Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 157000 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Arsy
"Dalam merespon eksistensi dan dampak pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu bentuk alokasi PEN sektor insentif usaha di bidang pepajakan adalah pemberian insentif restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri farmasi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tujuan menguatkan stabilisasi pertumbuhan dan kinerja ekspor sektor farmasi. Namun, paradigma anomali kebijakan terjadi pada indeks pertumbuhan PDB sektor farmasi yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan sementara kinerja ekspor sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung stagnan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut berdasarkan kriteria kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dari pelaksanaan kebijakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literatur) dan studi lapangan (wawancara mendalam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut mampu mencapai tujuan stabilisasi pertumbuhan ekonomi namun tidak mampu mencapai tujuan peningkatan kinerja ekspor sektor farmasi di Indonesia. Paradoks disposisi kebijakan dan inkonsistensi peraturan menimbulkan distorsi atas tingkat pemanfaatan insentif restitusi pendahuluan PPN pada industri farmasi.

In response to the existence and impact of the Covid-19 pandemic, the government implemented a fiscal expansionary policy in the context of the National Economic Recovery (PEN). One of the forms of allocation for the PEN sector in the business incentive sector in the taxation sector is to offer pre-restitution incentives for Value Added Tax (VAT) to the pharmaceutical industry during the Covid-19 pandemic in Indonesia in order to strengthen the stabilization of growth and export performance of the pharmaceutical sector. However, the paradigm anomaly policy that occurred in the pharmaceutical sector's GDP growth index from 2020 to 2021 experienced a temporary increase in export performance from 2020 to 2021 tended to stagnate. This study aims to demonstrate the incentive policy for VAT prerestitution based on evaluation criteria, responsiveness, and accuracy of policy implementation. The research approach used in this research is post positivist with data collection techniques in the form of library research (literature) and field studies (in-depth interviews). The results of this study indicate that the restitution incentive policy with the primary objective of VAT was able to achieve stabilization of economic growth but was unable to achieve the goal of increasing export performance of the pharmaceutical sector in Indonesia. The paradox of policy dispositions and inconsistencies causes distortions in the utilization of VAT pre-restitution incentives in the pharmaceutical industry."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Sutjiawan
"Ada ungkapan yang mengatakan, bahwa sebelum seorang wiraniaga bisa menjual produk, ia harus "menjual diri"nya terlebih dahulu. Maksudnya, bila dirinya belum laku di rnata pembeli, apa mungkin produknya mau dibeli orang? Ungkapan di atas menuntut keaktifan seorang wiraniaga dalam mengemban tugas utamanya, menjual produk perusahaan. Bagi seorang pimpinan bagian penjualan, memahami individu bawahan dan medan kerja anak buahnya sangat penting dalam menentukan keberhasilan program penjualan. Dalam industri kotak karton gelombang (KKG), dengan pasar industri sebagal peiahggannya, peran wiraniaga sangat menentukan besarnya penjualan perusahaan. PT SKU yang menjadi obyek tulisan mi, sifat pesanannya bersifat job order. Tiap pelanggan punya jenis kemasan dan disain yang berbeda (customized), bahkan satu pelanggan dengan macam macam jenis kemasan cukup banyak. ditemui. Dengan situasi yang makin kompetitif, pelanggan makin kritis, yang memerlukan kesabaran ekstra seorang wiraniaga, baik dalam memberi penjelasan sebelum terjadi transaksi penjualan maupun memadamkan keluhan (complaint), setelah transaksi. Persaingan yang tajam juga membutuhkan mental tahan banting seorang wiraniaga, yang tidak dimiuiki karyawan di bidang lain.
Menghadapi lingkungan yang demikian, motivasi yang kuat dan wiraniaga untuk mencapai sasaran penjualan penulis anggap sangat penting. Meskipun motivasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor imbalan merupakan yang paling menentukan tinggi rendahnya motivasi wiraniaga tersebut. Imbalan, finansial dan non finansial, perlu dirancang sedemikian, agar memberi motivasi individual yang tinggi, di samping untuk memenuhi kebutuhan wiraniaga dan pencapaian sasaran penjualan perusahaan. Dengan motivasi yang tinggi, arah yang diharapkan perusahaan adalah pencapaian kinerja seoptimal mungkin, yaitu pencapaian target penjualan. Dengan demikian, motivasi seorang wiraniaga bisa dicerminkan dari kinerjanya.
