Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan tarif pajak restoran sebesar 10 (sepuluh) persen di DKI Jakarta dirasa kurang mencerminkan kesetaraan diantara para pengusaha makanan dan minuman. Karena dengan pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis usaha makanan dan minuman menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah menanggung beban pajak yang sama atau bahkan secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan golongan masyarakat berpendapatan besar. Penelitian ini akan menganalisis tentang evaluasi kebijakan pajak restoran di DKI Jakarta dengan menggunakan perhitungan C-Efficiency Ratio dan kriteria good tax policy dari aspek economic efficiency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan C-Efficiency Ratio, tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan kriteria good tax policy bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa asas belum sepenuhnya diaplikasikan dalam pemungutan pajak restoran di DKI Jakarta sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan tarif pajak restoran, salah satunya dapat dibuat dengan model levelling tarif. Dengan levelling tarif diharapkan usaha makanan dan minuman yang selama ini belum terdaftar sebagai objek pajak restoran dapat masuk kedalam sistem pajak restoran sesuai dengan kemampuan yang tercermin dalam peredaran bruto penjualan. Hal ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta.

---

The restaurant tax rate policy of 10 (ten) percent in DKI Jakarta does not reflect equality between food and beverage entrepreneurs. This is because the imposition of the same tax rate for each type of food and beverage business causes low-income groups to bear the same tax burden or even proportionally higher than those with high-income groups. This study will analyze the evaluation of restaurant tax policy in DKI Jakarta using the calculation of the C-Efficiency Ratio and the criteria for good tax policy from the aspect of economic efficiency. The results showed that from the calculation of the C-Efficiency Ratio, the efficiency level of restaurant tax collection needs to be increased again. Based on the criteria of a good tax policy, in practice there are several principles that have not been fully applied in the collection of restaurant taxes in DKI Jakarta, so it is necessary to reconstruct the restaurant tax rate policy, one of which can be made with a rate leveling model. By leveling rates, it is hoped that food and beverage businesses that have not been registered as objects of restaurant tax can enter the restaurant tax system in accordance with their capabilities as reflected in gross sales turnover. This is an effort to optimize the exploration of potential restaurant tax revenues in DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."

"Penelitian ini berisi analisis tentang bagaimana wajib pajak merespon perubahan ketentuan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan periode 2006-2012 untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sehubungan dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menggunakan metode bunching. Penelitian ini menemukan adanya perilaku bunching pada titik batas pertama, yaitu pada batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak terendah. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Wajib Pajak di Indonesia menunjukkan perilaku yang unik. Terdapat resistensi wajib pajak dalam melaporkan penghasilan meskipun batasan tarif pajak paling rendah berubah. Juga, terdapat perilaku bunching yang unik di atas batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10% yang mengindikasikan penghindaran pajak.

---

Income tax reforms generally constitute some changes in marginal tax rates and its income thresholds which often lead to a higher tax liability. Taxpayers may respond to these changes differently, mainly by trying to lower their tax payments. Selfemployed individuals have a greater incentive to strategically adjust to a lower income declaration. Using administrative tax data, this paper examines the reaction of self-employed taxpayers to the 2008 Indonesian Income Tax Reform using bunching analysis. Beside a clear evidence on bunching around the first kink point, our empirical findings suggest that Indonesia exhibits special cases. We find an inertia of pre-reform bunching around the first kink point in later years as well as an extraordinary bunching above the first kink point in the post-reform periods."

"ABSTRAKberbagai negara terutama negara anggota OECD yang bersaing untuk menarik aliran masuk Foreign Direct Investment (FDI) melalui adaptasi kebijakan tarif pajak sehingga dapat mendorong isu persaingan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secaramendalam tentang pengaruh timbal balik (dua arah) antara Foreign Direct Investment (FDI) dan Tarif Pajak Statutori pada 20 Negara anggota OECD. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan content analysis. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 20 Negara anggota OECD dengan periode penelitian selama 30 tahun dimulai dari tahun 1989 hingga 2018. Pengujian dilakukan dengan analisis grangercausality untuk melihat hubungan kausalitas (timbal balik) antara Statutory Tax Rate (STR) dengan arus masuk Foreign Direct Investment (IFDI). Data diolah menggunakan software STATA 12.0. Hasil granger causality test menunjukkan bahwa terdapat pengaruh timbal balik (dua arah) atau biasa disebut dengan hubungan kausalitas antara Statutory Tax Rate (STR) dengan arus masuk Foreign Direct Investment (IFDI). Kebijakan negara dalammenentukan tarif pajak dapat menjadi nilai tambah untuk menunjang keputusan investor melakukan FDI di suatu negara

---

ABSTRACT

This research is motivated by the global trends that indicate many countries (especially OECD member countries) are competing to attract Foreign Direct Investment (FDI) inflows through the adaptation of the tax rate policies that encourage harmful tax competition issues.

The focus of this study is to analyze the impact of reciprocal influence or causality relationship (two-way) between Foreign Direct Investment (FDI) and Statutory Tax Rate (STR) in 20 OECD member countries. This study uses secondary data with documentation techniques and content analysis. The sample in this study is consists of 20 OECD member countries with a research period of 30 years, starting from 1989 to 2018. The test is conducted

by analyzing granger causality to see the causality (reciprocity) relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and Statutory Tax Rate (STR). Processing data is using STATA 12.0 software. The results of the Granger causality test shows that there is a reciprocal influence (two-way) or commonly referred to as the causality relationship between Foreign Direct Investment and Statutory Tax Rate. The governments policy in determining the tax rate becomes an added value to support the investors decision on transferring FDI to the country."