Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sering kali disuarakan dan diprotes oleh para pembela HAM lingkungan. Sayangnya, ketika pembela HAM lingkungan menyuarakan protesnya tersebut, mereka sering kali direspon oleh aktor negara dan korporasi yang menjadikan pembela HAM lingkungan sebagai target kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pembela HAM lingkungan, pengalaman viktimisasi pembela HAM lingkungan, dan bagaimana kekerasan-kekerasan yang dialami dikategorikan sebagai secondary or symbiotic green crimes. Tugas Karya Akhir ini menggunakan perspektif green criminology dan menggunakan data sekunder berupa; (1) Laporan ELSAM Periode November 2017-2018 dan 2019; (2) CATAHU 2020 & Proyeksi 2021 JATAM; dan (3) publikasi artikel-artikel yang diperoleh dari beberapa media online berita dan beberapa NGO dengan fokus HAM lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan negara dan korporasi dengan melakukan kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan merupakan bentuk pengabaian negara atas kerusakan lingkungan yang membahayakan hidup dan perlindungan hak-hak atas lingkungan hidup, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak untuk melaporkan perusakan lingkungan, dan lainnya.

---

Environmental harm due to exploitation of natural resources carried out by the state and corporations has mobilized environmental human rights defenders to take action by doing protests. Wistfully, when environmental human rights defenders protested, they are often confronted by the state and corporations who make the environmental human rights defenders as a target of violence. This paper aims to highlight the forms of violence experienced by environmental human rights defenders, their experience of victimization, and how the violence is categorized as secondary or symbiotic green crimes. This paper uses a green criminology perspective and uses secondary data obtained from (1) The ELSAM Report for the Period of November 2017-July 2018, and 2019; (2) JATAM’S CATAHU 2020 & Projection for 2021; (3) publications of articles obtained from several online news media and several NGOs with a focus on environmental human rights. The results of the analysis show that the involvement of the state and corporations by committing violence against environmental human rights defenders is a form of state neglect of environmental harm that endangers life and failed the protection of the right to a clean and healthy environment."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Di Indonesia, Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) memainkan peran penting dalam mendukung hak asasi dan keadilan gender. Namun, mereka sering dihadapkan pada berbagai jenis kekerasan berbasis gender, yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keadaan ini diperparah oleh kurangnya perlindungan resmi negara; akibatnya, PPHAM harus bergantung pada mekanisme perlindungan informal dari keluarga, teman, dan komunitas. Studi ini menyelidiki pengalaman PPHAM dalam menghadapi kekerasan berbasis gender, serta upaya mereka untuk memperoleh perlindungan informal melalui aksi kolektif dan solidaritas feminis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Analisis didasarkan pada teori burnout dan self-care oleh Gorski (2015) dan dinamika perlindungan informal dipahami melalui teori aksi kolektif dan solidaritas feminis Sweetman (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPHAM menghadapi kekerasan fisik, psikis, finansial, dan digital yang mengancam keselamatan mereka selain kekerasan fisik dan psikologis. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan yang komprehensif dan inklusif bagi PPHAM serta pentingnya memperkuat mekanisme perlindungan informal berbasis solidaritas komunitas. Perlindungan informal yang diberikan oleh keluarga, teman, dan komunitas terbukti sangat penting dalam mendukung pemulihan PPHAM.

---

In Indonesia, Women Human Rights Defenders (WHRDs) play an important role in supporting human rights and gender justice. However, they are often exposed to various types of gender-based violence, which endangers their safety and well-being. This situation is exacerbated by the lack of official state protection; As a result, WHRDs must rely on informal protection mechanisms from family, friends and communities. This study investigates WHRDs’ experiences in facing gender-based violence, as well as their efforts to obtain informal protection through collective action and feminist solidarity. This research is qualitative research that uses participant observation and in-depth interviews. The analysis is based on burnout and self-care theory by Gorski (2015) and the dynamics of informal protection are understood through Sweetman's theory of collective action and feminist solidarity (2015). The research results show that PPHAM faces physical, psychological, financial and digital violence that threatens their safety in addition to physical and psychological violence. This research highlights the importance of comprehensive and inclusive protection for WHRDs as well as the importance of strengthening informal protection mechanisms based on community solidarity. Informal protection provided by family, friends and community has proven to be crucial in supporting WHRDs’ recovery."

