Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125192 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mangapul, Kudus Kurniawan
"Kawasan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat bahaya kebakaran cukup tinggi terlihat dari adanya kebakaran lahan gambut setiap musim kemarau. Tujuan dari Riset ini adalah menganalisis kejadian berulangnya kasus kebakaran lahan, menganalisis upaya penanggulangan kebakaran lahan, menganalisis ketahanan lingkungan, dan mengembangkan model solusi kebakaran lahan. Hasil Riset terdapat hubungan yang sangat kuat antara faktor ekonomi, dan kebakaran lahan, indeks risiko kebakaran lahan sedang dan tinggi yang mendominasi, dan keberhasilan model solusi kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis berbasis pendekatan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berwawasan ekologi dengan menggunakan aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, aspek pencegahan, perlindungan, dan pengamanan, dan aspek pengelolaan lahan bebas asap dan pendanaan yang berkelanjutan. Model ini merupakan pilihan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis.

The peatland area in Bengkalis Regency has a relatively high fire hazard level, as can be seen from peatland fires every dry season. This research aims to analyze the recurrence of land fires and prevention efforts, environmental resilience, and developing a land fire solution model. The results of the study showed there is a robust relationship between economic factors and land fires, moderate and high land fire risk indexes dominate, and the success of the land fire solution model in Bengkalis Regency based on the Bengkalis Regency government policy approach with an ecological perspective by using sustainable social and economic aspects, aspects of prevention, protection, and security, and aspects of smoke-free land management and sustainable funding. This model is an option to stop and prevent land fires in Bengkalis Regency. "
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafifurrahman
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farisya Isnaayu Khairunisa
"Kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun tidak, sering terjadi di Provinsi Riau, Indonesia, terutama saat musim kemarau. Riau memiliki lahan gambut seluas sekitar 4.811.865 ha. Pada akhir 2023, terdapat 163 hotspot kebakaran di Riau, dengan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki hotspot terbanyak, yakni 69 titik, terutama di Kecamatan Rengat Barat, Rengat, dan Kuala Cenaku. Selain kondisi fisik lahan gambut, aktivitas manusia seperti kepadatan permukiman dan kerapatan parit juga berperan sebagai penyebab utama kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan overlay serta super-imposed untuk mengolah distribusi hotspot, dengan tujuan mengetahui hubungan distribusi spasial potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan faktor kedalaman lahan gambut, kepadatan permukiman, dan kerapatan parit berdasarkan wilayah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi potensi bahaya kebakaran cenderung mengelompok di area tertentu, seperti Kelurahan Sekip Hilir (Kecamatan Rengat), Kelurahan Sungai Dawu (Kecamatan Rengat Barat), dan Kelurahan Rawa Asri (Kecamatan Kuala Cenaku). Distribusi spasial potensi bahaya kebakaran memiliki hubungan signifikan dengan kedalaman lahan gambut dan kerapatan parit. Kepadatan permukiman yang dekat dengan jaringan jalan cenderung berpotensi rendah terhadap kebakaran, sementara kerapatan parit yang lebih dekat justru berpotensi lebih tinggi karena parit berfungsi sebagai drainase air gambut yang tidak terkendali.

