Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar.

---

In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa sektor usaha di Indonesia. PT A sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa transportasi menjadi salah satu perusahan yang terkena dampak tersebut. Pada tahun 2020, PT A melakukan sejumlah transaksi afiliasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan fakta ini, PT A memiliki kewajiban untuk melakukan dokumentasi transfer pricing. Pada proses pengujian kewajaran transaksi, PT A menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan database komersil untuk mencari data perusahaan pembanding. Penggunaan database komersil memiliki keterbatasan yang mana data perusahaan pembanding paling mutakhir pada bulan Januari 2020 ialah data perusahaan pembanding di tahun 2018. Pada tahun 2018, situasi pasar belum terdampak pandemi. Apabila analisis pengujian kewajaran dilakukan seperti biasanya, maka akan berpotensi besar terjadi ketidaksebandingan karena terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan pasar.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A saat terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dan menganalisis penyesuaian kesebandingan yang dilakukan oleh PT A pada saat terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020 yaitu  transaksi pembelian, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan biaya jasa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan melihat faktor-faktor kesebandingan. Penyesuaian kesebandingan combined period pada PT A merupakan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan pada periode yang terdampak pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on several business sectors in Indonesia. PT A as a company engaged in the transportation service industry is one of the companies affected by this. In 2020, PT A entered into a number of affiliated transactions with related parties. Based on this fact, PT A has an obligation to document transfer pricing. In the process of testing the fairness of the transaction, PT A uses the Transactional Net Margin Method (TNMM) with a commercial database to find data on comparable companies. The use of commercial databases has limitations whereby the availability of the most recent comparable company data in January 2020 is the comparable company data in 2018. In 2018, the market situation had not been affected by the pandemic. If the analysis of the fairness test is carried out as usual, there will be a high potential for a disproportionate to occur due to differences in economic and market conditions. This study aims to analyze affiliate transactions carried out by PT A when affected by the Covid-19 pandemic based on the arm's length principle and analyze the comparability adjustments made by PT A when affected by the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative research approach with data collection techniques from library research and field studies. The results of the analysis show that affiliated transactions carried out by PT A in 2020, namely purchase transactions, service income, other income, and service fees are in accordance with the arm's length principle based on the comparability factors. The combined period comparability adjustment in PT A is an adjustment that can be made to improve comparability during the period affected by the Covid-19 pandemic."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembanding tahun jamak dalam Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) pada dokumentansi penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT A untuk tahun pajak 2020 ketika berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana kondisi penggunaan data pembanding pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tersebut dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan pembanding tahun jamak pada metode TNMM yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020, data pembanding yang digunakan adalah dengan pembanding tahun jamak telah sesuai untuk meningkatkan keandalan sebagaimana tercantum dalam peraturan OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, dan PER-22/PJ/2013. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pembanding dengan tahun jamak dapat meminimalisir adanya fluktuatif yang terjadi pada tahun 2020 dengan cara memperpanjang masa waktu pembanding.

---

This thesis aims to analyze the application of multi-year comparisons in the Transactional Net Margin Method (TNMM) on transfer pricing documentation carried out by PT A for the 2020 fiscal year during the COVID-19 pandemic, where the conditions for using comparison data were in the period prior to the COVID-19 pandemic. -19 is considered disproportionate to the conditions that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that in conducting a comparability analysis using the multi-year comparison of the TNMM method conducted by PT A in 2020, the comparative data used is the multi-year comparison, which is appropriate to improve reliability as stated in the OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, and PER-22/PJ/2013. This is because the use of comparisons with multiple years can minimize the fluctuations that occur in 2020 by extending the period of comparison."

"Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis penerapan secret comparable di Indonesia ditinjau dari asas kepastian serta menganalisis penggunaan secret comparable dalam pemilihan data pembanding terkait penentuan harga transfer pada kasus pemeriksaan PT. B untuk tahun pajak 2021. Penelitian dilakukan dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar penggunaan secret comparable di Indonesia belum diatur secara spesifik sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kasus pemeriksaan PT. B di tahun pajak 2021, penggunaan data pembanding lokal oleh pemeriksa pajak dikategorikan sebagai secret comparable karena Wajib Pajak tidak dapat mengakses data tersebut dan tidak sesuai dengan aturan pemilihan data pembanding terkait transfer pricing di Indonesia. Tidak adanya regulasi yang jelas terkait secret comparable di dalam peraturan Indonesia dapat menimbulkan keragu-raguan dalam penerapan aturan tersebut. Maka, dibutuhkan peraturan yang lebih jelas yang mengatur terkait penggunaan secret comparable dalam pemilihan data pembanding di Indonesia.

