Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sinergi antara program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu fokus Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2020. Dengan menggunakan data Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPKP) tahun 2007 dan 2013, studi ini membahas pengaruh PKH, baik berupa status partisipasi PKH maupun jumlah bantuan PKH, terhadap kelahiran anak di Indonesia. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status partisipasi PKH tidak signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selain itu, studi ini menemukan bahwa sebanyak 32,32% wanita dari keseluruhan sampel penerima PKH belum menggunakan kontrasepsi. Padahal, penerima PKH wajib mengikuti program KB. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa moral hazard sehingga sinergi antara program KB dan PKH belum terwujud. Studi ini juga menemukan bahwa peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selanjutnya, ketika dilakukan simulasi menggunakan jumlah bantuan PKH pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi kelahiran anak di Indonesia. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah bantuan PKH pada tahun 2012. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya batasan bantuan komponen pada tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi, studi ini belum dapat melihat adanya dampak PKH terhadap kelahiran anak pada wanita berusia di bawah 16 tahun. Padahal, menurut Susenas pada tahun 2013 masih banyak wanita di Indonesia yang menikah di bawah usia 16 tahun yakni sebesar 4,78% (BPS, 2017). Maka dari itu, diperlukan jangkauan data yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian dengan lebih komprehensif.

---

One of the objectives of the Indonesian Ministry of Social Affairs in implementing PKH in 2020 is to maximize the synergy between the Family Hope Program (PKH) and the Family Planning Program (KB). This study examines the effects of PKH on birth in Indonesia, taking into account both participation status and the amount of PKH assistance, using data from the Health and Education Service Survey (SPKP) 2007 and 2013. According to this study’s findings, PKH participation status did not significantly affect the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. In addition, this study found that 32.32% of the total sample of PKH recipients had not used contraception. PKH recipients are required to follow the family planning program. This shows that there is a moral hazard so the synergy between the family planning program and PKH has not been realized. The study also found that an increase in PKH assistance significantly affected the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. Furthermore, when a simulation was carried out using the amount of PKH assistance in 2019 and 2020, the increase in the number of net PKH assistance significantly affected births in Indonesia. In contrast to the amount of PKH aid in 2012, the effect is less significant. This is because component support will be limited in 2019 and 2020. However, this study has not been able to see the impact of PKH on birth for women under 16 years of age. In fact, according to Susenas in 2013, there were still many women in Indonesia who married under the age of 16, which was 4.78% (BPS, 2017). Therefore, a wider range of data is needed to obtain more comprehensive research results."

"Program Bantuan Tunai Bersyarat BTB merupakan salah satu kebijakan yang paling populer dalam mengurangi kemiskinan. Selain tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan, program ini juga sering diklaim memiliki dampak pada fertilitas seperti jarak kelahiran. Pada satu sisi program ini dapat meningkatkan jarak kelahiran karena peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi ibu. Di sisi lain, program ini mungkin memberi insentif bagi rumah tangga yang menerima kurang dari jumlah maksimal untuk mengurangi jarak kelahiran karena jumlah bantuan tunai didasarkan pada prasyarat mencakup kehamilan dan jumlah anak balita.Dengan menggunakan data dari program BTB Indonesia atau Program Keluarga Harapan PKH , kami ingin mengukur dampak program jangka pendek dan jangka panjang terhadap jarak kelahiran. Kami membangun sejarah kelahiran kepala keluarga perempuan dan pasangan dari informasi anggota keluarga kemudian mengelompokkannya menurut paritas jumlah kelahiran hidup untuk menangani autokorelasi.Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang program PKH menurunkan jarak kelahiran khususnya untuk keluarga yang belum menerima bantuan yang maksimum. Ini berarti ada dampak negatif yang tidak diinginkan dari program terhadap fertilitas.