Forest and land fires in Indonesia's Riau Province are common, particularly during the dry season. Riau's peatlands span about 4,811,865 hectares. By the end of 2023, the province had 163 hotspots, with Indragiri Hulu Regency having the highest number at 69. The numerous hotspots and extensive peatlands in Indragiri Hulu, especially in West Rengat, Rengat, and Kuala Cenaku sub-districts, make these areas particularly vulnerable to fires. Human activities, such as settlement density and drainage density, also contribute significantly to fire occurrences. This study uses Kernel Density Estimation (KDE) and overlay methods to analyze the spatial distribution of fire hazards, focusing on peatland depth, settlement density, and drainage density across administrative areas. The results indicate that fire hazards tend to cluster in specific areas: Sekip Hilir Village (Rengat Sub-district), Sungai Dawu Village (West Rengat Sub-district), and Rawa Asri Village (Kuala Cenaku Sub-district). The spatial distribution of fire hazards is significantly related to peatland depth and drainage density. Areas with high settlement density and close proximity to road networks tend to have lower fire potential. Conversely, areas with higher drainage density have increased fire potential due to uncontrolled peat water drainage systems."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Alika
"Pada tahun 1980, penduduk etnis Jawa melakukan transmigrasi di Kecamatan SiakKecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adanya transmigrasi ini menimbulkankontak bahasa antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Peningkatan mutusarana dan prasarana dapat menambah peluang terjadinya kontak bahasa antara sukuMelayu dan Jawa. Kontak bahasa yang terjadi pada dua etnis menimbulkan variasibahasa di Kecamatan Siak Kecil.
Berdasarkan situasi tersebut, tulisan inimemaparkan variasi bahasa antardesa di Kecamatan Siak Kecil dengan menggunakanmetode dialektologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode kuantitatifdalam penelitian ini menggunakan penghitungan dialektometri. Sementara itu,metode kualitatif digunakan untuk memaparkan situasi kebahasaan yang terdapat diSiak Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penggunaan bahasa Jawa danMelayu di Kecamatan Siak Kecil berdasarkan kosakata dasar Swadesh dan sistemkekerabatan.
Hasil penelitian menujukkan kontak bahasa yang terjadi di Siak Kecilmemengaruhi kosakata yang digunakan oleh penuturnya. Pemakaian bahasa Jawamenunjukkan adanya peminjaman bahasa dengan kosakata bahasa Melayu. Peminjaman bahasa juga terjadi pada penutur bahasa Melayu yang tinggal di daerahdominan bahasa Jawa. Sementara itu, penutur di daerah ibukota menggunakan bahasaIndonesia dalam tuturan sehari-hari.

In 1980, some Javanese migrated to Siak Kecil Subdistrict, Bengkalis Regency, Riau Province. Therefore, transmigration affected language contact between local people and migrants. In addition, improvement on infrastructures and facilities quality may increase the chances of language contact between Malay and Javanese people. Language contact that occurs between two ethnics may cause language varieties inSiak Kecil.
Based on these issues, this thesis elaborates language varieties among villages in Siak Kecil Subdistrict using dialectology method, in both quantitative and qualitative analysis. The quantitative method using dialectometric calculation. Meanwhile, the qualitative method is used to describe language situation in Siak Kecil. This research aims to map the use of Javanese and Malay language in Siak Kecil Subdistrict based on Swadesh and kinship system list.
The result shows language contact in Siak Kecil affects vocabulary which used by the speakers. The usage of the Javanese vocabulary shows language borrowing with Malay vocabulary. Language borrowing also occurs in Malay speakers who live in Javanese language dominant area. Meanwhile, speakers who live in capital city use Indonesian language in everyday speech.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
S70195
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Agnes Karmila
"Lahan gambut memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lahan gambut yang salah dapat menyebabkan kejadian kebakaran lahan terus berulang setiap tahun. Pengelolaan lahan gambut menjadi fokus utama dalam keberlanjutan ekosistem gambut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep pengelolaan yang komprehensif untuk meminimalkan kebakaran lahan gambut. Metode riset yang digunakan diantaranya observasi lapangan, wawancara, kuisioner, analisis deskriptif untuk menganalisis faktor produksi, peran kelembagaan serta intervensi BRG dalam praktek PLTB. Hasil riset pada demplot hortikultura produksi dipengaruhi oleh kesuburan tanah, pemupukan, luas lahan, jenis tanaman, TMAT, perlakukan lahan. Untuk peran kelembagaan dan intervensi BRG berpengaruh positif terhadap keberhasilan demplot PLTB yang dilakukan oleh petani. Kesimpulan riset menyatakan bahwa keberhasilan demplot PLTB dipengaruhi oleh faktor produksi, peran kelembagaan petani, dan intervensi BRG.

