Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran proyek tambang atau pembangkit listrik yang mengekploitasi sumber daya alam menyimpan potensi masalah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Proyek pembangkit listrik panas bumi PT SMGP semenjak tahun 2010 juga mengalami penolakan dari masyarakat. Sementara itu, dengan tuntutan keberlangsungan energi ditengah krisis energi fosil, pemerintah mengesahkan UU panas bumi tahun 2014 dan Omnibus Law berharap keberlangsungan proyek energi panas bumi dengan strategi Corporate Social Responsibility. PT SMGP melalui program pengembangan petani berharap mendukung keberlangsungan proyek tanpa ada gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan jumlah total informan 12 orang. Lokasi penelitian di Desa Hutalombang, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo yang termasuk dalam kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Teknik pengambilan data melalui wawancara informan dan studi dokumentasi. Adapun dengan dibatasi oleh konsep CSR; Social Legitimacy Theory; Resistensi, penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP turut berperan secara langsung dan tidak langsung dalam meredam resistensi petani. Lebih lanjut program pengembangan petani secara tidak langsung membendung kelompok tani ikut serta dalam kelompok penolakan, dinilai sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat, berperan menurunkan eskalasi dan jumlah penolakan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program ini secara tidak langsung bersumbangsih memberikan rasa kehadiran perusahaan bagi masyarakat desa terdekat sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan (social license to operate). Adapun saran dalam penelitian ini khususnya terkait dengan implementasi program yang dikaitkan dengan resistensi, perlunya mengidentifikasi waktu yang tepat dalam merealisasikan program dengan mempertimbangkan kemajuan kegiatan inti perusahaan, resiko, dan harapan masyarakat. Menguatkan keberlanjutan program yang bernuansa pemberdayaan, penguatan kegiatan pengawasan dan pendampingan, serta konsisten terhadap objektif yang ingin dicapai dan menyeimbangkan antara memberikan dukungan motivasi dan materi dengan rasa ketergantungan.

---

The presence of mining projects or power plants that exploit natural resources has the potential for social and economic environmental problems for the community. The PT SMGP geothermal power plant project since 2010 has also experienced rejection from the community. Meanwhile, with the demand for energy sustainability amid the fossil energy crisis, the government passed the 2014 Geothermal Law and the Omnibus Law hopes for the sustainability of geothermal energy projects with a Corporate Social Responsibility strategy. PT SMGP through the farmer development program hopes to support the project's sustainability without any disruption. This study aims to describe and analyze the role of the farmer development program as PT SMGP's CSR in dealing with community resistance. This study uses qualitative methods, with a total number of 12 informants. The research location is in Hutalombang Village, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo which is included in the Peak Sorik Marapi and Sorik Marapi Valley sub-districts, Mandailing Natal Regency. The data collection technique is through interviewing informants and documentation studies. As for being limited by the concept of CSR; Social Legitimacy Theory; Resistance, this study shows that the farmer development program as CSR of PT SMGP plays a direct and indirect role in reducing farmer resistance. Furthermore, the farmer development program indirectly stems the participation of farmer groups in the rejection group, which is considered a strategy to attract public sympathy, and plays a role in reducing the escalation and number of community rejections. Therefore, it can be concluded that this program indirectly contributes to providing a sense of the company's presence for the nearest village community so as to support the sustainability of the company's activities (social license to operate). The suggestions in this study are specifically related to the implementation of programs related to resistance, the need to identify the right time to realize the program by considering the progress of the company's core activities, risks, and community expectations. Strengthening the sustainability of the program with the nuances of empowerment, strengthening monitoring and mentoring activities, as well as being consistent with the objectives to be achieved and balancing between providing motivational and material support with a sense of dependence. "

