Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang “memaksa” sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif.

---

In the context of achieving universal health coverage, the mandatory health insurance mechanism is one step that can be taken to achieve this. However, problems were found in various countries, namely the difficulty of integrating the informal sector into programs which ultimately hindered countries from achieving UHC. In addition, the absence of institutions that oversee the informal sector and the absence of effective mechanisms that "force" the informal sector to join the program is a worrying condition because the informal sector is vulnerable to health hazards caused by its work. This study aims to examine the determinants of active participation status in compulsory health insurance programs among the informal sector and to examine innovations made in various countries when integrating the informal sector into program participation. Literature review is the method used in this study. Data sources were obtained from 5 online databases, namely, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, and WileyOnline Library. There are 12 studies included in this study. The results show that the majority of studies use social health insurance in implementing a mandatory health insurance program. The financial protection function in all the countries found is inadequate because the out-of-pocket level is still above the WHO threshold. There are 5 determinants related to enrollment and 7 determinants related to active participation. There are 4 determinants that can be intervened namely knowledge, level of education, counselling by the organizers and method of payment. Innovations were found such as implementing mandatory reviews for programs, providing incentives and developing effective communication strategies."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi oleh pekerja sektor informal serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jenis asuransi yang dimiliki oleh pekerja sektor informal. Metodologi penelitian menggunakan metode regresi logistik binomial dengan data sekunder diperoleh dari Indonesian Family Life Survey IFLS 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepemilikan asuransi pekerja informal adalah usia, status pernikahan, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan FKTL dan lokasi tempat tinggal responden. Faktor risk preference tidak signifikan dengan kecenderungan kepemilikan asuransi. Sedangkan pada pengolahan data jenis asuransi terlihat bahwa hanya faktor pendidikan signifikan. Untuk faktor lainnya seperti risk preference, usia, status pernikahan, jenis kelamin, kondisi kronis, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, FKTP dan FKTL tidak signifikan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah peningkatan sosialisasi akan kesadaran pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk para remaja dan lansia terutama di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Kedua, mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan penambahan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Ketiga, mendorong peran asuransi swasta dalam memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk asuransi terutama bagi pekerja informal, misal dengan cara memberikan produk asuransi dengan premi yang terjangkau oleh pekerja informal.

---

This study analyses factors that affecting insurance ownership by informal sector workers and discusses factors that affecting the types of insurance held by informal sector workers. The research methodology used binomial logistic regression method with secondary data obtained from Indonesian Family Life Survey IFLS 5. For insurance ownership data processing, the results showed that the factors significantly affecting informal workers 39 insurance ownership are age, marital status, tobacco consumption, household status, income, number of first level health facilities FKTP and advanced health facilities FKTL. The risk preference factor is not significant with the tendency of insurance ownership. Meanwhile, for insurance type data processing, it is seen that education factor is the only significant factor. For other factors such as risk preference, age, marital status, gender, chronic conditions, tobacco consumption, household status, income, FKTP and FKTL are not significant. Policy recommendations based on the results of the study are to increase awareness of the importance of having health insurance for teenager and senior citizen, especially in informal workers concentration rural area. Second, facilitate access for the public to register as a participant BPJS and increase number of advanced health facility, especially in informal workers concentration rural area. Third, encouraging the role of private insurance in contributing to the provision of insurance products, especially for informal workers, for example by providing insurance products with insurance premiums affordable by informal workers. "

"Lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan amanat yang ditugaskan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa ?Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat? serta pasal 34 ayat 2 yang menyatakan ?Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan?. Pelaksanaan program JKN juga didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk PT. Askes (Persero) yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya badan penyelenggara SJSN untuk JKN. Sebagai pedoman penyelenggaraan JKN, kemudian diterbitkan Perpres No. 12 tahun 2013 dan Perpres No. 111 tahun 2013 yang telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus sudah tergabung dalam program JKN selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2019. Untuk membantu mensukseskan program JKN, penelitian ini menguji tentang probabilitas seorang pekerja sektor informal perkotaan untuk menjadi peserta JKN berdasarkan sepuluh variabel bebas yaitu stimulus harga, stimulus diskon, stimulus periode pembayaran, precautionary motive, access motive dalam membeli asuransi, pengetahuan tentang financial planning yang meliputi manajemen risiko, manajemen menabung, perencanaan hari tua, perencanaan waris, dan manajemen cash flow rumah tangga. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung di wilayah Jabodetabek terhadap 150 pekerja sektor informal yang meliputi pekerja penerima upah tetap, pekerja penerima upah tidak tetap, dan pekerja non penerima upah. Pelaksanaan lapangan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2014. Berdasarkan analisis regresi probit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara variabel bebas tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas seseorang menjadi peserta JKN yaitu stimulus diskon, access motive, cash flow dan perencanaan harta waris (heirs). Dengan demikian, intervensi terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan minat seseorang terhadap program JKN.