---

Conditional Cash Transfer CCT program is one most popular policy approaches in the fight against poverty. In addition to its main goal of reducing poverty, this program is also often claimed to have impacts on fertility outcomes such as birth spacing. On one side, this program might increase the birth spacing due to improvement of mother rsquo s reproductive health knowledge. On the other side, this program might provide incentive for households who receive less than maximum amount of benefit to reduce birth spacing, since the amount of transfer is based on numbers of household preconditions that include pregnancy and number of small children.

Using the data from Indonesia CCT program or Program Keluarga Harapan PKH , we want to measure both short term and long term program impacts on the birth spacing. We constructed the birth histories of female household heads and spouses from households members information then stratified it by parity the number of live births to deal with autocorrelation.

Our results indicate that both in short term and long term the PKH program decreased the birth spacing especially for family who receive less than maximum benefit. This implies that there is a negative unintended impact of the program on fertility."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program bantuan sosial lansia khususnya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan dengan proxy pengeluaran kesehatan lansia di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas Maret tahun 2020 dengan menggunakan metode ordinary least square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara kedua skema bantuan sosial bagi lansia, PKH memiliki pengaruh signifikan yang lebih besar dibanding BPNT. Peneliti juga melakukan uji robustness guna melihat pengaruh kedua program pada karakter wilayah dan individu. PKH memiliki nilai signifikan di daerah luar jawa sedangkan BPNT memiliki nilai signifikan di daerah jawa. Dari hasil uji karakter individu didapatkan hasil bahwa PKH berpengaruh signifikan pada lansia dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, dengan demikian program tersebut sudah tepat sasaran. Pemerintah perlu mengoptimalkan cakupan dan meningkatkan manfaat PKH dan BPNT melalui pemetaan karakteristik wilayah serta karakter individu melalui optimalisasi interopabilitas antar data.

---

This study aims to examine the impact of elderly social assistance programs, specifically the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) and the Non-Cash Food Assistance (Bantuan Pangan Non-Tunai-BPNT), on well-being using the proxy of elderly health expenditures in Indonesia. The data used is from the March 2020 National Socioeconomic Survey (Susenas) and analyzed using the ordinary least squares method. The results of this research show that among the two social assistance schemes for the elderly, PKH has a significantly greater influence compared to BPNT. The researchers also conducted robustness tests to observe the effects of both programs on regional and individual characteristics. PKH shows significant value in areas outside Java, while BPNT shows significant value in the Java region. From the results of the individual characteristics test, it is concluded that PKH significantly impacts the elderly with incomes below the poverty line, thus indicating that the program is effectively targeted. The government needs to optimize the coverage and enhance the benefits of PKH and BPNT by mapping the characteristics of regions and individuals through the optimization of data interoperability."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Conditional Cash Transfer (CCT) sudah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari CCT akan meningkatkan konsumsi dari temptation goods. Artikel ini akan meneliti efek dari Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT di Indonesia, terhadap konsumsi dari temptation goods. Dengan menggunakan model fixed effect, artikel ini menemukan bahwa peningkatan setiap rupiah dari kebijakan Program Keluarga Harapan akan mengurangi konsumsi tembakau. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.

---

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies find that the increase of income from CCT will increase the consumption of temptation goods. This study examines the effect of Program Keluarga Harapan, a CCT policy in Indonesia, to the consumption of temptation goods. By utilizing fixed effect model, this study finds that the increase of every rupiah decreases tobacco consumption. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT."

"Skripsi ini membahas proses pelaksanaan sebuah program penanganan masalah sosial yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan alternatif dengan sasaran wilayah Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Jakarta Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan empat kategori yaitu pegawai Subdirektorat Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan narasumber fasilitator dan peserta kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan yang dilakukan di Komplek Permata telah berjalan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

---

This research describe the implementation program which handling social problems by the National Narcotics Board in preventing and reducing abuse and illicit narcotics P4GN. Their efforts are through alternative development programs to areas Komplek Permata Kedaung Kaliangke West Jakarta. This research used qualitative approach and descriptive as research type Informants were selected using purposive sampling technique with four categories employees of Alternative Development Subdirectory National Narcotics Board trainer fasilitator and targets program. Results showed that the alternative development program has been held accordance to community development concepts."

