Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab over-budget Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek dan pengendalian atas RAB proyek yang seharusnya dimiliki oleh PT. XXX. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada single case unit analysis. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi, analisis konten dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyebab over-budget terjadi karena biaya-biaya yang dapat dikendalikan yang seharusnya bisa tercakup di dalam proses penyusunan rencana anggaran biaya proyek dan pada saat proses pengadaan akan tetapi tidak tercakup pada saat penyusunan anggaran biaya proyek dan pada saat proses pengadaan dilakukan. Selain itu, hasil evaluasi mengenai pengendalian RAB yang seharusnya dimiliki oleh PT. XXX menunjukkan bahwa pengendalian atas RAB proyek yang dimiliki tidak memberikan informasi yang dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan seperti berapa biaya yang sudah menjadi komitmen perusahaan, berapa biaya yang sudah aktual terbayarkan dan forecast biaya yang akan dikeluarkan ke depannya, dan laporan tidak tersedia tepat waktu. Hal ini menyebabkan pengendalian anggaran biaya yang ada tidak efektif.

---

This research aims to evaluate the causes of over-budget in the Project Budget Plan and control over the project budget plan that should be implemented by PT. XXX. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to the single case unit analysis. The data used is primary data using research instruments in the form of documentation, content analysis and interviews. The evaluation results show that the cause of over-budget occurs because of controllable costs that should have been included in the process of preparing the project budget plan and during the procurement process but were not covered during the preparation of the project budget and when the procurement process was carried out. In addition, the results of the evaluation regarding the control of the Project Budget Plan that should be owned by PT. XXX indicates that the control over the project's Budget Plan does not provide the information needed for decision making, such as how many costs have been committed, how many costs have actually been paid and the forecast costs that will be spent in the future and reports are not available on time. This causes the existing budget control to be ineffective."

"Defisit anggaran akibat pemberian stimulus dimasa Coronavirus disease COVID-19 serta meningkatnya digitalisasi ekonomi, mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK 48/2020) sebagai salah satu sumber penerimaan baru. Studi ini menganalisis peraturan tersebut menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) guna mengetahui dampak bagi seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan tiga alternatif kebijakan. Alternatif 1 yaitu opsi do nothing diartikan bahwa Pemerintah tidak mengenakan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), alternatif 2 yaitu pengenaan PPN sesuai PMK 48/2020, dan alternatif 3 yaitu pengenaan PPN dengan penambahan ketentuan baru. Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, alternatif 3: Pengenaan PPN dengan penambahan ketentuan baru merupakan opsi yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah karena memberikan manfaat yang paling besar dan biaya yang paling kecil."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur dan anggaran modal manusia ketimpangan di Indonesia menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Data yang digunakan adalah data sekunder di tingkat nasional untuk tahun 1980 sampai dengan 2018 yaitu anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, angka inflasi,tingkat pengangguran, dan rasio Gini. Penelitian ini menggunakan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai persentase dari total anggaran pemerintah dan sebagai persentase dari PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam istilahAnggaran pendek pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif signifikan melawan ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebesar infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Di sisi itu jika tidak, anggaran pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka pendek akan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran tersebut pemerintah untuk modal manusia telah memperburuk ketimpangan secara signifikan.

---

This study analyzes the effect of infrastructure budgets and human capital budgets inequality in Indonesia using a vector error correction model (VECM). The data used are secondary data at the national level for the years 1980 to 2018, namely the government budget for infrastructure and human resources, inflation rates,

unemployment rate, and the Gini ratio. This study uses the government budget for infrastructure and human resources as a percentage of the total government budget and as a percentage of GDP. The results of this study indicate that in terms The government's short budget for infrastructure has a significant positive effect against inequality. However, in the long run the government budget as large as infrastructure has a significant effect in reducing inequality. On the other hand, if not, the government budget for human resources in the short term will have a significant negative effect on inequality. However, in the long term the government's human capital budget has exacerbated inequality significantly."

"ABSTRAKInfrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI , dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016 . Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung , 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung , 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan , dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

ABSTRACT Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015 . In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs. This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT , updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation . Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas bagaimana PT A, sebagai subkontraktor melakukan proses penyusunan anggaran dan realisasi biaya pada proyek AP. Proyek AP adalah proyek pembangunan apartemen di Kalimantan, pada proyek ini PT melakukan pekerjaan pembuatan dan pemasangan railing tangga darurat, doorjamb lift, railing kaca balkon, dan canopy baja. Proyek ini di mulai dari bulan Juni 2016 hingga Agustus 2017. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan anggaran biaya di PT A, mengetahui realisasi anggaran, serta kendala dalam melakukan realisasi dan bagaimana mengatasi kendala tersebut. Biaya yang termasuk dalam proyek AP adalah biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam melakukan realisasi anggaran biaya, perusahaan mengalami kendala sebagai berikut: terjadi kelangkaan material yang menyebabkan harga material meningkat, kesalahan perhitungan kebutuhan material yang menyebabkan adanya pembelian material diluar anggaran, pembelian peralatan, inventaris, dan kendaraan yang tidak dianggarkan, terdapat masalah dalam pengiriman material dan kerusakan material saat bongkar muat dan pemasangan.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how PT A, as a subcontractor budgeting and cost realization of AP project. AP Project is an apartement construction in Kalimantan, in this project PT AP rsquo;s job is to make and install railing on emergency stairs, doorjamb lift, railing on mirror balcony, and steel canopy. This project starts from June 2016 and end on August 2017. The objective on this report is to understand how PT A budgeting, how PT A realize their budget, and their obstacle on realizing their budget and how they resolve it. Costs included in AP project were raw materials, overhead, and direct labor. Factors that casuing the differences were material scarcity that cause material prices to rise, miscalculation of material needed that cause in purchase of material beyond the budget, unallocated purchase of equipment, inventory, and vehicles, and problems in unloading and installation material."

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada studi kasus Penyerapan Hibah Luar Negeri pada Proyek XYZ, dimana akan di analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya daya serap dana Hibah pada proyek XYZ yang terjadi di tahun anggaran 2015 dan 2016 serta meberikan saran untuk mengatasi rendahnya daya serap hibah luar negeri pada Proyek XYZ. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah bersifat kualitatif, dengan harapan dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan 2 dua kelompok metode analisis yaitu: 1 analisis siklus dan efektivitas proyek, 2 analisis manajemen keuangan dan aliran dana proyek. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di Proyek XYZ dikarenakan adanya masalah paradigmatik, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian, masalah sistemik/ teknis serta masalah transisional. Kata kunci: Anggaran, Penyerapan, Proyek Hibah, Hibah Luar Negeri.

---

ABSTRACTThis study aims to focus on case studies Evaluation of Low Budget Disbursement In Nonprofit Organization A Case Study Grant Project XYZ, the factors that account for the low budget disbursement of Grant funds to the project XYZ is occurred in fiscal year 2015 and 2016 will be analyzed, and it also will address some advices to cope with low absorption matters on the Project XYZ. The research will use qualitative method to assessing the problem, in the future it could be used as appropriately and in accordance with the problems that occur in the field. This study used 2 two groups of methods of analysis, named 1 the effectiveness analysis of the project cycle, 2 the financial management and the budget flow of project funds analysis. The results of this study indicates that the low uptake of the budget in XYZ project due to problems paradigmatic, that related to the control environment, the systemic problems technical and transitional issues. Keywords Budget, Absorption, Project Grants, Foreign Grants."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menganalisis peran politik dalam proses penyusunan anggaran pada saat tahapan evaluasi antara kepala daerah dengan DPRD serta memberikan rekomendasi proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan peran politik supaya tidak disalahgunakan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya informasi yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan peran politik dalam proses penyusunan anggaran (mafia anggaran). Penyusunan anggaran yang tidak benar justru menjadi peluang awal terjadinya korupsi. Penelitian memberikan saran dan rekomendasi tentang proses penyusunan anggaran dengan adanya keterlibatan peran politik. Objek penelitian ini adalah kabupaten DEF di Pulau Sumatera yang memiliki kasus korupsi berkaitan dengan anggaran sebagaimana informasi yang dipublikasikan oleh KPK pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan metode konten dan tematik dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara didesain berdasarkan rumusan masalah dan disebarkan kepada pegawai yang melakukan proses penyusunan anggaran (bagian perencanaan SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik memberikan peran negatif dan positif. Peran politik tidak hanya memberikan dampak positif (berupa alat penyaluran aspirasi publik) tetapi juga terdapat risiko negatif yaitu konflik kepentingan yang disalahgunakan untuk hal tertentu. Peran politik lebih tidak bergantung pada peraturan, salah satunya politik dapat disalahgunakan untuk mengubah kegiatan atau program dalam anggaran dengan dasar kepentingan. Penelitian menemukan bahwa untuk mengakomodasi keterlibatan peran politik dalam proses penyusunan anggaran perlu adanya pengendalian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran.

