Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan program KB adalah meningkatnya jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dan berkurangnya jumlah unmet need kontrasepsi. Diketahui bahwa persentase unmet need kontrasepsi di NTT (17,6%) dan DIY (6,3%) merupakan angka tertinggi dan terendah diantara sepuluh provinsi penyangga utama KB nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja determinan unmet need kontrasepsi di NTT dan DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan menggunakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Populasi pada penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun di NTT dan DIY. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1.043 wanita (513 di NTT dan 530 di DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di NTT adalah 17,6% dimana 9,8% adalah untuk penjarangan dan 7,7% untuk pembatasan. Sementara itu, proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di DIY adalah 6,3% dimana 1,8% untuk penjarangan dan 4,4% untuk pembatasan. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di NTT adalah diskusi dengan suami (RO= 1,790; 95%CI=1,24-2,58). Sementara itu, tidak ada faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di DIY.

---

One of the factors that can increase the success of the family planning program is the increasing number of women who use contraception and the reduced number of unmet need for contraception. It is known that the percentage of unmet need for contraception in NTT (17.6%) and DIY (6.3%) is the highest and lowest among the ten main national family planning provinces. This study was conducted to determine whether there are determinants of the unmet need for contraception in NTT and DIY. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2017. The number of samples in this study was 1,043 women (513 in NTT and 530 in DIY). The results showed that the proportion of women experiencing unmet need for contraception in NTT was 17.6%, of which 9.8% were for thinning and 7.7% for restriction. Meanwhile, the proportion of women who experienced unmet need for contraception in Yogyakarta was 6.3%, of which 1.8% for thinning and 4.4% for restriction. Factors related to unmet need for contraception in NTT were discussions with husbands (RO = 1.790; 95%CI = 1.24-2.58). Meanwhile, there are no factors related to the unmet need for contraception in DIY."

"Jumlah penduduk Indonesia saat ini menempati posisi keempat populasi terbesar di dunia dengan 270.203.917 jiwa. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Angka fertilitas total (TFR) sebagai salah satu indikator pengukuran fertilitas di tahun 2019 menunjukkan angka tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 3,36 sedangkan yang terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan 1,80 anak per wanita. Situasi dan kondisi demografis yang berbeda-beda serta bersifat dinamis menjadikan tingkat fertilitas setiap daerah di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pula. Tujuan : untuk mengetahui perbandingan faktor atau determinan yang mempengaruhi fertilitas pada wanita kawin di Provinsi NTT dan Provinsi DIY. Metode : menggunakan desain potong lintang (cross sectional) dengan sampel seluruh responden wanita usia subur yang berstatus kawin atau hidup bersama pasangannya. Hasil : Adanya perbedaan variabel yang dominan berpengaruh terhadap fertilitas di kedua provinsi. Di NTT variabel paling berpengaruh adalah umur, dimana umur berkaitan erat dengan umur kawin pertama dan lama perkawinan, semakin wanita di NTT berumur tua, umur kawin pertama terlalu muda dan lama perkawinan terlalu lama maka semakin banyak jumlah anak yang dimilikinya. Sedangkan di DIY, variabel paling berpengaruh adalah jumlah anak ideal, dimana jumlah anak ideal berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki wanita di DIY yang sebagian besar adalah SMA dalam membentuk pola pikir terkait jumlah anak yang diinginkan dimana lebih mengutamakan kualitas dibandingan kuantitas. Kesimpulan : Provinsi NTT dan DIY memiliki determinan fertilitas yang berbeda, dimana sebagian besar fertilitas di NTT adalah > 2 anak sedangkan sebagian besar fertilitas di DIY ≤ 2 anak.

