Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rasisme merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi, bahkan di era kontemporer seperti saat ini. Sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik rasisme, gerakan anti-rasisme juga semakin berkembang. Anti-rasisme perlahan hadir sebagai norma yang mulai diterima pada akhir abad ke-20 yang mana perkembangannya merupakan fenomena yang terintegrasi pada level global, regional, nasional, sampai lokal. Berangkat dari gambaran besar tersebut, tulisan ini berusaha untuk melihat perkembangan literatur yang menjelaskan mengenai norma anti rasisme dalam ilmu hubungan internasional. Adapun, terdapat 16 literatur yang digunakan dalam tulisan ini, dari mulai artikel jurnal, bab dalam buku edited volume, buku secara keseluruhan, hingga monograf. Dalam penggoraganisasian literaturnya, tinjauan pustaka ini menggunakan metode taksonomi yang terbagi menjadi tiga tema utama, yakni: 1) Norma Anti-Rasisme dalam Entitas Negara dan Kawasan; 2) Norma Anti-Rasisme dalam Perspektif Global; 3) Upaya Transnasional dalam Pengarusutamaan Norma Anti-rasisme. Setelah menjabarkan pengorganisasian literatur, tulisan ini juga berupaya untuk melihat konsensus dan perdebatan, refleksi, serta sintesis dari literatur-literatur yang sudah dipaparkan. Pada akhirnya, tulisan ini mengarah pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan norma anti-rasisme tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kuasa. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu kolonialisme dan kapitalisme, kepentingan politik negara, serta determinasi identitas. Kemudian, tulisan ini akan ditutup dengan rekomendasi penulis secara akademik dan praktik.

---

Racism is a phenomenon that often occurs, even in the contemporary era like today. As a form of resistance to the practice of racism, the anti-racism movement is also growing. Anti-racism slowly emerged as a norm that began to be accepted at the end of the 20th century where its development occurred at the global, regional, national and local levels. Departing from the big picture, this paper attempts to look at the development of literature that explains the norms of anti-racism in the science of international relations. Meanwhile, there are 16 literatures used in this paper, ranging from journal articles, chapters in edited volumes, books as a whole, to monographs. In organizing the literature, this literature review uses a taxonomic method which is divided into three main themes, namely: 1) Anti-Racism Norms in State and Regional Entities; 2) Anti-Racism Norms in a Global Perspective; 3) Transnational Efforts in Mainstreaming Anti-racism Norms. After describing the organization of the literature, this paper also attempts to look at the consensus and debate, reflection, and synthesis of the literature that has been presented. In the end, this paper leads to a conclusion that the development of anti-racism norms cannot be separated from the dynamics of power relations. These dynamics are influenced by three aspects, namely colonialism and capitalism, the political interests of the state, and the determination of identity. Then, this paper will be closed with the author's recommendations academically and practically."

"Topik Penelitian ini membahas diskriminasi, rasisme, dan supremasi kulit putih dalam iklan layanan masyarakat Jerman MTV-Deutschcreme. Iklan ini ditayangkan pada tahun 2010 oleh saluran You Tube Kontrastfilm GmbH & Co. KG Mainz yang menganggap adanya ideologi supremasi kulit putih, rasisme, dan merendahkan orang kulit hitam dalam iklan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pesan anti-rasisme dalam iklan tersebut dibentuk dan mendekonstruksi ideologi yang melingkupi orang kulit hitam dalam iklan berbahasa Jerman tersebut. Konsep ideologi dalam iklan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Storey bahwa ideologi merupakan bentuk citra ideal yang berusaha menarik perhatian melalui cara-cara yang digunakan dalam teks, termasuk iklan sebagai produk media untuk menampilkan citra tertentu di dunia.

