Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

---

The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough."

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"ABSTRACT

Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACT

The concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "

"ABSTRAKImplementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya

---

ABSTRACTThe Policy Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise have a problem of budget absorption use happens in the regions including one of which is Kediri Municipalcity their use is not fully absorbed This research discusses regarding the The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Kediri Municipality The approach used is qualitative descriptive method This study analyzes of the content of policy and the context of implementation Results of this study is addressed that on the content of policy does not set out clear policies on matters of a technical nature in its implementation and strict regulation while the content of policy have one of the implementor in Kediri Municipality do not want manage DBH CHT because it was burdened with other source of funds and hearts do fear is the area of absorption led to the use of this expenditure allocation becomes do not fully absorbed "

"ABSTRAKKedinamisan wilayah pesisir dapat diamati dengan mengamati parameter berupa perubahan garis pantai baik akibat abrasi maupun akresi. Kabupaten Karawang yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan kabupaten yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa sehingga menyebabkan di sepanjang pesisir utara Kabupaten Karawang menjadi rentan akan fenomena perubahan garis pantai. Abrasi yang terjadi telah mengakibatkan hilangnya wilayah daratan seperti permukiman serta tambak penduduk yang merugikan warga setempat. Sama seperti abrasi, akresi juga dapat merugikan masyarakat sekitar karena akibatnya yang menimbulkan pendangkalan muara sungai sehingga menghambat lalu lintas kapal dan perahu. Tiga faktor oseanografis penting yang mempengaruhi perubahan garis pantai adalah arus, gelombang, dan pasang surut. Selain itu, faktor topografi pantai dan penggunaan lahan juga turut dipertimbangkan. Dilakukan analisis mengenai ada atau tidak terdapatnya pengaruh topografi pantai terhadap abrasi dan akresi yang terjadi, serta bagaimana pengaruh penggunaan lahan terhadap perubahan garis pantai. Dengan memodelkan prediksi perubahan garis pantai yang akan terjadi di masa depan, langkah preventif dapat dilakukan guna mencegah dampak negatif yang merugikan warga setempat dari fenomena ini. Model prediksi perubahan garis pantai didapatkan dari informasi laju perubahan di setiap garis transek yang tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Karawang. Laju perubahan didapatkan dari data perubahan garis pantai yang diolah dengan mengekstraksi citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2018, Landsat 7 ETM+ tahun 2008, dan Landsat 5 TM tahun 1998. Analisis perubahan garis pantai dikaji dalam pendekatan per segmen. Dalam melihat hubungan antara topografi pantai dengan abrasi dan akresi, digunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil menunjukkan bahwa topografi pantai yang landai cenderung terjadi akresi. Sebaliknya, abrasi lebih mudah terjadi di wilayah dengan topografi pantai yang lebih curam. Untuk penggunaan lahan, adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman dan tambak akan mempercepat proses abrasi. Sedangkan ekosistem mangrove mendukung terjadinya fenomena akresi. Model prediksi abrasi diprediksi terjadi paling besar di bagian tengah Kabupaten Karawang. Sedangkan untuk akresi, bagian paling Timur Kabupaten Karawang diprediksi menjadi wilayah dengan luasan akresi terbesar."