---

Indonesia’s population is currently the fourth largest in the world with 270,203,917 people. Fertility (birth) is one component of population growth that is increasing the population. Total fertility rate (TFR) as an indicator of fertility measurement in 2019 shows that the highest number is in the Province of East Nusa Tenggara (NTT) with 3.36 while the lowest is the Special Region of Yogyakarta (DIY) with 1.80 children for a woman. The Differences between dynamic demography situations and conditions make the fertility rate of each region in Indonesia can be influenced by different factors. Objective: To compare the factors or determinants that affect fertility in married women in NTT and DIY Province. Method: Using a cross-sectional design with a sample of all female respondents of reproductive age who are married or living with their partners. Result: There are differences variables that are most related to fertility rates in two provinces. In NTT, the most related variable is age, age is closely related to age of first marriage and length of marriage, women in NTT who are getting older, who have age of first marriage are too young and have been married too long, then more children they will have. Meanwhile in DIY, the most related variable is the ideal number of children. The ideal number of children is related to the education level of women in DIY who most of them are high school graduates in forming a mindset related to the desired number of children who prioritize quality over quantity.Conclusion: NTT and DIY Province have different patterns of fertility determinants which most of the fertility rates in NTT are ≥ 3 children while most of the fertility rates in DIY are < 3 children."

"Latar belakang: Layanan kontrasepsi dalam program keluarga berencana merupakan bentuk pelayanan kesehatan reproduksi yang memiliki objektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). AKI yang masih tinggi serta pemakaian kontrasepsi yang rendah di provinsi Papua menandakan taraf kesehatan reproduksi yang masih belum optimal. Meskipun demikian, pemilihan penggunaan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai hubungan faktor-faktor sosiodemografis serta penggunaan media massa dan internet dengan kejadian unmet need kontrasepsi di provinsi Papua.Metode: Desain penelitian ini berupa studi potong lintang menggunakan data sekunder dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Subjek penelitian ini adalah wanita usia subur dalam rentang 15-49 tahun yang berdomisili di Papua serta memiliki data kuesioner yang lengkap. Unmet Need kontrasepsi didefinisikan sebagai perempuan yang fertil dan aktif secara seksual dengan keinginan untuk menunda atau mencegah kehamilan, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-Square dikarenakan data bersifat kategorik serta dilanjutkan dengan analisis multivariat dengan regresi logistik.Hasil: Terdapat 458 total subjek yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di papua adalah tingkat pendidikan suami (p < 0.001), frekuensi membaca surat kabar/majalah (p = 0.017), frekuensi mendengar radio (p = 0.027), kepemilikan televisi (p = 0.005; OR = 0.443), frekuensi menonton televisi (p = 0.005), dan kepemilikan telepon seluler (p < 0.001; OR = 0.356).Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Papua adalah tingkat pendidikan suami, frekuensi membaca surat kabar/majalah, frekuensi mendengar radio, kepemilikan televisi, frekuensi menonton televisi, dan kepemilikan telepon seluler.

---

Introduction: Contraception in family planning program is one of the health care services delivered to lower the number of Maternal Mortality Rate (MMR). High MMR in Papua, Indonesia, reflected the need to optimize reproductive health care in the region. Despite that, the use of contraception itself is affected by numerous factors. This research aims to analyze sociodemographical factors and also the use of mass media and internet in affecting unmet need for contraception in Papua.

Method: This cross-sectional study used the secondary data obtained from 2017 Indonesia DHS (IDHS). Subjects in this study included all women of childbearing age (15-49 years old) in Papua with complete data from the survey. Unmet need for contraception was defined as fertile and sexually active women of childbearing age with the intention to postpone or limit their pregnancy without using any contraception method. Since all data were categorical, analysis were performed using Chi-Square test and logistic regression.

Result: A total of 458 subjects were included in this study. The factors that were found to affect unmet needs in Papua are husband’s educational level, (p < 0.001), frequency of reading newspaper/magazine (p = 0.017), frequency of listening to radio (p = 0.027), television ownership (p = 0.005; OR = 0.443), frequency of watching television (p = 0.005), and mobile phone ownership (p < 0.001; OR = 0.356).

