Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MAP merupakan cara yang paling efektif dalam upaya menghilangkan pajak berganda, oleh sebab itu, implementasi MAP yang baik sangat diperlukan, namun ketidakjelasan informasi dan pengetahuan mengenai MAP, membuat jalur penyelesaian sengketa internasional tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan efektif. Penerapan peraturan MAP yang berlaku semenjak 6 tahun yang lalu tidak menunjukan adanya peningkatan penyelesaian kasus sengketa melalui jalur MAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi MAP di Indonesia berdasarkan BEPS Action Plan 14 yang berisikan prosedur tindakan yang direkomendasikan untuk membuat MAP berjalan lebih efektif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literature dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan Mutual Agreement Procedure (MAP) masih belum berjalan dengan baik, namun pihak pejabat berwenang masih terus melakukan perbaikan kinerjanya. BEPS Action Plan 14, tidak dapat diadopsi semuanya, karena memang harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

---

MAP is the most effective dispute resolution to prevent double taxation, but lack of information and knowledge about MAP, make this international dispute resolution is not can be utilized effectively. MAP Regulations are applicable since 6 years ago did not show any increase in the settlement of disputes through the MAP. This research is trying to analyze implementation of MAP policy in Indonesia based on BEPS Action Plan 14 containing procedure actions which is recommended to make MPA more effective. Descriptive qualitative data collection method is chosen to be approach of this study by collecting data from literature review and field studies using in-dept interview technique and observation. At the end of this study, researcher conclude that the implementation of Mutual Agreement Procedure in Indonesia is not running well but the competent authority still continue to improve its performance. BEPS Action Plan 14, can not be adopted all of them, because it must be adapted to the conditions in Indonesia."

"Sebagai negara yang terlibat dalam pembentukkan BEPS Action Plan 14, atas implementasi MAP di Indonesia dinilai sesuai standar dalam BEPS Action Plan 14. Agar semakin baik, Pemerintah juga mengatur MAP dalam Pasal 27C UU HPP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan BEPS Action Plan 14 pada kebijakan MAP di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan atau tidak mengajukan MAP di Indonesia, dan menganalisis dasar pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MAP di Indonesia menunjukkan hasil yang baik karena telah mengadopsi sebanyak 18 rekomendasi BEPS Action Plan 14. Adapun, faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan MAP diantaranya kesempatan menghilangkan double tax, pembaharuan MAP, dapat mengajukan MAP bersamaan dengan domestic remedies, dan lainnya. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi untuk tidak mengajukan MAP antara lain hasil keputusan berupa agree to disagree, jangka waktu penyelesaian keberatan dan banding bisa lebih cepat dibandingkan MAP, mutasi pegawai DJP, transparansi DJP dalam proses perundingan, dan lainnya. Selanjutnya, pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP disebabkan terdapat tiga isu yaitu isu administratif, kedudukan MAP dalam hukum pajak di Indonesia, dan permasalahan apabila MAP diajukan bersamaan dengan upaya hukum domestik.

---

As a country involved in the formation of BEPS Action Plan 14, implementing MAP in Indonesia is assessed based on the BEPS 14 Action Plan standards. To improve the implementation of MAP, the Government also ratified Article 27C of the HPP Law. This research aims to analyze the implementation of BEPS Action Plan 14 on MAP policy in Indonesia, the factors behind taxpayers applying or not applying for MAP in Indonesia, and the reason the MAP clause regulates in the HPP Law. This research uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results show that the implementation of MAP in Indonesia has shown good results because it has adopted as many as 18 BEPS Action Plan 14 recommendations. Meanwhile, the factors behind taxpayers submitting a MAP are the opportunity to eliminate double taxation, renewal of MAP, MAP can be submitted together with judicial remedies, etc. Meanwhile, the factors behind not submitting the MAP are the results of the decision agreeing to disagree, the time for resolving objections and appeals can be faster than MAP, employee mutations in the DGT, DGT transparency in the negotiation process, etc. In addition, the basis for considering the inclusion of the MAP clause in the HPP Law is due to three issues: administrative issues, the position of MAP in tax law in Indonesia, and problems if the MAP is filed together with domestic legal remedies."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai dapat ditolaknya suatu permohonan Mutual Agreement Procedure oleh Negara Mitra Tax Treaty yang tidak memiliki ketentuan corresponding adjustment atas sengketa cross border transfer pricing. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai kesesuaian interpretasi yang dilakukan Direktur Jendral Pajak atas perlakuan permohonan Mutual Agreement Procedure Negara mitra Tax Treaty yang tidak memiliki ketentuan corresponding adjustment atas sengketa cross border transfer pricing dengan peran dan fungsi Mutual Agreement Procedure itu sendiri di dalam Tax Treaty. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausul dapat ditolaknya permohonan Mutual Agreement Procedure yang berkaitan dengan transfer pricing tidak sejalan dengan spirit dari Mutual Agreement Procedure dalam Tax Treaty itu sendiri yang seharusnya tetap menerima setiap permohonan Mutual Agreement Procedure apapun sengketanya.

