Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resiliensi masyarakat tampak dalam penanggulangan bencana. Resiliensi itu dipantik oleh peran dan kuasa para patron, khususnya tokoh agama. Keberadaan mereka menjadi kapasitas sosial penanggulangan bencana sebagaimana diharapkan pemerintah. Sayangnya, keterlibatannya memunculkan kontestasi cukup besar pada tataran personal dan afiliasi organisasi keagamaan. Penelitian bertujuan menjelaskan peran dan kontestasi kuasa para tokoh agama dalam penguatan resiliensi komunitas rawan bencana ganda di Tieng Wonosobo. Penelitian mengunakan metode kualitatif, yaitu etnografi post-kritis yang diimplementasikan di wilayah yang memiliki ancaman bencana ganda berupa banjir dan longsor. Penelitian menemukan bahwa kuasa tokoh agama diwujudkan dengan bentuk peran mereka dalam penanggulangan bencana dalam keseluruhan tahapan siklus manajemen bencana (pra, saat dan pasca bencana). Sementara kontestasi ditunjukkan dengan segala upaya pelibatan jaringan dan afiliasi organisasi keagamaannya (NU/Muhammadiyah) untuk menunjukkan peran menonjolnya. Proses sosial kontestasi tokoh agama itu selaras dengan teori Foucault (2017), bahwa kuasa tidak berasal dari luar lingkungannya, tetapi dari dalam komunitasnya. Kuasa menjalankan perannya melalui aturan dan sistem tertentu sehingga menghasilkan rantai kekuasaan. Penelitian juga menawarkan model penguatan resiliensi komunitas berbasiskan peran tokoh agama dalam kerangka kerja hubungan enam pihak (exi-helix), yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, industri, NGO, dan media. Dalam konteks ini, tokoh agama menjadi penghubung (enabler-mediator) dari program penanggulangan bencana yang diimplementasikan perbagai pihak.

---

Community resilience is seen in disaster management. This resilience is fueled by the role and power of patrons, especially religious figures. Their existence becomes a disaster management capacity as expected by the government. Unfortunately, his involvement gave rise to considerable contestation at the personal level and religious cooperation. This study aims to explain the role and contestation of the power of religious leaders in strengthening the resilience of double disaster-prone communities in Tieng Wonosobo. The research uses a qualitative method, namely post-critical ethnography which is implemented in areas that have double disaster threats in the form of floods and landslides. The study found that the power of religious leaders is manifested by the form of their role in disaster management in the entire disaster management cycle (pre, during and post-disaster). Meanwhile, the contestation is shown by all efforts to involve the network and the cooperation of its religious organizations (NU/Muhammadiyah) to show its prominent role. The process of social contestation of religious figures is in line with Foucault's (2017) theory, that power does not come from outside the environment, but from within the community. Master the use of through certain rules and systems so as to produce a chain of power. The research also offers a model for strengthening the community based on the role of religious leaders within the framework of the six-party relationship (exi-helix), namely the government, academia, society, industry, NGOs, and the media. In this context, religious leaders become liaisons (enabler-mediator) of disaster management programs implemented by various parties.

"

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders.

The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community."

