Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia. Selain itu, guna melihat apakah pengaturan green bond di Indonesia sudah dapat membantu meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di Indonesia, dilakukanlah perbandingan hukum terkait pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia dengan Singapura dan Jepang. Dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu bagaimanakah pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian insentif green bond di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dan Jepang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia belumlah dapat meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan, sedangkan peraturan pemberian insentif green bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan Jepang telah berhasil meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di negaranya masing-masing. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah dapat memberikan insentif dari segi moneter atau fiskal dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah dapat memberikan pemberian insentif green bond dalam skema subsidi atau pengurangan biaya-biaya wajib untuk mendapatkan label “green” sebagaimana yang telah dijalankan oleh Singapura dan Jepang.

---

This research is made to show about the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market. Moreover, to find out whether green bond regulations in Indonesia have been able to significantly increase the development of green bonds in Indonesia, a law comparison is done in this research regarding the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Singapore’s and Japan’s Capital Market. In this research, there are two research questions, consisting of how is the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market and how is the comparison regarding Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers between in Indonesia’s Capital Market and Singapore’s and Japan’s Capital Market. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that the regulation regarding green bond incentives in Indonesia has not been able to significantly increase the development of green bonds. Meanwhile, the regulation regarding granting green bond incentives issued by the governments of Singapore and Japan have succeeded in significantly increasing the development of green bonds in their countries. Recommendations from this research are the government can grant incentives from a monetary or fiscal perspective by coordinating with relevant ministries/agencies and the government can grant green bond incentives in a subsidy scheme or reduce mandatory costs to get a "green" label as has been implemented by Singapore and Japan."

"Perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendanaan yang memadai yang salah satunya diperoleh dari Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/EBUBL (Green Bond) yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun demikian, ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond mendorong terjadinya praktik greenwashing, yaitu promosi ramah lingkungan yang menyesatkan dan tidak didasari oleh upaya yang substantif untuk mewujudkan klaim ramah lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum bagi investor EBUBL dari risiko praktik greenwashing. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dugaan praktik greenwashing yang terjadi dalam pasar Green Bond umumnya meliputi dua jenis, yaitu sin of lesser of two evils serta decoupling behavior, dan didorong oleh ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond. Praktik greenwashing dalam pasar Green Bond menimbulkan berbagai akibat bagi para pemangku kepentingan, mulai dari investor, penerbit/Emiten, pemerintah, hingga masyarakat serta berdampak bagi lingkungan itu sendiri. Perlindungan hukum bagi investor EBUBL meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif utamanya meliputi perlindungan yang terkandung dalam syarat-syarat penerbitan EBUBL, sementara perlindungan hukum represif utamanya meliputi pengenaan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang terkait, serta terkandung dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017.

---

Environmental protection requires adequate funding, one of which is obtained from Environmentally Sound Debt Securities/Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) which is currently regulated in Financial Services Authority Regulation (FSAR/POJK) Number 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Sound Debt Securities (Green Bond). However, the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects encourages the practice of greenwashing, which is a misleading promotion of environmental friendliness and is not based on substantive efforts to realize these green claims. This research aims to find out how legal protection for Green Bond investors from the risk of greenwashing practices. Using the juridical-normative method, this study found that the alleged greenwashing practices that occur in the Green Bond market generally include two types, namely the sin of lesser of two evils and decoupling behavior, and are driven by the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects. Greenwashing in the Green Bond market has various consequences for its stakeholders, ranging from investors, issuers, governments, to the community and has an impact on the environment itself.Legal protection for Green Bond investors includes two types, namely preventive and repressive. Preventive legal protection mainly includes the protection contained in the terms of issuance of Green Bond, while repressive legal protection mainly includes the imposition of sanctions contained in the relevant Law, as well as contained in POJK Number 60/POJK.04/2017."