Conclusion: Factors which were found to affect unmet need for contraception in Papua are husband’s educational level, frequency of reading newspaper/magazine, frequency of listening to radio, television ownership, frequency of watching television, and mobile phone ownership."

"Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak ke empat didunia memiliki kebijakan keluarga berencana, yang dikelola oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. BKKBN memiliki enam indikator startegis di periode 2020-2024, yaitu Total Fertility Rate (TFR), modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), unmet need KB, Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun, indeks pembangunan Keluarga (iBangga) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP). Secara nasional unmet need belum memenuhi target dan bila dilihat secara provinsi terdapat disparitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkuantifikasi ketidakmertaan sosial unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2012 dan 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dari data SDKI tahun 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang tinggal bersama dan aktif secara seksual dalam 4 minggu terakhir. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 22477 (2012) dan 24173 (2017) pasangan. Pembentukan variabel akses pelayanan KB menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Analisis ketidakmerataan yang digunakan merupakan bantuan alat ukur Health Equity Assesment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oeh World Health Organization (WHO) dan dilakukan juga analisis pengelompokkan dengan metode hirarkial. Hasil penelitian akses pelayanan KB paling dipengaruhi oleh informasi kontrasepsi yang diberikan oleh dokter. Secara umum terjadi penurunan nilai absolut unmet need kontrasepsi di Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2017. Namun bila dilihat pada populasinya (confident interval) tidak terdapat perbedaan unmet need dari tahun 2012 dan 2017. Ketidakmerataan unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2017 masih terjadi dengan dimensi paling dominan adalah paritas (>2 anak) dan umur suami (>45 tahun), kemudian disusul oleh wilayah tempat tinggal (rural) serta sosial ekonomi (teratas). Terdapat perubahan wilayah prioritas unmet need dari tahun 2012 (12 provinsi) ke tahun 2017 (14 provinsi). Dari hasil ini diasumsikan bahwa wilayah berdekatan tidak selalu memiliki karakteristik yang serupa. Artinya, unmet need tidak dipengaruhi kewilayahan. Variabel yang menjadi irisan dari penurunan unmet need dan ketidakmerataan adalah umur suami (>45 tahun), paritas (>2 anak), sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Jika hal ini dilihat kembali dengan kluster analisis maka variabel umur suami dan paritas masuk dalam kriteria provinsi prioritas. Provinsi prioritas di tahun 2017 memiliki interval rata-rata umur suami yang paling tua (37.71-40.52 tahun) diantara kelompok lainnya dan juga memiliki paritas yang paling tinggi >2 anak (2.09 – 3.01 anak) di anggota klusternya. 

---

Indonesia as the fourth most populous country in the world has a family planning policy, which is managed by the National Family Planning Population Agency (BKKBN), in an effort to control population numbers. The BKKBN has six strategic indicators for the 2020-2024 period, namely Total Fertility Rate (TFR), Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), Unmet need for family planning, Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 years, Family development index (iBangga) and Median Age of First Marriage for Women (MUKP). Nationally, unmet need has not met the target and when viewed by province, there are disparities. The purpose of this research is to quantify the social inequity of unmet need for contraception in Indonesia in 2012 and 2017. This research is a quantitative study with a cross-sectional design based on data from the 2012 and 2017 IDHS. The sample in this study was couples of childbearing age (PUS) who lived together and were sexually active in the last 4 weeks. The number of samples in this study were 22477 (2012) and 24173 (2017) couples. Formation of family planning service access variables using Principal Component Analysis (PCA). The inequality analysis used was the help of the Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) developed by the World Health Organization (WHO) and grouping analysis was also carried out using a hierarchical method. The results of the research on access to family planning services are most influenced by contraceptive information provided by doctors. In general, there has been a decline in the absolute value of unmet need for contraception in Indonesia from 2012 to 2017. However, when viewed from the population (confident interval), there is no difference in unmet need from 2012 and 2017. Inequality in unmet need for contraception in Indonesia in 2017 still occurs with dimensions parity (> 2 children) and husband's age (> 45 years), followed by area of residence (rural) and social economy (top). There was a change in the priority areas of unmet need from 2012 (12 provinces) to 2017 (14 provinces). From these results it is assumed that adjacent areas do not always have similar characteristics. That is, unmet need is not influenced by territory. Variables that intersect the decline in unmet need and inequality are husband's age (> 45 years), parity (> 2 children), socioeconomic status and area of residence. If this is seen again with the cluster analysis, the variables of husband's age and parity are included in the priority province criteria. Priority provinces in 2017 have the oldest husband's average age interval (37.71 – 40.52 years) among other groups and also have the highest parity of >2 children (2.09-3.01 children) in their cluster members."