Dalam kasus PT SKU, penulis terlebih dahulu melihat seluruh jenis imbalan yang ditenima seorang wiraniaga, baik finansial, penghargaan, maupun karir. 3 komponen mi oleh Charles Futrell diistilahkan sebagai reward triangle. Lalu penulis juga ingin melihat secara khusus hubungan antara kinerja wiraniaga (pencapaian target) dan imbalan finansial, khususnya insentif finansial dan pendapatan tetap, yaitu dengan menggunakan model:
Kinerja wiraniaga = f (insentif finansial, pendapatan tetap)
Dari data tahun 1990 dan 1991, di mana pimpinan penjualan mengubah sistim insentif di tahun 1991, bisa disimpulkan bahwa sistim insentif yang baru tersebut memang bisa memberikan perbaikan kinerja. Di samping pengujian statistik terhadap imbalan finansial tersebut, penulis juga ingin melihat secara sepintas aspek imbalan non finansial dari wiraniaga PT SKU. Pendapat wiraniaga dalam menjawab kuesioner yang diedarkan membërj kesan, bahwa mereka pada saat itu lebih menginginkan imbalan berupa penghargaan. Minimal hal ini bisa dijadikan indikasi, setelah dipelajari lebih dalam lagi nantinya, bahwa pimpinan penjualan PT SKU perlu memberi penghargaan / simbol status bagi armadanya, untuk menyempurnakan sistim imbalannya. Bukan hanya itu saja, evaluasi secara periddik terhadap sistim imbalan yang sedang berjalan juga perlu dilakukan, untuk melihat relevansinya terhadap pencapaian target penjualan dan menyesuaikan dengan perubahan sasaran yang akan dilakukan perusahaan, tanpa mengurangi antusiasme wiraniaga itu sendiri."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rubini Jusuf
"Insentif merupakan salah satu sistem reward yang mempunyai tujuan memotivasi pegawai untuk lebin meningkatkan prestasi kerjanya. Selama ini sistem insentif yang berlaku berdasarkan kehadiran dan penilaian yang belum ada ukuran-ukuran kriteria yang jelas sehingga terkadang tidak obyektif dalam menentukan besarnya insentif yang diterima Setiap bulannya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan antara pegawai yang aktif masuk kerja dan produktif dengan pegawai yang tidak aktif masuk kerja maupun kurang produktif. Karena sistem absensi di Pusdata LAPAN sudah dijalankan secara rutin, maka dapat dibuat suatu sistem penentuan insentif yang didasarkan atas presensi sebagai salah satu variabel dalam prestasi kerja. Variabel-variabel Iain yang mempengaruhi prestasi kerja adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, inovasi dan kreativitas, kemampuan respons komunikasi, kerjasama, kemampuan adaptasi serta pengetahuan dan keterampilan teknis.
Dari latar belakang dan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang diperlukan dalam penilaian kinerja dan membuat model penentuan sistem insentif berdasarkan kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menjelaskan variabel-variabel yang menjadi faktor penilaian kinerja. Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh pelaksana kegiatan penelitian dan operasional pada Pusdata LAPAN Jakarta dengan menggunakan total populasi berjumlah 80 orang. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel kualitas kerja, kuantitas kerja, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masaiah, inovasi dan kreativitas kemampuan respons, komunikasi, kerjasama, kemampuan adaptasi, disiplin kerja serta pengetahuan dan keterampilan teknis. Teknik anatisis data menggunakan metode analisis faktor dan pembobotan.
Hasil penelitian menunjukkan ke-11 variabel Kayak digunakan sebagai faktor penilaian kinerja berdasarkan angka KMO and Bartlett Test yaitu 0.878 dengan signifikansi 0.000 dan angka MSA tiap variabel bernilai Iebih besar dari 0.5. Pada proses factoring dengan metode Principal Component Analysis terbentuk 2 faktor utama dengan nilai initial eigenvalues Iebih besar dari 1.00.
