehingga terhindar dari manipulasi fakta yang diajukan para pihak. Pemilik seharusnya melakukan proses pencatatan pendaftaran tanah sesegera mungkin setelah melakukan penandatanganan akta jual beli.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) are public officials authorized to make authentic deeds regarding land rights. In making the Sale and Purchase Deed (AJB), one must pay attention to the legal requirements of the sale and purchase so as not to cancel the sale and purchase deed. One is regarding a person's authority to sell or buy the land. In the case studied, the sale and purchase deed was not attended to and signed by the owner. The problem raised in this research is the protection of the negative publication system with a positive tendency towards the party with good faith and PPAT's responsibility for buying and selling that contains counterfeiting elements. A normative juridical legal research method with an explanatory type was used to answer this problem. The analysis result is that a negative publication system with a positive tendency in the case of Supreme Court Decision No. 1356 K/Pdt/2021 had provided legal protection to the party with good faith, namely the rightful owner, through repressive legal protection by the abolition of the Certificate of Ownership that the National Land Agency had issued because the AJB which underlies the issuance of the certificate was declared invalid by the panel of judges. Thus, it is proven that the negative publication system with a positive tendency has realized justice, legal certainty, and benefits for the actual owner. The PPAT that made the AJB can be held accountable for civil and administrative matters because they had caused losses to the owner and may be subject to temporary suspension. The advice that can be given is that in carrying out its duties and authorities, PPAT should verify the parties to avoid manipulation of the facts submitted by the parties. The owner should carry out the land registration process immediately after signing the deed of sale and purchase."

"

Produktivitas publikasi riset dosen menjadi salah satu kriteria utama yang digunakan untuk menunjukkan prestasi suatu perguruan tinggi. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang dapat memengaruhi produktivitas publikasi riset dosen di Indonesia. Riset terdahulu (Hedjazi & Behravan, 2011) menggambarkan bahwa faktor individu dan dukungan institusi berperan penting dalam pertumbuhan riset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pencapaian individu, karakteristik individu, dan karakteristik institusi terhadap produktivitas publikasi riset. Produktivitas publikasi riset diukur berdasarkan jumlah dan bobot publikasi dosen pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dengan penyebaran kuesioner kepada 250 dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) UNIVERSE. PTN UNIVERSE merupakan PTN ternama di Indonesia yang memiliki tujuan menjadi universitas berbasis riset. Hasil pada penelitian ini adalah pencapaian individu dan karakteristik institusi merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas publikasi riset dosen.

---

The productivity of academic staff publications is one of the main criteria used to show the achievements of a university. This research discuss about factors influencing academic staffs publication productivity in Indonesia. Previous research (Hedjazi & Behravan, 2011) shows that individual factors and institutional support had an important role in research growth. The objective of this research is to examine the influence of individual achievements, individual characteristics, and institutional characteristics towards research publication productivity. The research publication productivity is measured by amount and weight of academic staffs publication in the year of 2015, 2016, 2017, and 2018. This research is using a quantitative approach with survey method, the questionaires are distributed to 250 permanent academic staffs which having the position of Lector, Associate Professor, and Professor in the Public University (PTN) UNIVERSE. The PTN UNIVERSE is a leading university in Indonesia which is to become a research-based university. The result of this research which is an individual achievements and institutional characteristics are having a positive and significance influence towards academic staffs publication productivity.

"

"Menulis merupakan kegiatan intelektual pustakawan yang banyak memberikan manfaat bagi pustakawan. Pustakawan adalah tenaga profesional perpustakaan yang dituntut untuk senantiasa mengembangkan protensi diri dan profesinya secara berkelanjutan. Melalui publikasi/karya tulis, nama pustakawan akan selalu dikenal dan dikenang oleh masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) konsep teori yang terkait dengan status dan eksistensi profesi pustakawan Indonesia melalui publikasi bidang kepustakawanan; 2) kondisi publikasi/karya tulis pustakawan Indonesia; (3) upaya memotivasi pustakawan untuk menulis dan menghasilkan karya tulis; dan (4) literasi informasi pustakawan dan masyarakat Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif, yang bersumber dari studi literatur dan hasil pemikiran, pengalaman, pengamatan penulis sebagai pustakawan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pustakawan untuk rajin dan gemar menulis, serta memberikan pengetahuan kepada pustakawan bahwa karya tulis dapat meningkatkan status dan eksistensi profesi pustakawan Indonesia."

"ABSTRAKtesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang notaris saat pemeriksaan atau peradilan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatan untuk merahasiakan minuta kata atau surat-surat yang melengkapi akta tersebut. dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adakah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan lampiran-lampirannya telah isampaikan oleh penggugat dalam pemeriksaan an peradilan. artinya pemohon akta kepada notaris berkenan membuka isi akta itu dalam peradilan."

"ABSTRAK. Skripsi ini mengenai kajian terhadap Katalog Dalam Ter_bitan (KDT) Indonesia. KDT ditetapkan sebagai program di Indonesia sejak tahun 1985. Perpustakaan Nasional telah ditunjuk sebagai pelaksana dan koordinator pembuatan KDT Indonesia. Masih ada bebera_pa penerbit membuat sendiri KDT untuk terbitannya. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Perpusta_kaan Nasional melaksanakan kerjasama ini, bagaimana pener_bit-penerbit di Indonesia mengikutinya serta untuk mengeta_hui sampai dimana keseragaman KDT Indonesia tercapai. Penelitian dilaksanakan pada penerbit-penerbit Karuni_ka Universitas Terbuka, lnti Idayu Press dan penerbit Balai Pustaka. Pembuatan KDT Perpustakaan Nasional dipakai sebagai arahan pokok pembuatan KDT Indonesia. Setelah data-data diperoleh dari sampel yang telah ditentukan, dilakukan analisa hasil penelitian dan akhirnya dida_pat kesimpulan dari skripsi ini sehingga dapat diketahui ba_gaimana Perpustakaan Nasional melaksanakan pembuatan KDT dii_kuti oleh penerbit-penerbit di Indonesia dan terdapatnye pengatalogan KDT Indonesia yang belum seragam, walaupun keti_dakserasian itu hanya dalam hal-hal.yang kurang prinsip atau pada formal pengetikannya saja."