Peatlands have an important role in maintaining the balance of the ecosystem. Unsuitable peatland management causing peatland fires in every year. Peatland management is the main focus in the sustainability of the peat ecosystem. This study aims to develop a comprehensive management strategy to minimize peatland fires. The research methods use field observations, interviews, questionnaires, descriptive analysis to analyze production factors, institutional roles and interventions BRG on PLTB practice. The results of research on horticultural production demonstration plots shows that it is influenced by soil fertility, fertilization, land area, plant species, TMAT, and land treatment. The institutional role and intervention of BRG have a positive effect on the success of the PLTB demonstration plot carried out by farmers. The conclusion of the research states that the success of the PLTB demonstration plot is influenced by production factors, the role of farmer institutions, and intervention of BRG."
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Ayu Ritma Ratri
"Abrasi gambut adalah kondisi nyata yang dihadapi masyarakat pesisir pantai utara Pulau Bengkalis yang berhadapan langsung dengan laut lepas Selat Malaka. Meskipun pengendalian laju abrasi telah dilakukan, wilayah gambut pesisir akan tetap terkikis saat musim angin dan gelombang tinggi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis laju perubahan garis pantai, menganalisis pengaruh pengendalian laju abrasi terhadap penurunan laju perubahan garis pantai, mengevaluasi dampak abrasi dan pengendalian laju abrasi terhadap keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan garis pantai dianalisis menggunakan Digital Shoreline Analysis System (DSAS) pada Sistem Informasi Geografis (SIG), pengaruh pengendalian laju abrasi dianalisis berdasarkan penambahan luas area akresi yang terbentuk, pengaruh abrasi dan pengendalian laju abrasi terhadap kondisi sosial masyarakat dianalisis berdasarkan hasil kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan laju perubahan garis pantai mengalami peningkatan tiap tahunnya, adanya pengendalian laju abrasi mampu menurunkan laju perubahan garis pantai dan meningkatkan luas area akresi, adanya penurunan pendapatan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, dan perlindungan laju abrasi mengubah perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lahan dan bermukim. Kesimpulannya adalah abrasi semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat penurunan pendapatan dan adanya perlindungan laju abrasi mempengaruhi keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

The community is experiencing severe peat abrasion within the north coast of Bengkalis Island that faces across the strait of Malacca. Despite implementing abrasion control and mitigation, the coastal peat area is still eroded during the high wave and wind season each year. The study aims to analyse the shoreline change rate and its relation to abrasion control and to evaluate the abrasion impact on the communities' socio-economic sustainability. The shoreline change rate was analysed using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) of Geographic Information System (GIS), the impact on abrasion control lessening the rate was analysed based on the yearly formed accretion areas, and questionaries were used to identify the community social-economic conditions. The results showed that the shoreline rate change had increased every year, the abrasion control can reduce the shoreline rate change and increase the area of accretion, income reduction worsens the socio-economic conditions of the poor, and abrasion control changes the community's behaviour. The study concludes that abrasion worsens the community socio-economic conditions due to income reduction, and abrasion control amends the socio-economic sustainability of the community."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafiardhi Ikhsan
"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tenun lejo di Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002. Penelitian ini penting mengingat bahwa industri kecil mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Industri kecil yang dalam hal ini kerajinan tenun lejo dalam perkembangannya menghadapi masalah-masalah seperti rendahnya kualitas hasil tenunan yang disebabkan oleh keterbatasan modal serta teknologi alat produksi sehingga berpengaruh kepada tingkat pendapatan pengrajin, disamping itu rendahnya sumberdaya manusia pengrajin yang juga menjadi permasalahan sangat mendasar dalam pengembangan industri kerajinan tenun lejo.