Dengan 2 faktor yang terbentuk angka eigenvalues masih di atas 1 yaitu 1:247, dan 2 faktor ini dapat menjelaskan varian variabel sebesar 61.250%. Melalui rotasi dengan metode Varimax, diketahui distribusi dari variabel awal pada 2 faktor utama, yaitu faktor 1 meliputi kualitas kerja, inovasi dan kreativitas, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, kerjasama, komunikasi, serta pengetahuan dan keterampilan teknis. Faktor 2 meiputi kuantitas kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan respons serta disiplin kerja.
Untuk membangun sistem penilaian kinerja yang Iebih terukur, dibangun point sistem pada masing-masing faktor dan variabel dengan nilai maksimum point 600. Dari hasil penelitian diperoleh bobot faktor 1 menempati persentase 73% dan faktor 2 memiiiki persentase 27%, selain itu dihitung pula bobot tiap variabel dalam faktor. Hasil simulasi menunjukkan sistem dapat digunakan tetapi dalam implementasi di Iapangan perlu penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan Iebih lanjut menggunakan sistem database.

Incentive constitutes one of reward system aiming at motivating employees to increase their work achievement. Incentive that has been used in based on the presence and the evaluation with no clear parameters of criteria, sometimes it is not objective in determining the incentive accepted monthly. This case causes unfairness between the employees who are active to work and productive and those who are not active to work and lack of productivity. Since the system of presence at PUSDATA LAPAN has been run routinely, it can be made an incentive determination system based on the presence as one of variables in work achievement. Other variables affecting work achievement is quatity of work, quantity of work, leadership, ability to solve a problem, innovation and creativity, responsiveness, communication, cooperation, ability to adapt and knowledge and technical skill.
From the background and problem above, the aim of the research is to know what factors needed in evaluating performance and to make and incentive system determination model based on performance. This research is an explanative research explaining variables as an evaluation factor of performance.
The population of this research is all executors of research and operational activities at PUSDATA LAPAN Jakarta with total population are 80 people. The research instrument used is questionnaire. The variable researched in this research is variable of quality of work, quantity of work, leadership, ability to solve a problem, innovation and creativity, responsiveness, communication, cooperation, ability to adapt, work discipline and knowledge and technical skill.
The technique of analyzing data uses Factor Analysis and Factor Weighting. The result of the research shows that the 11 variables are worth to be used as a workability evaluation factor based on number KMO and Bartlett Test, that is 0.878 with the significance 0.000 and number MSA every variable has more than 0.5. In the factoring process with Principal Component Analysis method, it is formed 2 main factors with initial eigenvalues more than 1.00. With 2 factors formed, number eigenvalues still upper 1, is 1:247, and these 2 factors can explain variable variance 61.25O%. Through rotation using Varimax method, it is known the distribution of the variable at 2 main factor, they are first factor consisting of quality of work, innovation and creativity, leadership, ability to solve a problem, cooperation, communication, and knowledge and technical skill.
Second factor consisting quantity of work, ability to adapt, responsiveness, and work discipline. To build a performance evaluation system better measured, it is built a point system in every factor and variable with maximum point 600. The result of the research shows that factor 1 has 73% and factor 2 has 27%, furthermore, the weight of every variable in each factor was calculated too. Simulation of the system shows it can be implemented with some adjustment regarding the real need, and in the future it is possible to develop this system based on database system.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22055
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Muharomi
"Penelitian ini membahas tentang Kepuasan Pegawai Atas Pemberian Insentif Kehadiran Kerja Pusat Administrasi Universitas PAU Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pegawai atas pemberian insentif kehadiran kerja Pusat Administrasi Universitas PAU Universitas Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan responden, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah milik Stephen Robbins tentang kepuasan kerja yaitu variabel equitable rewards. Tujuan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pegawai puas atas pemberian insentif kehadiran kerja sebesar Rp. 500,000,-/bulan di PAU Universitas Indonesia. Walaupun begitu masih ada satu indikator tentang kebijakan mengenai insentif kehadiran kerja yang tingkat kepuasannya masih rendah.

This study discusses about Employee Satisfaction on Job Incentives Attendance in The University Central Administration PAU , University of Indonesia. This study aims to analyze employee satisfaction on job attendance incentives The University Central Administration PAU , University of Indonesia. The approach used in this study is a quantitative approach to data collection through questionnaires that are supported by in depth interviews with respondents, and literature study. The theory used is the property of Stephen Robbins on job satisfaction is the variable equitable rewards. The purpose of research is descriptive. The results showed that employees satisfied with job incentives attendance of Rp. 500.000, month in PAU University of Indonesia. However there was one indicator of the job incentives attendance policies regarding job satisfaction."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66300
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Putri Ambarwati
"This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013.