"Polusi atau emisi gas rumah kaca merupakan salah satu hal sumber eksternalitas negatif bagi lingkungan. Peningkatan emisi akan berdampak pada peningkatan suhu yang berakibat pada perubahan iklim. Salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah sektor transportasi.  Transisi menuju penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Perpres 55/2019 bertujuan untuk mempercepat implementasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Kendaraan listrik dianggap tidak menimbulkankan polusi dalam penggunaannya. Namun, di sisi lain penggunaan kendaraan listrik berpotensi menimbulkan leakage effect dari sektor transportasi terhadap emisi di sektor pengadaan listrik.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak ekonomi dan lingkungan akibat permintaan listrik yang merupakan derived demand dari kendaraan listrik. dengan menggunakan analisis environmentally extended input-output (EEIO). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total output perekonomian Indonesia berpotensi mengalami peningkatan hingga Rp 636 Miliar akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Pada sektor transportasi penggunaan kendaraan listrik dapat berpotensi mengurangi emisi hingga 76.982 Ton CO2. Tetapi leakage effect yang dihitung dari tambahan emisi sektor pembangkit listrik sebesar 92.863 TonCO2 dari total emisi dan hasil perhitungan EEIO 156.709 TonCO2. Jadi, pengurangan emisi sektor transportasi akibat penggunaan kendaraan listrik lebih kecil dibandingkan emisi yang muncul dari kegiatan ekonomi terutama di sektor pembangkitan listrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi leakage effect akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik meskipun memiliki potensi yang besar dalam pengurangan emisi sektor transportasi.  

---

Pollution is a source of negative externality for the environment. Increasing emissions will follow by the increase of global temperature that impacts climate change. The transportation sektor is one of the most significant contributors to emission production. The transition to the usage of electric vehicle (EV) is an alternative solution to reduce greenhouse gas emissions because it has zero emissions. The Indonesian government has been aiming to raise the usage of EV through fiscal and non-fiscal incentives through regulation in Perpres 55/2019. However, there's a potential leakage effect of emission increase in the activities of generating electricity. Even electric vehicles are considered to be zero emissions. This study aims to quantify the economic and environmental impact of increasing electricity demand by increasing the use of electric vehicles using environmentally extended input-output analysis. The results find that economic output will increase to Rp 636 billion as the effect of the increasing electricity demand. The emission of transportation sector will have a potential decrease to 76.982 Ton CO2. Unfortunately, Electricity generation sector emission will potentially increase to 92.863 Ton CO2 and also the total emission will increase to 156.709 Ton CO2e. The results shows that leakage effect occur after the increase of electric vehicle usage in Indonesia even the EVs have a huge pontential to reduce emission in transport sector."

"Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses "go public". Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka (disclosure) dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab. Dalam menjalankan profesinya konsultan huku memiliki tanggung jawab yang terus menerus tidak saja kepada emiten atau penjamin akan tetapi juga kepada masyarakat penanam modal (investor)."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Salah satu pencerminan dari hutan untuk konservasi adalah hutan kota. Dewasa ini, hutan kota di DKI Jakarta telah banyak berkurang karena dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan di luar fungsi konservasi. Hutan kota UI sebagai bagian dari hutan kota DKI Jakarta pun tidak luput dari pemanfaatan untuk kegiatan pemanfaatan tersebut, salah satu kegiatan pemanfaatan yang terjadi di wilayah hutan kota UI adalah pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi terkini dan praktek pengelolaan hutan kota, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang memiliki laju pembangunan yang sangat pesat, serta mengetahui kemungkinan dampak yang terjadi atas pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia yang memanfaatkan hutan kota. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut metode analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut sifatnya adalah kombinasi antara penelitian deskriptif dan evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemanfaatan hutan kota bagi kepentingan di luar fungsi konservasi diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tersebut ditujukan bagi kepentingan-kepentingan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan yang ada dan terjaganya tujuan serta fungsi hutan kota. Di lain sisi, meskipun telah disetujui oleh berbagai pihak yang berwenang memberikan izin, pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan justru sebagian besar peraturan perundangan-undangan yang terkait pemanfaatan hutan kota untuk kepentingan di luar fungsi konservasi telah terlanggar.

---

One of the implementations of forest for conservational function is reflected by the existence of urban forests. Nowadays, urban forests in DKI Jakarta have been depressively decreased by the high number of various developments for non-conservational purpose. It does also happen with UI urban forest, as parts of Jakarta urban forests. UI Integrated Faculty Club is known for being progressively established in the UI urban forest area.

This study aims to figure out the recent condition and management of urban forests, especially in DKI Jakarta as a rapidly developing city. Another purpose of this study is to identify the possible impacts that might arise from the establishment of UI Integrated Faculty Club in the urban forest area. By the research type, analytical method, application and research-nature; this study categorized as normative juridical, qualitative, problem-focused, and descriptive-evaluative study.

The result shows that the urban forest utilizations in non-conservational function area are allowed provided that the utilization is performed in purposes that are allowed by the prevailing laws and regulations and the function and purpose of urban forest are still maintained. However, aside from the fact that the establishment of UI Integrated Faculty Club has obtained approvals from relevant authorities, yet this study found there are some misappropriations of such establishment to most law and regulations regarding the utilization of urban forest in non-conservational function area."

"Penelitan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pembentukan kader konservasi di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data dari observasi, dokumentasi dan infomian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang terkait, dokumentasi terhadap laporan tertulis dan observasi lapangan. Pemeriksaan terhadap data didasarkan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kriteria kepastian. Kegiatan analisis data berupa mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan program berupa aspek Manusia (Human) ketentuan persyaratan untuk masyarakat sasaran program dapat dipenuhi, penyelenggaraan kegiatan program lebih berkesan sebagai kepentingan administratif, kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar sangat menentukan efektifitas program ini. Aspek Sumberdaya (Material) secara ekonomis program ini diharapkan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini adalah (bentuk dan cakupan) kegiatan menyesuaikan pada dana/biaya yang tersedia, panitia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mobilisasi perlengkapan cukup efektif. Aspek Gagasan (Ideational) pemetaan terhadap harapan melakukan perubahan dalam jangka pendek, menengah .dan panjang belum cukup jelas, rancangan program disusun dengan komposisi materi mencakup hal-hal yang menurut persepsi penyelenggara dibutuhkan dan dianggap penting, model pengajaran andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan bersifat memberi contoh dan disertai dengan sistem insentif yang memadai bagi tindakan yang mendukung, untuk mencapai tujuan konservasi, harus dipikirkan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat. Proses pelaksanaan mencakup aspek rencana intervensi yang dipersiapkan terlalu berat dan sulit untuk dapat dikerjakan secara optimal. Aspek program sebagaimana adanya berupa mekanisme penetapan kader mengingkari prinsip partisipatoris.Kesimpulan menunjukkan bahwa proses kegiatan program sudah sesuai dengan kondisi normatif, pembentukan kader konservasi dilakukan dalam jenjang atau tingkatan, Panitia kader konservasi selalu berasal dari tenaga struktural dan fungsional, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan merupakan pihak paling berkepentingan dengan kegiatan program. Dana program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan pendidikan tidak mengakomodasikan kebutuhan dan persoalan lapangan, fasilitas sudah tercakup dalam pembiayaan, pertengkapan disiapkan sebelumnya bekerjasama dengan mils kerja Balai Taman Nasional Tanjung Puling. Filosofi yang dianut adalah melakukan perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku ke arah positif. Kurikulum dirancang dengan mengacu pada kebutuhan normatif, kegiatan didominasi oleh model paedagogi, kompetensi dan onentasi administratif yang terlalu kuat menjadi kendala upaya mefakukan perubahan, keterikatan masyarakat secara ekonomis, kultural maupun spritual harus menjadi fokus tindakan konservasi, upaya intervensi terlalu banyak yang dibebankan pada kader konservasi.Faktor yang mempengaruhi berhasilnya program antara lain adanya permainan yang bertemakan konservasi, adanya keseriusan Balai Taman Nasional Tanjung Puling memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi, pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, adanya dukungan masyarakat menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam kegiatan di lapangan.Sedangkan untuk saran, penulis merekomendasikan beberapa butir, diantaranya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kader konservasi, tingkatan kader konservasi yang jelas, kebutuhan pendidikan yang compentence based. Waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan waktu libur untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa."