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya mengimplementasikan praktik-praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam kerangka hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Selain memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi, bank harus mengintegrasikannya dengan konsep LST sebagai lembaga keuangan yang lebih besar dan penyedia layanan aset. Tesis ini mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur LST, bagaimana bank yang secara proaktif mengembangkan konsep LST di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai green banking untuk memitigasi berbagai jenis kegiatan pencucian uang terutama aset dari kejahatan lingkungan atau yang secara luas dikenal sebagai kejahatan lingkungan dan/atau kejahatan keuangan hijau. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir LST dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 di mana implementasi LST dapat dilihat dari produk investasi obligasi hijau.  Namun, meskipun kerangka hukum telah diambil untuk mengatasi kekurangan kejahatan keuangan hijau tersebut, tesis ini juga menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kesenjangan utama dalam implementasi kebijakan perbankan hijau untuk sebagian besar bank. Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang akurat mengenai pemilik utama semua perusahaan tersedia bagi penegak hukum, termasuk koordinasi dan kerja sama antarlembaga di dalam negeri yang kuat.

---

Indonesia, as a United Nations member state, ought to implement Environment, Social, and Governance practices and sustainable principles into its legal framework in various sector, including bank. Besides having a good understanding of the risk they face, bank must integrate it with the ESG concept as a larger financial institutions and virtual asset service provider. This thesis examines the Indonesian legal framework regulate Environment, Social, and Governance, how banks that are proactively developed the ESG concept in banking sector or known as green banking to mitigate different types of money laundering activities particularly assets from environmental crime or widely acknowledged as environmental crime and/or green financial crime. This thesis adopts juridical normative research method, using the statutory approach. Through the research, this thesis concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017 whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the green bond products. However, although legal framework has been taken to address such green financial crimes shortcomings, this thesis also concludes that some key gaps remain in the implementation of green banking policy for majority of banks. Indonesia needs to ensure that accurate information on the ultimate owners of all companies is available to law enforcement and including to robust domestic inter-agency coordination and cooperation."

"Berkaitan dengan penanganan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi saat ini tidak hanya terfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan, namun juga terhadap korporasi ataupun organ korporasi. Guna mencegah terus dilakukannya tindak pidana, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni salah satunya pemblokiran rekening. Dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, pemblokiran rekening menjadi kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan yang dimana dalam KUHAP kewenangan penyidik terbatas pada pelaksanaan upaya paksa. Dengan tidak diaturnya pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa, menjadikannya sulit bagi pihak ketiga yang dalam hal ini korporasi untuk dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan pemblokiran rekening milik korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini membahas mengenai apakah pemblokiran rekening dapat dikategorikan sebagai suatu upaya paksa menurut konsep KUHAP, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporas untuk dapat memperoleh kembali rekening yang diblokir. Dengan menggunakan penelitian doctrinal dan perbandingan hukum, diketahui bahwa pemblokiran rekening memiliki konsep serupa dengan upaya paksa dalam pengaturan KUHAP yang dimana saat ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi atas rekening yang diblokirnya hanya sebatas pada pengajuan gugatan perdata secara mandiri atau penggabungan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh organ korporasi. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk mengatur pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa dalam pengaturan perundang-undangan hukum acara di Indonesia guna menghasilkan pengaturan yang lebih detail beserta dengan segala upaya hukumnya.