---

This research has two main objectives, revealing the role of politic in budget process and giving recommendation on how budget process is able to accommodate them. This research is motivated by the information that politic is misused (budget mafia). Missaproriation of budgeting process whichs not following strategic policy is an initial of fraud. This study analyzes further about budget process with the involvement of politic. The object of this research is city of DEF one of the city in sumatera island where this region is having some cases of coruption related to budget published by KPK 2018.This research uses qualitative research and case studies which explains why and how the phenomena is occured. The analysis used content and thematic method by open questionnaires and interview. Questionnaries and interview are designed based on research question and distributed to employees who ever involved in budget process (planning division). The results shows that politic gives negative and positive role. Politic is not only give positive impact as public channel but also negative risk such as conflict of interest whereas politic is abused for certain interest. Politic is more independence than rule. The forms of politic is misused due the changes the budget activity or program. It is found that Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) has important role to help the control by managing the budget change compare to goals and objectives."

"Salah satu indikator kinerja ekonomi untuk menjadikan negara berkembang menjadi negara maju adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan. Namun keterbatasan dana pemerintah mengakibatkan lambatnya pembangunan jaringan jalan baru, sehingga diperlukan solusi pola pembiayaan melalui kerjasama pemerintah swasta dalam bentuk partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek investasi jalan tol di Indonesia setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi dengan menerapkan teknik analisis risiko. Teknik estimasi risiko yang digunakan dalam makalah ini menunjukkan unsur biaya investasi yang didukung oleh analisis risiko. Faktor risiko yang akan diidentifikasi akan menjadi kendala dalam kinerja investasi proyek. Pada penelitian ini didapatkan adanya beberapa faktor risiko yang bisa dianggap sudah tidak relevan dengan investasi infrastruktur di Indonesia di masa kini, dan juga terdapat perbedaan nilai faktor risiko yang signifikan baik kenaikan maupun penurunan pada beberapa faktor risiko. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja investasi pada proyek jalan tol.

---

One of the economic performance indicators to turn a developing country into a developed country is infrastructure. Infrastructure development to support economic activities in Indonesia is urgently needed. However, limited government funds have resulted in slow development of a new road network, so a solution to a financing scheme is needed through public-private partnerships in the form of private participation in infrastructure development. This study aims to evaluate the feasibility of investing in toll road investment projects in Indonesia after identifying the factors that affect investment performance by applying risk analysis techniques. The risk estimation technique used in this paper shows the investment cost element which is supported by risk analysis. The risk factors that will be identified will become obstacles in project investment performance. In this study, it was found that there are several risk factors that can be considered irrelevant to infrastructure investment in Indonesia today, and there are also significant differences in risk factor values, both increases and decreases in several risk factors. This research is expected to be used to optimize investment performance in toll road projects."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk membahas praktik penganggaran biaya operasi pada perusahaan industri jasa, khususnya perusahaan jasa yang menggunakan sistem pemborongan kerja. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan anggaran ruas jalan tol yang dioperasikan PT. Jasa Layanan Operasi dan evaluasi atas perencanaan anggaran dengan pengertian dari biaya standar yang ada di literatur-literatur akuntansi biaya. Anggaran biaya merepresentasikan komitmen PT. Jasa Layanan Operasi terhadap peraturan Badan Usaha Milik Negara mengenai pengadaan barang dan jasa, terutama dalam skema penunjukan langsung dan terhadap asas persaingan.

---

ABSTRACTThis report aims to examine the budget planning of operational cost practice in a service company, specifically a service company which uses a chartering contract system for a whole job. The analysis was done by comparing the budget planning of operational cost practice in PT. Jasa Layanan Operasi and its evaluation with cost accounting literatures rsquo explanation of standard cost. PT. Jasa Layanan Operasi rsquo s budget planning of operational cost practice represents its commitment to the state owned company rsquo s regulations in procurement of goods and services, specifically in direct appointment scheme, and to the principle of competition. "