"Latar belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 230 per 100.000 kelahiran hidup merupakan salah satu angka tertinggi di ASEAN dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kontrasepsi merupakan komponen penting dalam upaya penurunan AKI karena merupakan pilar pertama dalam safe motherhood.  Saat ini angka unmet need kontrasepsi di Indonesia mencapai 10,6%, kondisi ini diperkirakan berkontribusi terhadap tingginya AKI. Bahkan, Jakarta sebagai pusat ibu kota masih menunjukkan angka unmet need yang cukup tinggi sebesar 15,60%. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kejadian unmet need kontrasepsi di DKI Jakarta. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional berdasarkan data sekunder dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Subyek pada penelitian ini adalah wanita usia subur (15-49 tahun) yang berdomisili di DKI Jakarta. Data yang tidak terisi lengkap dilakukan eksklusi pada subyek. Analisis data dilakukan secara bivariat dengan uji chi-square serta uji Fisher sebagai uji alternatifnya. Selanjutnya, analisis multivariat juga dilakukan dengan metode regresi logistik.Hasil: Analisis dilakukan pada 1128 dari 1815 subyek yang berdomisili di Jakarta. Berdasarkan analisis bivariat, frekuensi menonton televisi merupakan faktor yang memberikan hasil yang bermakna pada kejadian unmet need kontrasepsi (p=0,019). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa subyek yang tidak pernah menonton televisi memiliki kecenderungan untuk mengalami unmet need kontrasepsi sebesar 1,926 (IK 95%; 1,163-3,187). Kesimpulan: Frekuensi menonton televisi merupakan faktor yang memengaruhi kejadian unmet need kontrasepsi di DKI Jakarta.

---

Introduction: Maternal mortality rate (MMR) in Indonesia counts as one of the highest in ASEAN region reaching 230 death occurs for every 100 00 live births and still behind from the target set in National Middle Term Development 2020-2024. Contraception is one of the most important components in safe motherhood pillars to reduce maternal mortality rate. Currently, unmet need for contraception in Indonesia reaches 10.6% and is estimated in contributing to the high maternal mortality rate. In fact, Jakarta as the capital of Indonesia still shows a high number in unmet need contraception about 15.60%. Therefore, this study aims to examine factors that influence the incidence of unmet need for contraception in Jakarta.

Method: This study uses a cross-sectional design based on secondary data from the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS). The subjects in this study were women of childbearing age (15 – 49 years) who live in DKI Jakarta. Incomplete data were excluded. Chi-square and Fisher's exact test were performed for bivariate analysis. Furthermore, multivariate analysis was also carried out using the logistic regression method.

Result: The analysis was carried out on 1128 out of 1815 subjects domiciled in Jakarta. Based on bivariate analysis, the frequency of watching television is a factor that gives significant results in the incidence of unmet need for contraception (p = 0.019). Result in multivariate analysis showed that subjects who never watched television had a tendency in unmet need for contraception by 1.926 (95% CI:1.163 – 3.187).

Conclusion: Frequency of watching television is a factor influencing the incidence of unmet need for contraception in DKI Jakarta."

