Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan rekomendasi atas permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan perspektif enabling framework for data-driven public sector yang dikembangkan oleh Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, dan Benjamin Welby (2019). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disamping ditemukannya faktor-faktor pendorong terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan terhambatnya upaya mendorong data-driven public sector. Berdasarkan temuan peneliti diperlukan rekomendasi strategis seperti bergerak cepat, mendorong keterbukaan, mengurangi ego sektoral, pelibatan pihak ketiga, dan pembentukan satuan tugas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat terwujudnya data-driven public sector khususnya di Kementerian PPN/Bappenas

---

As technology develops, data plays an important role in decision making. Regarding these developments, the Indonesian government stipulates Presidential Regulation No.39 of 2019 about the Indonesian one data policy, but Kementerian PPN/Bappenas as policy coordinator in its implementation is still not optimal. Based on these problems, the research was conducted to analyze the driving factors and provide recommendations for the implementation of the saty data Indonesia policy at the Kementerian PPN/Bappenas based on the perspective of the enabling framework for data-driven public sector developed by Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, and Benjamin Welby (2019). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews, observations, and literature studies. The findings of the study indicate that in addition to the discovery of the driving factors, there are several aspects that are not fulfilled, causing delays in efforts to encourage the data-driven public sector. Therefore from these findings strategic recommendations are needed such as move faster, encouragement to openness, reduce sectoral ego issues, involvement of third parties, and the formation of a task force which is expected to be a solution in solving problems that hinder the realization of a data-driven public sector, especially the Kementerian PPN/Bappenas."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"This SpringerBrief discusses the applications of spare representation in wireless communications, with a particular focus on the most recent developed compressive sensing (CS) enabled approaches. With the help of sparsity property, sub-Nyquist sampling can be achieved in wideband cognitive radio networks by adopting compressive sensing, which is illustrated in this brief, and it starts with a comprehensive overview of compressive sensing principles. Subsequently, the authors present a complete framework for data-driven compressive spectrum sensing in cognitive radio networks, which guarantees robustness, low-complexity, and security. Particularly, robust compressive spectrum sensing, low-complexity compressive spectrum sensing, and secure compressive sensing based malicious user detection are proposed to address the various issues in wideband cognitive radio networks. Correspondingly, the real-world signals and data collected by experiments carried out during TV white space pilot trial enables data-driven compressive spectrum sensing. The collected data are analysed and used to verify our designs and provide significant insights on the potential of applying compressive sensing to wideband spectrum sensing. This SpringerBrief provides readers a clear picture on how to exploit the compressive sensing to process wireless signals in wideband cognitive radio networks. Students, professors, researchers, scientists, practitioners, and engineers working in the fields of compressive sensing in wireless communications will find this SpringerBrief very useful as a short reference or study guide book. Industry managers, and government research agency employees also working in the fields of compressive sensing in wireless communications will find this SpringerBrief useful as well."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."

"Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.

---

Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders."

"Data-driven discovery is revolutionizing the modeling, prediction, and control of complex systems. This textbook brings together machine learning, engineering mathematics, and mathematical physics to integrate modeling and control of dynamical systems with modern methods in data science. It highlights many of the recent advances in scientific computing that enable data-driven methods to be applied to a diverse range of complex systems, such as turbulence, the brain, climate, epidemiology, finance, robotics, and autonomy. Aimed at advanced undergraduate and beginning graduate students in the engineering and physical sciences, the text presents a range of topics and methods from introductory to state of the art."