Mengingat strategisnya kebijakan PPIKT ini dalam upaya pemberdayaan industri kerajinan tenun lejo yang sekaligus merupakan strategi pemberdayaan usaha kecil/industri kecil yang dilakukan dengan suatu proses penyadaran akan potensi dan masalah, memotivasi dan menggerakkan partisipasi, serta pembentukkan kelembagaan dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan fasilitas non-ekonomi maka proses pelaksanaan kebijakan merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan dengan menggunakan teknik purposive sampling (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tahapan pelaksanaan kebijakan dan untuk mengetahui pencapaian tujuan setelah dilaksanakannya Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan lndustri Kerajinan Tenun lejo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tenun lejo dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai melalui pembentukan tim pelaksana, pengenalan dan sosialisasi kemudian untuk lebih memfokuskan dan lebih memudahkan pelaksanaan program maka dibentuk kelompok usaha pengrajin. Tahapan selanjutnya adalah pembinaan teknis dan manajemen usaha yang merupakan kegiatan pembinaan dengan proses pembelajaran dengan mengabungkan teori dan praktek, tahapan lainnya adalah proses penyusunan permohonan bantuan dan pengisian blangko proposal kelayakan usaha Kemudian permohonan bantuan proposal kelayakan usaha diseleksi dengan tujuan untuk menentukan usulan bantuan yang memang layak untuk mendapat bantuan balk secara teknis maupun kemampuan pengelolaan bantuan yang berupa modal dan peralatan produksi (ATBM). Tahapan terakhir dan pelaksanaan kebijakan adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan program terutama dalam pemanfaatan bantuan pinjaman modal bergulir.
Namun dalam pelaksanaan kebijakan PPIKT dengan tahapan tahapan tersebut mengalami beberapa hambatan dan kendala seperti kurangnya pemahaman pengrajin terhadap proses pelaksanaan kebijakan, deviasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan manajemen usaha seperti kehadiran petugas yang akan memberikan materi pembinaan serta perubahan format dan tempat pembinaan, rumit dan sulitnya pengisian format usulan bantuan serta banyaknya persyaratan serta tidak seimbangnya jumlah petugas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah yang akan dipantau mengakibatkan pemantauan tidak dapat dilakukan secara optimal.
Pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan PPIKT terlihat dari kebijakan ini dapat membantu para pengrajin tenun lejo yang pada umumnya menghadapi kondisi keterbatasan modal usaha. Sedangkan dari segi peningkatan kualitas dan kuantitas menenun terjadi peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kain tenun sehingga nilai jualnya pun lebih tingggi. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil tenunan akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapat pengrajin. Dan pelaksanaan program pembinaan teknis dan manajemen usaha terlihat bahwa pengrajin mulai memahami bagaimana pentingnya pemasaran, promosi, manajemen usaha walaupun belum dapat melaksanakannya dengan baik namun setidaknya pengrajin sudah mulai berpikir dan memahami bahwa untuk mengembangkan usaha kerajinannya diperlukan suatu rangkaian kegiatan produksi yang saling mendukung yang selama ini tidak pernah terperhatikan oleh pengrajin serta diversifikasi produk sehingga pengrajin mampu menciptakan kreasikreasi terhadap kain lejo."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T11577
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Permata Yuliana
"Berbagai usaha pencegahan kejahatan telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang disengaja atau karena ulah manusia, mulai dari menggunakan pendekatan Situational Crime Prevention, Community Crime Prevention dan juga Social Crime Prevention. Namun berbagai kendala masih ditemukan sehingga diperlukannya suatu model pencegahan kejahatan lingkungan yang integratif dan sinergis agar lebih efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan menentukan berbagai batasan mengenai strategi pencegahan kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum yang mungkin diperlukan untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Selain itu, memberikan bahan masukan pencegahan kejahatan yang spesifik bagi kejahatan lingkungan dengan model pencegahan kejahatan integratif. Pada akhirnya menciptakan pemahaman mengenai bagaimana suatu pencegahan kejahatan diciptakan secara terpadu oleh lembaga otoritas Negara.