"Prediksi pertambahan jumlah penduduk dunia menunjukkan Indonesia akan masuk ke dalam negara yang diprediksi akan mengalami pertambahan dalam jumlah besar. Penekanan nilai TFR menjadi salah satu cara dan mempresentasikan hasil kinerja dalam mengendalikan jumlah penduduk. Nilai TFR salah satunya dapat dipengaruhi oleh unmet need kontrasepsi karena berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi yang memengaruhi angka kelahiran. Nilai unmet need kontrasepsi di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Terdapat perbedaan angka penurunan unmet need kontrasepsi yang cukup signifikan antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga 2023. Provinsi Riau dapat menurunkan nilai unmet need kontrasepsi sebesar 7,81% sedangkan Provinsi Kepulauan Riau hanya dapat menurunkan sebesar 3,12%. Padahal, kedua provinsi tersebut memiliki karakterisitk yang hampir sama, seperti kebudayaan dan kebiasaan masyarakat karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Provinsi Riau adalah keterpaparan informasi tentang KB dari petugas (AOR 0,030 CI 95% 0,010-0,084) dan diskusi dengan suami (AOR 2,833 CI 95% 1,352-5,934). Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan status pekerjaan (AOR 1,639 CI 95% 1,011-2,660) dan tempat tinggal (AOR 2,554 CI 95% 1,034-6,306) sebagai faktor-faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian unmet need kontrasepsi.

---

Population growth projections indicate that Indonesia will be among the countries expected to experience significant increases. Lowering the Total Fertility Rate (TFR) is one of the strategies to manage population growth effectively, and TFR serves as a key performance indicator in controlling population numbers. One of the factors influencing TFR is the unmet need for contraception, which is directly related to contraceptive use and birth rates. The level of unmet need for contraception in Indonesia is still far from the targeted goal. Between 2021 and 2023, there was a notable difference in the reduction of unmet need for contraception between Riau Province and the Riau Islands Province. Riau Province successfully reduced the unmet need for contraception by 7.81%, whereas the Riau Islands Province only managed a reduction of 3.12%. This is noteworthy because both provinces share similar characteristics, such as culture and societal habits, given that the Riau Islands Province was carved out from Riau Province. Research findings highlight that in Riau Province, the factors most associated with the occurrence of unmet need for contraception are exposure to family planning information from health workers (AOR 0.030, CI 95% 0.010-0.084) and discussions with husbands (AOR 2.833, CI 95% 1.352-5.934). In contrast, in the Riau Islands Province, employment status (AOR 1.639, CI 95% 1.011-2.660) and place of residence (AOR 2.554, CI 95% 1.034-6.306) are the strongest factors associated with the unmet need for contraception."

"Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang masih diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kondisi yang ideal. Disparitas gender, dimana pemberdayaan perempuan belum maksimal, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hal-hal dimana wanita memegang peranan baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pelaku di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan wanita dalam berbagai aspek kehidupan harus diperhitungkan, terlepas apakah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah mencapai kondisi yang ideal atau tidak. Kondisi pemberdayaan perempuan Indonesia di setiap provinsi berbeda-beda. Pemberdayaan perempuan sendiri diukur melalui sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri. Berdasarkan SDKI 2007, kondisi pemberdayaan perempuan di Indonesia, apabila dilihat dari sikap setuju terhadap pemukulan suami terhadap istri, persentase Provinsi NTT masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan DI. Yogyakarta. Kemudian untuk sikap setuju dengan semua alasan penolakan 'kumpul' dengan suami untuk kondisi tertentu, persentase yang setuju untuk semua alasan di DI. Yogyakarta sebesar 81,9 %, sedangkan di NTT sebesar 63%. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan wanita di DI. Yogyakarta lebih baik daripada di NTT. Selain itu, TFR DI. Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 1,8, dan NTT sebesar 4,2. Desain penelitian ini cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dengan memilih 1654 responden perempuan yang memiliki anak lahir hidup dan masih terikat dalam ikatan perkawinan. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk melihat hubungan sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri dengan jumlah anak lahir hidup. Hasil penelitian menunjukkan semakin tidak setuju dengan sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu maka semakin tinggi fertilitas, semakin rendah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga maka semakin tinggi fertilitas. Dari persamaan yang terbentuk, sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan umur kawin memiliki pengaruh paling besar terhadap fertilitas (R2=0,049).

