Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Google AdSense telah memberlakukan klausula perjanjian yang menyalahgunakan posisi dominannya berdasarkan Case AT.40411 di Uni Eropa. Skripsi ini membahas mengenai tindakan penyalahgunaan posisi dominan dengan memberlakukan klausula khusus dalam perjanjian yang dilakukan oleh Google AdSense dalam Case AT.40411 Google v Eruopean Commission ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan Indonesia, serta penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap potensi penyalahgunaan posisi Dominan oleh Google AdSense Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam peranjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan posisi dominan yang telah terjadi dalam European Commission Case AT.40411 jika ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Eropa dan Indonesia, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh Google Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi pustaka yuridis normatif. Dalam penerapan Treaty on the Functioning of the European Union dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tindakan yang Google lakukan telah termasuk sebagai penyalahgunaan posisi dominan, baik jika ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa, mau pun di Indonesia. Terdapat pula potensi atas terjadinya kasus serupa yang di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, KPPU perlu untuk melakukan pengawasan dan penggalian informasi kepada Google Indonesia, dan jika terdapat pelanggaran yang serupa, KPPU dapat mengenakan sanksi kepada Google Indonesia karena tindakannya yang telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

Google AdSense has imposed a treaty clause abusing its dominant position under Case AT.40411 in the European Union. This thesis discusses the abuse of dominant position by imposing a special clause in the agreement made by Google AdSense in Case AT.40411 Google v Europe Commission in terms of business competition law in the European Union and Indonesia, as well as the application of Law no. 5 Year of 1999 which can be carried out by the KPPU against the potential abuse of the Dominant position by Google AdSense Indonesia through the application of a special clause in the agreement. This study aims to analyze cases of abuse of dominant position that has occurred in the European Commission Case AT.40411 when viewed from the Business Competition Law in Europe and Indonesia, as well as to analyze the efforts that can be made by KPPU in implementing Law no. 5 Year of 1999 on the potential abuse of dominant position by Google Indonesia through the implementation of a special clause in the agreement. This research is research that uses a normative juridical literature study. In the application of the Treaty on the Functioning of the European Union and Law no. 5 Year of 1999, the actions taken by Google have included abuse of their dominant position, both from the perspective of business competition law in the European Union and Indonesia. There is also the potential for a similar case to occur in Indonesia which can be categorized as a violation of Law no. 5 Year of 1999. In this case, KPPU needs to supervise and extract information on Google Indonesia, and if there is a similar violation, KPPU may impose sanctions on Google Indonesia for its actions that have violated Law no. 5 Year of 1999."

"Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki angka penggunaan internet paling tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berkembang pesatnya fenomena YouTuber  di Indonesia ini membuat profesi ini banyak diminati oleh kalangan pada era digitalisasi saat ini. Demikian dikatakan karena, penghasilan dari Youtuber yang didapat dari Youtube ini dikategorikan kedalam objek pajak penghasilan. Skripsi ini membahas dua  pokok permasalahan. Pertama mengenai Bagaimana pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber? Dan kedua, Bagaimana skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan dari hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki oleh Youtuber?. Penelitian ini diakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber. Serta untuk mengetahui skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki Youtuber. Pada hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa pengaturan pajak mengenai kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada akun Youtuber ini disamakan dengan pengiklanan yang dillakukan pada umumnya.

---

Indonesia is one of the countries with the highest internet usage rates and tends to increase every year. The rapid development of  the Youtuber phenomenon in Indonesia has made this proffesion in great demand by the people in the current digitalization era. As stated because, the income from Youtuber obtained from Youtube is categorized into the object of income tax. This thesis discusses two main issues. First abaout the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber? And second, how is the colletion scheme and tax deduction from revenue from the advertising done by Google Adsense on the content that owned by Youtuber. This research was carried out using normative juridical methods. The purpose of this study was to determine the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber. And to find out the collection scheme and withholding tax from advertising revenue made by Google Adsense on content owned by coutuber. The results of this study will show that the tax regulation regarding advertising activities carried out by Google Adsense on a Youtuber account is likened to advertising that is done in general."

