Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembanding tahun jamak dalam Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) pada dokumentansi penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT A untuk tahun pajak 2020 ketika berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana kondisi penggunaan data pembanding pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tersebut dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan pembanding tahun jamak pada metode TNMM yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020, data pembanding yang digunakan adalah dengan pembanding tahun jamak telah sesuai untuk meningkatkan keandalan sebagaimana tercantum dalam peraturan OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, dan PER-22/PJ/2013. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pembanding dengan tahun jamak dapat meminimalisir adanya fluktuatif yang terjadi pada tahun 2020 dengan cara memperpanjang masa waktu pembanding.

---

This thesis aims to analyze the application of multi-year comparisons in the Transactional Net Margin Method (TNMM) on transfer pricing documentation carried out by PT A for the 2020 fiscal year during the COVID-19 pandemic, where the conditions for using comparison data were in the period prior to the COVID-19 pandemic. -19 is considered disproportionate to the conditions that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that in conducting a comparability analysis using the multi-year comparison of the TNMM method conducted by PT A in 2020, the comparative data used is the multi-year comparison, which is appropriate to improve reliability as stated in the OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, and PER-22/PJ/2013. This is because the use of comparisons with multiple years can minimize the fluctuations that occur in 2020 by extending the period of comparison."

"Pada masa pandemi Covid-19, perusahaan multinasioanal yang terkena dampak pandemi Covid-19 melakukan comparability adjustment untuk meningkatkan kesebandingan. Namun, dalam praktiknya penerapan comparability adjustment banyak menimbulkan sengketa pajak karena ketiadaan regulasi dalam negeri yang mengatur serta menjelaskan penerapan comparability adjustment, sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara DJP dengan Wajib Pajak. Salah satu kasus sengketa mengenai comparability adjustment yang terjadi adalah kasus PT X pada tahun pajak 2020. Dalam pembuatan TP Doc tahun 2020, PT X menggunakan dua metode yang berbeda antara metode untuk mekakukan analisis TP dengan metode untuk melakukan comparability adjustment. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep comparability adjustment di Indonesia serta menganalisis kesesuaian penerapan comparability adjustment yang dilakukan oleh PT X dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara garis besar, konsep comparability adjustment yang dianut oleh Indonesia sama dengan konsep comparability adjustment yang berlaku secara internasional dan dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat material difference dan perbedaan tersebut dapat disesuaikan. Comparability adjustment dapat diterima oleh DJP apabila Wajib Pajak dapat menjelaskan secara rinci poin-poin penyesuaian, data yang akurat, dan perhitungan yang andal. Dalam hal ini, Langkah PT X untuk mengombinasikan dua metode sudah sesuai dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan oleh Indonesia dan tidak mengindikasikan bahwa PT X mengubah metode analisis dari TNMM ke CPM. Selain itu, penyesuaian biaya langsung yang dilakukan oleh PT X juga dinilai sudah tepat sesuai dengan konsep akuntansi cost matching against revenue.

---

During the Covid-19 pandemic, multinational companies that were impacted by the pandemic implemented comparability adjustments to improve comparability. However, in practice, the application of comparability adjustments often led to tax disputes due to the absence of domestic regulations that regulate and explain the application of comparability adjustments, resulting in differences in understanding between the tax authority and taxpayers. One tax dispute case regarding comparability adjustments occurred with PT X in the 2020 tax year. The purpose of this study is to analyze the implementation of the concept of comparability adjustments in Indonesia and to analyze the suitability of the comparability adjustments made by PT X with the concept of comparability adjustments as applied in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature studies and field interviews. The results indicate that, in general, the concept of comparability adjustments applied in Indonesia is the same as the concept of comparability adjustments applied internationally and can be carried out as long as there are no material differences and the differences can be adjusted. Comparability adjustments can be accepted by the tax authority if taxpayers can explain in detail the adjustment points, accurate data, and reliable calculations. In this case, PT X's step to combine two methods is in accordance with the concept of comparability adjustments applied in Indonesia and does not indicate that PT X has changed the analysis method from TNMM to CPM. In addition, the direct cost adjustment made by PT X is also considered appropriate according to the concept of cost matching against revenue accounting."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa sektor usaha di Indonesia. PT A sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa transportasi menjadi salah satu perusahan yang terkena dampak tersebut. Pada tahun 2020, PT A melakukan sejumlah transaksi afiliasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan fakta ini, PT A memiliki kewajiban untuk melakukan dokumentasi transfer pricing. Pada proses pengujian kewajaran transaksi, PT A menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan database komersil untuk mencari data perusahaan pembanding. Penggunaan database komersil memiliki keterbatasan yang mana data perusahaan pembanding paling mutakhir pada bulan Januari 2020 ialah data perusahaan pembanding di tahun 2018. Pada tahun 2018, situasi pasar belum terdampak pandemi. Apabila analisis pengujian kewajaran dilakukan seperti biasanya, maka akan berpotensi besar terjadi ketidaksebandingan karena terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan pasar.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A saat terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dan menganalisis penyesuaian kesebandingan yang dilakukan oleh PT A pada saat terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020 yaitu  transaksi pembelian, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan biaya jasa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan melihat faktor-faktor kesebandingan. Penyesuaian kesebandingan combined period pada PT A merupakan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan pada periode yang terdampak pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on several business sectors in Indonesia. PT A as a company engaged in the transportation service industry is one of the companies affected by this. In 2020, PT A entered into a number of affiliated transactions with related parties. Based on this fact, PT A has an obligation to document transfer pricing. In the process of testing the fairness of the transaction, PT A uses the Transactional Net Margin Method (TNMM) with a commercial database to find data on comparable companies. The use of commercial databases has limitations whereby the availability of the most recent comparable company data in January 2020 is the comparable company data in 2018. In 2018, the market situation had not been affected by the pandemic. If the analysis of the fairness test is carried out as usual, there will be a high potential for a disproportionate to occur due to differences in economic and market conditions. This study aims to analyze affiliate transactions carried out by PT A when affected by the Covid-19 pandemic based on the arm's length principle and analyze the comparability adjustments made by PT A when affected by the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative research approach with data collection techniques from library research and field studies. The results of the analysis show that affiliated transactions carried out by PT A in 2020, namely purchase transactions, service income, other income, and service fees are in accordance with the arm's length principle based on the comparability factors. The combined period comparability adjustment in PT A is an adjustment that can be made to improve comparability during the period affected by the Covid-19 pandemic."

