Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat membuat berbagai macam akta yang dikehendaki oleh para pihak, selama akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangannya tidak diberikan kepada pejabat lain. Dalam hal pembuatan akta perbankan syariah, tentunya notaris harus memiliki kemampuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan akta perbankan syariah tidak sama dengan akta-akta biasanya, sebab akta perbankan syariah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana kewenangan notaris non muslim terhadap pembuatan akta perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan (ii) bagaimana keabsahan akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim berdasarkan pandangan pemukan agama Islam dan Notaris di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Tipologi penelitian berupa eksplanatoris dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen (content analysis), dan wawancara (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini yaitu (i) Notaris non muslim diberikan kewenangan untuk dapat membuat akta perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, namun yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu notaris wajib memiliki pemahaman yang mendalam terhadap segala prinsip-prinsip syariah. Bukan hanya mematuhi rukun dan syarat dari setiap jenis akad yang dilakukan, namun harus pula mematuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Akta perbankan syariah akan sah secara sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam sebagaimana Al-Quran dan Hadist mengaturnya, serta (ii) akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim tidak sah berdasarkan hukum Islam, sebab terdapat rukun dan syarat akad yang tidak dapat terpenuhi apabila akad tersebut dilakukan oleh notaris non muslim.

---

Notaries are given the authority by law to be able to make various kinds of deeds desired by the parties, as long as the deed does not conflict with the applicable laws and regulations, and the authority is not given to other officials. In terms of making a sharia banking deed, of course, a notary must have in-depth knowledge of sharia principles. This is because the sharia banking deed is not the same as the usual deeds, because the sharia banking deed will be valid if it fulfills the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The problems in this study are: (i) how is the authority of non-Muslim notaries to make sharia banking deeds based on Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary jo. Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and (ii) the validity of the sharia banking deed made by a non-Muslim notary based on the views of Islamic religious leaders and notaries in Garut Regency. This research uses normative juridical research with 2 (two) types of research data, namely secondary data and primary data. The typology of this research is explanatory with qualitative research methods that use 2 (two) data collection tools, namely, document studies (content analysis), and interviews (purposive sampling). The results of this study are (i) non-Muslim notaries are given the authority to be able to make sharia banking deeds as stipulated in Article 15 Paragraph (1) of the UUJN, but what must be considered in this case is that notaries are required to have a deep understanding of all sharia principles. . Not only obeying the pillars and conditions of each type of contract that is carried out, but must also comply with the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The sharia banking deed will be perfectly valid if it is made in accordance with the applicable positive legal provisions, and the provisions of Islamic law as the Al-Quran and Hadith regulate it, and (ii) the sharia banking deed made by a non-Muslim notary is invalid under Islamic law, because there are the pillars and conditions of the contract that cannot be fulfilled if the contract is carried out by a non-Muslim notary."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diterangkan dalam undang-undang. Pada praktiknya, akta notaris ini sering dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga. Notaris dipermasalahkan sebagai pihak yang turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim terhadap notaris yang membuat akta palsu serta pertanggungjawaban hukum terhadap akta palsu yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan data yang diperoleh menggunakan studi pustaka dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis adalah terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi dari pasal-pasal yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tanggungjawab yang ada pada diri seorang notaris merupakan tanggung jawab profesi yang lahir dari adanya kewenangan serta kewajiban yang memang diberikan secara khusus kepadanya. Tanggung jawab ini bisa dilihat dari aspek hukum pidana, perdata, dan peraturan jabatan notaris.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as described in the Act. In practice, this notarial deed is often disputed by parties or third parties. The notary is questioned as a party who participates in helping or committing a crime, namely making or providing false information into a notary deed based on the Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021. The problems raised in this study are regarding the judge's consideration of the notary who made the fake deed and legal responsibility for the fake deed made by the notary. To answer these problems, normative legal research methods are used with explanatory research types and the data obtained using literature studies with interviews as supporting data. The result of the analysis is that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a crime. By considering the fulfilled elements of the articles charged, but the act is not a criminal act. The responsibility that exists in a notary is a professional responsibility that is born from the authority and obligations that are specifically given to him. This responsibility can be seen from the aspects of criminal law, civil law, and notary position regulations."

"Akta jaminan fidusia yang tidak dibuat oleh pemilik asli dari objek akan berimplikasi pada keabsahan akta tersebut. Untuk itu penelitan ini membahas perihal permasalahan yang menyangkut keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak memperoleh persetujuan dari pemilik sebenarnya dan tidak menguasai objeknya berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 975K/PDT/2020. Penelitan hukum doktrinal ini, menganalisis objek hukum dalam konsep peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpukan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang diteliti untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibuat oleh pemilik asli dan tanggung jawab notaris atas akta jaminan fidusia yang dibuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Akta jaminan fidusia yang tidak berdasarkan ijin pemilik asli dan objeknya tidak dikuasai menjadi batal dan notaris dapat membatalkan akta jaminan fidusia yang telah dibuat.