"Lapangan Panasbumi Patuha secara administratif terletak di kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lapangan ini sudah beroperasi sejak tahun 2014 dengan kapasitas Power Plant 1x60 MWe. Sampai saat ini, lapangan Panasbumi Patuha Unit I sudah beroperasi selama hampir 7 tahun. Secara umum, kondisi sumur-sumur produksi saat ini sudah mengalami natural decline dimana terjadi pengurangan kapasitas produksi terhadap produksi awal. Hal ini menyebabkan suplai uap ke Power Plant Unit I menjadi tidak optimal, sehingga dibutuhkan sumur make-up. Selain itu, untuk mendukung penambahan kapasitas produksi listrik dari energi panasbumi di Indonesia, di Lapangan Panasbumi Patuha juga direncanakan akan dilakukan pengembangan lapangan untuk Unit berikutnya yaitu Unit 2 dan 3. Namun, dalam menentukan lokasi pengeboran sumur produksi baik untuk make-up maupun rencana pengembangan masih memiliki resiko yang cukup tinggi khususnya di area pengembangan dimana sumur-sumur produksi maupun injeksi di Patuha hanya terkonsentrasi di area timur WKP. Tiga parameter utama yang harus ada dalam kesuksesan pengeboran yaitu didapatkannya permeabilitas dan temperatur tinggi serta keberadaan dari fluida netral (benign fluid). Data geofisika memiliki peranan yang sangat penting mengingat keterbatasan data dan jumlah sumur yang ada belum melingkupi keseluruhan prospek area di Patuha. Pemodelan dan analisis data geofisika (Magnetotellurik, Gravitasi dan Microearthquake) yang diintegrasikan dengan data geologi, geokimia dan sumur dilakukan untuk membuat konseptual model yang lebih komperhensif dan meng-update model sebelumnya dalam menggambarkan kondisi bawah permukaan khususnya dalam memberikan gambaran distribusi temperatur dan permeabilitas tinggi serta keberadaan benign fluid sebagai target kesuksesan dalam pengeboran. Pemodelan 3-Dimensi data Magnetotellurik (MT) yang dikorelasikan dengan data sumur dilakukan untuk memberikan gambaran secara luas mengenai sebaran temperatur di bawah permukaan dan juga indikasi dari boundary reservoir. Analisis data Gravitasi yang meliputi First Horizontal Derivative (FHD), Second Vertical Derivative (SVD) dan Multi Scale-Second Vertical Derivative (MS-SVD) yang dikorelasikan dengan data spinner, loss circulation, struktur geologi maupun data produktifitas sumur dilakukan untuk memberikan gambaran distribusi permeabilitas bawah permukaan di lapangan Panasbumi Patuha. Selain itu, analisis data sebaran event Microearthquake (MEQ) dilakukan juga untuk memperkuat analisis sebaran permeabilitas tersebut. Hasil integrasi data-data tersebut diharapkan dapat menjadi basis analisis data dalam memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi untuk menentukan target sumur pemboran baik untuk rencana sumur make-up maupun sumur pengembangan.

---

The Patuha Geothermal Field is located in Bandung District, West Java Province. Patuha Field has been operating since 2014 with a power plant capacity of 1x60 MWe. Until now, Patuha Unit I geothermal field has been running for almost 7 years. The current production wells have experienced a natural decline, which is showed by a reduction in production capacity to the initial production. This causes the steam supply to the Power Plant Unit I to be not optimal, so a make-up well program is needed. Furthermore, to support the addition of electricity production capacity from geothermal energy in Indonesia, the development of the Patuha Geothermal Field is planned to be carried out for the next Power Plant Unit’s expansion (Unit 2 and Unit 3). Nevertheless, determining the location for both make-up and development drilling might still pose high risks. This is especially because the development area (where production and injection wells are located) is only concentrated in the eastern area of the WKP. Three key parameters must be obtained to achieve successful drilling, e.g. good permeability, high temperatures, and a neutral fluid (benign fluid). Geophysical data has an indispensable role considering the limited data and the limited number of existing wells that cover the entire Patuha prospect area. An integrated analysis from geophysical modeling (Magnetotelluric, Gravity, and Microearthquake), geological, geochemical, and well data is conducted to create a comprehensive conceptual model, which updates the previous model that describes Patuha subsurface conditions. This updated conceptual model will explain the temperature distribution, the estimated high permeability location, as well as benign fluid as a drilling target. The 3-Dimensional inversion modeling of Magnetotelluric (MT) data correlated with well data was achieved to give a broad description of subsurface temperatures distribution and the reservoir boundary indication. Gravity data analysis, such as First Horizontal Derivative (FHD), Second Vertical Derivative (SVD), and Multi Scale-Second Vertical Derivative (MS-SVD) is also combined with spinner data, loss circulation, geological structure, and well productivity to analyze the subsurface permeability distribution in the Patuha Geothermal field. Microearthquake event distribution (MEQ) analysis is performed to strengthen the permeability distribution analysis. We expect this data integration to be the basis for the holistic analysis in providing a higher level of confidence to determine the target drilling wells for both make-up well and development wells."