"Pada situasi dan kondisi normal, setiap fungsi dalam keluarga dapat dijalankan oleh setiap keluarga dengan baik. Akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu salah satu atau beberapa, bahkan secara keseluruhan fungsi-fungsi dari keluarga tersebut tidak dapat dijalankan dengan wajar atau sering disebut ketidakberfungsian keluarga. Ketidakberfungsian sosial keluarga ini atau keberfungsian sosial keluarga yang rendah akan berpengaruh terhadap kehidupan suatu masyarakat. Mengingat keluarga adalah suatu perwujudan sistem jaringan sosial dimana keberadaan masing-masing keluarga akan menentukan kelangsungan hidup, bahkan keberadaan masyarakat sangat diwarnai oleh fungsi masing-masing keluarga dalam mempertahankan dan membangun dirinya maka secara otomatis kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya juga turut terganggu, seperti melumpuhkan segala sumber daya sehingga menghambat program-program pembangunan dan kegiatan pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis : (1) hubungan penerapan manajemen bencana terpadu (sebagai variabel eksogen X1) dan pemenuhan kebutuhan dasar ( variabel eksogen X2) pada penanganan masyarakat korban bencana luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo (sebagai variabel endogen X3) di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong; (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian sosial keluarga korban bencana luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo (variabel endogen Y) di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong baik secara langsung maupun tidak langsung; dan (3) mengukur pengaruh/kontribusi kegiatan penerapan manajemen bencana terpadu, penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap keberfungsian sosial keluarga korban bencana baik secara parsial maupun simultan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan quesioner untuk menjaring persepsi para masyarakat korban bencana luapan lumpur Lapindo Sidoarjo yang masih tinggal di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong Sidoarjo. Data yang didapat dianalisis menggunakan metode statistik analisis korelasi dan analisis jalur / path analysis.Hasil penelitian pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Manajemen Bencana Terpadu dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana terhadap Penanganan Masyarakat Korban Bencana. Dari persamaan substruktur -1, koefisien besarnya pengaruh secara bersama-samab tersebut adalah 0,57. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan Penerapan Manajemen Bencana Terpadu dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana akan meningkatkan Penanganan Mayarakat Korban Bencana sebesar 0,57 satuan.Kedua, Keberfungsian sosial keluarga dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor yang berpengaruh langsung adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sebesar 0,70 sedangkan faktor yang berpengaruh tidak langsung adalah penerapan manajemen bencana terpadu, sebesar 0,25. Variabel yang menyebabkan pengaruh tidak langsung dalam hubungan tersebut adalah variabel Penanganan Masyarakat Korban Bencana (Z3). Variabel ini disebut variabel intervening / antara dan berfungsi sebagai variabel eksogen pada Keberfungsian Sosial Keluarga (Z4). Secara langsung Keberfungsian Sosial Keluarga (Z4) dipengaruhi oleh Penanganan Masyarakat Korban Bencana (Z3) dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Z2) melalui persamaan substruktur-2.Ketiga, pengaruh penerapan manajemen bencana terpadu dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap keberfungsian sosial keluarga, secara bersama-sama dapat dilihat dari persamaan substruktur 2, yaitu : Z4 = 0,70 Z2 + 0,17 Z3. Kontribusi / pengaruh penerapan manajemen bencana terpadu melalui penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar secara langsung dan simultan adalah sebesar 87 %. Artinya keberfungsian sosial keluarga dapat dijelaskan oleh faktor penerapan manajemen bencana terpadu melalui penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 87 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian.

---

In normal situation and condition, every function in a family can be conducted well by every family. But, in certain situation and condition one or several, and even the whole functions of a family can not be conducted normally as such that is often referred to as family dysfunctionality. This family social dysfunctionality or low family social functionality would affect to a community lives. Knowing that family is a social network system which determine their livelihood, and even community existence, is very much depending on each family function in maintaining and establishing themselves; therefore, automatically community socio economic lives in general will also be disturbed, such as paralyzing all resources, that hamper the development programs and the governance activities.This research is aimed to describe, find out and analyze: (1) the relation of integrated disaster management application (as exogenic variable X1) and the basic need fulfillment (exogenic variable X2) in the handling of the victims community of Lapindo Overflowed Mud Disaster in Sidoarjo (as endogenic variable X3) at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo; (2) the affective factors on the victims? family social functionality of Lapindo Overflowed Mud Disaster in Sidoarjo (endogenic variable Y) at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo both directly and indirectly; and (3) assessing the effects/contributions of the integrated disaster management application activities, the handling on the disaster victim community and basic need fulfillment toward the disaster family victims? social functionality both partially and simultaneously.The research methodology employed is the survey method by using questionnaires to obtain the disaster victim community?s perceptions of Lapindo Overflowed Mud disaster in Porong Sub-distric Sidoarjo those still living at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo. The data obtained were analyzed through the use of statistic method, which are correlation analysis and path analysis.The first finding of the research states that there is positive and significant influence simultaneously between the Integrated Disaster Management Application and the Basic Need Fulfillment on the Disaster Victims Community toward the Handling of Disaster Victims Community. From the equation of substructure-1, the coefficient of the influence simultaneously is 0.57. It means that every increase of 1 unit of the Integrated Disaster Management Application and the Disaster Victims Community Basic Needs Fulfillment that will Increase the Disaster Victims Community Handling is 0.57 unit.Secondly, the family social functionality is affected by direct and indirect factors. The direct factor is the basic need fulfillment with 0.70 value while for the indirect factor is the integrated disaster management application with 0.25 value. The variable producing indirect effect in that relation is the variable of Disaster Victims Community Handling (as Z3 variable). This variable is referred to as intervening/in-between variable and functioning as exogenic variable on the Family Social Functionality (as Z4 variable). Directly, the Family Social Functionality (Z4 variable) is affected by the Disaster Victim Community Handling (Z3 variable) and the Basic Need Fulfillment (Z2 variable) through the equation of substructure-2.Thirdly, the influence simultaneously of the Integrated Disaster Management Application and the Basic Need Fulfillment on the Disaster Victims Community toward the Family Social Functionality based on the equation of substructure-2, that is : Z4 = 0,70 Z2 + 0,17 Z3. The influence of the Integrated Disaster Management Application through the Disaster Victims Community Handling and the Disaster Victims Community Basic Needs Fulfillment directly and simultaneously is equal to 87 %. It means that the family social functionality can be described by the integrated disaster management application factor through the disaster victims community handling and the disaster victims community basic needs fulfillment factor that is 87%, the remain factors are affected by the outside variables in this research."