Penelitian ini menghasikan temuan bahwa dari lima narasumber pakar dalam Metode Delphi yang penulis wawancara, masih memilki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga melahirkan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu Negara melalui perangkatnya harus mampu bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan model peradilan lingkungan secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Bentuk integrasi tersebut penulis gambarkan dengan Teori Kemitraan oleh Shuck dan Rosenbaum yang mencakup empat premis yakni jangkauan pengaruh, mekanisme kausal, target intervensi dan juga kemitraan bagi pelayanan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya model integrasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan terutama dalam aspek pencegahan kejahatan lingkungan. Model integrasi ini akan menekan ego sektoral masing-masing entitas-entitas terkait serta mewujudkan tujuan yang sama yakni mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

There were a lot of crime prevention had been done to prevent land and forest fire caused by human behaviour, ranging from situational crime prevention, community crime prevention and social crime prevention. However there were still many obstacles so it need an integratif and synergistic environmental crime prevention model to be more effective
This study attempts to review and determine various restrictions on the strategy of environmental crime prevention in the case of forest and land fire and identify the strategy that may be needed to prevent the issue happened . In addition, to give advice about crime prevention specifically for the environmental crime by using integratif prevention model . by the end to create the understanding of how can a crime prevention is created integrally by the state institutions .
This research finds that from five experts in the methods of delphi who were interviewed by the writers, still have different understanding about the concept of environmental crime of land and forest fire cases so that they created different crime prevention policies. Because of that, countries through its officials must be able to synergize to take action and policy in reducing land and forest fire with a specific environmental judicial model to ease coordination and supervision vertically and horizontally between the state institutions. It described with the theory of partnership by shuck and rosenbaum which includes four premise, namely the range of influence, causal mechanism, the intervention target and also partnership for community service in crime prevention. In the end , this research having a conclusion that requires model integration of government and non government agencies especially in aspect of environmental crime prevention. This integrative model will reduce sectoral ego in each related entities to realize that they are having the same purposes to prevent environmental crime in the case of land and forest fire.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gumpita
"Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah otonom yang beruntung dalam era desentralisasi, tercatat menjadi kabupaten/Kota nomor ke-2 terkaya di Indonesia dilihat dari jumlah APBD-nya. Namun harus disadari, hal itu berasal dana perimbangan dari sumber daya alam minyak bumi yang sifatnya tidak diperbaharui, maka harus ada upaya untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi daerah lainnya yang harus diperbaharui secara efisien, tentunya dengan mengidentifikasi sektor basis. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tampaknya maksud tersebut masih sulit tercapai. Pada sisi lain dihadapkan pada persoalan penyediaan sarana prasarana, fasilitas publik dan beragam masalah sosial yang harus dibenahi, sehingga kehadiran investor untuk menanamkan modalnya sangat dibutuhkan demi memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran investor tentunya dilatarbelakangi beberapa faktor, untuk itu dibutuhkan daya saing daerah dalam hal kondisi daerah maupun kemudahan dalam berusaha.
Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient dan Shift Share untuk melihat potensi sektor-sektor dan kemampuan kompetitifnya dibandingkan daerah diatasnya. Selanjutnya dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process menganalisis kebijakan yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor basis dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis terhadap perekonomian Propinsi Riau maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebagi sektor basis, juga sektor jasa-jasa juga cukup prospektif untuk dikembangkan.
Melalui analisis AHP dilakukan kajian tentang upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, maka pembenahan infrastuktur baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, menjadi prioritas pertama, kondisi sosial politik menjadi khususnya keamanan pada prioritas kedua dan penginvetarisasian potensi perekonomian daerah sebagai garapan berikutnya.