"Menghilangnya ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ciri dari munculnya masalah kerusakan di lingkungan pesisir pantai. Hilangnya hutan bakau ini yang sebagian besar dikonversi menjadi lahan tambak ikan dan udang merupakan cerminan dari faktor-faktor yang saling terkait seperti sistem kepemilikan dan model pengelolaan. Untuk menghindari semakin rusaknya wilayah pesisir dan juga untuk mengembalikan kelestariannya, banyak usaha ditempuh oleh berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi atau individu lain yang memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir. Tesis ini berangkat dan upaya-upaya tersebut di atas, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang langsung bersentuhan dan hidup di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan. Dengan mengambil kasus Tongke-tongke yang terletak di pesisir kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, penulis berusaha memperlihatkan bagaimana wilayah pesisir yang dulunya hancur oleh abrasi berhasil diselamatkan dengan usaha penanaman bakau oleh penduduk sekitarnya, yang bekerja sebagai nelayan dan mencari nafkah di laut. Secara detail penulis juga memperlihatkan bagaimana lingkungan fisik yang ada disiasati untuk dapat ditanami bakau, bagaimana hubungan pekerjaan kenelayanan dengan keberhasilan penanaman, dan motivasi apa yang membuat penduduk begitu giat melakukan penanaman terus menerus hingga kini. Akan diperlihatkan pula bagaimana hubungan kekerabatan yang mendasari modal sosial (social capital) yang mengarah ke terjadinya kerjasama dapat memberi dukungan terhadap upaya penanaman. Sejauh mana kerjasama tercipta dan dalam konteks apa saja, juga termasuk dalam pembahasan di sini. Fokus utama tesis ini adalah menyoroti bagaimana institusi sosial yang diciptakan penduduk nelayan Tongke-tongke mendukung keberhasilan usaha mereka menyelamatkan wilayah pesisir, dan mengembalikan ekosistem hutan bakau. Dengan menggunakan konsep institusi sosial Ostrom beserta prinsip-prinsip pengembangannya, penulis berusaha memperlihatkan proses penciptaan institusi tersebut sampai akhirnya dapat disepakati penduduk. Konsep Bourdieu mengenai struktur objektif dan teori schema dan Strauss dan Quinn juga digunakan untuk melihat perkembangan dari institusi yang tercipta. "

