Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Asset Life Cycle Management (Schumann and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap ; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

---

This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schumann and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) coordination meeting about asset management beetween regional financial and asset management agencies (BPKAD) and Regional Apparatus Organizations (OPD); v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."

"ABSTRAKSalah satu aplikasi e-Government yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik. Terdapat dua jenis pengadaan langsung yang dapat dilaksankan melalui aplikasi SIMPeL, yaitu pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan pencatatan pembelian untuk pembelian dengan menggunakan kuitansi. Aplikasi ini dibangun secara internal dengan pengembangan secara bertahap. Dalam pengembangan aplikasi SIMPeL, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan belum memiliki dokumen perencanaan maupun cetak biru yang baik. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi SIMPeL untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa dan perubahan kebijakan internal Kementerian Keuangan terkait pengelolaan sistem informasi. Pada saat ini aplikasi SIMPeL membutuhkan perbaikan dari sisi proses bisnis untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perbaikan dari sisi teknis yang berkaitan dengan bahasa pemograman yang digunakan aplikasi sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan pengembangan SIMPeL dengan menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) terbatas untuk tahapan requirement pada fase inception dan elaboration. Dari penelitian ini, dihasilkan dokumen artifak kebutuhan aplikasi SIMPeLyang terdiri dari Requirement Management Plan, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, dan Glossary. Kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 fitur utama, dan 35 use case.

---

One e-Government application developed by the Ministry of Finance to support bureaucratic reform is the Direct Procurement Management Information System (SIMPeL). This application began to be built in 2013 with the aim to facilitate the direct procurement process electronically. There are two types of direct procurement that can be carried out through the SIMPeL application, namely direct procurement with Work Order (SPK) and recording of purchases for purchases using receipts. This application is built internally with gradual development. In developing the SIMPeL application, the Bureau of Management of State Property and Procurement does not yet have a good planning document or blueprint. This has become an obstacle in the development of the SIMPeL application to adjust to changes in procurement policies and changes in internal policies of the Ministry of Finance related to information systems management. At this time the SIMPeL application requires improvements in terms of business processes to adjust to applicable regulations and improvements in technical terms relating to the programming language used by the application is not in accordance with the standards set by the Ministry of Finance. This research designs the specification of the development needs of SIMPeL using the Rational Unified Process (RUP) method is limited to the requirements phase in the inception and elaboration phases. From this research, requirement analysis artifact documents that produced consisted of Requirement Management Plans, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, and Glossary. The requirements generated from this research consisted of 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 main features, and 35 use cases"

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."