---

This research aims to analyze the application of secret comparables in Indonesia in terms of the principle of certainty and analyze the use of secret comparables in the selection of comparable data related to the determination of transfer prices in the audit case of PT. B for the 2021 tax year. The research was conducted with a post-positivist paradigm. The data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that, in general, the use of secret comparables in Indonesia has yet to be regulated explicitly, so it has the potential to cause legal uncertainty in the case of PT. B's audit in the 2021 tax year, the tax auditor's use of local comparable data is categorized as secret comparable because the taxpayer cannot access the data and is not by the rules for selecting comparable data related to transfer pricing in Indonesia. The absence of clear regulations related to secret comparables in Indonesian regulations may lead to doubts about applying these rules. Therefore, clearer regulations are needed regarding the use of secret comparables in the selection of comparable data in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa penyesuaian kesebandingan antara PT XYZ dengan DJP. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, melakukan penyesuaian kesebandingan dalam upayanya membuktikan kewajaran harga transfer yang dilakukan pada tahun 2018. Upaya ini ditolak dan menjadi sengketa pajak antara PT XYZ dan DJP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan material yang terjadi pada PT XYZ dan perusahaan pembanding, serta penyesuaian kesebandingan atas biaya tetap yang disengketakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perbedaan material yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan best practice dengan melihat pada faktor kesebandingannya. Penelitian ini juga menjelaskan penyesuaian kesebandingan di Indonesia, upaya penyesuaian kesebandingan PT XYZ yang dinilai telah memenuhi kaidah yang ada, serta menjawab poin pemeriksaan dan hal yang disengketakan oleh DJP, khususnya terkait substansi biaya tetap dan perlakuan dari perusahaan pembanding. Penelitian ini memberikan saran secara yaitu membuat peraturan yang lebih dapat menjelaskan penerapan penyesuaian kesebandingan, serta menyarankan kepada PT XYZ untuk mempertimbangkan keterbukaan informasi dalam upaya meyakinkan majelis hakim dalam pengadilan pajak.

---

This study was conducted to analyze the proportional adjustment dispute between PT XYZ and Indonesia Tax Office (1TO). PT XYZ as one of the companies engaged in the automotive sector in Indonesia, made a comparability adjustment to prove the arm’s length of transfer pricing in 2018. This effort was rejected and became a tax dispute between PT XYZ and ITO. This study aims to see the material differences that occur in PT XYZ and the comparison company, as well as the dispute of comparability adjustment on fixed costs. This research was conducted using a qualitative approach with data collection using field studies and literature studies. The results of the analysis show that the material differences made by PT XYZ are in accordance with best practice by looking at PT XYZ comparability factor. This study also explains the comparability adjustment in Indonesia, the comparability adjustment on fixed cost in PT XYZ which is considered to have complied with the existing rules, as well as answering the argument and disputed matters by the ITO, especially regarding the substance of fixed costs and the condition from the comparable company. This study provides advice, namely making regulations that can better explain the application of proportional adjustment, and suggesting PT XYZ to consider information disclosure in an effort to convince the judges in the tax court."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis Penerapan Transactional Net Margin Method (TNMM) dalam Pemeriksaan Pajak Sehubungan dengan Berlakunya Pendekatan Ex-ante dalam Penyusunan Dokumentasi Transfer pricing. Di mana pasca berlakunya pendekatan ex-ante sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016, terdapat dua pendekatan yang dipakai oleh Pemeriksa yaitu ex-ante dan ex-post, sedangkan pedoman penyusunan dokumentasi transfer pricing yang berlaku saat ini mewajibkan wajib pajak untuk menyusun dokumentasi transfer pricing menggunakan metode ex-ante. Sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, baik antar Pemeriksa Pajak maupun antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak mengenai pendekatan yang seharusnya digunakan dalam Pemeriksaan pajak, apakah ex-ante atau ex-post. Oleh karena itu melalui penelitian ini Penulis bertujuan untuk mencari tau pendekatan yang digunakan oleh Pemeriksa pajak dalam menerapkan TNMM sehubungan dengan berlakunya pendekatan ex-ante dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing ditinjau dari asas kepastian hukum dan biaya kepatuhan pajak.This study focusses on the analysis of Transactional Net Margin Method (TNMM) Implementation in Tax Audit Regarding the applicable of Ex-ante Approach in the Formulation of Transfer pricing Documentation. After the applicable of the ex-ante approach as regulated in PMK-213/2016, there are two approaches used by Tax Auditor namely ex-ante and ex-post, while the guidelines for preparing transfer pricing documentation currently require taxpayers to prepare transfer pricing documentation using the ex-ante method. So that the condition has the potential to cause differences of opinion, between the Tax Auditor and between the Tax Auditor and the Taxpayer regarding the approach that should be used in the tax audit. Therefore, through this study the author aims to find out the approach used by tax auditors in implementing TNMM in connection with the ex-ante approach in preparing transfer pricing documentation in terms of the principle of legal certainty and tax compliance costs."

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."

"ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam BEPS Inclusive Framework diwajibkan untuk menjadikan Aksi BEPS no. 13 sebagai standar minimum. Bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar minimum tersebut adalah dengan menerbitkan PMK-213/2016. Di dalam salah satu pasal, yaitu pasal 3 ayat (1) PMK-213/2016 terdapat aturan baru mengenai keharusan menggunakan pendekatan ex-ante untuk Wajib Pajak yang berkewajiban menyelenggarakan dokumen lokal dan dokumen induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia dengan merujuk teori Edwards III (1980) serta menganalisis implikasi pemeriksaan pajak di Indonesia yang menggunakan post audit terhadap implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia belum berjalan sesuai dengan teori Edwards III (1980). Dilihat dari keempat dimensi, yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi tidak ada satu dimensi pun yang telah sesuai dengan Teori Edwards III. Selain itu, penegakkan hukum pada kebijakan pendekatan ex-ante di Indonesia tidak berjalan optimal akibat pemeriksa pajak di Indonesia menggunakan post audit."