"Pada tahun 2020 Google memberlakukan Kebijakan Pembayaran untuk layanan Google Play yang mensyaratkan pengembang aplikasi yang menawarkan pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play untuk menggunakan Google Play’s Billing System (GPBS) sebagai metode pembayaran transaksi tersebut. GPBS menetapkan tarif layanan terhadap pengembang aplikasi mulai dari 15% - 30% setiap tahunnya. Kebijakan tersebut menerima respon dari komisi pengawas persaingan usaha di dunia seperti KPPU di Indonesia dan CCI di India. KPPU menduga Google melakukan penyalahgunaan posisi dominan, tying, dan praktik diskriminasi. Pada bulan September 2022 KPPU mulai melakukan penyelidikan terhadap Google. Di sisi lain, CCI pada bulan September 2022 telah mengeluarkan order terhadap Google yang menyatakan bahwa Google melanggar Section 4 Competition Act 2002 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan Pasal 25 UU No. 5/1999 terhadap Kebijakan Pembayaran Google Play dan bagaimana perbandingan penegakan hukum oleh KPPU dengan CCI terhadap Kebijakan Pembayaran Google Play. Sehingga KPPU dapat mengambil pengalaman dari penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh CCI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Google berpotensi melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UU No. 5/1999 karena melakukan praktik membatasi pasar dan pengembangan teknologi terhadap pengembang aplikasi dan payment aggregator.

---

n 2020 Google enforce a Payment Policy for Google Play services which requires application developers who sell digital products and services within applications distributed on Google Play to use Google Play’s Billing System (GPBS) as a payment method for such transactions. GPBS sets a service fee starting from 15% - 30% annually. This payment policy received responses from various competition commissions in the world, some of which are KPPU from Indonesia and CCI from India. KPPU suspected that Google practices abusing dominant positions, tying and discrimination. In September 2022, KPPU has conducted an investigation into Google. On the other hand, in September 2022 CCI has issued an order to Google on violation of the Competition Law. CCI stated that Google had carried out abuse of dominant position by violating Section 4 of Competition Act 2002. By using normative juridical research methods, this paper analyze how Article 25 of Law No. 5/1999 is implemented concerning alleged violations of a dominant position against Google Play’s Payment policy and compares the law enforcement by KPPU and CCI in relation to Google Play Payment. Thus, KPPU can take experience from the law enforcement that has previously been carried out by CCI. Based on research conducted, Google has the potential to violate Article 25 paragraph (1) letter (b) of Law No. 5/1999 because it limits market and technology development against application developers and payment aggregators. "

"Organisasi internasional memiliki berbagai klasifikasi, salah satunya dibedakan menurut sifat supranasional dan intergovernmental. Organisasi internasional yang bersifat supranasional dan intergovernmental memiliki perbedaan dalam beberapa hal, termasuk dalam pengambilan suara untuk pengambilan keputusan, organisasi internasional yang bersifat intergovernmental seperti halnya organisasi internasional pada umumnya, memerlukan suara bulat dalam pengambilan keputusan, sedangkan organisasi internasional yang bersifat supranasional menggunakan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan, hasil dari pengambilan keputusan tersebut mengikat negara anggotanya. Uni Eropa sebagai organisasi internasional memiliki sejarah yang panjang sejak pembentukannya, selain itu Uni Eropa juga memiliki perbedaan dengan organisasi internasional lainnya, karena sejak awal Uni Eropa dibentuk sebagai organisasi supranasional. Hal tersebut selanjutnya mempengaruhi berbagai hal, salah satunya mengenai pengambilan keputusan dalam Uni Eropa. Skripsi ini berusaha memaparkan permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, sehingga menghasilkan data deskriptif-analitis yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Pada kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam Uni Eropa terkait dengan institusi-institusi yang berwenang serta pengambilan suara yang digunakan. Uni Eropa selain mengenal pengambilan suara secara bulat, juga mengenal pengambilan suara menggunakan suara terbanyak, dan sejak berlakunya Traktat Lisbon semakin banyak bidang-bidang yang diputuskan berdasarkan suara terbanyak, dalam mekanisme Uni Eropa dikenal sebagai qualified majority voting (QMV).

---

International organizations are classified in numerous ways, depending on the purpose for which the classification is being made, for instance the distinction between intergovernmental and supranational organizations. Intergovernmental and supranational organizations have different characteristics, including in the decision making process. Intergovernmental organization enjoys the unanimous approval from all members to adopt a decision, which is different in supranational organization, majority voting is become the main system. European Union as an international organization has supranational characteristics for the very first time, which take an effect on several things and decision making process in particular.

