Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 11 Maret 2011, serangkaian tsunami yang disebabkan oleh Gempa Tohoku Area Pasifik Lepas Pantai menghancurkan semua off-site dan hampir semua sumber listrik internal di Fukushima-daiichi. Kerugian ini menyebabkan kegagalan untuk mendinginkan reaktor dan kolam penyimpanan bahan bakar bekas dan akhirnya menyebabkan kecelakaan besar Level 7 pada Skala Peristiwa Nuklir dan Radiologi Internasional (INES). PLTN Fukushima-daini (Fukushima-Daini) juga rusak dan mengalami insiden serius Level 3. TEPCO adalah perusahaan tenaga listrik terbesar di Jepang yang memasok listrik ke wilayah metropolitan Tokyo dan wilayah sekitarnya. Jika terjadi kecelakaan seperti kerusakan inti atau hilang daya pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), penukar panas alternatif biasanya digunakan untuk mendinginkan bejana tekan dan bejana penampung. Namun, ada resiko terkondensasinya uap yang dapat mengakibatkan tekanan negative yang merusak pada bejana penamung, atau ledakan dari gas bakar yang dihasilkan oleh proses radiolysis. Untuk mencegah situasi seperti masalah telah dirumuskan, perlu dikembangkan peralatan untuk mensuplai pendingin alternatif kedalam bejana penampung. Salah satunya dengan menggunakan gas inert nitrogen menggunakan mobile nitrogen gas generator. GEN 3 memiliki diameter yang lebih kecil daripada dua pendahulunya. Diameter yang lebih kecil dapat menghasilkan permukaan kontak yang lebih besar sehingga proses adsorbsi dapat mengikat oksigen lebih banyak dan menghasilkan nitrogen yang lebih banyak juga. Pada nitrogen dengan kemurnian 99%, 1 ton CMS GEN 1 dapat menghasilkan nitrogen sebesar 330 Nm3/h, lalu pada GEN 2 360 Nm3/h, serta setelah dioptimalisasi terakhir GEN 3 didapatkan sebesar 400 Nm3/h.

---

On March 11, 2011, a series of tsunamis caused by the Tohoku Pacific Area Offshore Earthquake destroyed all off-site and nearly all internal power sources at Fukushima-daiichi. These losses led to failure to cool the reactors and spent fuel storage ponds and eventually led to a major Level 7 accident on the International Nuclear and Radiological Events Scale (INES). The Fukushima-daini (Fukushima-Daini) nuclear power plant was also damaged and experienced a serious Level 3 incident. TEPCO is the largest electric power company in Japan that supplies electricity to the Tokyo metropolitan area and surrounding areas. In the event of an accident such as a breakdown of the core or loss of power at a nuclear power plant (NPP), alternative heat exchangers are usually used to cool pressure vessels and containment vessels. However, there is a risk of condensation of the vapors which could result in a destructive negative pressure on the containment vessel, or an explosion of the combustion gases produced by the radiolysis process. In order to prevent a situation like the problem having been formulated, it is necessary to develop equipment for supplying alternative refrigerants into the storage vessel. One of them is by using inert nitrogen gas using a mobile nitrogen gas generator. The GEN 3 has a smaller diameter than its two predecessors. Smaller diameter can produce a larger contact surface so that the adsorption process can bind more oxygen and produce more nitrogen as well. At 99% purity nitrogen, 1 tonne of CMS GEN 1 can produce nitrogen of 330 Nm3/h, then at GEN 2 360 Nm3/h, and after the last optimization, GEN 3 is obtained at 400 Nm3/h."

"Sejalan dengan upaya dekarbonisasi global menuju net zero emission, pemerintah mencanangkan arah pengembangan kelistrikan menuju energi hijau melalui program pengalihan bahan bakar diesel pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi bahan bakar ramah lingkungan atau yang dikenal dengan nama program dedieselisasi. Di antara bahan bakar yang dicanangkan adalah gas bumi. Pulau Nias menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam program pemerataan akses listrik dan percepatan dedieselisasi PLTD melalui Keputusan Menteri ESDM No. 13K/13/MEM/2020 untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan skema logistik distribusi gas bumi dalam wujud Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG) melalui jalur laut dari wilayah Hub Arun LNG untuk mendapatkan biaya pengangkutan yang paling rendah. Skema logistik LNG meliputi LNG Carrier-Onshore Terminal, Mini Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dan LNG ISO Tank, sedangkan skema logistik CNG mencakup CNG Tube-Skid dan CNG Marine. Hasil penelitian menunjukkan biaya pengangkutan paling rendah diperoleh melalui moda LNG dengan skema LNG Carrier-Onshore Terminal, yaitu sebesar $5,18/MMBtu. Dari analisis sensitivitas diperoleh harga Indonesian Crude Price (ICP) dan volume pengangkutan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya saing gas bumi dibandingkan bahan bakar diesel.

