Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil penelitian ini yaitu (i) pada penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup ditemukan penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang mengakibatkan RUPS diputus tidak sah dan batal yang terdapat pada beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia, seperti tidak adanya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, akuntabilitas perseroan yang tidak terpenuhi akibat tidak jelas fungsi, dan kewenangan antar pengurus, pelanggaran syarat keabsahan RUPS sebagaimana telah diatur UUPT 2007, sehingga prinsip responsibilitas yakni kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku tidak terpenuhi, terdapat juga penyimpangan prinsip independensi yakni pengurus perusahaan yang tidak objektif dalam memberikan keputusan RUPS, dan kesetaraan serta kewajaran, pemegang saham minoritas dirugikan akibat putusan RUPS yang tidak melibatkan mereka, dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum agar syarat formil RUPS dapat dipenuhi dan secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

---

In holding the General Meeting of Shareholders (GMS), the company is guided by the principles of Good Corporate Governance, the management of the company must pay attention to the legality of the GMS. Otherwise, the principles of good corporate governance will not be fulfilled. It is intended thus the company in holding the GMS can create a good corporate management system and there are no deviations from the principles of Good Corporate Governance. This research discusses about: (i) How the deviations of the principles of Good Corporate Governance in the holding of the GMS based on several decisions of the district courts in Indonesia; and (ii) the roles and responsibilities of a notary in the application of the principles of Good Corporate Governance. This research is normative juridical research and uses secondary data accompanied by an explanatory research typology. The results of this study are (i) in several district court decisions in Indonesia, deviations from the principles of Good Corporate Governance were found which resulted in the holding of the GMS being declared invalid and void, such as the absence of information disclosure in the financial statements, incomplete accountability of the company due to unclear functions, and authority between management, violation of the requirements for the legality of the GMS as regulated in the Law Number 40 of 2007 about Company Law thus the principle of responsibility is not fulfilled, company management who are not objective in making the decisions of the GMS, and equality and fairness that are not felt by minority shareholders because the GMS decisions are detrimental to them, and (ii) notary can use the obligation to provide legal counseling and eventually the formal requirements of the GMS can be fulfilled and able to indirectly help the company to minimize deviations from the principles of Good Corporate Governance."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Good Corporat Governance (GCG) dalam upaya menekan kasus korupsi di PTPN III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber wawancara adalah pegawai instansi pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, dan Divisi Manajemen Risiko pada PTPN III. Dokumen yang digunakan adalah Kebijakan Anti Korupsi dan Pencucian Uang Perusahaan dan dokumen-dokumen terkait tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berperan dalam menekan kasus korupsi di PTPN III melalui peran KPR dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko perusahaan termasuk risiko korupsi, peran AI yang optimal termasuk dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi, peran pengawasan oleh Dekom seperti yang dituangkan dalam Board Manual dan implementasnya yang melibatkan komite-komite di bawah Dekom, keberadaan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, serta keberadaan dan implementasi Whistleblowing System (WBS). Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan GCG dalam upaya menekan potensi korupsi, penelitian ini merekomendasikan agar PTPN III melaksanakan pelatihan anti korupsi minimal 6 bulan sekali, mengintegrasikan pendeteksian korupsi dengan evaluasi pembukuan dan keseluruhan transaksi, melaksanakan pertemuan rutin Dekom dan manajemen puncak dilakukan 3 bulan sekali, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dilakukan 6 bulan sekali, serta memberikan pilihan kepada calon pelapor WBS untuk melaporkan secara anonim. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan wawancara dengan tiga orang staf serta tidak berhasil memperoleh dokumen pendukung lain, sehingga berpotensi membatasi kedalaman analisis dan menimbulkan bias.