This thesis explains how that matters perform in juridical-normative method. At the conclusion, the decision making process always related to the institution's power and the voting system. However, the European Union recognizes not only unanimity, but also qualified majority voting (QMV) as the voting system which is needed in many areas, especially after the Lisbon Treaty 2007 came into force."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump yang memindahkan kedutaan mereka dari Tel-Aviv ke Yerusallem sekaligus mengakui kedaulatan Israel terhadap kota tersebut memicu ketegangan dan instabilitas politik internasional. Kebijakan dan pengakuan tersebut ditentang oleh komunitas internasional yang menganggapnya sebagai penghianatan terhadap kesepakatan dunia menyangkut status Yerusallem sebagai corpus separatum dan dengan demikian dituding menghianati upaya perundingan damai yang seharusnya melibatkan kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina (two state solution). Tanpa terkecuali Uni-Eropa selaku sekutu mereka juga mengecam tindakan pengakuan tersebut dan menghimbau komunitas dunia untuk tetap berpegang pada solusi dua negara. Namun tindakan Uni-Eropa itu sendiri selaku suatu organisasi supranasional nampaknya memiliki kesulitan tersendiri yang diakibatkan oleh terdapatnya beberapa negara anggota yang justru ingin mengikuti langkah Amerika untuk mengakui dan memindahkan kedutaan mereka menuju Yerusallem. Hal ini kemudian berdampak pada upaya Uni-Eropa untuk bangkit menjadi suatu kekuatan besar (great power) dalam panggung internasional terkhususnya dalam kapasitas mereka memainkan peran mereka menjaga tatanan dan ketertiban dunia internasional (Timur-tengah) sesuai dengan konsep great power management English school.

 

Kata Kunci: Pengakuan; Amerika; Uni-Eropa; Negara Anggota; Power; Tatanan & Ketertiban Dunia; English School

---

United States policy under the leadership of President Donald Trump who moved their embassy from Tel-Aviv to Yerusallem while recognizing Israel's sovereignty over the city triggered tensions and instability in international politics. The policy and recognition were opposed by the international community who considered it a betrayal of the world agreement regarding Yerusallem's status as a corpus separattum and thus accused of betraying the efforts of peace negotiations that should involve both parties namely Israel and Palestine (two state solution). Without exception, the European Union as their ally also condemned the act of recognition and called on the world community to stick to the two-state solution. But the EU action itself as a supranational organization seems to have its own difficulties caused by the presence of several member countries who want to follow America's steps to recognize and move their embassy to Yerusallem. This then had an impact on the efforts of the European Union to rise to become a great power on the international stage especially in their capacity to play their role in maintaining the international order and order (Middle-East) in accordance with the great power management concept of English school.

 

Keywords: Recognition; America; European Union; Member State; Power; World Order; English School

"

"Qualcomm melakukan praktik predatory pricing dengan menjual 3 (tiga) jenis baseband chipset kepada Huawei dan ZTE yang merupakan 2 (dua) pelanggan penting dalam pasar baseband chipset UMTS dengan tujuan untuk mengeliminasi Icera yang merupakan pesaing utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan penerapan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dalam memutus tindakan predatory pricing oleh Qualcomm dan penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia jika kasus predatory pricing serupa dengan yang dilakukan oleh Qualcomm terjadi di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian karya tulis ini adalah Yuridis-Normatif dengan meninjau putusan European Commission Case AT.39711 dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa European Commission telah tepat dalam menggunakan hukum persaingan usaha di Uni Eropa untuk memutus kasus predatory pricing oleh Qualcomm yang terbukti melakukan praktik predatory pricing untuk 3 (tiga) jenis baseband chipset-nya pada periode Juli 2009-Juni 2011 dan jika kasus tersebut terjadi di Indonesia, maka termasuk ke dalam praktik predatory pricing serta terdapat perbedaan pengenaan denda antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Saran yang dapat diberikan adalah lebih diawasinya proses kegiatan usaha, ditaatinya prinsip persaingan usaha, serta Indonesia dapat memberikan opsi price-cost test lainnya agar dapat dicapai hasil yang lebih akurat dan diterapkannya denda dengan mempertimbangkan jumlah keuntungan pelaku usaha.

---

Qualcomm practices predatory pricing by selling 3 (three) types of baseband chipset to Huawei and ZTE which are 2 (two) important customers in the UMTS baseband chipset market, with the aim of eliminating Icera, which is Qualcomm's main competitor. This study was conducted with the aim of knowing the exactness of the application of European Union's competition law in deciding predatory pricing practice by Qualcomm and the application of Indonesia competition law if predatory pricing cases similar to those carried out by Qualcomm occur in Indonesia. The form of research used in conducting this research paper is juridical-normative by reviewing the decision of European Commission Case AT.39711 and the regulation regarding Indonesia and European Union competition law. The results show that European Commission has been right in using the European Union competition law to decide on the predatory pricing case by Qualcomm which was proven to have practiced predatory pricing for the 3 (three) types of baseband chipset in the period of July 2009-June 2011 and if the case is occured in Indonesia, it is included in the practice of predatory pricing but only for one type baseband chipset in the period of July 2010-March 2011 and there is a difference in the imposition of fines between Indonesia and European Union competition law. Suggestions that can be given are more supervised of business processes, adherence to the competition principle, and Indonesia can provide other price-cost test options in order to achieve more accurate results and fines taking by considering the amount of profit earned by undertaking."