Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Karbon menjadi pungutan pajak baru di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran pungutan pajak baru ini banyak memberikan kekhawatiran dikalangan masyarakat maupun pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan kebijakan pajak karbon. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dari berbagai narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 dan terbatas pada sektor PLTU Batubara sudah membawa nilai-nilai keadilan, keterjangkauan, dan dilakukan secara bertahap. Namun, kebijakan ini masih memiliki kelemahan dan kendala, seperti belum ditetapkannya regulasi-regulasi turunan yang mengatur penerapan dan pemungutan pajak karbon secara lengkap dan tegas, terutama dalam skema cap-trade-tax. Sehingga direkomendasikan agar paralel menyiapkan kebijakan yang lengkap dan berkesinambungan, maka Pemerintah Indonesia bisa memundurkan timeline Kebijakan Pajak karbon hingga kondisi perekonomian stabil dan kembali melakukan pilot project cap-and-trade.

---

Carbon Tax is a new tax collection in Indonesia which is regulated in the Law of the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The presence of this new tax levy has caused a lot of concern among the public and business actors. This study was conducted to explain, analyze, and compare carbon tax policies. The approach method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews from various sources. The results of this study indicate that the carbon tax policy that will be implemented in Indonesia in mid-2022 and is limited to the coal-fired power plant sector has brought the values ​​of justice, affordability, and is carried out in stages. However, this policy still has weaknesses and obstacles, such as the absence of derivative regulations that regulate the implementation and collection of carbon taxes completely and firmly, especially in the cap-trade-tax scheme. Therefore, it is recommended that in parallel to prepare a complete and sustainable policy, the Government of Indonesia can postpone the carbon tax policy timeline until the economic conditions are stable and resume a cap-and-trade pilot project."

"Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal 13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025. Aturan teknis pajak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal. Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon.

---

Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022 for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesia is still produced by coal-fired power plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants’ company to implement carbon tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon tax."

"Penggunaan PLTU batubara menghasilkan emisi yang tinggi. Salah satu teknologi yang dapat mengurangi tingkat emisi tersebut adalah Carbon Capture Storage (CCS) yang dapat menangkap emisi GRK yang dihasilkan oleh PLTU dengan menangkap emisi yang dihasilkan untuk kemudian disimpan dalam tanah. Namun penggunaan CCS di Indonesia terhambat oleh besarnya biaya yang diperlukan untuk menginstalasi CCS sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menurunkan harga relatif PLTU dengan CCS untuk dapat mengimplementasikannya. Salah satu bentuk disinsentif tersebut adalah pajak karbon. Studi ini menggunakan metode LCOE dan CO2 switching price untuk menemukan harga pajak karbon optimal untuk mendorong adopsi teknologi CCS pada PLTU. Penelitian ini menggunakan dua sampel PLTU yang berlokasi masing-masing di Jawa Barat dan Sumatra Selatan dengan berbagai skenario implementasi CCS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan harga pajak karbon optimal untuk PLTU di Jawa Barat berkisar antara 11-79 US$ per ton CO2 untuk PLTU Jawa Barat dan 13-101 US$ per ton CO2 untuk PLTU di Sumatra Selatan. Berdasarkan perbandingan harga karbon di wilayah lain, maka implementasi CCS di Indonesia baru akan memiliki harga yang relatif sama jika implementasi CCS ditunda selama 10-15 tahun.

---

The use of coal-fired power plants produces high emissions. One of the technologies that can reduce these emission levels is Carbon Capture Storage (CCS) which can capture GHG emissions produced by PLTU by capturing the emissions produced for later storage in the ground. However, the use of CCS in Indonesia is hampered by the large cost required to install CCS so that a policy is needed that can reduce the relative price of PLTU with CCS to be able to implement it. One form of disincentive is a carbon tax. This study uses the LCOE and CO2 switching price methods to find the optimal carbon tax price to encourage the adoption of CCS technology in steam power plants. This study uses two samples of PLTU located in West Java and South Sumatra respectively with various CCS implementation scenarios. The results of this study indicate that the optimal carbon tax price for PLTU in West Java ranges from 11-79 US$ per ton CO2 for PLTU West Java and 13-101 US$ per ton CO2 for PLTU in South Sumatra. Based on the comparison of carbon prices in other regions, the implementation of CCS in Indonesia will only have relatively the same price if the implementation of CCS is delayed for 10- 15 years."

"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.

---

A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."

"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

---

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."

"Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasidalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dariisu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidupkonvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim.Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalahkedudukan hukum sebagai hambatan prosedural. Dalam perkara Izin LingkunganPLTU Celukan Bawang yang merupakan perkara litigasi perubahan iklim terkaitAmdal pertama di Indonesia, gugatan Penggugat ditolak oleh PTUN Denpasarkarena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini akan melihatbagaimana kedudukan hukum dalam perkara litigasi perubahan iklim di Indonesiamuncul sebagai hambatan dengan membandingkan dengan Perkara Earthlife v.MoE dan Border Power Plant v. DoE dan BLM . Lebih jauh lagi, Penelitian iniakan melihat bagaimana PTUN Denpasar mempertimbangkan isu emisi GasRumah Kaca sebagai elemen penting dalam litigasi perubahan iklim. Penelitianini berkesimpulan bahwa kedudukan hukum dapat menjadi hambatan bagi litigasiperubahan iklim apabila terdapat inkonsistensi interpretasi terkait kedudukanhukum di Pengadilan. Selain itu, PTUN Denpasar belum dapat melihatkekhususan dari emisi gas rumah kaca yang merupakan karakteristik isuperubahan iklim. Padahal, dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, perkaraini memiliki potensi besar untuk mendorong pembaruan hukum.

---

Climate change litigation cases have been growing in numbers and identified in

various jurisdictions, including Indonesia. However, the characteristic on climate

change issues that differ from conventional environmental problems lead to

several legal issues arise in climate change litigation. One of them is legal

standing as the procedural barrier on climate change litigation. On Indonesia’s

first EIA related climate change litigation case, Celukan Bawang Coal-Fired

Power Plant, PTUN Denpasar rejected the plantiff’s claim as they failed to fullfill

the legal standing criteria. This study will examine how is standing provision in

Indonesia arises as a procedural barrier by comparing the case with two other

cases in two different jurisdictions,such as Earthlife v. MoE and Border Power

Plant v. DoE and BLM. Furthermore, this study will examine PTUN Denpasar’s

consideration on greenhouse gases emission as one of the core characteristics of

climate change issue. This study concludes that standing provision in Indonesia

may pose a procedural barrier for climate change litigation if interpreted

inconsistently by the court. In addition, PTUN Denpasar has failed to show an

adequate understanding on greenhouse gasses as the core of climate change issue.

Reflecting on Indonesia’s current legal framework, this case used to have a huge

potential on promoting legal reform."

"RTH privat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai rosot karbon. PLTU XYZ memiliki luas wilayah 72 Ha dengan RTH seluas 18 Ha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis besaran rosot karbon dari RTH PLTU XYZ; Menghitung perhitungan emisi CO2 yang dihasilkan PLTU XYZ; mengkaji pengetahuan dan harapan pengelola PLTU XYZ terhadap manfaat RTH; dan merencanakan penghijauan melalui pendekatan potensi rosot karbon. Pendekatan riset kuantitatif dengan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan interview kepada manajemen. Hasil penelitian menujukkan potensi rosot karbon dari RTH alami PLTU XYZ sebesar 1.082,79 CO2 eqf Ton/tahun atau 77,34 CO2 eqf Ton/Ha/tahun; Jumlah emisi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU XYZ sebesar 3.955.244 Ton/tahun; Harapan dari pengelola adalah membuat penghijauan dengan mempertimbangkan menggunakan tanaman yang memiliki potensi rosot karbon yang tinggi serta memiliki nilai estetika; dan penghijauan melalui pendekatan potensi rosot karbon menghasilkan kemampuan rosot karbon sebesar 20.825 CO2 eqf Ton/tahun. Untuk mencapai kesetimbangan pengelola perlu mempertimbangkan pendekatan teknologi dan pendekatan sosial.

---

Private green open space has the potential to be developed as carbon sinks. The CFPP XYZ has an area of 72 hectares with open space of 18 hectares. The purpose of this study is to analyze the total of carbon sink from green open space CFPP XYZ; Calculation of CO2 emissions produced by the CFPP XYZ; reviewing the knowledge and expectations of the CFPP XYZ manager on the benefits of green open space; and planning for reforestation through the approach of carbon sink potential. Quantitative research approach with quantitative methods which is equipped interviews with management. The results showed the potential for carbon sink from the natural green open space of the CFPP XYZ was 1,082.79 CO2 eqf Ton / year or 77.34 CO2 eqf Ton / Ha / year; The amount of CO2 emissions produced by the CFPP XYZ activity is 3,955,244 Ton / year; The hope of the management is to make reforestation by considering using plants that have high carbon potential and aesthetic value; and reforestation through the carbon sink potential approach produces a carbon sink capability of 20,825 CO2 eqf Ton/year. To achieve equilibrium, management need to consider technology approach and social approach."

"Penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah sektor ketenagalistrikan, secara khusus pembangkit listrik tenaga batu bara. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia, namun Indonesia memiliki target untuk menerapkan Net Zero Emission pada tahun 2060. Oleh karena itu, perlunya proses transisi energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang ramah lingkungan (rendah karbon) harus dilakukan. Salah satu terobosan dari transisi energi tersebut adalah dengan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) pada PLTU Batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  melakukan analisis seberapa besar energi penalti yang dihasilkan jika CCS diterapkan pada PLTU yang sudah beroperasi, khususnya PLTU kelas 660 MW dengan fasilitas flue gas desulphurization (FGD).Penelitian ini merancang simulasi sistem CCS PLTU dengan Aspen HYSYS V12 dan efisiensi penangakapan CO₂ sebesar 90%. Proses penangkapan CO₂ pada absorber menggunakan solvent berbasis amine dengan komposisi 40% MDEA dan 10% Piperazine. Emisi gas buang PLTU dikondisikan suhunya menjadi 40°C dan tekanan 1,2 bar sebelum masuk ke absorber. Komposisi gas buang CO₂ memiliki kandungan 15,06% fraksi mol dan intensitas 0,936 ton CO₂/MWh. Proses pemisahan rich solvent CO₂ di dalam regenerator dibantu oleh steam reboiler dari ekstraksi jalur steam crossover turbin intermediate pressure (IP) dan low pressure (LP) yang memiliki tekanan 3 bar dan temperatur 242,7°C. Berdasarkan hasil simulasi didapatkan persentase penangkapan CO₂ sebesar 90,24% dengan komposisi mol CO₂ di keluaran absorber (sweet gas) menjadi 1,46% dan intensitasnya menjadi 0,10 ton CO₂/MWh. Selain itu diketahui bahwa dengan meningkatnya laju aliran solvent dan komposisi MDEA dan Piperazine maka akan semakin naik efisiensi penangkapan CO₂. Akibat adanya penambahan peralatan CCS dan modifikasi sistem steam cycle turbin PLTU akan menghasilkan energi penalti sebesar 30,11%.

---

The largest contributor of emissions in Indonesia is the power sector, specifically coal fired power plants.  Indonesia is well-known as one of the biggest producer and exporter of coal in the world, meanwhile Indonesia has a target to implement Net Zero Emission in 2060. Hence the need for an energy transition from fossil fuels to environmentally friendly fuels (low carbon) must be done. One of the breakthroughs of energy transition is the implementation of Carbon Capture and Storage (CCS) in coal fired power plants (CFPP). The purpose of this study is to analyze the magnitude of energy penalty if CCS is applied to the existing CFPP, especially CFPP of the class of 660 MW with flue gas desulphurization (FGD) facility.

The objective of this study is to design a CCS system for a CFPP using Aspen HYSYS V12 with an efficiency of CO2 capture of 90%. The CO2 capture process in the absorber uses an amine-based solvent with a composition of 40% MDEA and 10% Piperazine. CFPP flue gas emissions are conditioned to reach a temperature of 40°C and a pressure of 1.2 bar before entering the absorber. The flue gas composition has a CO2 content of 15.06% mole fraction and an intensity of 0.936 tons of CO2/MWh. The process of separating rich solvent CO2 in the regenerator is assisted by a steam reboiler from the extraction of crossover steam intermediate pressure (IP) and low pressure (LP) turbines which has a pressure of 3 bar and a temperature of 242.70 C. Based on the simulation results, the percentage of CO2 capture is 90.24% with the mole composition of CO2 in the absorber output (sweet gas) is 1.46% and the intensity of CO2 is 0.10 tons CO2/MWh. In addition, it is known that with the increasing solvent flow rate and composition of MDEA and Piperazine, the CO2 capture efficiency  increases. As a result of the addition of CCS equipment and modification of the steam cycle system of the CFPP turbine generates an energy penalty of 30.11%"

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tentunya harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur. PT PLN (Persero) menyadari akan adanya peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Melalui Program Percepatan Listrik II, PT.PLN merencanakan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik yang diharapkan akan mencapai 10,000MW. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 1,000MW.Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi dan risiko dari aspek keuangan dengan mempertimbangkan bunga pinjaman dalam mata uang Jepang. Pehitungan capital budgeting yang dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 36 triliun dan IRR sebesar 9.03%. Selain itu juga dilakukan simulasi monte carlo yang menghasilkan rata-rata NPV adalah Rp.29 triliun dengan probabilitas menghasilkan NPV bernilai minus sebesar 26.62%.

---

Economic growth of Indonesia that followed by increasing number of population surely need to be supported by better infrastructure. PT PLN (Persero) realized that will be an increasing electricity demand in the future, especially in Java and Bali. Through Crash Program II, PT PLN (Persero) has planned to build some power plants those estimated to achieve 10,000MW. One of the plans is coal fired power plant in Indramayu with capacity 1,000MW.

This research analyze the feasibility of investment and risk from financial aspect with consideration interest rate in Japan?s currency. Capital budgeting result in NPV Rp.36 trillion and IRR 9.03%. Besides that monte carlo simulation also done with average NPV is Rp.29 trillion and the probability of negative NPV is 26.62%."

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."