---

In connection with the handling of criminal acts, especially in economic crimes, currently not only focuses on criminal acts committed by individuals, but also on corporations or corporate organs. In order to prevent criminal acts from continuing to be commited, there are several efforts made by law enforcement officials, one of which is account blocking. In the laws on money laundering and corruption, account blocking is the authority given to investigators in the investigation stage, where in the Criminal Procedure Code the authority of investigators is limited to the implementation of forced act. By not regulating account blocking as a forced act, it makes it difficult for third parties (in this case are corporations) to be able to take legal remedies related to the blocking of corporate-owned accounts for criminal offenses committed by corporate organs for their personal interests. This thesis discusses whether account blocking can be categorized as a forced act according to the concept of KUHAP, as well as how legal remedies can be taken by corporations to be able to recover blocked accounts. By using doctrinal research and comparative law, it is known that account blocking has a similar concept to coercion in the Criminal Procedure Code, where currently the legal remedies that can be taken by corporations are limited to filing civil lawsuits independently or combining with the handling of criminal cases committed by corporate organs. Thus, it is important to regulate account blocking as a coercive measure in the statutory regulation of procedural law in Indonesia in order to produce a more detailed regulation along with all legal remedies."

"Penelitian ini berfokus pada pengalaman stigmatisasi yang diterima oleh perempuan bercerai di Desa Pengadangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus untuk menjelaskan pengalaman stigmatisasi bagi lima informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa semua informan dalam penelitian ini menerima stigma dari masyarakat. Perempuan bercerai dituduh sebagai perempuan perebut suami orang, difitnah telah menggoda semua laki-laki, dijadikan sebagai bahan candaan, serta menerima kekerasan secara fisik. Adapun stigma yang diterima oleh perempuan bercerai disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang mengakar, adanya gender roles, konstruksi sosial terkait dengan perkawinan ideal, serta label negatif yang melekat pada kata janda itu sendiri. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi semua pergerakan, memutus interaksi dengan masyarakat, takut untuk mengungkapkan status mereka, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

---

This research focuses on the experience of stigmatization received by divorced women in Pengadangan Village. By using qualitative research methods and type of case study research to explain the experience of stigmatization for the five informants in this study. The results of this study found that all informants received stigma from society. Widowed women accused of usurping another woman's husband, slandered for seducing all men, used as a joke, and become victims of violence. The stigma received by divorced women is caused by the existence of an entrenched patriarchal system, the existence of gender roles, social construction related to ideal marriage, and the negative label attached to the word widow. The stigma received by divorced women has a negative impact on their lives. Divorced women are traumatized, close themselves, limit all movements, cut off interactions with society, afraid to reveal their status, and difficulty in getting a job."

"Masalah lingkungan telah menjadi isu yang mengarah pada manajemen keberlanjutan. Industri layanan kesehatan, salah satunya rumah sakit, merupakan industri yang menggunakan sumber energi secara terus menerus dan menghasilkan limbah yang rentan menggangu lingkungan. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengambil berbagai upaya perlindungan lingkungan dan mengembangkan strategi ramah lingkungan seperti pengelolaan sumber daya manusia ramah lingkungan. Menanggapi hal tersebut, penelitian ini mendukung hasil literatur yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ramah lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan perilaku ramah lingkungan karyawan berdampak pada kinerja lingkungan rumah sakit secara holistik. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online dari 208 karyawan medis dan non medis rumah sakit di Indonesia. Data yang diperoleh diolah dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan AMOS 22. Temuan mengkonfirmasi bahwa Corporate Social Responsibility (CSR), Green Motivation Enhancing (GME), dan Green Employee Involvement (GEI) berpengaruh signifikan  terhadap Employee Green Behavior (EGB). Lebih lanjut, EGB terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Environmental Performance (EP). Untuk analisis mediasi, penelitian mengkonfirmasi bahwa EGB memiliki peran mediasi yang signifikan dalam memperantarai GME, GEI dan CSR terhadap EP. Penelitian ini mempertegas peran kritis dari perilaku ramah lingkungan karyawan rumah sakit untuk meningkatkan kinerja lingkungan rumah sakit.

