Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

---

The Ministry of Health has published regulations related to MCH book management including, Kepmenkes No. 284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No. 4 of 2019, General Management Guidelines for the Application of MCH Handbooks, and Technical Guidelines for the Use of MCH Handbooks. The management policy of the MCH book, regulates from the planning until the MCH book being utilized. This study aims to see how the implementation of the MCH book management policies, combines qualitative case study and quantitative descriptive research designs with the approaches of Edward III and David Easton. Policy implementation is measured based on input, process, and output variables. The results show that the Ministry of Health still needs to improve facilities, support from the local government, analysis in planning process, and clarity and consistency of policy delivery. In Sleman, the regulation issued to support the implementation of MCH book management by Circular Letter form Head of the Health Service in 2020, which was strengthened to become regent reguation in 2021 became an important part in the implementation of MCH book management policies, components that need to be improved are demands and support from the community. In West Bandung, there is no MCH book management regulation at the district level, the components that need to be improved are related to facilities; support from hospitals, private, cross-sectoral, and community health facilities; transmission and clarity of information; health center UKM services; and monitoring and evaluation. Outputs from the implementation of MCH book management policies showed that at national level, 75.20% of pregnant women have MCH books, 95% in Sleman District have/have used MCH books, and in West Bandung Regency, 70.7% have/ever using the MCH handbook. From this reaserceh, can concluded that the implementation of MCH book management policies are still not optimal because there are various obstacles in the input and implementation process as well as various achievements in the use of MCH books in the regions. This study recommends that the Ministry of Health can improve clarity, consistency and avoid overlapping regulations related to MCH book management; analysis of the use of the MCH handbook so that it can be used as the basis for cost-sharing planning; and the provision of supporting facilities; District Health Office of Sleman to encourage MCH SIM to be adapted or integrated at the national level and prepare the regeneration of human resources in charge of MCH; District Health Office of West Bandung to prepare MCH book management regulations at the district level, increase efforts to transmit and clarify information, increase the quantity and quality of SME services in health centers, and improve and develop monitoring and evaluation mechanisms."

"Skripsi ini membahas tentang peran Posyandu dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, khususnya di Jawa Barat. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita serta angka kelahiran yang belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan yang efektif, mendorong Pemerintah Orde Baru mencanangkan program Posyandu. Di sisi lain, digalakkannya program ini juga menjadi wujud kebijakan pemerintah untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan beberapa upaya program kesehatan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Soeharto. Bagian kedua menjelaskan kondisi masyarakat dan perkembangan Posyandu di Jawa Barat, serta dibahas pula masalah kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut. Bagian ketiga menjelaskan pelaksanaan Posyandu dan kendala yang dihadapi, serta pencapaiannya.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Posyandu nyatanya telah berhasil menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan angka harapan hidup, serta memperoleh tanggapan positif dari berbagai pihak. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan berbagai sumber primer, sumber sekunder, serta sumber lisan.

---

This undergraduate thesis discusses about the role of Posyandu which sought to improve Maternal and Child Health (MCH), especially ones located in West Java. Caused by increasing growth of mortality rate of infants and children under five, as well as birth rate that had not been supported by an effective health care system, New Order government had encouraged to proclaim Posyandu program. On the other hand, this program also promoted to be a manifestation of government?s policy to encourage people?s participation in health development.

This research contains of three sections. The first one explains several efforts of health programs implemented under Soeharto?s regime. The second one explains the condition of society and development of Posyandu in West Java, thus discuss MCH issue on the region. The last section explains implementation of Posyandu and obstacles encountered, as well as the achievement.