"ABSTRAKLapangan DELTA merupakan lapangan dominasi uap di Provinsi Jawa Barat yang saat ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 273 MWe. Sebagian besar sumur produksi berada di tengah area reservoir, diperlukan pemboran step-out well ke area reservoir boundary guna menghindari intervensi antar sumur. Sumur step-out well pertama di bor kearah barat daya pada tahun 2011, mengacu pada konseptual model yang didasari model MT 3D hasil inversi tahun 2004. Hasil pemboran sumur tersebut menunjukan bahwa area target berada diluar reservoir dan sumur tersebut tidak berproduksi. Setelah evaluasi, didapatkan bahwa model 3D MT yang saat itu digunakan sebagai acuan tidak menunjukkan kesesuaian dengan data sumur step-out well. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan delineasi reservoir boundary dengan pendekatan metoda remodeling inversi 3D terhadap data MT tahun 2004. Hasil inversi 3D MT yang baru setelah dikombinasikan dengan beberapa data pendukung seperti data MEQ, gravitasi, peta geologi, data geokimia dan data sumur. Diperoleh bahwa Model 3D MT baru lebih sesuai dengan kondisi bawah permukaan. Beberapa data pendukung tersebut, penulis gunakan sebagai tambahan informasi untuk interpretasi terpadu. Seluruh tahapan kegiatan ini pada akhirnya mampu mendelineasi ulang reservoir boundary dan penulis dapat merekomendasikan area target pemboran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pemboran sumur step-out wells berikutnya.

---

ABSTRACTThe DELTA geothermal field is a vapor dominated system in West Java Province of Indonesia which is currently has 273Mwe installed capacity. The majority of production wells are located in the center of reservoir, need to have step out wells to reduce the well intervention risk. The first step out well targetted SW area on 2011, refer to conceptual model based on 3D MT model of 2004. The well cannot produce steam and indicated as area outside the reservoir. After evaluating the result, it found the 3D MT model does not match with the step out well. On this study, the author will delineate the reservoir boundary with MT 3D remodeling applied to the MT data on 2004. The result of new 3D MT model combined with supporting data sets such as MEQ, gravity, geology map, geochemistry data and well data. The new model showed better match to the subsurface condition. The supporting data sets were utilized for conducting comprehensive interpretation. The study activity was successfully able to delineate reservoir boundary and author was able to give recommendation on areas for well targeting zone. This result is expected to be able to increase the drilling success ratio for the further drilling step out wells."

"Energi panas bumi memiliki peran penting dalam transisi penyediaan energi yang rendah karbon serta aman terhadap lingkungan. Energi panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi dalam negeri. Tetapi beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP juga memiliki berbagai tantangan kehandalan berupa risiko kegagalan pada peralatannya, yang secara khusus disebabkan oleh kandungan fluida pada reservoir panas bumi. Berbagai metode untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kegagalan mulai dipertimbangkan sebagai upaya membangun suatu program inspeksi. Inspeksi Berbasis Risiko memberikan hubungan antara mekanisme kerusakan dengan program inspeksi yang digunakan untuk menurunkan risiko. Penelitian ini, memanfaatkan program Inspeksi Berbasis Risiko sebagai teknik yang mudah digunakan untuk mengevaluasi tingkat probabilitas dan konsekuensu kegagalan sebagai upaya untuk membangun program inspeksi. Untuk menjaga tingkat akurasi dalam analisa penelitian, standar API 581 digunakan sebagai pedoman dalam penelitian kali ini agar dihasilakn kesesuaian antara level risiko dan program inspeksi yang di kembangkan untuk meningkatkan kehandalan.