---

Gender equality is a concept that is still being pursued by the Indonesian government in order to achieve the ideal conditions. Gender disparity, where the empowerment of women is not maximized yet, affects the things in which women play a role both as decision makers and subjects in various fields, either directly or indirectly. The involvement of women in various aspects of life must be taken into account, regardless of whether gender equality and empowerment of women have reached the ideal condition or not. Indonesian women empowerment conditions in each province vary. Empowerment of women is measured by their refusal to have sexual intercourse with their spouses, involvement in household decision-making, and the wives' acceptance of physical abuse committed by their husbands.

According to 2007 IDHS, the condition of women's empowerment in Indonesia; measured by acceptance of husband's physical abuse, shows that NTT province's rate is still higher compared to DI. Yogyakarta's. On the other hand, concerning the agreement to all the reasons for refusing sexual act with the husbands to certain conditions, the percentage of respondents who agreed to all the reasons in DI. Yogyakarta reaches 81.9%, while in NTT province is 63%. It can be concluded that the condition of women empowerment in DI. Yogyakarta is better than in NTT. In addition, the TFR IN. Yogyakarta in 2007 was 1.8 and NTT was 4.2.

This study design is cross-sectional, using data Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2007 with 1654 respondents consist of women who have children born alive and are still married. Analysis of Structural Equation Modeling (SEM) is used to analyze the relationship between refusal to have sexual intercourse with their spouses in certain circumstances, involvement in household decision-making, the wives' stand regarding physical abuse committed by their husbands and the number of babies born alive.

The results show that the less of refusal to have sexual act with spouses in certain circumstances, the higher the fertility rate ; the less women's involvement in household decision-making, the higher the fertility rate. Based on the equations formed, the refusal act to have sexual intercourse with husband in certain circumstances, involvement in decision-making, and the marriageable age have the most impact on fertility (R2 = 0.049)."

"Permasalahan yang ditakutkan akan memiliki dampak besar pada keberhasilan program KB dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia adalah kejadian putus pakai kontrasepsi. Data SDKI 2017 melaporkan sekitar 29% perempuan dengan bermacam metode kontrasepsi memutuskan untuk menyudahi penggunaan alat kontrasepsi setelah 12 bulan pemakaian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat perbedaan determinan kejadian putus pakai kontrasepsi pada wanita usia subur (15-49 tahun) antara Wilayah Barat Indonesia (Sumatera) dan Wilayah Timur Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). Penelitian ini menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesi tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur (15-49 tahun). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu putus pakai kontrasepsi, sedangkan variabel independent penelitian ini adalah umur, paritas, preferensi fertilitas, tingkat pendidikan, status pekerjaan, daerah tempat tinggal, indeks kekayaan, metode kontrasepsi yang dihentikan, penggunaan internet, dan kepemilikan ponsel. Regresi logistic multivariable digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling berhubungan dengan putus pakai kontrasepsi di kedua wilayah tersebut. Tingkat putus pakai kontrasepsi di Wilayah Sumatera mencapai 45,7% dan di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua mencapai 41,2%. Alasan paling umum untuk seorang wanita putus pakai kontrasepsi di Wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara, Maluku, Papua adalah karena efek samping/masalah kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (OR 2,63) merupakan determinan terbesar terhadap putus pakai konrasepsi di Wilayah Sumatera diikuti oleh daerah tempat tinggal (OR 1,13). Sedangkan determinan terbesar terhadap putus pakai kontrasepsi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua adalah daerah tempat tinggal (OR 1,42). Konseling dan edukasi terkait metode kontrasepsi dan efek samping/masalah kesehatan yang mungkin muncul perlu digencarkan terutama pada kelompok tingkat pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.

---

The problem that is feared will have a major impact on the success of the family planning program in controlling the population in Indonesia is the incidence of discontinuation of contraceptive use. The 2017 IDHS data reported that around 29% of women with various contraceptive methods decided to stop using contraceptives after 12 months of use. This study aim to describe the comparison of determinants of contraceptive discontinuation between the Western Region of Indonesia (Sumatera) and the Eastern Region of Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017. The population for this study is a women of childbearing age 15-49 years old. The dependent variable in this study is the contraceptive discontinuation, while the independent variable of this study are age, parity, fertility preferences, level of education, occupation, area of residence, wealth index, discontinued contraceptive method, internet use, and mobile phone ownership. Multivariable logistic regression was used to identify the predictors of contraceptive discontinuation. The proportion of respondent who discontinue using contraceptive was 45,7% (Sumatera) and 41,2% (Nusa Tenggara, Maluku and Papua). The most common reason for discontinuation in Sumatra and Nusa Tenggara, Maluku, Papua is because of side effects/health problems. The results of the multivariate analysis showed that the variable level of education (OR 2,63) was the largest determinant of contraceptive discontinuation in Sumatra, followed by area of residence (OR 1,13). Meanwhile, the biggest determinant of discontinuation of contraceptive use in Nusa Tenggara, Maluku, Papua is the area of residence (OR 1,42). Counseling and education related to contraceptive methods and side effects/health problems that may arise need to be intensified, especially in the group with higher education levels and living in urban areas."

"ABSTRAKPemanfaatan perawatan nifas dalam dua hari di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lain seluruh Indonesia berdasarkan hasil SDKI tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pemanfaatan perawatan nifas dalam dua hari pada ke-5 Provinsi tersebut. Penelitian menggunakan metode cross sectional dengan data sekunder SDKI 2017. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Wanita Usia Subur 15-49 tahun yang memiliki anak dengan 2 tahun kelahiran hidup. Analisis dilakukan dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independent dengan dependen. Hasil penelitian didapatkan rata-rata ke-5 provinsi sebesar 67% dalam memanfaatkan perawatan nifas dalam dua hari. Didapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perawatan nifas adalah status pekerjaan, kunjungan ANC, pendidikan, pengetahuan komplikasi nifas, status ekonomi, tempat persalinan, penolong persalinan, urutan kelahiran, status perencanaan kehamilan, dan komplikasi persalinan. Kementerian Kesehatan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu meningkatkan cakupan kunjungan perawatan nifas oleh tenaga kesehatan berkompeten bagi ibu yang bersalin dirumah, kemitraan dengan penolong persalinan tradisional, promosi kesehatan tentang bahaya komplikasi nifas, dan edukasi penggunaan KB pasca persalinan.

---

ABSTRACT

Utilization of postnatal care in the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku and East Nusa Tenggara is still the lowest compared to other provinces throughout Indonesia. The purpose of this study was to determine factors that associated with postnatal care utilization on the fifth province. The study used a cross sectional method with secondary data of the 2017 IDHS. The population and sample of this study were Reproductive Age Women 15-49 years old who had children with 2 years of live births. Analysis was performed with the chi square test to see the relationship between the independent and dependent variables. The results obtained an average postnatal utilization of 5 provinces is almost close to 67%. The factors that influence utilization of postnatal care are occupation status, ANC visit, education, knowledge of postnatal complications, economic status, place of delivery, birth attendants, birth order, pregnancy planning status, and delivery complications. This study suggest Ministry of Health and National Family Planning Coordinating Agency (BKKBN) to increase postpartum care visits by skilled health workers for women who give birth at home, partnerships with traditional birth attendants, increase health promotion about the dangers of childbirth complications, and increase education on postpartum birth control use."