Dengan terideniifikasinya potensi sektor-sektor basis yang mampu memberikan nilai tambah bagi sebagian besar masyarakat dengan memberikan perhatian lebih, dan upaya perbaikan-dari kriteria yang mempengaruhi daya tarik investasi dibenahi sehingga keinginan mendatangkan investor yang mampu mendorong percepatan pembangunan menjadi kenyataan, pemerintah Bengkalis diharapkan mengagendakan secara sinergis sekaligus melaksanakannya, sehingga kebijakan pembangunannya tepat sasaran juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi kalangan dunia usaha, muaranya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Bengkalis itu sendiri.
Pada penelitian ini dengan adanya dua pendekatan, walaupun telah diupayakan optimal untuk mempertemukan, namun tetap ada sedikit gap, apakah infrastruktur yang menjadi variabel paling penting harus dibenahi dalam meningkatkan daya tarik kehadiran investor secara keseluruhan atau difokuskan kepada penyediaan infrastruktur sektor basis semata. Atau malah sebaiknya diarahkan pada sektor non basis, sehingga terjadi percepatan pada semua sektor. Hal ini termuat jelas pada catatan akhir tesis ini."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12106
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Revidia Rahma Sani
"Kebakaran lahan merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan luar kawasan hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran ini dapat terjadi di wilayah lahan gambut maupun lahan non-gambut. Di Indonesia kejadian kebakaran sebagian besar berlokasi di lahan gambut. Desa Bunsur dan Desa Mengkapan Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang masuk ke dalam desa prioritas penanggulangan kebakaran karena banyaknya hotspot dan luasnya lahan gambut yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Potensi kebakaran lahan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengolah sebaran data hotspot menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE). Selain kondisi fisik lingkungan, aktiviyas manusia juga menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial kebakaran lahan yang ditinjau berdasarkan potensi kebakaran lahan, distribusi lahan gambut, dan pola aktivitas manusia yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu aktivitas pembukaan lahan, aktivitas pertanian, dan penguasaan lahan di wilayah penelitian yang dianalisis berdasarkan jarak dari permukiman. Hasilnya diketahui bahwa potensi kebakaran lahan memiliki keterkaitan spasial dengan distribusi lahan gambut dan pola aktivitas manusia. Dapat diketahui bahwa semakin tipis ketebalan lahan gambut maka semakin mudah kering dan semakin tinggi juga potensi kebakaran lahannya. Hal ini dikarenakan daya penyaluran air di lahan gambut bekerja secara mendatar atau horisontal. Hal ini juga berkaitan dengan pola aktivitas manusia, semakin jauh jarak dari permukiman maka semakin tinggi pula potensi terjadinya kebakaran lahannya yang dikelola oleh kelompok/individu masyarakat dengan penggunaan lahan pertanian sawit, karet, dan sagu.

Land fires are fires that occur in the forest, whether or not or outside the area. These fires can occur in areas of peatland or non-peat land. In Indonesia, major fires are located on peatlands. BunsurVillage and Mengkapan Village, Siak Regency are one of the areas in Riau Province that are included in the fire priority villages because of the large number of hotspots and the extent of peatlands that can increase the potential for land fires. The fire potential in this study was obtained by processing the distribution of hotspot data using the Kernel Density Estimation (KDE) method. In addition to the physical condition of the environment, human activities are also the main cause of fires. This study aims to determine the spatial pattern of activity fires based on the potential for land fires, distribution of peatlands, and patterns of human activity in terms of several aspects, namely land clearing, agriculture, and land tenure activities in the analyzed area based on the distance from the fire. The results show that the potential for land fires has a spatial relationship with the distribution of peatlands and patterns of human activity. It can be seen that the thinner the peat land, the easier it is to dry and the higher the potential for land fires. This is because the distribution of air in peatlands works horizontally or horizontally. This is also related to the pattern of human activity, the farther the distance from use, the higher the potential for land fires managed by community groups/individuals with the use of oil palm, rubber, and sago land."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>