"Kedinamisan wilayah pesisir dapat diamati dengan mengamati parameter berupa perubahan garis pantai baik akibat abrasi maupun akresi. Kabupaten Karawang yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan kabupaten yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa sehingga menyebabkan di sepanjang pesisir utara Kabupaten Karawang menjadi rentan akan fenomena perubahan garis pantai. Abrasi yang terjadi telah mengakibatkan hilangnya wilayah daratan seperti permukiman serta tambak penduduk yang merugikan warga setempat. Sama seperti abrasi, akresi juga dapat merugikan masyarakat sekitar karena akibatnya yang menimbulkan pendangkalan muara sungai sehingga menghambat lalu lintas kapal dan perahu. Tiga faktor oseanografis penting yang mempengaruhi perubahan garis pantai adalah arus, gelombang, dan pasang surut. Selain itu, faktor topografi pantai dan penggunaan lahan juga turut dipertimbangkan. Dilakukan analisis mengenai ada atau tidak terdapatnya pengaruh topografi pantai terhadap abrasi dan akresi yang terjadi, serta bagaimana pengaruh penggunaan lahan terhadap perubahan garis pantai. Dengan memodelkan prediksi perubahan garis pantai yang akan terjadi di masa depan, langkah preventif dapat dilakukan guna mencegah dampak negatif yang merugikan warga setempat dari fenomena ini. Model prediksi perubahan garis pantai didapatkan dari informasi laju perubahan di setiap garis transek yang tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Karawang. Laju perubahan didapatkan dari data perubahan garis pantai yang diolah dengan mengekstraksi citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2018, Landsat 7 ETM+ tahun 2008, dan Landsat 5 TM tahun 1998. Analisis perubahan garis pantai dikaji dalam pendekatan per segmen. Dalam melihat hubungan antara topografi pantai dengan abrasi dan akresi, digunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil menunjukkan bahwa topografi pantai yang landai cenderung terjadi akresi. Sebaliknya, abrasi lebih mudah terjadi di wilayah dengan topografi pantai yang lebih curam. Untuk penggunaan lahan, adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman dan tambak akan mempercepat proses abrasi. Sedangkan ekosistem mangrove mendukung terjadinya fenomena akresi. Model prediksi abrasi diprediksi terjadi paling besar di bagian tengah Kabupaten Karawang. Sedangkan untuk akresi, bagian paling Timur Kabupaten Karawang diprediksi menjadi wilayah dengan luasan akresi terbesar.

---

Dynamics of coastal areas can be observed by observing the parameters in the form of shoreline changes both due to abrasion and accretion. Karawang Regency, which is located in West Java Province, is a regency that borders the Java Sea directly, so that along the northern coast of Karawang Regency it becomes vulnerable to the phenomenon of coastline changes. Abrasion that occurred has resulted in the loss of land area such as settlements and resident pond which harm local residents. Just like abrasion, accretion can also be detrimental to the surrounding community because of the consequence that it causes siltation of river estuaries which hampers ship and boat traffic. Three important oceanographic factors that influence changes in shoreline are currents, waves, and tides. In addition, coastal topography and land use factors are also considered. An analysis of the presence or absence of coastal topographical effects on abrasion and accretion is carried out, as well as how the influence of land use on shoreline changes. By modeling predictions of shoreline changes that will occur in the future, preventive steps can be taken to prevent negative impacts that can harm local residents of this phenomenon. The prediction model for shoreline change is obtained from information on the rate of change in each line of transects that are scattered along the coastline of Karawang Regency. The rate of change was obtained from the shoreline change data processed by extracting Landsat 8 OLI/TIRS satellite images year 2018, Landsat 7 ETM + year 2008, and Landsat 5 TM year 1998. The shoreline change analysis was assessed in a per segment approach. In perceiving the relationship between coastal topography and abrasion and accretion, simple linear regression analysis was used. The results show that the sloping topography of the beach tends to accretion. Conversely, abrasion is occur easier in regions with steeper coastal topography. For land use, the conversion of land into settlements and ponds will accelerate the abrasion process. While the mangrove ecosystem supports the occurrence of accretion phenomena. The abrasion model is predicted to occur most in the central part of Karawang Regency. While for accretion, the easternmost part of Karawang Regency is predicted to be the region with the largest accretion area."