"Adanya bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 tak hanya mengakibatkan adanya korban jiwa dan kerusakan material di Kecamatan Cangkringan, termasuk juga lumpuhnya perekonomian di sekitar kawasan lereng Merapi. Namun, dengan adanya semangat kewirausahaan masyarakat Cangkringan yang terletak di Kawasan Rawan Bencana III, kini perekonomian masyarakat Cangkringan telah berangsur pulih kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pembangunan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan individu, masyarakat lokal, serta pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dari para pihak terkait. Selanjutnya dalam hasil temuan lapangan, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam pengembangan usaha masyarakat lokal di sektor pariwisata baik dari pihak internal, eksternal ataupun kebijakan terkait.

---

Mount Merapi eruption disaster in 2010 has not only caused the loss of life and material damages in Cangkringan District, but also included the economic collapse in the vicinity of the slopes of Mount Merapi. However, by the entrepreneurship spirit of the Cangkringan Community located in the Disaster Risk Areas III, now the Cangkringan Community economy has gradually recovered.

This study aims to analyze social development strategies achieving community welfare with individual approach, local community, and local government of Sleman Regency. This research used qualitative descriptive type and data collection methods by conducting interview, observation, data collection, and documentation from related parties. Furthermore, based on the findings of the field, this study found several obstacles in the development of local businesses in the tourism sector either from internal, external or related policies."

"ABSTRAKAda banyak model mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen bencana, terutama dalam alokasi sumber daya darurat sehingga alokasi personil pencarian dan penyelamatan dapat berjalan secara efisien. Namun, di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam fase respons masih belum secara umum diimplementasikan sehingga keputusan masih dibuat secara subyektif. Makalah ini memberikan model pengambilan keputusan yang dapat membantu tim pencarian dan penyelamatan untuk menentukan jumlah personel dan alat berat yang digunakan. Model ini dapat memudahkan alokasi personel di area pencarian. Jumlah yang diperoleh ditentukan berdasarkan luas, kepadatan penduduk, jumlah korban prioritas, dan jumlah gedung tinggi. Variabel-variabel tersebut diproses menggunakan Fuzzy Inference System dan decision tree. Model yang Diajukan juga akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Operasi Pencarian dan Penyelamatan Indonesia. Data dan pengetahuan yang diperoleh sebagai referensi diperoleh dari para ahli dalam manajemen Bencana dan praktisi berpengalaman di bidang Pencarian dan Penyelamatan

---

ABSTRACTLast mile delivery is the last trip of an item before arriving at the final destination. There have been many models regarding decision making in disaster management, especially in emergency resources allocation so that the allocation of search and rescue personnel can run efficiently. However, in Indonesia itself, the use of technology to help in making decisions in response phase is still not generally implemented that decisions are still made subjectively. This paper gives a decision making model that can help search and rescue teams to determine the number of personnel and heavy equipment deployed. This can streamline the allocation of personnel in a search area. The amount obtained is determined based on area, population density, number of priority victims, and the number of tall buildings. Those variables are processed using a fuzzy expert system and decision tree. The model Proposed will also integrated into the Information and Communication System of Indonesias Search and Rescue Operation. Data and knowledge obtained as a reference are obtained from experts in Disaster management and experienced practitioners in the field of Search and Rescue"

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor utama penyaluran bantuan kemanusian di Indonesia. Terdapat 11 (sebelas) faktor utama dalam penanganan bencana yang harus diperhatikan yaitu ukuran besarnya bencana, transportasi, strategi supply chain, kapasitas, inventori, strategic planning, penggunaan teknologi, manajemen informasi, manajemen sumber daya, continuous improvement dan hubungan dengan supplier. Setelah faktor utama diketahui selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi penyaluran bantuan.Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian faktor utama yang mempengaruhi penanganan bencana telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui BNPB, tetapi ada beberapa strategi yang sebaiknya dilakukan. Strategi tersebut diantaranya adalah peninjauan ulang regulasi Undang-Undang pengananan bencana, penggiatan kembali sistem lumbung desa, pengembangan knowledge management dalam bidang penanganan bencana, dan perbaikan sistem penilaian performansi dan evaluasi penanganan bencana setelah proses penanganan bencana dilakukan.

---

The focus of this study is the main factors of humanitarian relief chain in Indonesia. There are 11 main factors in humanitarian relief chain such as size of disaster, transportation, supply chain strategy, inventory, strategic planning, technology utilization, information technology, human resource management, continuous improvement and supplier relation. After the main factors are identified then analizing the existing humanitarian relief chain with SWOT Analysis.The result of analizing is most of the main factor has already conducted in Indonesia, but there are several suggestions. Proposing to evaluate the regulations of disaster management system, re-activate the villager's rice barn system, develop knowledge management in disaster management system, develop the performance measurement system and the evaluation system after disaster."

"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

---

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "