Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Covid-19 dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan cara dan konteks yang baru, yaitu dengan mengimplementasikan e-Government menggunakan teknologi dan berbagai alat yang dapat dibilang agile dan adaptif, terutama dalam bidang kesehatan yang secara langsung terdampak. Oleh karena itu, pemerintah mencoba untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dalam bentuk baru yaitu e-Health dengan mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mencoba untuk menilai kualitas e- Government pada aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Setelah melakukan penelitian dengan jumlah 100 orang repsonden yang diambil secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kualitas dari aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta sudah baik. Kualitas tersebut dapat disimpulkan menggunakan empat dimensi e-Government Quality yang dirumuskna oleh Papadomichelaki & Metnzas (2012), di mana keempat dimensi tersebut adalah dimensi efficiency, trust, reliability dan citizen support.

---

The development of Covid-19 from the beginning of 2020 to the end of 2021 has encouraged the Indonesian government to work in new ways and contexts, namely by implementing e-Government using technology and various tools that can be considered agile and adaptive, especially in the health sector which is directly affected. Therefore, the government is trying to develop health services in a new form, namely e-Health by developing the Mobile JKN application. Based on the above context, this study tries to assess the quality of e-Government on the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta. After conducting research with a total of 100 respondents who were taken online. The results of this study indicate that the quality of the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta is good. This quality can be concluded using the four dimensions of e-Government Quality formulated by Papadomichelaki & Metnzas (2012), where the four dimensions are the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support."

"Aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mitigasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu aplikasi ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat agar dapat beraktifitas di ruang publik. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait kualitas pelayanan aplikasi pedulilindungi selama masa pandemis covid-19 khususnya di Kota Depok dengan menggunakan empat dimensi E-Government Quality yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Adapun penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survey yang kemudian peneliti lengkapi dengan studi literature dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi pedulilindungi di Kota Depok adalah baik. Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan aplikasi pedulilindungi di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi pedulilindungi agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

PeduliLindungi is an application made by government as an effort to mitigate the spread of Covid-19 Viruses. During the time, currently pedulilindungi is a mandatory application for citizen to be able to do activies in public spaces. Referring to this context, this study examines the quality of application services to protect during the Covid-19 pandemic by using Analysis E-Government Service Quality of the Pedulilindungi Application during Covid-19 Pandemic : A Case Study in Depok City. This Research using quantitative data collection techniques through surveys which are the complemented by literature studies, and in depth interviews. The number of respondents in this study were 100 respondents who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the quality of the application in Depok City is good. However, there are still some obstacles that are felt by the community in the use and implementation of PeduliLindungi application services in the field. Therefore, in this study, there are several suggestions addressed to the PeduliLindungi application development team so that the application can be better in the future."

"Aplikasi PeduliLindungi saat ini menjadi aplikasi wajib yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama masa pandemi COVID-19. Kualitas pelayanan aplikasi PeduliLindungi menjadi perhatian masyarakat mengingat aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Namun, pengguna kerap kali mengeluhkan layanan aplikasi PeduliLindungi, seperti sertifikat vaksin COVID-19 yang tidak muncul, proses registrasi yang kerap terkendala, dan respon operator aplikasi PeduliLindungi yang cenderung lama. Berdasarkan permasalahan yang ada, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis e-service quality pada aplikasi PeduliLindungi di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data, yaitu metode kuantitatif dengan survei. Wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aplikasi PeduliLindungi masuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dari empat dimensi e-GovQual yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012), tiga di antaranya, yaitu dimensi keandalan, kepercayaan, dan keandalan masuk ke dalam kategori baik dan hanya dimensi dukungan masyarakat masuk ke dalam kategori buruk. Untuk itu, penelitian ini memberikan beberapa saran, yakni diharapkan Kementerian Kesehatan mengembangkan fitur-fitur dan memperkaya informasi yang dapat memudahkan pengguna, dan kepada pihak puskesmas agar menetapkan batas maksimum waktu penginputan data masyarakat yang divaksin.