---

National Health Insurance (JKN) was born as a mandate assigned by the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to social security that allows the development of his or herself as a useful human being" as well as article 34, paragraph 2 which states "the state shall develop a system of social security for all people and empower the incapable and poor citizen in accordance to human dignity". JKN program implementation is also based on Law No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) and the Law No. 24 of 2011 on National Social Security Agency which appointed PT. Askes (Persero), which is then referred to BPJS Kesehatan as the sole agency of the Social Security Agency (JKN) and followed up by Presidential Decree No. 12 of 2013 and Presidential Decree No. 111 of 2013 which has mandated that all Indonesian citizens must be incorporated in JKN program no later than January 1st, 2019.

In order to make JKN program is successful, this study examine about the probability of urban informal workers to participate in JKN program based on ten independent variables that are price stimulus, discount stimulus, payment period stimulus, precautionary motive, access motive in buying insurance, knowledge on financial planning which includes risk management, saving management, retirement planning, heirs planning, and cash flow management.

The study was conducted through direct interviews in Greater Jakarta to 150 informal workers which includes fixed wage earners and non-fixed wage earners, and non-wage earners or self-employed. The fieldwork was conducted in October-November 2014.

By using probit regression analysis, the results of this study indicate that four independent variables have significant impact to the probability of a person becomes a participant of JKN. They are stimulus discount, access motive, cash flow and heirs planning. Thus, the interventions against these factors can help to improve person's interest to the JKN program."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"Program promotif preventif penyakit kronis atau program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) atau manajemen penyakit kronis adalah salah satu program asuransi kesehatan sosial untuk mendukung dan mewujudkan perilaku hidup sehat terkendali dalam masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan demi terciptanya Universal Health Coverage (UHC), program promotif preventif penyakit kronis harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh/terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dari jurnal, text book, dan website dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang mencukupi, pendanaan yang baik dan mencukupi, kebijakan yang ada dan diterapkan dengan baik, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik dapat membuat tercapainya tujuan program tersebut, di samping adanya hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, badan penyelenggara dan FKTP harus membuat strategi untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun pelajaran yang kita dapat dari negara lain adalah Indonesia harus memiliki sistem pendanaan yang lebih kuat dan terkoordinasi, memperkuat dasar program promotif preventif penyakit kronis asuransi kesehatan sosial. Kesimpulannya, penyelenggaraan Prolanis di Indonesia masih kurang baik, target Prolanis belum tercapai. Negara lain pun masih memiliki kekurangan, tetapi saran penulis untuk BPJS Kesehatan dan FKTP harus mempelajari kelebihan dari sistem yang sudah baik di negara lain dan mencontoh beberapa strateginya.

---

Chronic promotive and preventive program or chronic disease management program (Prolanis) is one of the social health insurance programs that supports the realization of healthy living behavior in a controlled society with chronic diseases and for the creation of Universal Health Coverage (UHC), a promotive program prevention of chronic diseases must be felt by the whole community by providing comprehensive/integrated health insurance. The research method used is literature review from journals, text books, and websites in the country and abroad. The results of the research show that competent human resources, adequate facilities, good and sufficient funding, existing and well-implemented policies, planning, organizing, and implementing a well-coordinated program can make achievement of the program's objectives, in addition to obstacles that happened. Therefore the organizing body and FKTP must make a strategy to overcome existing obstacles. As for the lessons we have learned from other countries, Indonesia must have a stronger and coordinated funding system, strengthening the basis of a preventive chronic health disease preventive health insurance program. In conclusion, the implementation of Prolanis in Indonesia is still not good, the Prolanis target has not been reached. Other countries still have shortcomings, but the writer's suggestion for BPJS Health and FKTP must study the advantages of a good system in another country and follow some of its strategies."