---

This thesis examines the background Government of Indonesia issue the regulation regarding the possibility of application Mutual Agreement Procedure can be rejected if the tax treaty of both contracting states does not regulate about the provision of corresponding adjustment on cross border transfer pricing dispute. Besides that, this thesis also examines the suitability of interpretation which done by General Director of Taxes Indonesia on treatment of application Mutual Agreement Procedure from tax treaty countries which do not have the provision of corresponding adjustment in their convention on cross border transfer pricing dispute with the role and function of Mutual Agreement Procedure in their Tax Treaty. This research uses the qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result of this thesis shows that the application of Mutual Agreement Procedure which can be rejected by Indonesia does not in line with the main spirit of provision of Mutual Agreement Procedure itself in Tax Treaty. Application of Mutual Agreement Procedure should accept on every dispute because Tax Treaty does not limit the case which can be resolve by Mutual Agreement Procedure."

"[Tesis ini membahas tentang unsur-unsur penting yang terdapat dalam Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) dan Special Court for Sierra Leone (SCSL) serta tanggung jawab pidana individu yang dapat diterapkan dalam hybrid tribunals. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penulis menganalisa perbandingan antara ECCC dan SCSL sebagai hybrid tribunal dan dari hasil analisa tersebut ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua hybrid tribunal tersebut. Adapun persamaan diantara keduanya meliputi unsur-unsur yang digunakan dalam peradilan, antara lain instrumen hukum yang digunakan, komposisi hakim, jaksa dan pengacara. Selain itu juga, latar belakang berdirinya kedua hybrid tribunal tersebut memiliki kesamaan. Latar belakang tersebut antara lain tidak memadainya sumber daya di tingkat nasional, adanya hambatan dari sistem hukum domestik, tidak memadainya sistem hukum domestik dan ingin memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan dan pengadilan yang efektif.

---

This thesis discusses the important elements contained in the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and the Special Court for Sierra Leone (SCSL) and also the criminal responsibility of individuals that can be applied in hybrid tribunals. This research uses descriptive analytical method. The author analyzes the comparison between the ECCC and SCSL as a hybrid tribunal and as the results of the analysis, the author found some similarities and differences of the two hybrid tribunal. The similarities between the two covering elements used in court, among other legal instruments are used, the composition of judges, prosecutors and lawyers. Also, the background of the establishment of the two hybrid tribunals have in common. These background include inadequate resources at the national level, the barriers of the domestic legal system, inadequate domestic legal system and the tribunal wishes to contribute to the rights, justice and effective court., This thesis discusses the important elements contained in the Extraordinary

Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and the Special Court for Sierra

Leone (SCSL) and also the criminal responsibility of individuals that can be

applied in hybrid tribunals. This research uses descriptive analytical method. The

author analyzes the comparison between the ECCC and SCSL as a hybrid tribunal

and as the results of the analysis, the author found some similarities and

differences of the two hybrid tribunal. The similarities between the two covering

elements used in court, among other legal instruments are used, the composition

of judges, prosecutors and lawyers. Also, the background of the establishment of

the two hybrid tribunals have in common. These background include inadequate

resources at the national level, the barriers of the domestic legal system,

inadequate domestic legal system and the tribunal wishes to contribute to the

rights, justice and effective court]"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh keringanan pajak melalui pengurangan pajak penghasilan badan dan penghapusan dividen sebagai objek pajak terhadap kebijakan dividen perusahaan terbuka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pembagian dividen kepada pemegang saham. Peningkatan ini menurut tax preferences hypothesis dan tax clientele hypothesis mendorong manajer perusahaan meningkatkan dividen yang dibagikan guna memenuhi peningkatan ekspektasi para pemegang saham untuk menerima dividen dari perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan variabel kontrol yang mempengaruhi pembagian dividen meliputi likuiditas, arus kas, efisiensi dan struktur modal perusahaan.