---

The Indonesian government has set policies of green energy in power generation to support global decarbonization issue towards net zero emissions. One of the policies is fuel-switching program of diesel fuel into natural gas (de-dieselization). Nias Island becomes one of the government's concerns for equitable access to electricity and accelerating the de-dieselization program through government’s decree to provide natural gas infrastructure for the Nias Gas Engine Power Plant (PLTMG). This research performed analysis of natural gas distribution logistics scheme by sea lane in the form of LNG and CNG from the Arun LNG Hub to look for the lowest transportation cost. The LNG logistics scheme includes LNG Carrier-onshore terminal, Mini FSRU and LNG ISO Tank, while the CNG logistics scheme includes CNG Tube-Skid and Marine CNG. The result of calculation shows that the lowest transportation cost is $5.18/MMBtu by using LNG Carrier-onshore terminal logistic scheme. The result of sensitivity analysis indicates that crude oil price and gas volume transported are important factors which determine natural gas competitiveness compared to diesel fuel."

"Pada penelitian ini dilakukan analisis kriteria pada KLHS untuk rencana pembangunan PLTN. Analisis kriteria dilakukan berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan, dan best practice dari penerapan KLHS untuk pembangunan PLTN yang sudah ada sebelumnya. Hasil analisis kriteria menunjukkan bahwa dalam penyusunan KLHS untuk pembangunan PLTN harus terdapat kajian mengenai mekanisme pelaksanaan dan output dari KLHS, seleksi lokasi, seleksi teknologi nuklir, dan analisis dampak pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, decommissioning, dan pada saat terjadi kecelakaan. Hasil dari analisis kriteria ini kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan PLTN ke depannya."

"Dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang sedang bertumbuh, ketersediaan dan keterjangkauan energi - khususnya listrik - menjadi sangat penting bagi Indonesia. Meningkatnya permintaan listrik membutuhkan peningkatan kapasitas terpasang. Sebagai teknologi pemikul beban dasar dengan supply masif dan stabil, serta catatan kebersaingannya di luar negeri, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diajukan sebagai alternatif. Tren yang berkembang dalam pembangunan PLTN adalah skala 1000 MW ke atas. Namun pilihan skala ini sering tidak didasari pada suatu kajian, kecuali prinsip skala ekonomi dimana biaya kapital pembangkit menjadi semakin murah ketika ukuran semakin besar. Di sisi lain, data waktu konstruksi memperlihatkan hubungan positif terhadap kenaikan kapasitas. Lamanya waktu konstruksi dapat mengakumulasikan interest during construction sehingga pada suatu titik dapat menetralkan keuntungan dari skala ekonomi. Keadaan yang konstradiktif ini memunculkan masalah optimasi. Penelitian ini kemudian berusaha mencari kapasitas optimal PLTN sehingga didapat biaya pembangkitan yang terkecil yang mungkin (the least possible cost). Namun, biaya pembangkit listrik minimum PLTN tetap harus bersaing dengan teknologi baseload yang ada, yakni PLTU, PLTP dan PLTD dengan biaya pembangkitan rata-rata 719, 1103 dan 3286 Rp/kWh pada tahun 2013. Menggunakan data dan asumsi pada skenario dasar, dimana biaya EPC 4260 $/kW EPC dan tingkat bunga 10%, kapasitas optimal diraih pada 809 MW dengan biaya pembangkitan levelized 15,61 sen/kWh. Dengan skenario dasar ini nuklir dengan mudah mengungguli PLTD. Namun, nuklir tidak dapat bersaing dengan PLTU dalam seluruh nilai parameter yang disimulasikan. Sementara itu nuklir dapat bersaing dengan PLTP pada tingkat interest <6% atau EPC yang dikurangi >40%.

---

As the fourth most populous country with growing economy, energy - particularly electricity - availability and affordability have become very crucial for Indonesia. Increasing demand calls for increasing installed capacity, nevertheless, cost economy should never be at stake. A baseload technology with massive and steady supply as well as competitiveness record abroad, nuclear power plant (NPP) steps in as alternative. Current studies shows a trend in 1000 MW class or more. However its underlying reasoning has never been met, except for economies of scale where plant is cheaper as size gets bigger. In the other hand trend in construction time shows an increase with regard to size, letting more accumulation in interest during construction which at some point may offset the benefit of economies of scale. The contradictory condition reveals an optimization challenge.