"Pendidikan, oleh masyarakat sering dipandang sebagai public goods yang hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah. Oleh karena itu isu kuantitas, khususnya menyangkut pemerataan pendidikan menjadi penting. Bagaimana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan secara mudah adalah masalah yang masih harus dicarikan jalan keluar; demikian pula halnya dengan upaya meratakan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam realitasnya sampai sekarang ini kualitas dan kuantitas pendidikan menengah di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan para praktisi dan pemakai pendidikan itu sendiri. Sampai sekarang ini pendidikan menengah masih banyak dihadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan, baik permasalahan yang bersifat akademis maupun yang bersifat fisik, yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap mutu dan pemerataan.Mengisi celah persoalan di atas studi ini berupaya mengkaji tiga persoalan utama; (1) bagaimana kebijakan pemerataan layanan pendidikan nasional, (2) bagaimana kebijakan mutu pendidikan nasional, dan (3) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan mutu pendidikan nasional?Populasi penelitian adalah seluruh sekolah jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Dengan mendasarkan did pada data sekunder hasil Survei Dasar Pendidikan Nasional (SDPN) 2003.Data dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian. Variabel penelitian meliputi Identitas, siswa, sarana/prasarana, dan guru.Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM).Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa (1) tingkat kemerataan layanan pendidikan antar jenjang dan satuan pendidikan maupun antar tingkat wilayah belum merata. Dari Sisi siswa, pada jenjang pendidikan dasar terdapat perbedaan jumlah antara propinsi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk memperoleh kesempatan pcndidikan masih belum merata. Namun demikian, dilihat dari jumlah siswa per kelas, menunjukkan jumlah yang merata baik untuk jenjang SD, SMP, SMA danSMK. (2) Kondisi mutu pendidikan yang ditunjukkan pada kualitas hasil belajar, kualifikasi tenaga edukatif; rasio guru-siswa, rasio buku-siswa masih perlu merndapatkan perhatian serius baik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Kualifikasi tenaga pengajar memang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan dilihat dari ijazah, tetapi dilihat dari rasio dengan siswa, masih menunjukkan kelimpangarr Demikian juga rasio buku terhadap siswa masih perlu dilingkatkan. (3) mulu pendidikan dipengaruhi oleh identitas, siswa, sarana, dan guru.Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang didapat dipaparkan sebagai berikut : (1) Masih adanya ketidak merataan pendidikan antar masing-masing propinsi, maka seyogyanya pemerintah membuat seperangkat kebijakan yang memacu pada daerah-daerah yang tingkat perkembangan pendidikannya belum optimal. Kebijakan itu misalnya menentukan propinsi tertentu sebagai konsentrasi pengembangan, agar disparitas masing-masing daerah daipat dinihilkan. (2) Adanya peranan dari factor sarana dan guru dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah sudah saatnya mengusahakan pendidikan bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal. Bagaimanapun juga guru merupakan faktor penting dalam melakukan proses pembelajaran, yang pada muaranya sampai pada kesimpulan.

---

Education, often considered as public goods that can be obtained easily by every person in community. For that reason, issue on quantity especially regarding equalization of education becomes important. How every person in community can obtain secondary education easily is a problem that still needs solution as well as efforts to equalize the quality of education. In reality quality and quantity of secondary education in Indonesia still far from expectation of people in education lield and the users of education. Up to now, secondary education is facing complex problems, both academic and physical, that directly and directly influence the quality and equalization of education.

Regarding the mentioned issue above the study examines three main problems; (1) how is policy on national education equalization service, (2) how is policy on national education quality, and (3) which factors that influence policy on national education quality.

Population research is all education levels that are SD, SMP, and SMA/SMK based on secondary data from the result of National Basic Survey on Education (Survey Dasar Pendidikan Nasional, SDPN). Research variables cover identity, student, facility, and teacher. Data is analyzed by using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modeling (SEM) analysis.

Derived from data analysis it is concluded that (1) level of education equalization service both among level and unit of education and among regions is not the same. From student point of view, at basic education level there is number difference in various education levels among provinces. This reveals that access to gain school opportunity is not equal. Nevertheless, fiom number of student in each class it is even for SD, SMP, SMA and SMK level. (2) Education conditions shown in quality on learning output, qualifications of educators, teacher-student ratio, and student book ratio still need serious attention in education level of SD, SMP, and SMA/SMK. Teacher qualifications generally have met requirements if observed from teachers? certificate, however, from student ratio by and large still shows disparity. The student book ratio still needs improvement. (3) Education quality is influenced by identity, students, facilities, and teachers.

From the research, there are few recommendations. (1) Regarding unequal quality of education among provinces, the Government should make set of stimulating policies to regions whose educational growth still low. The policy, for example, is by determining certain provinces as center of acceleration of education development so that disparity from each regions can be eradicated. (2) Teachers and facilities play role in contributing education improvement quality and it is the moment for the Government to do some efforts regarding teacher?s education that hasn't met the minimum qualifications since teachers have important role in conducting leaming processes."