---

Environmental problems have become an issue that refers to sustainable management. Healthcare industry, hospital as one of them, is organizations that uses energy continuously and produce waste that vulnerable to harm the environment. So that hospital needs undergone various environmental protection efforts and developing green strategies, such as green human resource management and corporate social responsibility. Responding to that, this study supports literature results which stated that green human resource management, corporate social responsibility, and employees’ green behavior possess a holistic impact on the environmental performance of hospital. This research implements quantitative research design, data collection method via online questionnaire from 208 medic and non-medic employees of hospitals in Indonesia. Such data was then analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method in AMOS 22. The findings confirm that Corporate Social Responsibility (CSR), Green Motivation Enhancing (GME), and Green Employee Involvement (GEI) had a significant impact on Employee Green Behavior (EGB). Furthermore, EGB had a significant relationship with environmental performance (EP). For mediating analysis, the study confirmed that EGB had significant role as mediating variable between GME, GEI, and CSR on environmental performance. This study highlights the critical role of hospital employees’ environmentally friendly behavior to enhance hospital’s environmental performance. "

"Tugas Karya Akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan pada perempuan pekerja rumah tangga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Penulis melakukan analisis pada data sekunder berupa dokumentasi kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang berasal dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian dianalisis berlandaskan pada teori feminis sosialis, konsep kekerasan berbasis gender dan kekerasan struktural. Hasil karya akhir ini menunjukan bahwa adanya kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender dan merupakan bentuk dari adanya kekerasan struktural yang kemudian membuat perempuan teralienasi di masyarakat dan berada dalam lingkup kemiskinan karena tidak ada pengakuan terkait pekerjaan yang mereka lakukan baik dari masyarakat maupun negara.

---

This thesis aims to find out how violence against women domestic workers considered as a form of gender based violence. The author conducted a analysis based on secondary data in the form of documentation of cases in violence against domestic workers from National Comission on Violence Against Women which was then analyzed based on socialist feminist theory, the concept of gender based violence and structural violence.

These outcomes of this study indicate that there is violence against women domestic workers who are part of gender-based violence and are a form of structural violence that makes women segregated in society and live in poverty because there is no acknowledgment related to the work they do either from the public or the state."

"Tesis ini membahas penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, model dan teori pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi, proses konstruksi dakwaan dan konstruksi penuntutan pidana terhadap korporasi, dan kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Disertakan juga tinjauan terhadap posisi korporasi dalam RKUHP Tahun 2008 dan analisa terhadap dimuat ulangnya kriminalisasi terhadap tindak pidana lingkungan dalam RKUHP Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian nonnatif-empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Permasalahan tesis ini adalah penuntutan terhadap korporasi selama ini belum seragam menggunakan dan mendasarkan diri pada model-model dan doktrin- doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang ada dan masih ada kesulitan Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan maupun surat tuntutannya. Termasuk kendala belum ada aturan yang memuat secara tegas khususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, untuk menentukan siapa sebenarnya yang mewakili korporasi di depan persidangan. Hasil tesis ini menyarankan perlu adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi aparat penegak hukum khususnya penuntut umum tentang trend merebaknya corporate erime di bidang lingkungan hidup dalam wadah triangle environmental criminal justice system serta perlunya segera memberikan kurikulum mengenai kejahatan korporasi dalam penegakan hukum lingkungan pada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sejak awal.

---

This thesis discusses the determination of the Corporation as the subject of criminal action in the Law. 23, 1997 on Environmental Management, questioned the theory and models that can be used to trap the Corporation, the process of construction claims and construction of criminal prosecution against the Corporation, and the obstacles in the criminal law enforcement against corporate crime in the environment and efforts to overcome obstacles - these constraints. Also included a review of the corporation's position in RKUHP Year 2008 and analysis of re-criminalization of the criminal environment in RKUHP Year 2008. This research is a normative-empirical research using secondary data as the primary data and primary data as supporting data. The problem of this thesis is that the prosecution against the Corporation for this use has not been uniform and base themselves on the models and the doctrines of criminal responsibility to the Corporation and who have still have difficulty formulating public prosecutor and the indictment of scale down one's demands. There are no obstacles, including rules that explicitly especially in the case of the representatives of the Corporation, to determine who is actually representing the Corporation in front of the trial. Results suggest that this thesis will need to increase the understanding and perception of law enforcement, especially on the prosecutor general about expansion of the symptoms corporate crime in the area of the environment in the forum of triangle environmental criminal justice system and the need to immediately provide the curriculum on corporate crime in the law enforcement environment in the education and training establishment prosecutors since the beginning."