"Kesenjangan ekonomi diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, maka pengetahuan akan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikal adalah hal yang sangat penting. Dalam studi ini, saya mengevaluasi dampak program bantuan tunai bersyarat di Indonesia, pada dimensi kemiskinan antargenerasi yaitu partisipasi anak di sekolah dan pekerjaan, serta alokasi waktu di antara keduanya. Data yang digunakan berasal dari randomized controlled trial pada baseline dan enam tahun setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui analisis variabel instrumental, saya menemukan bahwa partisipasi dan kehadiran di sekolah meningkat pesat, sementara insiden pekerja anak berkurang seiring dengan alokasi waktu masing-masing yang searah. Selanjutnya, ada heterogenitas pada dampak program di mana anak-anak dari rumah tangga sektor agrikultur terbukti memperoleh manfaat yang signifikan dari program dibandingkan dengan kawan-kawan mereka dari rumah tangga non-agrikultur.

---

As inequality is inherited from parents to their children, knowing what can be done to improve vertical social mobility is salient. In this study, I evaluate the impacts of a conditional cash transfer program in Indonesia, on the dimensions of intergenerational poverty namely the participation of children in school and work, as well as the time allocation between the two. Randomized controlled trials data at baseline and six years after the Program Keluarga Harapan implementation is utilized. Through instrumental variable analysis, I found that the enrolment and attendance in school are vastly improved, while child labor incidence is reduced along with their respective allocations of time. Furthermore, the results show heterogeneity for children in agricultural households who were proven to reap significant benefits from the program compared to their counterparts from non-agricultural households."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan strategi Amerika menghentikan program pengembangan nuklir Iran pada masa pemerintahan presiden George Walker Bush. Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif dan tingkat analisa individu. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pengamhilan keputusan Model I, dan didukung oleh teori strategi. Dalam penelitlan ini ditemukan bahwa program pengembangan nuklir Iran dapat mengancam kepentingan nasional Amerika seperti militer, ekonomi, dan hegemoninya. Alasan itulah yang membuat Amerika berkeinginan keras untuk menghentikan program nuklir Iran tersebut. Amerika sebcnarnya dapat menggunakan strategi unilateral rnelalui impelemtasi doktrin prepentif, tetapi Amerika justru memilih altematif lain, yakni dengan menggunakan strategi-strategi multilateral melalui diplomasi. Inilah yang membuat paradoksal dalam politik luar negeri Amerika. Strategi diplomasi yang ditempuh Amerika berisikan opsi-opsi dan tindakan-tindakan yang target utamanya untuk menarik simpati dan menggalang dukungan masyarakat intemasional terhadap Amerika. Dengan strategi multilateral itu Amerika berhas1I memperoleh dukungan dati elemen-elemen penting aktor intemasional dan membuat OK PBB menjatuhkan sanksi resoiusi yang sangat mempersullt Iran untuk meJanjutkan perogram pengembangan nuklimya. Jadi, pilihan strategi multilateral yang dijalankan Arnerika teJah berhasil mempersempit dan mempersulit pos1s1 [ran untuk melanjutkan program pengembangan nuklirnya.

---

The purpose of this Thesis to explain American's strategy to stoping Iran's Nuclear Programs during George Walker Bush government. This thesis use qualitative method, and individual level analysis. Decision Making Model I and strategy theory used to analyse this thesis. This research found that Iran's Nuclear Programs potential to threat American's national interests, such as ma!itary, economy, and hegemony. So that, America want to end that program. American foreign policy to Iran's Nuclear Programs to catch sight of paradox. In fact, America can use preemptive military strike doctrine implementation (unilateral strategy) to stoping Iran's Nuclear Programs. But. with rationabie judgement. America prever to use diplomacy (multilateral strategy). With diplomacy strategy. America sucsess to get international community support to stoping Iran's nuclear programs."