---

Geothermal energy has an important role in the transition toward a low carbon energy and environmentally safe. Geothermal energy is a renewable energy source that can be a solution to meet domestic energy supply. But, some Geothermal Power Plant GPPs also have various reliability challenges of failure of the equipment, which is specifically caused by the fluid content. Various methods for eliminating or reducing the risk of failure are consideration as an effort to build an inspection program. Risk Based Inspection provides a link between the damage mechanism and the inspection program used to reduce the risk.

In this study, by utilizing the Risk Based Inspection program as an easy technique to use for evaluating probability levels and consequence of failure as an effort to build the inspection program. To maintain accuracy in this research analysis, standard of API 581 are used as guidance in this research to produced suitability between risk levels and inspection programs developed to improve reliability."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Saat ini, pertumbuhan populasi dan aktifitas bisnis di dalam suatu kota menciptakan permasalahn baru, yaitu pergerakan dari penduduk itu sendiri. Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT), yang termasuk di dalam transportasi public dengan jalur khusus terus membuktikan bahwa transportasi umum jenis ini sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan mengurangi tingkat kemacetan serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Akan tetapi, MRT membutuhkan daya listrik dalam jumlah yang relative besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sebuah studi dibuat. Studi ini memiliki metode dengan melakukan simulasi seberapa besar potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat dibangun dalam fasilitas MRT Jakarta dan melakukan analisis dari aspek keteknikan, ekonomi, regulasi, dan strategi dari perusahaan tersebut. Hasilnya adalah PLTS sebesar 451,2 kWp dapat dibangun di atas Bangunan Workshop MRT Jakarta, memiliki Net Present Value (NPV) sebesar Rp 648.247.150. Adapun Biaya Kapasitas akibat instalasi PLTS dapat dihindarkan dengan melakukan skema Business to Business (B2B) dengan Perusahaan Utilitas Listrik Indonesia.

---

Nowadays, the growth of population and business activities in a city is creating a new problem, which is the movement of the people itself. Mass Rapid Transit (MRT), which included in public transportation with a dedicated lane continues to prove that this kind of public transportation is effective and efficient to solve that problem by reducing congestion and creating a greener environment. However, MRT requires electrical power in a relatively big number. To meet this requirement and support a greener environment, a study is conducted. The method of this study is to simulate on how much potentially a solar power plant can be built on Jakarta MRT facility and conduct an analysis on engineering, economic, regulation, and strategic of the Company itself. The result is a 451.2 kWp Solar Power Plant could be built on the Workshop Building on Jakarta MRT, has NPV of Rp 648.247.150. The Cost of Capacity Charge could be avoided by giving the Power Utility Company of Indonesia a Business to Business (B2B) scheme."

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan untuk mencapai transisi energi netral karbon pada tahun 2060. Dalam mendukung program ini, PT XYZ sebagai perusahaan pembangkit listrik berfokus pada pembangunan pembangkit listrik baru. Pembangunan pembangkit listrik saat ini hanya berfokus pada konsep konvensional yaitu keterjangkauan harga dan keamanan pasokan. Namun, dalam mencapai transisi energi netral karbon, perlu ditambahkan pilar akseptabilitas. Pilar akseptabilitas ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan proyek baru dengan mempertimbangkan faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) yang berdampak pada financial model proyek. Dengan alokasi penugasan 130 proyek pembangkit listrik dari PLN ke PT XYZ sebagai subholding, usulan dari penulis PT XYZ sebaiknya melakukan kajian komprehensif yang mengevaluasi dampak faktor ESG pada financial model. Pertimbangan ini bertujuan untuk mendukung program transisi net zero emission, mencegah kerusakan lingkungan, mengalokasikan anggaran secara efisien, memastikan stabilitas BPP perusahaan dalam jangka panjang, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Meskipun ada beberapa pendapat yang menganggap ESG sebagai beban, dengan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menganalisis bahwa ESG bukanlah beban melainkan manfaat bagi pengembangan proyek baru. Metode yang digunakan adalah mempertimbangkan faktor ESG yang signifikan terhadap financial model proyek, serta menilai kelayakan finansial dengan metode seperti Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV). Analisis ini memperhatikan adanya batasan penentuan harga jual beli yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) untuk mencegah terjadinya kenaikan subsidi BPP yang signifikan. Analisis kelayakan atas penambahan faktor ESG pada pembangunan proyek pembangkit baru memberikan kesimpulan bahwa faktor ESG memiliki manfaat penghematan bagi PT XYZ.