---

A fiduciary security deed that is not made by the original owner of the object will have implications for the validity of the deed. For this reason, this research discusses the problems concerning the validity of a fiduciary security deed that does not obtain the consent of the actual owner and does not control the object based on the consideration of the Indonesian Supreme Court Decision No. 975K/PDT/2020. This doctrinal legal research analyzes legal objects in the concept of legislation and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of primary and secondary legal materials, which were researched to provide answers to research problems. How is the validity of the fiduciary security deed that is not made by the original owner and the notary's responsibility for the fiduciary security deed made. Based on the results of the research conducted, it can be explained as follows: A fiduciary security deed that is not based on the original owner's permission and the object is not controlled becomes void and the notary can cancel the fiduciary security deed that has been made."

"Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas akta tersebut bahkan merugikan para pihak.Permasalahan tesis ini adalah pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta yang cacat hukum dan pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskrptif dan dianalisis secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya dikenakan sanksi Perdata dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu untuk pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya dalam perikatan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

---

Public officials like Conveyancer has the authority to make authentic deed for legal evidence. Authorized Enforcement in making authentic deed doesn`t always work well. Empty deed made by Conveyancer are considered legally defective and is against the authenticity of said deed, and even harm those who are involved.

The thesis problem is how Conveyancer who makes authentic deed puts their authority at stake in making legally defective deed, and how the rights of the buyer with good intention has to be protected. Research methods used in this study are juridical normative with analytical descriptive research and quality method.

The result of this research is that the Conveyancer who made the deed should be given civil sanction in Indonesian Civil Code Article 1365 which explains that every unlawful act that causes damage onto another person obliges the wrongdoer to compensate such damage as a replacement for the land owner`s loss from the negligence of making an empty deed. Apart of that is to protect the rights of the buyer with good intention, as mentioned in the Indonesian Civil Code Article 1267 which explains that the party against whom the obligation is not fulfilled may opt to compel the counterparty to fulfill the agreement where such fulfillment is still possible, or demand the termination of such agreement, with compensation of costs, damages and interests."

"Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu; keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari akta tersebut; dan tanggung jawab Notaris terhadap akta BARUPSLB dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah akta BARUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, akibat adanya keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta tersebut, akta tersebut menjadi cacat hukum karena isi akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS adalah batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tidak bertanggungjawab secara pidana karena Notaris hanya menjalankan jabatannya sesuai UUJN yaitu membuat akta sesuai keinginan para pihak tanpa tahu ada ketidakbenaran pada keterangannya, sedangkan secara perdata Notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti rugi, biaya dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tindakannya yang kurang saksama. Serta tanggung jawab secara administrasi Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. Mengingatkan kembali bahwa sebagai Notaris harus meneliti dengan saksama dan mengikuti peraturan secara komprehensif agar Notaris terhindar dari kesalahan maupun kelalaian yang fatal dalam membuat akta.

---

This thesis analyze the legal implications of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (MEGMS) in which the parties enter fake information without being known by the Notary. This thesis problem regarding the validity of the MEGMS deed containing fake information; the validity of the deed of amendment which changes the substantial matters of the deed; and the notary's responsibility for the MEGMS is not supported by other supporting documents. The research method used is a normative juridical research method, using secondary data in the form of library studies, with qualitative analysis methods. This type of research is analytical descriptive. The results of this study are the MEGMS is null and void, due to fake information included in the deed, the deed became a legal flaw because the contents of the deed contravene the laws and regulations. The deed of repair issued by the KS Notary is null and void because it violates the provisions of Article 84 of the UUJN. The notary must be responsible for all legal consequences arising from his negligence in making the deed. In this case the Notary is not liable in criminal terms because the Notary only carries out his position in accordance with UUJN namely making the deed according to the wishes of the parties without knowing there is an untrue statement, while the notary can be held in compensation in the form of compensation, fees and interest his actions are less thorough. And the administrative responsibilities of the Notary may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the UUJN. Recall that as a Notary must carefully examine and follow the rules comprehensively so that the Notary avoids fatal errors and omissions in making deeds."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta pengakuan utang yang merugikan kreditur dan keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur dengan menganalisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 7/PTS/Mj/PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Simpulannya, yaitu bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sanksi perdata dan pidana sebagai tanggung jawab hukum Notaris.Terhadap keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur adalah akta tersebut terdegradasi menjadi di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan pembatalan dengan pembuatan Akta Pembatalan atau mengajukan pembatalan ke Pengadilan.

---

Notary as a public official has the responsibility for making a deed that does not harm the parties. In carrying out his position, the Notary is guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("UUJN"), if violated, sanctions are imposed as a Notary's legal liability. Writing thesis answers 2 (two) main issues regarding the legal responsibility of a notary who makes debt acknowledgment deed that harms the creditor and the validity of the debt acknowledgment deed that harms the creditor by analyzing the Decision of the DKI Jakarta Notary Supervisory Council Number: 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta /X/2022. The research method used is doctrinal legal research using data in the form of secondary data obtained through the study of documents or library materials using primary, secondary and tertiary legal materials. In conclusion, namely the forms of legal responsibility that can be imposed on Notary are divided into 3 (three), namely administrative sanctions in the form of written warning sanctions for violating Article 16 paragraph (1) UUJN. In addition, the aggrieved party can apply for civil and criminal sanctions as a notary's legal responsibility. Regarding the validity of the debt acknowledgment deed that is detrimental to the creditor, the deed is degraded into private hands and the party who feels aggrieved can cancel it by making a deed of cancellation or submitting an annulment to the court."

"Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan pihak pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dari sisi pidana dan perdata, implikasi perbuatan melawan hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah objek sengketa terkait kasus tersebut, dan pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran jabatan Notaris atas tindakan yang dilakukan pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Unr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian, yaitu hukum yuridis normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Simpulan yang dapat ditarik adalah pertama unsur-unsur dalam pidana dan perdata pada tindakan Notaris telah terpenuhi dan dapat dituntut atas tanggung jawab Notaris. Kedua, Atas perbuatan hukum yang dilakukan notaris menimbulkan kerugian besar baik dari segi materil maupun immaterial dan pihak ketiga harus memberikan kembali tanah tersebut kepada Pihak SW. Ketiga, pertanggungjawaban atas tindakan Notaris dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat atas tindakan penipuan dengan persekongkolan dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta dapat dituntut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP yang akan dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan membayar kerugian yang diderita oleh pihak SW sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas hilangnya tanah tersebut.

---

This study discusses the case study on the decision Number 54/PDT.G./2020/PN.UNR at the Ungaran Court, the making of a Sale and Purchase Binding Agreement that violates the applicable Notary Position Act by not providing a copy of the deed, not reading the deed, and there was no evidence at the time of the First party's action, furthermore in that case the PPJB reason was made for the ignorance of the second party which could lead to fraud and against the law. criminal and civil, Implications of Unlawful Acts against third parties as buyers of the disputed object land related to the case, and the Notary's responsibility for violations of the Notary's position for the actions taken in Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN .Unr. To answer these problems, research methods are used, namely normative juridical law with an analytical approach. The conclusions that can be drawn are that first, the elements in the criminal and civil actions of the Notary have been fulfilled and can be handled on the responsibility of the Notary. The two third parties caused a third major loss, both material and immaterial due to the actions of the Notary and also the S party, the third party should not have harmed the Ungaran Court Decision. Third, the responsibility for the actions of a Notary can be subject to dishonorable sanctions for fraudulent acts with conspiracy in the making of a Sale and Purchase Binding Agreement, and can overcome Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 of the Criminal Code which will be sentenced to a maximum of 4 (four) years in prison, and pay the loss suffered by the SW of Rp2.000.000.000, - (two billion rupiah) on the land."

"Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat kewenangan Notaris bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut yang menjadi bersinggungan terhadap kewenangan pejabat sementara Notaris jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2) UUJN atau kewenangan PPAT. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr terdapat pejabat sementara Notaris yang membuat dan menandatangani akta pertanahan yang bukan kewenangannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti adalah batasan antara tugas dan wewenang Pejabat Sementara Notaris dengan tugas dan wewenang PPAT dan pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris terhadap akta PPAT yang dibuat tidak dalam kapasitasnya sebagai PPAT terkait Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dengan demikian, hasil analisis dari penelitian ini bahwa kewenangan pejabat sementara Notaris dalam membuat akta pertanahan bukan menjadi kewenangannya karena pejabat sementara Notaris hanya sebagai seseorang yang ditunjuk oleh MPD untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris yang meninggal dunia. Akibat yang ditimbulkan adalah penurunan kekuatan alat bukti akta autentik menjadi akta di bawah tangan dan pejabat sementara Notaris harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

---

Special Substitute Notaries are expected to have a sense of responsibility in carrying out their duties. The reason is because Special Substitute Notaries also bear the same authorities and obligations as the Notary whom they substituted, with regard to the drawing up of authentic deeds by and before them. Article 15 paragraph (2) letter f of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position contains the authority of Notaries, in which a Notary is authorized to draw up authentic deeds related to land. This may intersect with the authority of the Special Substitute Notary in relation to Article 33 paragraph (2) of the UUJN, or the authority of the PPAT. This is evident in Singaraja District Court Decision Number: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr, in which a Special Substitute Notary had drawn up and signed land deed, which is not within the scope of their authority. Therefore, the problems to be examined are regarding to the dividing line between the authorities and obligations of the Special Substitute Notary and the authorities and obligations of the PPAT. As well as the accountability of the Special Substitute Notary for the PPAT Deed that they had drawn up without any handover of PPAT Protocol, in relation to Singaraja District Court Decision Number: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Normative juridical research with descriptive research typology was used to answer those problems. The results of the Author’s analysis showed that the Special Substitute Notary’s act in drawing up land deeds is not performed within their authority, as they are acting only as someone appointed by the MPD to complete the works of a Notary who has died. The resulting consequence is the degradation of evidentiary power of such deed, from an authentic deed to an underhand deed, and such Special Substitute Notary shall be held accountable to the aggrieved parties."