The result of this research indicate that the existence of Posyandu certainly had gained successful decreasing infant mortality rate and increasing life expectation. Not to mention Posyandu had gained positive responses from various parties as well. This research defined as qualitative studies using historical research method with some primary sources, secondary sources, and verbal sources."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Manajemen Belanja Publik dalam Penganggaran Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan teori pilihan publik, konsep tragedy of the commons dan Manajemen Belanja Publik dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) proses penganggaran terdiri dari proses formal dan proses informal. Proses formal dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sedangkan proses informal adalah proses yang dipraktikkan oleh Pemda dan DPRD meski tanpa ada aturan resmi terkait hal tersebut, terutama eksistensi dana aspirasi dan terjadinya proses negosiasi anggaran antara Pemda dan DPRD dalam rangka mengakomodasi kepentingan masingmasing yang membuktikan adanya tragedy of the commons; (2) eksistensi dana aspirasi membuktikan Teori Pilihan Publik dan karakteristik vote maximizer politisi; (3) keterlambatan pengesahan APBD disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) faktor teknis administratif; dan (2) faktor politis; (4) implementasi Manajemen Belanja Publik belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan lemahnya disiplin fiskal agregat dan inefisiensi alokasi; (5) lemahnya disiplin fiskal agregat ditandai adanya penyakit unrealistic budgeting dan repetitive budgeting; (6) Inefisiensi alokasi ditandai adanya penyakit shortterm budgeting dan distorted budgeting; (7) reformasi penganggaran yang diperlukan: (a) perbaikan proses penganggaran tahunan; (b) adanya hard budget constraint dalam bentuk pagu indikatif APBD yang ditetapkan di awal tahun; (c) meningkatkan akurasi informasi terkait dana transfer; (d) meningkatkan transparansi anggaran; dan (e) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran.Hasil penelitian menyarankan: (1) melaksanakan secara konsisten Pasal 24 Perda No 8 Tahun 2005 yang telah membuka ruang bagi DPRD untuk terlibat dalam proses penganggaran sejak awal; (2) menyusun pagu indikatif APBD berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005; (3) meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meminimalisir konflik; (4) meningkatkan transparansi proses penganggaran dan memberi kemudahan atas akses dokumen APBD serta ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran daerah; (5) perlunya mengintegrasikan dan menyederhanakan tahapan perencanaan dan penganggaran yang terdapat Undang-Undang No 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No 25 tahun 2004 karena pada praktiknya tidak realistis untuk dilakukan.

---

This research discuss on Implementation Analysis of Public Expenditure Management on Local Budgeting (Case Study: Bandung Municipal West Java Province) This qualitative research use public choice theory, tragedy of the commons and Public Expenditure Management concepts.This research conclude: (1) there are two forms budgeting process in Bandung Municipal, formal and informal process. Formal budgeting process is conducted base on formal rules, meanwhile informal budgeting process is implemented process that done by local government and local council without formal rules, especially aspiration fund of local council and budget negotiation process between local government and local council to accomodate their self interest that prove tragedy of the commons of Bandung Municipal budget; (2) Aspiration Fund proved Public Choice Theory between politician and voters and indicate voter maximizer of politician character; (3) Factors of long and late budget enactment process are divided on administrative factor and political factor; (4) implementation of Public Expenditure Management in Bandung Municipal hasn't effective as indicated by weak discipline fiscal aggregate and allocative ineffiency; (5) weak discipline fiscal aggregate is caused unrealistic budgeting dan repetitive budgeting; (6) allocative ineffiency is caused short-term budgeting dan distorted budgeting pathologies; (7) budgeting reform is needed by: (a) revise annual budgeting process; (b) formulate hard budget constraint in form of APBD indicative plafon at the beginning of the year; (c) strengthening information accuracy of transfer fund; (d) strengthening budgeting transparency; (e) strengthening public participation.Research result suggest: (1) consistent to implement Article 24 Local Regulation No 8/2005 to open local council involving since the beginning of annual budgeting process; (2) formulate APBD indicative plafon based on Local Regulation No 8/2005; (3) strengthening positive communication between Local Government and Local Council to minimize conflict; (4) strengthening transparency of budgeting process and open public participation; (5) integrate and revise planning and budgeting process based on Law No 25/2004 and Law No 17/2003 because it is not realistic to do."

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study.

The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy.

The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously."

"Penelitian ini mengkaji faktor yang berhubungan (berasosiasi) dengan Pengetahuan, Sikap dan Praktek (PSP) yang kurang dari Ibu hamil terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Ruang lingkup penelitian ini menilai hubungan pada faktor kehadiran dalam Kegiatan Penyuluhan KIA (antara tidak hadir dan hadir), Umur Ibu (antara <19 atau > 35 tahun dan 20 - 35 tahun), Pendidikan (tamat Sekolah Dasar (SD) dan lebih rendah dari SD dengan lebih tinggi dari SD), Pekerjaan (Tidak bekerja dan bekerja), Waktu Pengamatan (sebelum ada program KPKIA dan setelah ada program KPKIA), dan Kabupaten (Kabupaten Serang dan Kabupaten Bogor).Penelitian ini menggunakan desain kros-seksional (survei) dengan menggunakan kuesioner data sekunder dari "Studi Intervensi Rujukan obstetrik perinatal di Kabupaten Serang dan Kabupaten di Bogor, Jawa Barat, 1996 - 1998". Survei dilaksanakan dua kali yaitu pada tahun 1996 dan tahun 1998. Analisis didasarkan pada data percontoh 804 ibu hamil yang diwawancara. Analisis data akhir menggunakan analisis multivariat.Kajian data menunjukkan proporsi ibu hamil yang tidak hadir dalam Kegiatan penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak 19,3%; berumur < 20 atau >35 tahun 19,0%; berpendidikan tamat SD dan lebih rendah dari SD 76,5%; yang tidak bekerja Bogor 52,2%. Proporsi ibu hamil yang berpengetahuan kurang 72,4%; yang bersikap kurang 39,9% dan yang berpraktek kurang 25,7% berpraktek kurang terhadap kesehatan Ibu dan Anak. Pada variabel kehadiran, Ibu yang tidak hadir pada KPKIA dan berada dalam Kabupaten Serang mempunyai rasio odds (RO) sebesar 6,65 [95% IK (interval konfidens) 2,98 - 14,86] untuk berpengetahuan kurang; Ibu yang tidak hadir pada KPKIA dan berada dalam Kabupaten Bogor mempunyai RO =1,36 (95% IK 0,61 - 3,04); pada variabel Waktu pengamatan RO = 1,73 (95% IK: 1,17 - 2,56); pada variabel Kabupaten Serang dan tidak hadir RO 4,16 (95% IK: 2,60 - 6,66) setelah dikontrol variabel lainnya. Tidak ada variabel independen yang signifikan berhubungan dengan Sikap. Pada variabel kehadiran, ibu hamil yang tidak hadir pada KPKIA mempunyai rasio odds (RO) = 2,45 (95% IK: 1,46 - 4,13) untuk berpraktek kurang; pada variabel Umur, RD = 0,49 (95% IK: 0,31 -0,78); pada Pendidikan RO = 1,63 (95% IK: 1,07 - 2,49); pada Kabupaten RO 0,49 (95% IK: 0,35 - 0,68), setelah dikontrol variabel lainnya.Kesimpulannya faktor kehadiran dalam KPKIA dan Kabupaten,adalah yang berhubungan dengan Pengetahuan yang kurang dan Praktek yang kurang dari ibu hamil terhadap kesehatan ibu dan anak.Perlu dilakukan studi lanjut dengan rancangan studi kohort dengan melakukan pengamatan awal kemudian dilakukan pengamatan akhir. Kehadiran ibu hamil dalam KPKIA dan Kabupaten perlu menjadi perhatian, dan pihak penyuluh kesehatan dapat menggunakan masukan kegiatan penyuluhan KIA dengan tujuan dapat meningkatkan proporsi jumlah ibu-ibu hamil yang memahami tentang kesehatan ibu dan anak.

---

The Relationship of Some Factors to Knowledge, Attitude, and Practice of Pregnant Women in Maternal and Child Health in Serang District and Bogor district, West Java, Year 1996 ? 1998The objective of this research is to find out relationship between independent factors namely attendance in Maternal and Child Health Promotion or MCHP (absence and presence), Age group (<19 or > 35 and 20 - 35 years), level of Education (elementary school or less than elementary school and higher than elementary school), Occupation (not working and working), Time of Observation (before and after presence activity of MCHP), and District (Serang District and Bogor District) and dependent factors namely Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Pregnant women in Maternal and Child Health. The scope of the research assessed relationship both them.Cross-sectional (Survey). Instrument: questionnaire from ?Intervention Study on Obstetric Prenatal Reference in District Serang and District Bogor, West Java, years 1996 - 1998". Conducting of survey in 1996 and 1998. Total samples 804 pregnant women.The secondary data analysis showed that pregnant women did not attendance in activity of MCHP 19,3%; Age < 20 or > 35 year are 19,0%; level of Education (elementary school or less than elementary school) are 76,5%; working 93,6%; observed after activity of MCHP 50,2%; live in Bogor District 50,2%. There are 72,4% pregnant women with less knowledge, 39,9% less attitude, and 25,7% less practice to Maternal and Child Health. Logistic regression modeling used to estimate the association between KAP and attendance in MCHP and others variables. Subject with not attendance in MCHP and live in Serang District were more likely to less Knowledge [OR = 6,65; 95% Confidence Interval (Cl): 2,98 - 14,86]; subject in Bogor District and not attendance OR = 1,36 (95% CI: 0,61 - 3,04); subject in Time Observation before activity MCHP OR = 1,73 (95% CI: 1,17 - 2,56], subject live in Serang District and not attendance OR 4,16 (95% CI: 2,60 --- 6,66) after adjusting others variables. There is no variables association with Attitude. Subject with not attendance in MCHP were more likely to less Practice [OR = 2,45; 95% CI: 1,46 - 4,13]; level of Education OR = 1,63 (95% CI: 1,07 - 2,49) and District OR = 0,49 (95% CI: 0,35 - 0,68) other variables.The conclusion is attendance in MCHP and District are closely associated factor with less Knowledge and less Practice of the subject. Attendance of Pregnant women in MCHP is very important to increase proportion good KAP of Pregnant women. Heath Promotion about MCH was held in reserve sustainability."

"ABSTRAKProgram Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam mencapai keberhasilannya, memerlukan partisipasi penghuni pemukiman kumuh. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mempelajari tingkat partisipasi penghuni pemukiman kumuh dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mempelajari tingkat partisipasi penghuni pemukiman kumuh dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh, (2) Mengetahui tingkat pengetahuan penghuni pemukiman kumuh tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengetahuan perumahan yang layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur, (3) Mengetahui hubungan antara karakteristik dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh, (4) Mengetahui hubungan antara pengetahuan penghuni pemukiman kumuh tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengetahuan perumahan yang layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur dengan tingkat partisipasinya. Penelitian ini dilakukan di tiga desa dari dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Dari tiap-tiap desa, 28 orang kepala keluarga yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial daerah kumuh seluruhnya dijadikan responden penelitian (secara sensus).Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang berpedoman, sedang pencatatan data sekunder dilakukan pada dinas/instansi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang terkumpul terlebih dahulu di tabulasi, baru kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, tabel silang dan uji statistik korelasi Rank Spearman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek karaktersitik responden yang diamati, dilihat dari umur sebagian besar (29,76 %) berada dalam batasan umur antara 41 - 50 tahun, tingkat pendidikan sebagian besar (86,91 %) berpendidikan SD, pekerjaan sebagian besar (85,72 %) sebagai buruh, penghasilan per bulannya sebagian besar (71,43 %) berkisar antara Rp.23.000 - Rp.65.000., jumlah tanggungan keluarga sebagian besar (40,48 %) yaitu 5 orang atau lebih. Dilihat dari tingkat partisipasi responden dalam perencanaan termasuk kategori rendah, dan dalam pelaksanaan termasuk kategori sedang. Selanjutnya, dilihat dari tingkat pengetahuan tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh, secara rata-rata termasuk kategori sedang. Kemudian tingkat pengetahuan responden tentang perumahan layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur, termasuk dalam kategori tinggi. Hubungan karakteristik penghuni pemukiman kumuh dengan tingkat partisipasinya, ternyata hanya umur dan tingkat pendidikan menunjukkan hubungan positip. Sedangkan pekerjaan, penghasilan dan jumlah tanggungan keluarga menunjukkan hubungan yang negatif. Kemudian dilihat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat partisipasinya, ketiga lokasi tersebut menunjukkan hubungan yang negatif artinya pengetahuan tinggi dan partisipasi kurang. "