---

The Indonesian government has set a roadmap to achieve a carbon neutral energy transition by 2060. In supporting this programme, PT XYZ as a power generation company focuses on building new power plants. The current power plant development only focuses on the conventional concepts of affordability and security of supply. However, in achieving a carbon-neutral energy transition, it is necessary to add an acceptability pillar based on environmental considerations. This acceptability pillar can be applied in the development of new projects by considering ESG (Environmental, Social, and Governance) factors that have an impact on the project's financial model, without increasing the Cost of Supply (BPP) and still maximising the company's value. With the allocation of the assignment of 130 power plant projects from PLN to PT XYZ as a subholding, the authors suggest that PT XYZ should conduct a comprehensive study that evaluates the impact of ESG factors on the financial model. This consideration aims to support the net zero emission transition programme, prevent environmental damage, allocate budgets efficiently, ensure long-term stability of the company's BPP, and maximise the company's value. Although there are some opinions that consider ESG as a burden, with this research the author aims to evaluate or analyse that ESG is not a burden but a benefit for new project development. The method used is to consider ESG factors that are significant to the financial model of the project, and assess the financial feasibility using methods such as Internal Rate of Return (IRR) and Net Present Value (NPV). This analysis takes into account the limitations of the sales and purchase price set by PT PLN (Persero) to prevent a significant increase in BPP subsidies that could harm the company but still attract investors. The feasibility analysis of the addition of ESG factors in the construction of new power plant projects concluded that ESG factors have savings benefits for PT XYZ."

"Proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan meningkatkan perekonomian negara. Namun, mega proyek tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Hal ini tidaklah selaras dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Selain itu, penggunaan batu bara melalui proyek tersebut juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Melihat keadaan ini, beberapa NGO lingkungan di Indonesia yaitu Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, dan JATAM berjejaring satu sama lain dan membentuk Koalisi NGO Break Free From Coal. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan penggunaan batu bara dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Untuk mencapai tujuan itu, Koalisi NGO Break Free From Coal melancarkan aksi dan kampanye dari tahun 2016 hingga 2018. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Koalisi NGO Break Free From Coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis merujuk pada teori Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern milik Keck dan Sikkink (1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil menerapkan empat strategi advokasi (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics) dengan baik namun hasil yang didapatkan belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap batu bara yang masih sangat tinggi, banyaknya musuh yang dihadapi, dan struktur pergerakan koalisi yang belum spesifik. Meskipun begitu, Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil dalam menghambat proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW, mengeskalasi gerakan dan menghimpun kekuatan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim terkait dampak buruk batu bara.

---

The 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project by the Indonesian government in 2015 is aimed at meeting national electricity needs and improving the countrys economy. However, this mega project produces large amounts of greenhouse gases.This is not in line with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. In addition, the use of coal through the project also gives negative impacts that can damage the environment and threaten peoples lives. Seeing this situation, several environmental NGOs in Indonesia, namely Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, and JATAM networked with each other and formed Break Free From Coal Coalition. This coalition was formed with the aim of releasing Indonesia from dependence on coal use and to pressure the Indonesian government to take steps in accordance with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. To achieve this goal, Break Free From Coal Coalition launched actions and campaigns from 2016 to 2018. The research question in this research is how the role of Break Free From Coal Coalition in fighting againts 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project. To answer this question, the author refers to Keck and Sikkinks (1998) Transnational Advocacy Network theory and Boomerang Pattern. The method used in this research is qualitative method with case study approach. The results of this study indicate that Break Free From Coal Coalition has successfully implemented four advocacy strategies (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics) but the results but the results obtained were not effective due to several influencing factors, namely high dependence of the Indonesian government on coal use, a number of enemies faced, and the unspecific structure of the coalitions movement. Even so, the NGO Coalition Break Free From Coal has succeeded in inhibiting the 35,000 MW PLTU-B construction project, escalating the movement and gathering strength, and increasing public awareness and concern for the issue of climate change related to the bad effects of coal. However, Break Free From Coal Coalition has succeeded in inhibiting the 35,000 MW 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project, gathering strength and escalating the movement, and increasing public awareness and concern for climate change issue related to negative effects of coal."