"Salah satu setu yang dimiliki Kota Depok adalah Setu Rawa Besar yang berlokasi di pusat Kota. Kondisi kawasan Setu Rawa Besar dari tahun ke tahun semakin menurun kondisi fisiknya, misalnya luas perairannya menyusut akibat pengurugan, pembangunan tempat pemukiman dan tingginya tingkat pencemaran, baik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitarnya maupun industri skala rumahan yang berlokasi disekitar setu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data tentang partisipasi masyarakat sekitar setu dalam pelaksanaan konservasi beserta hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang diperoleh melalui para informan. Pemilihan informan dilakukan dengan "purposif" yang terdiri atas pengurus lembaga, tokoh masyarakat dan wakil yang bermukim di tiga RW, masing-masing RW 14, 20 dan 13. Kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik "in-depth interview" dan studi dokumentasi, sehingga saling melengkapi dan dapat menangkap fenomena sosial sebagai bentuk jawaban yang diberikan informan.Upaya "pelestarian lingkungan" yang pernah dan telah dilakukan berbagai pihak dengan berbagai kegiatan melalui penyadaran masyarakat akan arti penting konservasi, namun disayangkan dalam prakteknya kegiatan yang diklaim sebagai kegiatan "pelestarian lingkungan" tersebut hanya sebatas pada kegiatan proyek padat karya dan pelaksanaan bakti sosial pembersihan setu yang hanya bersifat seremonial saja tanpa adanya kegiatan yang berkelanjutan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan "konservasi" tersebut disinyalir kurang mendapat respon dan partisipasi aktif secara penuh dari masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa rangkaian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi secara umum dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama bersifat edukatif, yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye, aksi bersih kawasan, penghijauan, pelatihan konservasi untuk anak usia sekolah dan pembenahan TPA sampah. Kegiatan yang bersifat edukatif mempunyai tujuan memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat akan tujuan diselenggarakannya kegiatan konservasi lingkungan di Setu Rawa Besar. Partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam kegiatan ini masih terbilang minim, sedangkan bentuknya berupa sumbangan tenaga, pemikiran dan materi, mengingat sasaran dari kegiatan ini adalah warga yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang bermukim di sekitar setu . Para partisipan diberi layanan berdasarkan rancangan dan aturan kegiatan yang diselenggarakan. Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini Iebib didominasi oleh generasi muda, alasannya mereka lebih mudah menerima pemikiran dan masukan dari pihak Iuar. Dibandingkan dengan warga maupun generasi orang tuanya yang secara umum lebih sulit rnenerima pemikiran dari luar, atau biasa disebut "primitif ' atau kampungan. Kaum muda yang ikut berpartisipasi dibentuk agar dapat mempengaruhi pola pikir keluarga maupun lingkungan di sekitar tempat tinggalnya berdasarkan pengetahuan yang didapat setelah mengikuti kegiatan konservasi.Bentuk kedua bersifat rekreatif, yaitu lomba dayung perahu atau kano. Kegiatan yang bersifat hiburan selalu ramai diikuti oleh peserta yang ikut berpartisipasi, hal ini sesuai dengan asumsi bahwa hiburan dan rekreasi berlaku bagi segala kelas dan golongan masyarakat. Minat warga yang ingin mengikuti kegiatan tersebut terlihat semenjak penyusunan rencana kegiatan lomba tersebut baru dirancang, mereka turut serta semenjak penyusunan acara lomba, pelaksanaan dan penutupannya. Partisipasi yang terjalin melebihi partisipasi pada kegiatan yang bersifat edukatif (bentuk pertama). Kualitas partisipasi yang lebih baik terlihat dari cara berpartisipasi, partisipan yang dapat menyumbangkan pemikiran maupun dana terutarna dari warga yang tergolong mampu, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan partisipan yang hanya dapat memberikan sumbangan tenaga saja.Pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan konservasi di Setu Rawa Besar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, meliputi faktor komunikasi, faktor kepemimpinan dan faktor pendidikan. Penjabarannya adalah sebagai berikut : (a) Faktor komunikasi, kurangnya komitmen dalam menjaga kelestarian Iingkungan setu dapat pula disebabkan oleh adanya kecemburuan antar warga sekitar setu terhadap usaha "pengaplingan" wilayah perairan setu untuk budidaya perikanan yang dilakukan oleh warga yang tergolong mampu namun berdomisili jauh dari Setu. (b) Faktor kepemimpinan, masyarakat sekitar setu didominasi oleh pendatang sehingga sangat heterogen Dalam kondisi demikian akan sulit memunculkan sosok pemimpin yang dapat dijadikan panutan karena sebagian dari mereka tidak mau mengakui pemimpin yang tidak berasal dari golongannya walau telah mempunyai kemampuan dan dedikasi terhadap masyarakat Iuas sekalipun. (c) Faktor pendidikan, pendidikan formal yang rendah masih mendominasi masyarakat di sekitar Setu Rawa Besar. Kondisi yang demikian mengakibatkan mereka mempunyai pengetahuan yang minim mengenai pentingnya kegiatan pelestarian Iingkungan, sehingga didikan para orang tua kepada anak- anaknya sedikit sekali menjangkau nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.Berdasarkan ringkasan hasil penelitian tersebut, maka disarankan untuk mencoba membangun relasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait dengan program pelestarian lingkungan, misalnya Dinas Pertanian, PU Pengairan, Lingkungan Hidup dan Iainnya, sehingga diharapkan pemerintah Kota Depok akan Iebih peduli terhadap upaya perlindungan aset-aset lingkungan yang dimilikinya. Kegiatan konservasi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kegiatan apapun yang diselenggarakan dilingkungan masyarakat sekitar setu haruslah sedapat mungkin memiliki nilai ekonomis jika ingin melibatkan atau partisipasi dari masyarakat setempat. Hal yang mendasarinya adalah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan dan dilator belakangi pula oleh pola hidup yang kurang peduli, baik terhadap sesama warganya maupun terhadap kelestarian lingkungan hidupnya sendiri."