Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax Holiday merupakan salah satu fasilitas insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus mendorong adanya aliran Foreign Direct Investment ke negara ini. Aturan pelaksana terkait dengan pemberian insentif telah diatur pertama kali pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Perubahan peraturan yang terkahir kali diubah tentunya disebabkan karena Pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Tax Holiday pada masa pandemi yang diukut dengan realisasi investasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Efisiensi yang dikur dari belanja perpajakan pada masa pandemi untuk jenis insentif ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecukupan implementasi insentif ini dilihat dari adanya revisi peraturan yang menedepankan paradigm simplicity and certainty dan trust and verify. Perataan terkait pemberian insentif Tax Holiday dapat dilihat dari adanya skema pengajuan insentif untuk jenis-jenis industri yang diatur dalam regulasi terkait. Responsivitas dalam pemberian insentif Tax Holiday dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh investor dalam menentukan tempat untuk berinvestasi serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga. Sedangkan ketepatan pemberian insentif ini masih memliki hambatan dan kendala terutama terkait dengan kepastian hukum.

---

Tax Holiday is one of the corporate income tax reduction incentives provided by the government to attract investors to invest in Indonesia as well as to encourage the flow of Foreign Direct Investment to this country. Implementing rules related to the provision of incentives have been regulated for the first time in 2011 through the issuance of PMK Number 130/PMK.011/2011 which was later amended several times, most recently through the issuance of PMK Number 130/PMK.010/2020. The changes to the regulations that were last amended are of course because the Indonesian government wants an adjustment to the Covid-19 pandemic situation that has been going on since the second quarter of 2020 until now. This research was conducted with a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Tax Holiday during the pandemic as measured by investment realization is much smaller than in the period before the pandemic. The measured efficiency of tax spending during the pandemic for this type of incentive is lower than in previous years. The adequacy of the implementation of this incentive can be seen from the revision of regulations that emphasize simplicity and certainty and trust and verify paradigms. Equalization related to the provision of Tax Holiday incentives can be seen in the existence of a scheme for submitting incentives for types of industries regulated in the relevant regulations. Responsiveness in providing Tax Holiday incentives is seen from the considerations made by investors in determining where to invest and the coordination between institutions. Meanwhile, the accuracy of the provision of these incentives still has obstacles, especially those related to legal certainty."

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang evaluasi implementasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh insentif pajak berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 sampai dengan PMK No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menggunakan kriteria evaluasi kebijakan efektivitas untuk mengevaluasi hasil pencapaian, efisiensi untuk usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kecukupan untuk sejauh mana pencapaian hasil memecahkan masalah, pemerataan untuk insentif pajak diberikan kepada semua kelompok yang berbeda, responsivitas untuk kebijakan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan mengevaluasi manfaat pencapaian kebijakan serta kepatuhan wajib pajak untuk mengevaluasi apakah adanya insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk melapor pajak. Evaluasi insentif pajak ini ditujukan kepada pelaku usaha atau orang yang bertanggung jawab atas pajak UMKM di Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal selaku pembuat kebijakan dan 5 UMKM di Bekasi Selatan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan prosedur pemanfaatan dan telah meningkatkan pelayanan. Namun manfaat insentif pajak masih belum tercapai, walaupun kebijakan ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyebaran informasi perpajakan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait perpajakan.

---

This study describes research evaluating the implementation of tax incentives during the Covid-19 pandemic. The aim is to examine and determine the effect of tax incentives based on PMK No. 44/PMK.03/2020 up to PMK No. 3/PMK.03/2022 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 CoronaVirus Disease Pandemic. Using the evaluation criteria of effective policies to evaluate the achievement results, efficient efforts made to achieve the desired results, adequate results to solve problems, equity for tax incentives given to all different groups, responsiveness to tax incentive policies according to needs and accuracy in evaluating the benefits of achieving policies and taxpayer compliance to evaluate whether the existence of tax incentives can encourage MSME business actors to report taxes. The evaluation of this tax incentive is aimed at business actors or people responsible for MSME taxes in South Bekasi. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through questions to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policymakers and 5 MSMEs in South Bekasi. The Government has provided ease of use procedures and has improved services. However, the policy given to individual and corporate taxpayers failed to achieve the benefits of tax incentives. So, it is necessary to make improvements in disseminating tax information and providing education to taxpayers related to taxation. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan insentif pajak terkait pandemi Covid-19 dan mengetahui implikasi penggunaan insentif pajak oleh PT X. Manajemen pajak dan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23, 44, 86, dan 110 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona, yang memuat Insentif pajak Impor Pasal 22 dan Angsuran Pasal 25 menjadi acuan penelitian ini. PT X merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi Covid dan memanfaatkan insentif pajak terkait pandemi Covid-19. PT X menggunakan insentif impor pasal 22 dan potongan angsuran pasal 25. PT X berhasil memanfaatkan insentif pajak lewat manajemen pajak dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara diketahui bahwa PT X telah melakukan penghematan pajak sebesar Rp14.184.782.000 dengan memanfaatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dan Rp35.808.759.711 dari insentif pengurangan angsuran pasal 25. Total persentase penghematan dari pemanfaatan kedua insentif tersebut adalah 14,7% dari beban pajak penghasilan PT X. Penghematan pajak tersebut tampak dari menurunnya restitusi pajak hingga 1,4 milyar dari 17,6 milyar pada tahun sebelumnya. Hal ini berdampak dalam membantu menjaga kas perusahaan ketika kinerja perusahaan sedang menurun di awal pandemi.