---

PeduliLindungi app is currently a mandatory app to do daily activities during COVID-19. The service quality of the PeduliLindungi app has become a public concern considering that the application is currently used by all people. However, users often have some trouble about PeduliLindungi app services, such as certificate of COVID-19 vaccine takes time to appear on the app, the registration procces usually had a trouble, and the response form PeduliLindungi team regarding the complaints of users tend to be long. Based from the previous problems, this thesis aims to analyse electronic service quality on PeduliLindungi app in DKI Jakarta. The approach used in this research is quantitative, with collection techniques is quantitative method through survey. Interviews and literature study used for supporting data. The results of this study indicate that e-service quality on PeduliLindungi app is in good category. That results proved by four dimensions of e-service quality proposed by Papadomichelaki dan Mentzas (2012), three dimensions are in good category and only one dimension is in bad category. Therefore, this study provides suggestions to Ministry of Health to develop some features and enrich information that makes it easier for users, and to the health center to set a deadline for inputting data on people who are vaccinated."

"Latar Belakang: Selama pandemi COVID-19 dokter gigi merupakan salah satu tenaga medis yang memiliki risiko tinggi tertular akibat pekerjaannya. Selain itu, tekanan yang cukup besar selama pandemi ini berdampak pada masalah kesehatan mental dokter gigi salah satunya psychological distress. Tujuan: Untuk memperoleh informasi mengenai psychological distress dokter gigi serta mengetahui perbedaan psychological distress berdasarkan berbagai karakteristik. Metode: Studi cross-sectional berupa kuesioner daring kepada dokter gigi di wilayah DKI Jakarta pada bulan Oktober hingga Desember 2021. Dilakukan uji bivariat dengan uji Fisher’s Exact Test dan Continuity Correction. Hasil: 14,7% dokter gigi mengalami psychological distress selama pandemi COVID-19. Mayoritas dokter gigi menunjukkan ketakutan terpapar COVID-19 selama berpraktik, memiliki cukup pengetahuan mengenai COVID-19, efikasi diri yang rendah, serta subjective overload yang rendah. Terdapat perbedaan proporsi yang bermakna (p<0,05) psychological distress berdasarkan usia, status pernikahan, kecukupan pengetahuan mengenai COVID-19, dan subjective overload. Kesimpulan: Terdapat dokter gigi di DKI Jakarta yang mengalami psychological distress selama masa pandemi COVID-19.

---

Background: During the COVID-19 pandemic, dentists are one of the medical personnel with a high risk of contracting the disease due to their work. In addition, the considerable pressure during this pandemic impact the dentist’s mental health problem one of them is psychological distress. Objective: To obtain information about the dentists’ psychological distress and to determine the differences in psychological distress based on various characteristic Methods: A cross-sectional study was conducted using an online questionnaire to dentists in DKI Jakarta from October to December 2021. A bivariate test was performed using the Fisher's Exact Test and Continuity Correction. Results: 14.7% of dentists experienced psychological stress during the COVID-19 pandemic. Most dentist showed fear of being exposed to COVID-19 during dental practice, had sufficient knowledge about COVID-19, low self-efficacy, and subjective overload. There is a significant difference in the proportion (p-value <0.05) of psychological distress based on age, marital status, knowledge about COVID-19, and subjective overload. Conclusion: There are dentists in DKI Jakarta who experience psychological distress during the COVID-19 pandemic.

"

"Hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama sektor kesehatan dan ekonomi, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang terus menerus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi, menjadikan pemerintah mengambil banyak langkah salah satunya yakni upaya untuk memutus permasalahan penyebaran pandemi dengan melakukan beberapa kali PSBB. Kondisi ini memberikan dampak seperti keterbatasan aktifitas menjadi hanya di rumah saja sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merubah perilaku seperti yang biasanya melakukan pembelanjaan secara langsung sekarang dilakukan secara online. Adanya perubahan perilaku tersebut apakah berdampak terhadap adaptasi pemuda di DKI Jakarta yang menggunakan aplikasi digital dalam sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan penggunaan platfom pembelian digital di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor psikologis, situasional dan sosial berhubungan terhadap perilaku pemuda dalam penggunaan aplikasi e-commerce saat pandemi covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (2) Untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi e-commerce oleh pemuda berhubungan dengan keputusan pembelian di masa pandemi covid-19. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan metode campuran dengan teknik analisis chi square dan penyajian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data menyimpulkan pertama, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pemuda di dalam penggunaan aplikasi e-commerce di DKI Jakarta, yaitu faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Kedua faktor penerimaan pengguna aplikasi e-commerce yang terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu, kebermanfaatan, tingkat kemudahan, sikap terhadap pengguna dan penggunaan secara aktual berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemuda di masa pandemi covid-19. Sementara itu perubahan perilaku pemuda melalui pembelian menggunakan aplikasi e-commerce merupakan bentuk kontribusi pemuda terhadap Ketahanan Nasional melalui ekonomi digital, dimana membantu perputaran roda perekonomian di DKI Jakarta sehingga perekonomian dapat berjalan di masa pandemi covid-19 dan meningkatkan indeks ketahanan nasional Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic which has a major impact on the community, especially the health and economic sectors, and DKI Jakarta is an area that continues to experience an increase in the number of infected victims, making the government take many steps, one of which is an effort to resolve the problem of the spread of the pandemic by carrying out PSBB several times. This condition has an impact such as limiting activities to be only at home so that in meeting people's daily needs, people change their behavior as they usually do direct shopping now is done online. Does this change in behavior have an impact on the adaptation of youth in DKI Jakarta who use digital applications in the economic sector. With the increasing use of digital purchasing platforms during the Covid-19 pandemic.

This study aims to (1) analyze psychological, situational and social factors related to youth behavior in using e-commerce applications during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. (2) To analyze the use of e-commerce applications by youth in relation to purchasing decisions during the Covid-19 pandemic. To achieve these two objectives, the method used is a mixed methods approach with chi square analysis techniques and data presentation using descriptive qualitative analysis.

The results of data processing conclude first, there are 3 (three) factors that influence youth purchasing decisions in using e-commerce applications in DKI Jakarta, namely psychological factors, situational factors, and social factors. The two factors of acceptance of e-commerce application users consist of 4 (four) factors, namely, usefulness, level of convenience, attitudes towards users and actual use have an effect on changes in youth behavior during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, changes in youth behavior through purchases using e-commerce applications are a form of youth's contribution to National Resilience through the digital economy, which helps the economy in DKI Jakarta to turn around so that the economy can run during the Covid-19 pandemic and increase Indonesia's national resilience index."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."

"Beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapakan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Kondisi ini mengganggu seluruh aktivitas di berbagai sektor tak terkecuali sektor informal, seperti ojek online. Hal ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyebabkan terbatasnya pergerakan ekonomi masyarakat tak terkecuali pada sektor informal seperti ojek online. Dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan menurunnya penghasilan pengemudi ojek online. Hal ini menggambarkan bagaimana tertekananya pengemudi ojek online, dimana kondisi ini dapat memicu terjadinya stres. Stres merupakan gangguan kesehatan mental yang sangat berbahaya karena dapat mengganggu produktivitas, fisik dan psikologis. Pada skripsi ini akan dicari faktor-faktor yang signifikan memengaruhi tingkat stres pada pengemudi ojek online di DKI Jakarta dan untuk mengetahui profil pengemudi ojek online yang mempunyai tingkat stres tinggi berdasarkan faktor-faktor yang signifikan. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dukungan sosial, religiusitas, kepuasan kerja, umur, status nikah, jumlah tanggungan, masa kerja, lama kerja dan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian ini yaitu metode Partial Least Square (PLS) dan metode Classification and Regression Tree (CART). Data yang digunakan adalah data primer sebanyak 271 pengemudi ojek online di DKI Jakarta yang diambil menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan dukungan sosial, kepuasan kerja, lama kerja, dan masa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat stres. Selain itu, diperoleh pula bahwa profil pengemudi ojek online yang memiliki tingkat stres tinggi yaitu pengemudi dengan tingkat kepuasan kerja rendah, memiliki lama waktu bekerja >8 jam/hari, serta memiliki dukungan sosial rendah dan juga pengemudi dengan tingkat kepuasan kerja rendah, memiliki lama kerja > 8 jam/hari, memiliki dukungan sosial tinggi, serta memiliki masa kerja > 2 tahun