---

Topic This research discusses discrimination, racism and white supremacy in the German public service announcement MTV-Deutschcreme. This ad was aired in 2010 by the You Tube channel Kontrastfilm GmbH & Co. KG Mainz which considers the ideology of white supremacy, racism, and demeaning black people in the ad. The purpose of this research is to see how the anti-racism message in the advertisement is formed and deconstruct the ideology surrounding black people in the German advertisement. The concept of ideology in advertising uses the concept proposed by Storey that ideology is a form of ideal image that seeks to attract attention through the ways used in texts, including advertising as a media product to display a certain image in the world."

"Pembatasan internet merupakan upaya penjinakkan rakyat Indonesia dari sikap kritis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia setiap individu dan harusnya hak asasi manusia dijunjung lebih tinggi. Demokrasi dapat menjadi alasan dan alat Kekerasan Politik oleh Negara. Negara hanya beradaptasi menyamarkan kekerasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Analitik. Metode yang digunakan studi kasus terhadap kasus pembatasan internet di Papua karena penelitian spesifik meneliti kasus di Papua. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung. Peneliti juga melakukan telaah data sekunder untuk keterangan dari pihak ahli hukum maupun lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia ketika merespon pembatasan internet maupun dari putusan pengadilan. Penelitian mengkonfirmasi lima bentuk atau dimensi dari kuasa terhadap masyarakat: Pengendalian melalui paksaan atau ancaman (koersi) yang dapat dilakukan melalui pemolisian maupun kekuatan militer, pengendalian unsur-unsur ekonomi, pengendalian proses pengambilan keputusan, atau kekuatan politik, pengendalian definisi dan akses ke pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai, atau kekuatan ideologis; dan pengendalian perhatian manusia dan waktu hidup, atau kekuatan pengalihan. Pembatasan internet melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua karena merugikan hak masyarakat Papua.

---

Internet restrictions are an attempt to tame the Indonesian people from a critical attitude. Freedom of opinion and expression has become part of the human rights of every individual and human rights should be upheld on a higher level. Democracy can be the reason and tool for political violence by the state. The state adapts only to disguise violence. The type of research used is analytical research. The method used is a case study on cases of internet restrictions in Papua because the research specifically examines cases in Papua. The primary data in this study were obtained through direct interviews. The researcher also conducted a review of secondary data for information from legal experts and human rights institutions when responding to internet restrictions or from court decisions. Research confirms five forms or dimensions of power over society: Control through Coercion or Threats (Coercion) which can be exercised through policing or military force, Control of economic elements, Control of decision-making processes, or political power, Control of definition and access to knowledge, beliefs, and values, or ideological strengths; and Control of human attention and life time, or distraction power. Internet restrictions violate the human rights of the Papuan people because they harm the rights of the Papuan people."

"Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara belahan dunia disepanjang tahun 2020-2021 memunculkan isu-isu yang ramai dibicarakan, salah satunya adalah isu rasisme. Rasisme dapat terjadi di mana saja, seperti di lingkungan sekitar tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, dan bahkan media sosial. Media sosial seperti Twitter mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan isu-isu yang sedang trending. Akun @BTS_UPDATES_GER dalam tweet-nya menuliskan seruan untuk penyiar radio Bayern 3 karena saat siaran langsungnya telah melontarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur rasis terhadap grup idola BTS. Melalui tweet tersebut muncullah berbagai reaksi dan ungkapan-ungkapan antirasisme terhadap orang Asia. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual dan menggunakan teori analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan ungkapan-ungkapan antirasisme terhadap cuitan tweet akun @BTS_UPDATES_GER. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat lima kelompok ungkapan antirasisme.