---

This study aims to evaluate the use of tax incentives related to the Covid-19 pandemic and find out the implications of using tax incentives by PT X. Tax management and tax incentives in the Regulation of Minister of Finance (RMF) Numbers 23, 44, 86, and 110 of 2020 about Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Outbreak, which contains Article 22 Import Tax Incentives and Article 25 Installments, are the reference for this research. PT X is one of the companies affected by the Covid pandemic and is taking advantage of tax incentives related to the Covid-19 pandemic. PT X uses article 22 import incentives and instalment cuts of article 25. PT X has taken advantage of tax incentives through good tax management. Based on observations, documentation and interviews, it is known that PT X has made tax savings of Rp14,184,782,000 by taking advantage of incentives for exemption from PPh article 22 on imports and Rp35,808,759,711 from incentives for reducing instalments in article 25. The total savings from using these two incentives are 14.7% of PT X's income tax burden. This tax savings can be seen in the decrease in restitution taxes up to 1.4 billion from 17.6 billion in the previous year. Tax saving has an impact in helping to maintain the company's cash when the company's performance is declining at the beginning of the pandemic."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Realisasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagan eceran yang diberikan pemerintah tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, masa pemberian insentif yang terbilang singkat, yaitu hanya untuk 3 bulan masa sewa mulai dari bulan Agustus – Oktober 2021 serta waktu pemberian insentif yang kurang tepat membuat insentif tidak banyak dimanfaatkan oleh pedagang eceran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagang eceran, menggunakan empat kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist karena membutuhkan Operasionalisasi Konsep untuk menurunkan indikator-indikator teori yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini menyimpulkan empat hasil. Pertama, dari kriteria efektivitas, insentif ini tidak efektif yang disebabkan karena sasaran/target dan tujuan kebijakan insentif tidak tercapai. Kedua, dari kriteria kecukupan, insentif ini tidak cukup karena hanya menjadi salah satu indikator dalam mendorong pertumbuhan perdagangan eceran, serta tidak cukup dari segi jangka waktu pemberian insentif yang hanya 3 bulan. Ketiga, dari kriteria responsivitas, insentif ini kurang responsif karena tidak mengakomodir keseluruhan pedagang eceran untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Keempat, dari kriteria ketepatan, insentif ini tidak secara keseluruhan memenuhi kriteria ketepatan yang disebabkan karena dampak dan manfaat insentif yang tidak dirasakan secara signifikan oleh sasaran pemberian insentif, yaitu pedagang eceran atau ritel.

---

Realization of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector did not reach the target. Furthermore, the period of the incentives implementation is relatively short, which is only for 3 months of rental period starting from August – October 2021 and the timing of incentive is not appropriate, because the incentives are not widely used by the retail sector. This study aims to evaluate the implementation of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector using four William N. Dunn’s policy evaluation, there are effectiveness, adequacy, responsiveness, and appropriateness. This study uses a post-positivist approach and uses the Concept Operations to derive theoretical indicators used in analysis. This study concludes four results. First, from the effectiveness criteria, this incentive is not effective because the targets and purposes of the incentives are not achieved. Second, from the adequacy criteria, this incentive is not sufficient because it does not include all indicators to encourage retail growth, and the incentive period is only 3 months. Third, from the responsiveness criteria, this incentive is less responsive because it does not accommodate all retail sectors to take advantage of the incentive. Fourth, from the appropriateness criteria, the incentive does not entirely meet the criteria due to the impact and benefits of incentives that do not affect the retail sector significantly."

"mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai upaya untuk mendorong daya beli masyarakat, mendukung usaha, dan melakukan pemulihan kondisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi industri otomotif di Indonesia yang tercantum dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 120/PMK.010/2021 sebagai peraturan terbaru pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif PPnBM DTP bagi sektor industri otomotif di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisis pertimbangan pemerintah dalam melakukan perpanjangan kebijakan insentif PPnBM DTP. Metode yang peneliti terapkan adalah post-positivist. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan ini menghasilkan beberapa manfaat. Namun, implementasi kebijakan juga terjadi anomali, yakni di satu sisi masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah menghadapi kondisi yang sulit, tetapi di sisi lain masyarakat kelas menengah dipacu agar mereka mengeluarkan uangnya. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga tidak mengalami kendala yang berarti, sebab terdapat juga sumber daya yang memadai dan komunikasi terjalin dengan lancar. Implementasi kebijakan ini berhasil menjaga antusiasme dan mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Selain itu, terdapat perpanjangan kebijakan insentif PPnBM DTP ini, terutama atas insentif PPnBM DTP sebesar 100%. Perpanjangan insentif tersebut telah dipertimbangkan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

---

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the economic sector and the business sector in Indonesia. This prompted the government to provide tax incentives through the National Economic Recovery (PEN) program. In an effort to encourage people's purchasing power, support businesses, and restore economic conditions, the government issued a Sales Tax on Luxury Goods borne by the government (PPnBM DTP incentive policy for the automotive industry in Indonesia as stated in PMK No. 20/PMK.010/21 as has been revoked and replaced with Minister of Finance Regulation (PMK) No. 31/PMK.010/2021 as amended in PMK No. 120/PMK.010/2021 as the latest regulation in 2021. The purpose of this study is to analyze the PPnBM DTP incentive policy for the automotive industry sector in Indonesia during the Covid-19 pandemic and analyze the government's considerations in extending the PPnBM DTP incentive policy. The method that the researcher applies is post-positivist. The findings of this study indicate that the implementation of this policy produces several benefits. However, the implementation of the policy also has an anomaly, namely on the one hand the society, especially the lower middle class, faces difficult conditions, but on the other hand, the middle class is encouraged to spend their money. In addition, the implementation of this policy also did not have significant obstacles, because there were also adequate resources and communication was established smoothly. The implementation of this policy has succeeded in maintaining enthusiasm and maintaining people's purchasing power, and has received positive responses from various parties, especially the society. In addition, there is an extension of the PPnBM DTP incentive policy, especially for the PPnBM DTP incentive of 100%. The extension of these incentives has been considered from both a social and economic perspective."

"ABSTRAKTax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"

"Di masa pandemi COVID-19, sebagian besar perusahaan di sektor industri manufaktur mengalami penurunan omzet penjualan dan kesulitan keuangan akibat pembatasan sosial, terganggunya rantai pasok global, dan penurunan permintaan. Untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan membantu perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan insentif perpajakan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hubungan profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak antara sebelum pandemi COVID-19 dengan saat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dengan data sekunder, yakni data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Penentuan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) terdapat perbedaan signifikan antara hubungan profitabilitas dan agresivitas pajak di periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 pada perusahaan industri terdaftar di BEI; dan (2) tidak terdapat perbedaan signifikan antara hubungan likuiditas dan agresivitas pajak di periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 pada perusahaan industri terdaftar di BEI.

---

During the COVID-19 pandemic, most companies in the manufacturing industry sector experienced a drastic decline in sales turnover and financial difficulties because of social restrictions, disruption of global supply chains, and decreased demand. To increase economic activity and help companies affected by the COVID-19 pandemic, the government has implemented a tax incentive policy for companies. This study aims to analyze the differences in the relationship between profitability and liquidity on tax aggressiveness before the COVID-19 pandemic and during the COVID-19 pandemic. The research method used in this study is a multiple linear regression with secondary data, which is data on the financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2016 to 2020. The research samples are chosen using the purposive sampling method and obtained a sample of 78 (seventy eight) manufacturing companies listed on the IDX based on certain criteria. The results of the study show that (1) there is a significant difference between the relationship between profitability and tax aggressiveness in the period before and after the COVID-19 pandemic in industrial companies listed on the IDX; and (2) there is no significant difference between the relationship between liquidity and tax aggressiveness in the period before and after the COVID-19 pandemic in industrial companies listed on the IDX."