---

In recent years, society has been faced with the COVID-19 pandemic that is sweeping the world. As a result of this condition, it disrupts all activities in various sectors, including the informal sector, such as online motorcycle taxis. This is triggered by government policies that limit the economic movement of the community, including the informal sector such as ojek online. This is the pressure experienced by ojek online which can trigger stress. Stress is a mental health disorder that is very dangerous because it can interfere with productivity, physically and psychologically. In this research, the researcher wants to know the factors that significantly affect the stress level of online in DKI Jakarta and to find out the profile of ojek online who have high stress levels based on significant factors. The factors used in this research are social support, religiosity, job satisfaction, age, marital status, number of dependents, years of service, length of work and income. The methods used in solving this research problem are Partial Least Square (PLS) method and Classification and Regression Tree (CART) method. The data that are used in this research is primary data as many as 271 ojek online in DKI Jakarta taken using purposive sampling. The results showed that social support, job satisfaction, length of work, and year of service had a significant effect on stress levels. In addition, it was also found that the profiles of online who have high stress levels are drivers with low levels of job satisfaction, have a long working time of > 8 hours/day, and have low social support and are also drivers with a low level of job satisfaction, have long working hours/day, have high social support, and have a year of service > 2 years"

"Skripsi ini bertujuan membahas mengenai bagaimana pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir di DKI Jakarta dan dampak kebijakan kenaikan tarif pajak parkir di DKI Jakarta dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi Peraturan Daerah atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir digagas oleh Bapenda hal tersebut dilakukan karena Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir sudah tidak relevan untuk kondisi ekonomi DKI Jakarta saat ini dan dilakukan untuk optimalisasi Penerimaan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah. Formulasi Peraturan Daerah sudah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan saat ini sedang dalam tahapan pengundangan dan penomoran oleh Kemendagri. Dalam tahapan penyusunan dan pembahasan, Badan Pendapatan Daerah keliru dalam memilih pihak yang terlibat sehingga membuat asosiasi pengelola parkir selaku pihak yang terkena dampak tidak dapat memberikan usulannya. Implikasi dari formulasi kenaikan tarif Pajak Parkir datang dari pengusaha pengelola parkir swasta karena kenaikan tarif pajak tidak dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif parkir dan kondisi ekonomi pengelola parkir sedang menurun dimasa Pandemi Covid-19.

---

This thesis aims to discuss how the local government of DKI Jakarta in formulating the policy of increasing the parking tax rate in DKI Jakarta and the impact of the policy on increasing the parking tax rate in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research was conducted using a qualitative approach with interview data collection techniques and literature study. The results of the study showed that the formulation of the Regional Regulation on the policy of increasing the Parking Tax rate was initiated by Bapenda, The policy was formulated because Regional Regulation No. 16 of 2010 concerning Parking Tax was no longer relevant to the current economic condition of DKI Jakarta and was carried out to optimize Regional Original Revenue in the Regional Tax sector. The formulation of Regional Regulations has gone through the stages of planning, drafting, discussing, and is currently in the stages of promulgation and numbering by the Ministry of Internal Affairs. In the stages of preparation and discussion, the Regional Revenue Agency made a mistake in choosing the parties involved, thus making the parking management association as the affected party unable to provide its proposals. The implication of the formulation of the increase in the parking tax rate comes from private parking management entrepreneurs because the increase in tax rates is not carried out simultaneously with the increase in parking rates and the economic condition of parking managers is declining during the Covid-19 pandemic."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."