---

This research aims to see the effect of tax rellief through reducing corporate income tax and eliminating dividends as a tax object on the dividend policy of listed companies in Indonesia. The research results show that tax relief can have a positive influence on increasing dividend distribution to shareholders. According to the tax preferences hypothesis and tax clientele hypothesis, this increase encourages company managers to increase the dividends distributed in order to meet the increasing expectations of shareholders to receive dividends from the company. This research also shows that the control variables that influence dividend distribution are liquidity, cash flow, efficiency, and the company's debt level."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), keterkaitannya dengan proses Keberatan dan Banding serta pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan pengaruh dari diterbitkannya PER-48/PJ/2010 dan PP No 74 tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi dan aplikasi MAP di Indonesia sampai dengan saat ini dan kaitannya dengan ketentuan hukum pajak domestik yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat diterbitkannya PER-48/PJ/2010, Wajib Pajak tidak dapat menempuh dua jalur hukum secara bersamaan. Namun semenjak diterbitkannya PP No 74 tahun 2011, kemungkinan untuk menempuh dua jalur hukum yang bersamaan terbuka kembali bagi Wajib Pajak. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajaknya dan mendapatkan keputusan yang diharapkan secara adil.

---

This thesis discusses the tax dispute resolution process in Indonesia through the Mutual Agreement Procedure (MAP), its association with the Objections and Appeals as well as Articles 16 and 36 of the General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the effect of the issuance of PER-48/PJ/2010 and PP No 74-2011. The approach of research is qualitative, while the method is descriptive. The purpose of this study is to investigate the process of implementation and application of MAP in Indonesia up to this time and its relation to the provisions of domestic tax law.

This research concludes that according to PER-48/PJ/2010, the taxpayer can not take two legal channels simultaneously. However, since the issuance of PP No. 74 of 2011, now the taxpayer can take two legal channels simultaneously, which means providing a greater opportunity for taxpayers to resolve their tax disputes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses penyelesaian sengketa pajak melalui Mutual Agreement Procedure terkait dengan proses keberatan dan banding serta keterkaitan antara hasil Mutual Agreement procedure dengan mekanisme pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. MAP merupakan sarana bagi dua otoritas pajak yang mengadakan P3B untuk menyelesaikan kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan P3B, MAP digunakan sebagai sarana untuk berunding diantara negara mitra P3B dan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, hasil MAP yang berbeda dengan hasil keputusan keberatan, maka hasil keputusan keberatan tersebut dapat ditinjau kembali tetapi jika hasil banding telah keluar, hasil banding tersebut tidak dapat diubah karena mempunyai kekuatan hukum tetap, cara yang ditempuh wajib pajak adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, Hasil penelitian ini menyarankan agar perlunya penyempurnaan ketentuan MAP dalam ketentuan domestik, aturan mengenai prosedur MAP perlu disempurnakan lagi. Guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak perlu diterapkannya prinsip "lis alibi pendens" pada aturan domestik dan wajib pajak mempunyai hak untuk menerima atau menolak MAP.

---

The Objective of research are to identify and analize how should the process of resolution of dispute in tax through the Mutual Agreement Procedure relating to objection and appeals process and relationship between the Mutual Agreement procedure with the mechanism of article 16 and 36 of the General Provision and Tax Procedures. The approach of research is qualitative while the method is descriptive. MAP is the two of tax authorities to resolve the case entered tax treaty in taxation not accordance with the purpose and objective of tax treaty. MAP is negotiation between tax treaty partner and for taxpayers to eliminate international double taxation.

The result of this research concluded that the result of the MAP different with the result of an objection decision, so the result of the objection may be reviewed, but if the appeal had gone out, the outcome of such appeal can not be changed because they have permanent legal force, the way in which the taxpayer is to ask the judicial reviewto the supreme court. The result of this research suggest the need for improvement in terms of domestic MAP Provision, rules about the MAP procedures need to be refined again. In order to provide legal certainty for taxpayers need the application of the principle of "lis alibi pendens" on domestic rule."

"Indonesia mengalami shortfall penerimaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 60% pada tahun 2015. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerapkan pengampunan pajak pada Juli 2016. Skripsi ini membahas bagaimana pengampunan pajak dapat memperluas basis pemajakan dan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan pustaka. Hasil Penelitian ini adalah pengampunan pajak bisa memperluas basis pemajakan di Indonesia dan disarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat faktor pendukung, yaitu fasilitas yang menarik, sosialisasi yang masif, penempatan dana hasil pengampunan pajak yang menguntungkan, dan manajemen data yang baik.

---

Indonesia faced shortfall of its tax revenue and low level of tax payer?s compliance (approximately 60%) in 2015. To solve this problems, Indonesia is implementing tax amnesty in July 2016. The purpose of this thesis is to describe how tax amnesty can broaden Indonesia tax base and explain its supportive factors. This research conducted qualitative approach with data collection through field research and literature studies. The result of this research is tax amnesty can broaden Indonesia tax base and suggested to consider four supportive factors such as attractive facilities, massive socialization, profitable instrument for repatriated assets, and good data management."