---

The Covid-19 pandemic that hit various countries of the world throughout 2020-2021 gave rise to issues that were widely discussed, one of which was the issue of racism. Racism can occur anywhere, such as in the neighborhood, school, workplace, and even social media. Social media, such as Twitter, has an important role in spreading trending issues. The @BTS_UPDATES_GER account, in its tweet wrote a call out to the Bayern 3 radio broadcaster because, during his live broadcast, he had uttered racist hate speech against the idol group BTS. Through these tweets came various reactions and expressions of anti-racism against Asians. This research was compiled using a qualitative method with a textual analysis approach and using critical discourse analysis theory, according to Norman Fairclough. This research aims to show the expressions of antiracism in the tweets of the @BTS_UPDATES_GER account. The results of this research show that there are five groups of antiracism expressions."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Tujuan dari rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJB Kertajati), tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, akan tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi. Namun sejak pertama beroperasi tahun 2018, jumlah penumpang jauh dari target (sepi) dan akhirnya diberhentikan pengoperasiannya, mulai April 2020 hingga saat ini. Studi ini menggunakan metodologi dinamika sistem untuk melihat Interaksi Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan. Untuk memahami upaya yang paling tepat dilakukan agar BIJB Kertajati dapat tetap tumbuh, berkembang dan berkelanjutan, maka dibangun model BIJB for Optimization International Airport (BONITA). Pengembangan Interaksi Rebana Metropolitan yang berfokus dalam pengembangan kawasan industri dan pembangunan sistem transportasi Jawa Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan berdampak pada peningkatan passenger demand dan cargo demand yang akan meningkatkan utilisasi pemanfaatan BIJB Kertajati. Berdasarkan simulasi menggunakan Model BONITA dengan skenario Business As Usual (BAU), Pessimistic, Moderate dan Optimistic menunjukkan bahwa perkembangan utilisasi BIJB Kertajati sangat dipengaruhi (interdependent) oleh Interaksi Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan yang akan meningkatkan peran dan pemanfaatan BIJB Kertajati. Ditemukan bahwa BIJB Kertajati layak dikembangkan menjadi bandara kargo.

---

The purpose of the West Java Kertajati International Airport (BIJB Kertajati) development plan is to serve not only as a transportation node, but also as driving force for the economy. However, since it began operating in 2018, the number of the passenger is far from the target (quiet) and its operation has finally been stopped from April 2020 to the present. System Dynamic methodology is used in this study to see the Interaction of Transportation Systems and Land Use. To understand the most suitable effort to make so that BIJB Kertajati can continue to grow, develop and be sustainable, model BIJB for Optimization International Airport (BONITA) was built. Development of Rebana Metropolitan Interaction focus in developing the growth of industrial area and Development of the West Java Transportation System, which is expected to increase economic growth. The growth of economic in this region will have an impact to enhance passenger and cargo demand, resulting in increased utilization function of BIJB Kertajati. Based on the simulation using the BONITA Model with Bussiness as Usual (BAU), Pessimistic, Moderate, and Optimistic Scenario, it showed that the development of BIJB Kertajati Utilization is strongly influenced (interdependent) by the Interaction of Transportation Systems and Land Use, which will increase the role and utilization of BIJB Kertajati. It was found that BIJB Kertajati is eligible to be developed as cargo airport."

"ABSTRACTASEAN Way seringkali diagungkan oleh beberapa akademisi sebagai manifestasi dari kepercayaan bersama di Asia Tenggara. Sebagian dari mereka bahkan menganggapnya sebagai dasar fundamental dari identitas kolektif regional. Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara melibatkan negara besar secara berbeda dalam menangani agenda keamanan maritim melalui mekanisme normatif di kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika normatif terkait bagaimana norma maritim yang dibawa oleh negara besar diterima oleh negara-negara ASEAN. Norma-norma tersebut meliputi: Kebebasan Bernavigasi Freedom of Navigation dan Praktik Perikanan. Guna melakukannya, penelitian ini akan mengangkat dua studi kasus yaitu: sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serta aktivitas perikanan ilegal Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan mengenai titik potong antara norma, keamanan maritim, dan negara besar.