---

This thesis discusses the evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to suppress corruption cases in PTPN III. This research is qualitative research with a descriptive design. Data collection in this study was carried out by interview and documentation methods. The interviewees were agency employees at the Corporate Secretariat Division, Internal Audit Division, and Risk Management Division at PTPN III. The documents used are the Company's Anti-Corruption and Money Laundering Policy and documents related to corporate governance. The results of the study show that the implementation of GCG plays a role in suppressing corruption cases in PTPN III through the role of KPR in increasing the effectiveness of corporate risk management including corruption risk, the optimal role of AI including in detecting and preventing acts of corruption, the role of oversight by the Board of Commissioners as outlined in the Board Manual and its implementation which involves committees under the Board of Commissioners, the existence and implementation of anti-corruption and money laundering policies, and the existence and implementation of the Whistleblowing System (WBS). To further increase the effectiveness of GCG implementation to suppress potential corruption, this study recommends that PTPN III carry out anti-corruption training at least every 6 months, integrate corruption detection with evaluation of accounting and overall transactions, hold regular meetings of the Board of Commissioners and top management once every 3 months, conduct socialization of anti-corruption and money laundering policies once every 6 months, and provide the option for prospective WBS reporters to report anonymously. The limitations of this study were that only interviews were conducted with three staff members and failed to obtain other supporting documents, thus potentially limiting the depth of analysis and causing bias."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

---

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.

"

"Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik.

---

Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG."

"Pemegang saham sebagai pemilik dari suatu perseroanterbatas memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturanperundang-undangan. Hak-hak dimaksud antara lain memintadiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasabagi pemegang saham yang memiliki minimal sepuluh persendari seluruh jumlah saham Perseroan. Ternyata dalam tataranpelaksanaannya tidak selalu mudah untuk dapat melaksanakanhak dimaksud. PT. Semen Gresik Tbk. sebagai pemilik 99,99%saham di PT. Semen Padang yang telah meminta kepada DireksiPT. Semen Padang untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dengan agenda mengganti Direksi danKomisaris PT. Semen Padang tidak diterima, karena alasanalasanyang tidak cukup berdasar. Padahal bila merujukkepada Undang-Undang No.1 tahun 1995 terutama pasal 66 danpasal 67 serta Anggaran Dasar PT. Semen Padang, terlihatbahwa alasan yang diajukan untuk mengganti direksi dankomisaris telah cukup kuat. Ketika kemudian permohonanserupa diajukan ke Pengadilan Negeri Padang agar dapatdiizinkan untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa sendiri permohonan ini ditolak. Mahkamah Agungsebagai muara terkhir penegakan hukum di Republik inisetelah menerima permohonan kasasi dari PT. Semen GresikTbk. akhirnya mengabulkan permohonan tersebut karenamenurut Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padang telah salahmenerapkan hukum. Apabila dasar permohonan PT. Semen GresikTbk. dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good CorporateGovernance dari Organization for Cooperation andDevelopment (OECD), dapat disimpulkan bahwa selain sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidangperseroan terbatas, permohonan tersebut juga telah sesuaidengan prinsip-prinsip corporate governance. PutusanMahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Semen Gresik Tbk.selaku pemegang saham mayoritas diharapkan dapat menjadipreseden yang baik bagi iklim penanaman modal di Indonesia"

"Tesis ini membahas mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN yang dilakukan melalui kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan wakil negara dalam kekayan negara yang dipisahkan. Ketentuan dasar mengenai BUMN pada dasarnya diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa perbedaan interpretasi terhadap kewenangan Menteri BUMN dalam mengelola BUMN yang termasuk dalam koridor ranah hukum privat sering kali dipandang sebagai ranah hukum publik dan dikaitkan dengan keuangan negara. Peraturan yang sudah ada sebelumnya kerap dipahami dengan interpretasi yang berbeda sehingga menghambat kemajuan BUMN dalam berkembang secara profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh Penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengelolaan BUMN sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai RUPS dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penulis berpendapat bahwa Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan seperti layaknya perusahaan swasta. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara eksplisit, norma tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk lebih bertindak profesional yang mampu meningkatkan daya saing dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN.

---

This thesis discusses the implementation of good corporate governance in BUMN which is carried out through the authority of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders and Representatives in State Assets Seperated. The basic provisions regarding BUMN are basically regulated in Law no. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several different interpretations of the authority of the Minister of BUMN in managing BUMN which are included in the corridor of the realm of private law which is often seen as the realm of public law and is associated with state finances. Pre-existing regulations are often understood with different interpretations, thus hampering the progress of BUMN in developing professionally. This research is a normative juridical research by means of library research which is conducted on primary and secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through this research are knowing that the management of BUMN should be carried out by the Minister of BUMN as a GMS by applying the principles of good corporate governance. The author argues that the Minister of BUMN has the authority to manage BUMN as separated state assets like private companies. Based on Law No. 19 of 2003, the development and management of BUMN is no longer based on the APBN system, but is based on the principles of a healthy company. Explicitly, this norm encourages the government through the Ministry of BUMN to act more professionally."

"Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian anak perusahaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulannya adalah diperlukan tata kelola perusahaan dalam bentuk sistem pengendalian anak perusahaan yang tertuang padasuatu kebijakan dan diberlakukan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan

---

The relationship between parent and subsidiary always poses the risk of violating the principle of separate entity and disparity in the objectives of the parent and subsidiary. This then becomes a question of how good governance is in the relationship between the parent company and its subsidiaries and its practices in accordance with the principles of Good Corporate Governanceso that risks and disparities can be avoided. The form of research in this paper is sociolegal which includes library law research. The results of this study indicate that in the governance of controlling subsidiaries, it is necessary to notice the principles of corporate law and the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is that corporate governance is needed in the form of a subsidiary control system that is formed in a policy and enforced in accordance with the company's legal mechanism."

"Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh label Islam pada tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar dengan label Islam (entitas yang berbasis syariah) dicirikan oleh leverage yang rendah. Karena bukti terbaru menunjukkan bahwa leverage dapat bertindak sebagai pengganti tata kelola yang baik, maka hal ini mendorong peneliti untuk melihat apakah entitas yang berbasis syariah ini memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Setelah mengontrol variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tata kelola, hasil regresi menunjukkan bahwa label Islam pada perusahaan dengan saham syariah tidak berpengaruh signifikan pada kualitas tata kelola (CG). Ini disebabkan oleh perhitungan skor CG yang secara implisit telah mengakomodasi ethical business conduct yang menjadi rerangka binis berbasis nilai Islam sehingga variabel CG mengandung informasi yang mirip dengan Islamic dummy. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penelitian ini tidak signifikan.

---

In this paper, researcher examines the Islamic label on corporate governance. Companies registered with the Islamic label (sharia-based entities) are characterized by low leverage. Because recent evidence shows that leverage can act as a good governance arrangement, researcher is interested in supporting and studying companies that implement Islamic negotiations to have better governance than conventional entities. After controlling for the variables that affect governance, the results show that the Islamic label on companies with Islamic stocks has no significant effect on governance (CG). This is due to the calculation of the CG score which has implicitly accommodated ethical business conduct which is the framework of business based on Islamic values so that the CG variable contains information similar to the Islamic dummy. This may cause the results of this study is insignificant. "

"Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh label Islam pada tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar dengan label Islam (entitas yang berbasis syariah) dicirikan oleh leverage yang rendah. Karena bukti terbaru menunjukkan bahwa leverage dapat bertindak sebagai pengganti tata kelola yang baik, maka hal ini mendorong peneliti untuk melihat apakah entitas yang berbasis syariah ini memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Setelah mengontrol variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tata kelola, hasil regresi menunjukkan bahwa label Islam pada perusahaan dengan saham syariah tidak berpengaruh signifikan pada kualitas tata kelola (CG). Ini disebabkan oleh perhitungan skor CG yang secara implisit telah mengakomodasi ethical business conduct yang menjadi rerangka binis berbasis nilai Islam sehingga variabel CG mengandung informasi yang mirip dengan Islamic dummy. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penelitian ini tidak signifikan.

---

In this paper, researcher examines the Islamic label on corporate governance. Companies registered with the Islamic label (sharia-based entities) are characterized by low leverage. Because recent evidence shows that leverage can act as a good governance arrangement, researcher is interested in supporting and studying companies that implement Islamic negotiations to have better governance than conventional entities. After controlling for the variables that affect governance, the results show that the Islamic label on companies with Islamic stocks has no significant effect on governance (CG). This is due to the calculation of the CG score which has implicitly accommodated ethical business conduct which is the framework of business based on Islamic values so that the CG variable contains information similar to the Islamic dummy. This may cause the results of this study is insignificant. "