"Banjir merupakan merupakan salah satu bencana hidrometeorologis yang paling sering terjadi serta menimbulkan kerugian dan kerusakan lebih banyak dibanding bencana yang lain. Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah rawan banjir nasional, akibat banjir yang sering melanda wilayah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sebaran banjir di Kabupaten Karawang pada tahun 2015, 2016 dan 2017 serta membangun model spasial untuk prediksi dan potensi banjir di Kabupaten Karawang. Metode yangdigunakan adalah dengan melakukan analisis overlay indeks terbobot dengan metode skoringdari setiap variabel penyebab banjir dan informasi genangan dari citra SAR Sentinel 1A. Sedangkan analisis regresi logistik digunakan untuk membangun model spasial banjir. Pola sebaran banjir tahun 2016 menyebar dari timur kearah barat dan utara serta lebih luas dibandingkan tahun 2015 dan 2017.

---

Flood is the most common hydrometeorological disasters and causes more than others. Karawang regency is one of the areas floods hazard, due to floods that often hit the area. The purpose of this research is to know the pattern of flood spread in Karawang regency in 2015, 2016 and 2017 and build spatial model for prediction and flood potential in Karawang regency. The method used by conducting a weighted overlay overview analysis with the scoring method of each flood variable and the inundation information from Sentinel 1A SAR image. They regression analysis to build spatial flood model. The 2016 spreading pattern of floods spreads from east to west and north and wider than 2015 and 2017."

"Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau dengan tujuan sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini oleh pemerintah daerah adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan daerah nonpenerima. Hal ini didukung dengan hasil regresi yang menunjukan bahwa DBH CHT mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di level kabupaten/kota. Diharapkan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.

---

In the implementation of decentralization, the Tobacco Product Excise Sharing Fund (DBH CHT) is given to excise and/or tobacco producing regions with the aim of being one of the sources of funding for the National Health Insurance (JKN) program. The main use of these funds by local governments is to provide the supply side of the health sector including the provision of health facilities. The annual increase in the DBH CHT budget has not been followed by an adequate number of health facilities. Using secondary data at the provincial and district levels in Indonesia in 2018-2020, this study aims to determine how the DBH CHT policy influences the number of health facilities. The analytical method used in this study is Negative Binomial regression model. The result of the initial validation shows that the DBH CHT recipient regions have increased the number of health facilities compared to non-recipient regions. This is supported by the regression results which show that the DBH CHT have a positive impact on increasing the number of health facilities at the district levels. It is hoped that the process of planning, budgeting and implementing the DBH CHT policy can be better managed and monitored so that the benefits can be felt in improving health services in the community."

"Kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang dijalankan pemerintah merupakan perpaduan dari 3 (tiga) prioritas kepentingan yang berbeda, yaitu aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan. Ketiga aspek kepentingan harus mampu diakomodir dalam penyusunan kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Oleh karenanya, Ketiga prioritas tujuan pemungutan cukai tersebut dituangkan dalam sebuah Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020, yang memaparkan visi Industri Hasil Tembakau (IHT) pada tahun 2020, yaitu terciptanya IHT yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat, di samping penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Skripsi ini membahas tentang evaluasi tarif CHT dalam kerangka pencapaian Roadmap IHT 2007-2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau tidak dilakukan sesuai dengan perguliran prioritas Roadmapnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan paradigma (shifting paradigm) dalam pembuatan tarif cukai hasil tembakau yang seharusnya disesuaikan dengan perguliran Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2013.

---

The current policy regarding the custom tariff for tobacco?s products in Indonesia is a combination of three different dominant interests coming from the concern regarding health issue, labor issue, and government?s income issue. These interests must be considered in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products. Thus, those three interests are included in the Roadmap of Tobacco?s Product Industry 2007 ? 2020 that explains the vision of Tobacco?s Products Industry in 2020 that is to have a Tobacco?s Products Industry which is also oriented in the realization of public health other than the provision of work field and the contribution to national income. This research is a qualitative descriptive research which evaluates the current custom tariff for tobacco?s products in the efforts of succeeding the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during 2007 until 2013. The research shows that the policy making of custom tariff for tobacco?s products was not enforced according to the Roadmap?s priority. Hence, the research concludes that shifting paradigm in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products did not happen in which this was supposed to happen if the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during the period of 2007 - 2013 was correctly enforced and considered during the policy making process."