"Penelitian ini mengambil kasus dari PT Z berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak 2019. PT Z melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak afiliasinya yang berada di Indonesia, Jepang, China, Singapura, dan Thailand. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang memiliki dua lini usaha berbeda, yaitu penyedia jasa dan distributor. Oleh karena itu penyusunan laporan penetapan harga transfer harus dilakukan secara tersegmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh PT Z dalam menerapkan segmented transfer pricing documentation dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penerapan segmented transfer pricing documentation dalam menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi pada PT Z. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi PT Z dalam menerapkan laporan penetapan jarga transfer tersegmentasi, mulai dari penentuan karakteristik usaha, analisis FAR, hingga permasalahan terkait segmentasi laporan keuangan. Implikasi yang ditimbulkan adalah dapat memberikan kemudahan dalam penentuan metode harga transfer, memberikan kemudahan dalam pencarian data pembanding, serta memberikan tingkat kesebandingan yang lebih akurat.

---

This study took the case of PT Z based on the company’s data in the 2019 tax year. PT Z conducts sales and purchases transactions with its affiliates located in Indonesia, Japan, China, Singapore, and Thailand. PT Z is a company engaged in information technology that has two different business lines, namely service providers and distributor. Therefore, the transfer pricing documentation must be arranged in a segmented manner. This study aims to analyze the problems faced by PT Z in the application of segmented transfer pricing documentationand analyze the implications arising from the application of segmented transfer pricing documentation in determining the arm’s length of an affiliated transaction at PT Z. This study is a descriptive research type and used a qualitative approach, with sources of information coming from literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that there are three problems faced by PT Z in implementing segmented transfer pricing documentation, starting from determining business characteristics, FAR analysis, to problems related to segmentation of financial statements. The implications are to provide convenience in determining the transfer pricing method, provide convenience in finding comparison data, and provide a higher degree of comparability."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Penelitian ini berfokus pada analisis sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX pada Tahun Pajak 2016. Sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX adalah tidak diakuinya penyesuaian yang dilakukan PT. ABX oleh Pemeriksa Pajak (DJP) dalam hal meningkatkan tingkat kesebandingan dengan Perusahaan Pembanding pada analisis transfer pricing. Hal tersebut biasa disebut dengan Comparability Adjustments. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap comparability adjustments yang dilakukan oleh PT. ABX, interpretasi DJP terhadap penyesuaian atas perbedaan kondisi yang sebanding yang dilakukan oleh PT ABX serta mengetahui pembuktian atas analisis Comparability Adjustments PT. ABX dan interpretasi DJP.

---

This study focuses on the transfer pricing disputes analysis of PT. ABX in Fiscal Year 2016. The transfer pricing dispute of PT. ABX is on adjustments made by PT. ABX that is not recognized by the Tax Examiner (DGT) in terms of increasing the level of comparability with the Comparable Company in the transfer pricing analysis. Therefore, the purpose of this study is to find out how the analysis of comparability adjustments conducted by PT. ABX, DGT's interpretation of adjustments for comparable condition differences carried out by PT. ABX and proof of PT ABXs Comparability Adjustments analysis and DGT interpretation."

"Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar.

---

In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Terhitung sejak 2008 hingga dikeluarkannya PER 32/PJ/2011, transaksi afiliasi yang melebihi threshold harus dipersiapkan dokumentasi transfer pricing dan menjadi beban disisi Wajib Pajak. Ditengah belum meratanya pengetahuan mengenai dokumentasi transfer pricing serta regulasi terkait transfer pricing yang dirasa belum cukup komprehensif sebagai rujukan di Indonesia, hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap beban kepatuhan. Penelitian ini membahas biaya kepatuhan Wajib Pajak dalam persiapan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terpenuhinya indikator biaya kepatuhan oleh wajib pajak namun dengan pemenuhan yang berbeda-beda atas kriteria dari indikator yang dijabarkan kepada wajib pajak.

---

As from 2008 until the issuance of PER 32/PJ/2011, affiliate transactions that exceed the threshold should be prepared transfer pricing documentation and it will be a burden by taxpayer. In conditions which lack of knowledge about transfer pricing documentation and regulation related to transfer pricing are not comprehensive enough as a guidance in Indonesia, that’s will be indirectly affect to tax compliance.

This study discusses tax compliance cost in the preparation of transfer pricing documentation. The approach used in this study is quantitative with descriptive method.

Results of this showed the fulfillment of the indicators of compliance costs by taxpayers but any different fulfillment of criteria from compliance cost indicators had set out by taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan pajak atas harga transfer dalam pelepasan kendaraan bekas yang dilakukan PT. XYZ kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pelepasan kendaraan bekas tersebut dilakukan melalui anak-anak perusahaan PT. XYZ, yaitu PT. ABC yang bergerak pada bidang jasa pelelangan kendaraan dan PT. BCD yang bergerak pada bidang jual beli kendaraan bekas. Pelepasan kepada PT. ABC dilakukan dengan skema titip lelang, dan pelepasan kepada PT. BCD dengan skema penjualan langsung. Atas penetapan harga dalam skema pelepasan kendaraan bekas dalam hubungan istimewa tersebut, pemeriksa melakukan pengujian untuk menentukan kewajaran harga. Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, harga transfer yang ditetapkan dalam pelepasan kendaraan bekas terlalu rendah. Pemeriksa melakukan koreksi atas penetapan harga transfer tersebut dengan mendasarkan kepada harga pasar wajar yang tercantum dalam majalah otomotif dan situs jual beli online kendaraan bekas. Sesuai dengan OECD Guidelines 2010, didalam pengujian harga transfer, penentuan harga pembanding yang tepat adalah hal yang sangat penting dan krusial. Penentuan harga pembanding tersebut harus didasarkan atas analisis kesebandingan atas aspek-aspek yang dapat menilai persamaan dan perbedaan antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian atas harga pembanding. Pada kasus pemeriksaan pajak atas PT. XYZ, Pemeriksa Pajak belum secara memadai menilai kesebandingan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Perbedaan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding belum terakomodasi dalam harga pembanding yang ditetapkan pemeriksa pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan atas harga transfer yang ditetapkan oleh PT. XYZ kepada anak-anak perusahaannya tidak berdasarkan harga pembanding yang sesuai.

---

This study aims to analyze the transfer pricing tax audit process in the case of the used vehicles disposal owned by PT. XYZ to the related parties. The disposal of used vehicles is carried out through subsidiaries of PT. XYZ, namely PT. ABC, which is engaged in auction services and PT. BCD is engaged in used vehicle dealer. The disposal of used vehicles to PT. ABC was carried out with the auction scheme, and the the disposal of used vehicles to PT. BCD was carried out with with direct sales scheme. The Tax Auditor tested the pricing of the two affiliate transaction schemes to test the fairness of the transaction. Based on the tests carried out, Tax auditor  assumed that the transfer prices specified in the disposal of used vehicles were too low when compared to the fair market prices listed in automotive magazines and online sites, so that corrections to the transfer pricing was made. In accordance with OECD Guideline 2010 in the process of testing of transfer pricing, determining the right price comparison is very important and crucial.  Determination of the comparison price must be based on comparative analysis of aspects that may assess the similarities and differences between the tested transaction and comparative data. The differences obtained can be used as a basis for adjustments to the comparison price. In the case of tax audit of PT. XYZ, the Tax Auditor had not adequately assessed the comparability between the tested transactions and comparative data. The differences that existed between the tested transaction and comparative data have not been accommodated in the comparison price set by the Tax Auditior. So that the corrections made on the transfer pricing set by PT. XYZ to its subsidiaries was not based on the appropriate comparison price."