The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57988
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Alan
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial reward, jobdemand for learning dan need for achievement sebagai variabel bebas terhadap sales performance sebagai variabel terikat pada agen asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance. Penelitian ini dilakukan di kantor keagenan Inspiring yang berperingkat ke-sepuluh di Indonesia dengan total agen 200 orang dan responden sebanyak 105 orang dengan periode waktu penelitian dari April sampai dengan Mei 2014. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan non-probability purposive sampling.
Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa financial reward mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap pencapaian sales performance sehingga perlu dikaji lebih jauh jenis-jenis financial reward yang diharapkan oleh para agen agar dapat meningkatkan sales performance-nya. Sedangkan job-demand for learning dan need for achievement tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sales performance meskipun hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel job-demand for learning dan need for achievement merupakan hal yang dianggap penting oleh agen.
Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi pencapaian sales performance seperti jenis pelatihan dan pengembangan diri yang tepat, brand/corporate image dan budaya perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya dapat merancang program reward yang lebih kompetitif bagi agen agar pencapaian target penjualan dapat maksimal.

The purpose of this research is to find out the impact of financial reward, jobdemand for learning and need for achievement as independent variables to sales performance as dependent variabel in PT Prudential Life Assurance. This research is conducted in one of agency offices, Inspiring, which is ranked as number 10 among other agency offices in Indonesia. Total numbers of agents is 200 people with 105 respondents, during the period of April to May 2014. The research method is quantitative with non-probability purposive sampling.
Based on the research, it is known that financial reward has a significant but negative impact to the sales performance therefore it is necessary to further study other type of financial rewards which are expected by agents in order to boost the sales performance. as for job-demand for learning and need for achievement do not have impact to the sales performance although form the descriptive analysis it shows that job-demand for learning and need for achievement are important things according to agents.
Based on the above result, it is recommended to do further research on other factors that can affect to the achievement of sales performance such as a proper training and development program, brand/corporate image and corporate culture. It is also suggested for the company to prepare a competitive reward program for agents to reach a maximum achievement of sales performance.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Aulia Rassat
"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asih Anggraeni
"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut.

Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S59339
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Wellfrietd
"Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.
Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.
Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus {lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diati mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKB2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot
In the coal mining industry, one of the legal instruments is a Work Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of 1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course, the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax incentives.
In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses qualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors' perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia.
From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coal utilization is by making the National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law applies in general; (3) The tax incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of PKP2B; (4) The general perception of investors is that the prospect of the coal mining industry in Indonesia is not very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will decline.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini
"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow PKP konstruksi karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 mudah untuk dipahami oleh PKP konstruksi. Namun, kendalanya adalah tidak semua pihak memanfaatkan fasilitas ini serta masih banyak kendala dalam sistem serta sumber daya yang disediakan pemerintah dalam melayani pengajuan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa upaya dengan memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management

The Government of Indonesia issued a Preliminary Return of Excess Value Added Tax policy as regulated in PMK Number 23/PMK.03/2020 as amended in PMK Number 149/PMK.03/2021. This facility can be utilized by Taxable Entrepreneurs who carry out certain activities and requirements as in accordance with the criteria listed in the PMK attachment, one of which is PKP in the construction sector. The construction sector is a sector that dominates Indonesia's national GDP. This study aims to determine the implementation of the Preliminary Return of Excess VAT policy for PKP in the Construction Sector. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection was carried out in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Preliminary Return of VAT policy is quite helpful for construction PKP cashflow because restitution only takes 1 month, in contrast to normal restitution which takes up to 12 months. In addition, the provisions in PMK Number 23/PMK.03/2020 are easy for construction PKPs to understand. However, the problem is that not all parties take advantage of this facility and there are still many obstacles in the system and resources provided by the government in serving the application for the initial return facility. Then, there is still the potential for a post-audit and the imposition of sanctions if a VAT underpayment is found. This Preliminary VAT refund also has an impact on reducing VAT receipts in Indonesia. To secure revenue, the Directorate General of Taxes takes several efforts by maximizing the potential for VAT receipts and conducting supervision with Compliance Risk Management."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>