This research then tries to find an optimum capacity at which NPP can be built at its least possible generating cost. However, in order to be adopted, that least cost must be able to compete with the cost of existing baseload fleets namely coal, geothermal , and diesel averaging at 719, 1103, and 3268 Rp/kWh in 2013. With the data and assumptions taken for base case scenario, that is at 4260 $/kW EPC cost and 10% interest rate, optimum capacity is reached at 809 MW with 15,61 cent/kWh levelized generating cost. On base case scenario, nuclear competitiveness easyly surpasses diesel. However, nuclear cannot compete with coal in all parameter values simulated. Nuclear is competitive with geothermal, provided the interest rate is less than 6% or EPC cost is cut at more than 40%."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Naskah ini bertujuan mengetahui potensi sistem pembangkit listrik tenaga biogas menggunakan genset sebagai sumber energi alternative pada daerah bencana. Indonesia menjadi negara yang berisiko mengalami bencana berdasarkan data World Risk Index pada tahun 2014-2016. Gempa Bumi Palu menunjukan energi listrik menjadi kebutuhan penting saat bencana. Berdasarkan peraturan BNPB No. 17 Tahun 2009, genset diperlukan sebagai unit pembangkit listrik di daerah bencana. Biogas dapat menjadi alternative pembangkit listrik di daerah. Metode penelitian yang digunakan dengan menentukan metode perlakuan biogas yang tepat Variasi bahan bakar dan pembebanan, kapasitas mesin dilakukan untuk mengetahui kinerja genset. Didapatkan hasil produksi biogas akan optimal setelah 10 hari retensi biomassa, 90 menit pemurnian H2O di bag absorbent. Dilakukan pengujian genset 1 kW menggunakan bensin dan biogas dengan beban 200 W, 400 W, dan pengujian genset 3 kW menggunakan gas metana dengan beban 400 W, 750 W ,1000 W, 1500 W. Pada persentase beban yang serupa, SFC secara berurutan dari paling tinggi yaitu gas metana, biogas dan bensin dan efisiensi termal genset 3 kW lebih tinggi dibanding 1 kW. Daya aktif per beban yang dihasilkan genset 1 kW dan genset 3 kW relatif sama.

---

This paper aims to find out the potential of a biogas power plant system using generator sets as an alternative energy source in disaster areas. Indonesia is a country at risk of experiencing a disaster based on World Risk Index data for 2014-2016. The Palu Earthquake shows that electricity is an important necessity during a disaster. Based on BNPB regulation No. 17 of 2009, generator sets are needed as units of electricity generation in disaster areas. Biogas can be an alternative power plant in the area. The research method used to determine the appropriate biogas treatment method Variation of fuel and loading, engine capacity is carried out to determine the performance of the generator. Obtained biogas production will be optimal after 10 days of biomass retention, 90 minutes of purification of H2O in bag absorbent. The 1 kW generator set was tested using gasoline and biogas with a load of 200 W, 400 W, and testing a 3 kW generator using methane gas with a load of 400 W, 750 W, 1000 W, 1500 W. high, namely methane gas, biogas and gasoline and the thermal efficiency of a 3 kW generator set is higher than 1 kW. Active power per load produced by a 1 kW generator and 3 kW generator is relatifly the same."

"Pemilihan pembangkit listrik di usaha hulu migas sangat tergantung dengan ketersediaan gas dari produksi sendiri untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik kebutuhan sendiri. Wilayah kerja migas yang pada umumnya berada di daerah terpencil sangat jauh dari infrastruktur umum seperti jaringan listrik, sehingga apabila sumber energi dari sumur migas tidak mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit, maka pilihan pembangkit listrik cenderung kepada pembangkit listrik tenaga diesel. Penelitian ini membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya sebagai alternatif pasokan listrik di usaha hulu migas dengan memanfaatkan ruang terbuka yang kosong di area sumur migas sebagai tempat pemasangan panel surya. Dengan strategi proyek mengikuti jadwal pengembangan dari lapangan migas, sehingga pembangkit listrik tenaga surya mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada Kontraktor Production Sharing dan pendapatan Negara dari sektor migas dibandingkan apabila menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel maupun pembangkit listrik hybrid.

---

The selection of power plants in upstream oil and gas business is highly dependent on the availability of gas from its own production to be used as a source of energy for its own power plants. Oil and gas working areas which are generally located in remote areas are very far from general infrastructure such as power grids, so if the energy source of oil and gas wells is not sufficient to be used as fuel for power plants, then the choice of power plants tend to diesel power plants.

This study discusses about solar power generation as an alternative of electricity supply in upstream oil and gas business by utilizing empty open space in area of oil and gas well as place of installation of solar panel. With the project strategy following the development schedule of the oil and gas field, the solar power plant can provide greater benefits to Production Sharing Contractors and State revenues from the oil and gas sector than when using diesel and hybrid power plants."