---

ABSTRACTASEAN Way has been frequently applauded by some scholars as the manifestation of shared belief in Southeast Asia. Some of them even recognize it as the fundamental basis of regional collective identity. However, Southeast Asian states engage great powers differently in addressing growing maritime security agenda through regional normative mechanism. Therefore, this research will investigate normative dynamics of how international maritime norms brought by great powers accepted by ASEAN member states. The aforementioned norms include Freedom of Navigation and Fishing. In so doing, this research shall proceed with two case studies which are territorial dispute in South China Sea, and illegal, unregulated, and unreported fishing. Thus, this paper shall discuss about the nexus between norms, maritime security, and great powers. "

"Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah dirinya dari negara penerima ODA menjadi salah satu negara donor terkemuka pada abad 21, khususnya setelah bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ODA Korea Selatan, negara ini lebih banyak dijuluki dengan istilah donor baru atau emerging donor, dan dianggap belum memiliki sejarah donor yang panjang. Namun sebenarnya karir Korea Selatan sebagai negara donor ODA telah dimulai sejak tahun 1963. Dari dimulainya kegiatan donor Korea Selatan hingga sekarang menjadi anggota OECD DAC, tentu terjadi berbagai perkembangan dalam ODA Korea Selatan. Kajian literatur ini membahas mengenai dinamika perkembangan ODA Korea Selatan yang dilihat dari berbagai literatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan metode kronologis, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam 3 periode yaitu 1963-1986. 1987-2009, dan 2010-sekarang. Berdasarkan literatur-literatur yang menjelaskan ketiga periode tersebut, perkembangan ODA Korea Selatan dapat dilihat dari perkembangan model, motif, dan politik domestik ODA. Dari perkembangan model ODA Korea Selatan dapat terlihat bahwa terjadi perubahan besar dalam model ODA dari periode 1963-1986 ke periode 1987-2009, namun tidak terjadi perubahan signifikan dari periode 1987-2009 ke periode 2010-sekarang. Kemudian, dari perkembangan motif ODA Korea Selatan selama tiga periode, dapat terlihat bahwa motif politik dan ekonomi terus menjadi pendorong utama ODA. Selain itu pada periode 1987-2009 dan 2010-sekarang, motif kemanusiaan juga menjadi faktor yang mendorong pemberian ODA Korea Selatan. Dan terakhir, dari perkembangan politik domestik ODA Korea Selatan, dapat dilihat bahwa fragmentasi sistem yang dikarakterisasikan dengan tarik menarik kepentingan antara dua kementerian utama yang berkaitan dengan ODA, dan dukungan publik menjadi isu yang dominan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yaitu, tidak munculnya pembahasan mengenai Majelis Nasional Korea Selatan, ODA Korea Selatan di kawasan selain Asia dan Afrika, dan perbandingan model ODA Korea Selatan dengan negara donor baru lainnya selama tiga periode perkembangan ODA.

---

South Korea is a country that successfully turned itself from an ODA recipient to one of the most prominent donor country in 21" century, especially after its accession to OECD DAC in 2010. Various writings that discusses South Korean ODA mainly named this country as a new or emerging donor. They also consider South Korea as having short donorship history. South Korea's donorship already began in 1963. From the beginning of its donor activity until today as an OECD DAC member, there have been various developments in South Korean ODA. This literature review discusses the dynamics of the development of South Korean ODA from various literatures. Using chronological method, this literature review is divided into 3 periods, 1963-1986, 1987-2009, and 2010 now. Based on literatures discussing about the development of South Korean ODA in those three periods, the development of the ODA can be seen through the development of its model, motivation, and domestic politics. The development of the South Korean ODA model sees the significant changes from period 1963-1986 to 1987-2009, but no significant change visible from period 1987-2009 to 2010-now. The development of the South Korean ODA motivation shows that during those three periods political and economic motivations are the main drivers of the ODA. During 1987-2009 and 2010-now periods, humanitarian motivations also drives the ODA disbursement. And finally, the development of the South Korean ODA domestic politics sees the system fragmentation characterize by competing interest from two main ODA-related ministries and public support as the dominant issues in the discussion. Based on the literature reviews, this paper has identifies some research gap such as the absence of discussions about National Assembly, South Korean ODA in regions besides Asia and Africa, and the comparison between South Korean ODA model with other emerging donors during those three periods of development."